KabarNet

Aktual Tajam

100 Hari Jadi Gubernur, Nasib Ahok di Ujung Tanduk

Posted by KabarNet pada 26/02/2015

Jakarta – KabarNet: Seratus hari lalu, ratusan massa seragam serba putih menyemut di ring 1 ibukota. Perlengkapan untuk beraksi dipersiapkan. Mobil pengeras suara mulai dinyalakan. Mereka menyerbu kantor Gubernur DKI Jakarta. Tujuannya menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jadi pemimpin baru di ibu kota negara.

Saat itu dari luar gedung Balai Kota, Jakarta, suara pekikan Allahu Akbar terdengar lantang. Suasana begitu riuh. Polisi pun mulai berjaga, khawatir aksi yang dipimpin Imam Front Pembela Islam (FPI), Habib Muhammad Rizieq Syihab itu terjadi chaos.

Aksi yang berlangsung berhari-hari itu tak digubris Ahok. Dia tetap melenggang santai dan menjalankan tugasnya yang ketika itu menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur. Upaya penentangan Ahok ternyata didukung oleh sebagian anggota DPRD DKI. Anggota dewan punya alasan.

Dasarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meski aksi penolakan itu santer, namun pada kenyatannya, Ahok tetap dilantik oleh lawan duetnya di pilgub DKI, Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden. Ahok bahkan menjadi Gubernur pertama yang dilantik oleh Jokowi pada tanggal 19 November 2014 lalu.

Kebijakan Kontroversial
Hari ini Kamis, 26 Februari 2015 terhitung sudah 100 hari Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak kebijakan kontroversial yang ia tempuh. Tak lama setelah dilantik jadi Gubernur, Ahok menyiapkan jurus jitu membenahi Jakarta dan seisinya. Permasalahan yang bersinggungan langsung dengan warga ialah kemacetan.

Secara mengejutkan, dia mengumumkan melarang sepeda motor masuk ke jalan utama Jakarta mulai dari Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan Medan Merdeka. Dia bekerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk menindak pengendara motor yang masih nekat melintas. Polisi pun menerapkan denda Rp500 ribu bagi motor yang melanggar. Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 17 Januari 2015.

Di awal tahun baru 2015 ini, Ahok juga membuat kebijakan mengejutkan yakni merotasi ribuan PNS dari tingkatan eselon paling rendah hingga setingkat kepala dinas. Pemprov DKI mulai melakukan seleksi jabatan sejak bulan September 2014 yang lalu. Seleksi ini dilakukan untuk membersihkan jajarannya dari pejabat-pejabat yang korup serta tidak kompeten.

Pejabat baru hasil seleksi itu merupakan pejabat terbaik. Karena, selain telah lulus seleksi kompetensi dan psikologi, Pemprov DKI juga menilai kinerja pejabat yang bersangkutan saat menduduki posisi jabatan sebelumnya.

Di bawah pemerintahannya, Ahok secara tegas juga memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail terkait pembangunan moda transportasi monorel. Dia bahkan sudah mengirimkan surat pemutusan kontrak itu ke kontraktor langsung. Menurutnya, aturan pemutusan kontrak yang dirumuskan oleh Pemprov DKI pada tahun 2011 lalu kurang tegas. Hal ini menyebabkan PT JM terus memiliki hak pembangunan proyek.

Mereka bahkan mengklaim kepemilikan tiang pancang yang dibangun di atas tanah milik Pemprov DKI, walaupun perusahaan swasta itu, telah terbukti tidak memiliki modal pembangunan sebesar 30 persen yang dipersyaratkan.

Sementara terkait jalur busway, meski masih wacana, pernyataan orang nomor satu di Jakarta kembali menuai kontroversi. Dia menyebut orang kaya boleh masuk ke jalur khusus bus TransJakarta dengan syarat membayar terlebih dahulu. Nantinya setiap mobil mewah itu akan dipasang alat pembayaran yang setiap masuk jalur busway akan dipotong secara otomatis.

Tak hanya itu, kebijakan penuh kontroversi juga diungkapkan Ahok terkait kenaikan tunjangan fantastis gaji PNS DKI. Tak tanggung-tanggung, pejabat setingkat lurah dan camat mendapat gaji yang cukup tinggi.

Ahok menerapkan sistem penggajian berdasarkan kinerja atau salary based on performance kepada para pegawai negeri sipil ini. Dengan sistem itu, para PNS di Pemprov DKI bisa membawa besaran take home pay yang ‘fantastis’ itu setiap bulannya. Pasalnya, selain membawa pulang gaji pokok berdasarkan golongan dan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) yang dihitung berdasarkan prestasi kinerjanya, para PNS tersebut juga masih mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan transportasi.

Namun upaya Ahok menaikan gaji jajarannya ini disorot Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. Ahok diminta mempertimbangkan kembali kebijakannya itu.

Bukan Ahok namanya jika tak mengeluarkan pernyataan yang dianggap di luar nalar. Setelah serangkaian kebijakan kotroversialnya itu, ia kembali membuat pernyataan yang menjadi sorotan. Ahok meminta polisi menempatkan sniper di setiap sudut Jakarta. Ini dilontarkan menanggapi hasil survei Economist Intelligence Unit (EIU) yang menobatkan Jakarta dalam jajaran kota paling tidak aman sedunia. Ini dilihat dari kualitas keamanan di 50 kota di dunia.

Pelibatan sniper itu, kata Ahok, akan disinergikan dengan pemanfaatan ratusan kamera CCTV berdefinisi tinggi yang sepanjang tahun ini akan terus dipasang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di seluruh sudut ibu kota. Namun hal itu tak disanggupi oleh polisi. Menurut Polda Metro Jaya, belum ada urgensinya menurunkan pasukan juru bidik tersebut.

Tak ada habisnya, ketika maraknya peredaran miras oplosan, Ahok malah mengeluarkan pernyataan dengan melegalkan peredaan miras di minimarket – minimarket yang beroperasi selama 24 jam di Jakarta. Tapi ada syarat-syarat tertentu.

Menurut Ahok, tidak ada hal yang membuat Pemprov DKI membatalkan kebijakan melegalkan penjualan miras di minimarket selama ada batasan dan aturan yang jelas. Minuman keras yang diperbolehkan dijual adalah minuman keras yang memiliki kadar alkohol di bawah 5 persen dan penjualannya pun hanya boleh dilakukan kepada warga yang telah berusia di atas 18 tahun dan dibuktikan dengan KTP-nya.

Ribut berlarut-larut yang melibatkan orang nomor satu di DKI ini juga terjadi saat banjir merendam Istana Negara di awal Februari 2015 lalu. Ahok langsung menyebut soal sabotase dari PLN. Dia menuding PLN sengaja memastikan aliran listrik di Waduk Pluit sehingga pompa air tak bisa bekerja seperti biasanya.

Puncaknya, di jelang 100 hari jabatannya, Ahok terlibat ‘perang terbuka’ dengan DPRD DKI. Pemicunya, ia menuding ada dana siluman dalam APBD 2015 yang diajukan oknum anggota dewan.

Cari Musuh
Ini bukan kali pertama Ahok tidak akur dan berseberangan dengan jajaran DPRD. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan, banyak program Ahok yang belum terlaksana dengan baik. “Daftar keinginan Pak Ahok itu banyak. Tapi kan membuat program bukan daftar keinginan. Misalnya, siapa yang melaksanakan, dananya bagaimana, kapan dilaksanakan, masalah waktunya. Jadi saya lihat, Pak Ahok itu lebih banyak menggunakan waktu untuk berbicara di luar yang tak penting,” kata Jhonny seperti dikutip VIVA.co.id.

Jhonny menambahkan, sebagai pimpinan, Ahok harusnya bisa bersinergi dengan jajarannya tentang kebijakan yang akan diterapkan. Sebab sosok gubernur merupakan seorang manajer yang patut dicontoh bawahannya. “Saya melihat dia kadang enggak ksatria. Contohnya ketika banjir, dia gampang banget bilang ini sabotase lalu menyalahkan PLN. Kalau pemimpin kan enggak begitu. Pertama-tama dia bukan mencari dulu biangnya, tapi sambil dikerjakan begitu, baru dibahas bersama-sama,” jelas Jhonny.

DPRD pun memandang kinerja Ahok selama 100 hari ini belum optimal. Dalam bekerja, Ahok lebih banyak mencari musuh daripada merangkul kerabat baru. “Kasus yang terhangat saat warga mengadu ke Ahok, dia malah ngajak ribut. Artinya 100 hari kerja Ahok itu cuma cari musuh. Di situ keberhasilan dia,” katanya.

Untuk memperbaiki citra pemerintah daerah ibukota, Jhonny mengharapkan Ahok bisa memainkan peran sebagai pemimpin seperti pada umumnya dan bisa diikuti semua elemen. Dia juga diharapkan bisa memengaruhi orang dengan cara memperbaiki seni kepemimpinannya.

Nasib di ujung tandung
Tidak puas dengan kinerja Ahok. Dewan pun bersiap menggelar Sidang Paripurna penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Ahok, khususnya menyangkut tudingan Ahok terkait APBD. Sidang Paripurna penggunaan hak angket akan digelar di gedung DPRD DKI, Kamis ini.

DPRD DKI terpaksa menggunakan hak angket untuk menyelesaikan kisruh rancangan APBD DKI 2015 setelah ada ketidaksesuaian isi draf APBD yang diajukan Pemprov DKI ke Kemendagri dengan isi draf hasil kesepakatan bersama DPRD. “Sudah melalui prosedur di badan musyawarah sehingga sidang paripurna sudah bisa digelar,” kata Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik.

Taufik menjelaskan, dalam rapat paripurna nanti, akan ada yang mengusulkan tentang hak angket lalu dilanjutkan dengan pandangan anggota fraksi kemudian usulan dari panitia hak angket. Setelah itu baru disahkan. Taufik sendiri telah mengantongi nama-nama panitia yang berjumlah 33 anggota. Ketua panitia hak angket ini sudah diumumkan sejak kemarin.

Pimpinan dewan telah memilih Jhonny Simanjuntak, ketua Fraksi PDIP sebagai ketua hak angket dan Triwisaksana atau yang akrab disapa Sani wakil ketua DPRD dari Fraksi Partai PKS ini ditunjuk sebagai wakil ketua hak angket.

Kata Taufik dalam serangan terakhirnya, tak ada pilihan lagi bagi Ahok selain menghadapi pemakzulan. Sebab, pengajuan hak angkat sudah tidak mungkin dibatalkan mengingat sudah 97 anggota DPRD DKI yang menandatangani persetujuan untuk penggunaan hak angket. “Seluruh anggota sudah tanda tangan, termasuk fraksi PKB yang sebelumnya menyatakan netral,” ujar Taufik, Rabu kemarin.

Source: viva.co.id

25 Alasan Mengapa Ahok Harus Dilengserkan !!

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab pernah menguraikan sejumlah alasan mengapa umat Islam wajib menolak Ahok. “Ada sejumlah kebijakan dan perilaku negatif Ahok selama menjalankan jabatan dan fungsinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan berbagai masalah serius,” ujar Habib Rizieq. Beliau menyebutkan, antara lain:

  • Yang pertama, kerasahan umat Islam DKI Jakarta atas agama Ahok yang non Islam yang akan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
  • Kedua, keresahan masyarakat Tionghoa di Jakarta dan daerah lainnya, karena sikap arogansi Ahok bertentangan dengan falsafah masyarakat Tionghoa yang ramah lagi santun, sehingga dikhawatirkan akan bisa menimbulkan dan menyulut aksi anti Cina di Indonesia.
  • Ketiga, keresahan umat beragama di Jakarta atas wacana yang pernah dilontarkan Ahok terkait penghapusan status agama di KTP warga DKI Jakarta.
  • Keempat, penghinaan terhadap agama Islam juga agama yang lain yang mana Ahok mengatakan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci.
  • Kelima, menggusur dua masjid di TIM (Taman Ismail Marzuki) dan Jatinegara.
  • Keenam, merubah pakaian seragam sekolah muslim/ah pada hari Jum’at dari baju muslim menjadi pakaian adat.
  • Ketujuh, wacana Ahok untuk merubah jam sekolah menjadi jam 9 pagi yang nantinya akan menyebabkan anak-anak umat Islam tidak lagi bangun shubuh.
  • Kedelapan, mengurangi bantuan terhadap majelis taklim dari 900 majelis taklim menjadi 80 majelis taklim.
  • Kesembilan, mengurangi kuota untuk bantuan pembangunan masjid dari 1.000 Masjid selama 1 tahun menjadi 300 masjid selama 1 tahun.
  • Kesepuluh, menghapuskan bantuan untuk madrasah dan sekolah Islam.
  • Kesebelas, menghentikan bantuan makan untuk jamaah haji DKI Jakarta di tahun 2014.
  • Kedua belas, mendukung pembangunan Gereja yang tidak sesuai dengan peruntukan.
  • Ketiga belas, menempati posisi-posisi ketua lembaga-lembaga keislaman di bawah Pemda DKI Jakarta.
  • Keempat belas, banyak kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan Ahok salah satunya akan melokalisasi tempat prostitusi/pelacuran.
  • Kelima belas, penghinaan Ahok terhadap ormas Islam yang menuntut penutupan semua tempat pelacuran dengan menyebutnya sebagai ormas munafik.
  • Keenam belas, tidak bisa mengayomi dan turun ke warga DKI Jakarta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
  • Ketujuh belas, penyalahgunaan jabatan untuk misi Kristenisasi dengan kedok lelang jabatan sehingga lurah-lurah non Islam menjadi lurah di tengah warga yang mayoritas beragama Islam. Ia juga sudah melelang jabatan Kepala Sekolah Negeri se DKI, saat ini di Jakarta Barat saat saja 80% kepala sekolah negeri beragama Kristen.
  • Kedelapan belas, arogansi Ahok terhadap PNS dari jajaran pemda DKI Jakarta hingga tingkat kelurahan, bahkan pernah memarahi mereka dengan menyebutnya sebagai “binatang”.
  • Kesembilan belas, penghinaan Ahok terhadap para anggota DPRD DKI Jakarta dengan menyebut mereka sebagai pemeras dan tukang palak serta suka memperbudak Pemda sebagaimana dilansir oleh berbagai media cetak dan elektronik.
  • Kedua puluh, penghinaan Ahok terhadap rakyat dan pejabat di Jakarta dengan mengatakan “Bajingan di Jakarta mulai dari rakyat jelata hingga pejabat” yang dimuat Tribunnews.com, Kamis, 4 September 2014.
  • Kedua puluh satu, tidak legitimate karena Ahok bukan pilihan mayoritas warga DKI Jakarta. Terpilihnya Ahok hanya karena satu paket dengan Jokowi yang memiliki pencitraan dan elektabilitas tinggi. Itu pun yang memilih Jokowi-Ahok hanya sepertiga warga Jakarta.
  • Kedua puluh dua, melanggar konstitusi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No 67 tahun 2014, saat menjabat Plt. Gubernur DKI Jakarta ketika Jokowi cuti untuk Pilpres, yang berisi tentang pelarangan penjualan hewan kurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat hari raya Idul Adha.
  • Kedua puluh tiga, melanggar kearifan lokal karena penjualan hewan kurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat hari raya Idul Adha adalah sudah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak ratusan tahun lalu.
  • Kedua puluh empat, menodai Islam karena keputusan tersebut telah menghina syariat kurban yang menjadi bagian penting dari syiar Islam.
  • Dan yang kedua puluh lima, penyebab terjadinya kerusuhan Tanah Abang dan insiden DPRD sebagai akibat dari keputusan kontroversialnya tersebut.

“Itu semua sudah cukup menjadi alasan mengapa umat Islam khususnya warga DKI Jakarta untuk menuntut Ahok dilengserkan. Dan sudah cukup alasan bagi DPRD Jakarta untuk menggunakan hak interplasi, hak angket, dan hak impeacment kepada Kemendagri lalu meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) agar Ahok diberhentikan,” pungkas Habib Rizieq.

Penolakan Ahok dari sejumlah kalangan ini karena perilaku Ahok yang dinilai tidak layak memimpin Jakarta dengan tempramen yang tidak karuan, tidak mau mendengar pendapat dan berakhlak buruk.

Kebiasaan Ahok berbicara kasar dan sembarangan bak preman kawasan Glodok Jakarta yang membuat banyak orang tersinggung dan marah. Caci maki Ahok terhadap warga pribumi ini bukan yang pertama, tapi sudah tak terhitung banyaknya. Mulai dari menuding seluruh pejabat DKI bajingan, ormas Islam seperti FPI dan Muhammadiyah yang pernah dijulukinya sebagai Munafik, sampai anak sekolah dan pengendara motor yang disuruhnya ditabrak mati saja jika melanggar aturan.

Bahkan Ahok pernah mengusulkan, untuk menghadapai para pendemo sekali-sekali bisa dengan Water Cannon yang diisi bensin biar kebakaran. “Kita satu lawan satu sudah susah apalagi lawan 3-4 orang. Untuk itu saya minta sediain Water Cannon. “Water Cannon itu diisi bensin sekali-sekali biar kebakaran. Ya kalau rusuh disemprot bensin kira-kira dia teriak-teriak bertobat nggak? Kalau orang bertobat itu, orang-orang bayaran ya, bukan ideologi,” kata Ahok dalam acara silaturahmi bersama Polsek, Babinsa dan lurah se-Jakarta, Kamis 25 September 2014.

Yang lebih parah lagi, Ahok mengaku tidak segan memuntahkan peluru, bahkan membakar hidup-hidup untuk menghabisi kelompok yang suka anarkis saat demonstrasi. “Makanya saya harap pengawal saya pegang pistolnya banyak saja. Jadi saya bisa minjem gitu,” kata Ahok dalam acara ‘Revitalisasi Kring Serse’ Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa 14 Oktober 2014.

Selain tidak ragu tembak para demonstran anarkis, Ahok juga bakal membakar mereka hidup-hidup. “Saya bilang tidak, saya tidak mau mahasiswa hanya nanti pasang lilin, duka cita seorang gubernur terguling di Balai Kota diserbu demonstran yang anarkis. Yang akan saya lakukan, saya bakar hidup-hidup mereka!!” tandas Ahok.

Ahok melanjutkan, jika ada kelompok yang menghambat usaha pemerintah untuk melaksanakan hal yang diamanatkan oleh konstitusi, maka aparat harus bertindak tegas. “Ini tugas pemerintah kalau ada kelompok bertindak anarkis dan justru mengancam nyawa banyak orang, saya minta petugas untuk tindak tegas, bila perlu bunuh di tempat sekalipun ada kamera TV menyorot,” tandas Ahok seperti dikutip Republika, Selasa 14 Oktober 2014.

Wajar bila sikap bobrok tersebut kini makin menimbulkan keprihatinan berbagai pihak. Namun celakanya, Ahok menganggap perilaku premanisme yang melekat pada dirinya adalah sebuah kebanggaan. [KbrNet/Slm]

12 Tanggapan to “100 Hari Jadi Gubernur, Nasib Ahok di Ujung Tanduk”

  1. Pembeda! said

    Ahok cina biadab!
    Bikin malu rakyat pribumi!
    Ga tau diri mmg dia, berani2nya mengkriminalisasi warga pribumi, mmg sdh saatnya pribumi BANGKIT! Dan rebut kembali kepemimpinan DKI!
    Jakarta itu milik rakyat pribumi Indonesia! Bukan aseng cina!

  2. seharusnya gubenur dki jakarta harusnya di pimpin oleh bangsa indonesia juga

  3. Pembeda said

    Kl ga mendompleng jokowi,ahok ga bakal kepilih jd gubernur, dan sicina itu tahu akan hal itu,makanya dia nebeng jokowi, jd biang keroknya itu ya jokowi itu sendiri yg memfasilitasi 2 org kafir menjadi pemimpin Muslim solo dan jakarta.

    siasat mereka licik, mereka menggiring rakyat pribumi utk membenci pejabat2 Muslim dg tuduhan koruptorlah atau bodohlah jg munafik, setelah rakyat pribumi ho’oh ho’oh, mereka aseng cina itu maju merebut kursi kepemimpinan, lihat saja skrg sdh berapa byk jabatan2 strategis yg sdh diduduki oleh org2 cina dan kafir kristen!
    Sementara Ummat Islam mereka pecah belah, sdgkn mereka para prajurit iblis itu bersatu merapatkan barisan utk merebut kekuasaan dan sekaligus menghancurkan Islam!

  4. Paulus Nabi Palsu said

    Udah kasih aza sama isis biar cerai kepala sama badanya.

    Gitu aza kok repot hehehe…

  5. mukmin said

    Siap2 memenuhi penjara tuh. Kebenaran Ahok dilawan haha….yg mendukung 106 org silakan gabung di sel nanti ya

  6. Pembeda said

    Kebenaran ahok cina?
    Sipemaki2 pribumi itu kamu sebut kebenaran?
    Na’udzubillahi mindzalik.
    Makhluk Pribumi macam apa kamu?
    Dasar domba geblek!
    Suka nyamar kyk iblis paulus!

  7. Nagita said

    Jangan trus dimaki, kacian. sebentar lagi kalo Ahok kena strouk, kalian dosa lho…

  8. Pembeda said

    http://duniamuallaf.blogspot.com/2013/08/mengenang-tragedi-pembantaian-umat.html?m=1

  9. Pembeda said

    INILAH YANG TERJADI JIKA MUSLIM MINORITAS..

    http://shoutussalam.org/2015/02/pemerintah-cina-paksa-muslim-uighur-bersumpah-tak-ajarkan-agama-islam/

    http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/parlemen-xinjiang-haramkan-adzan-sholat-hijab-dan-simbol-islam.htm

    Dan JIKA PEMERINTAHAN DI KUASAI ORANG-ORANG KAFIR..

    DAN… SEPERTI BIASA..
    DUNIA DIAM KETIKA UMAT ISLAM DI DZALIMI…

    HANYA KHILAFAH ISLAMIYAH YANG BISA MEMBANTU UMAT ISLAM..
    KAPANKAH ?

  10. Pembeda said

    Inilah Kelakuan Orang Cina Indonesia, Anda PRIBUMI wajib Tahu!

    http://www.nahimunkar.com/kelakuan-orang-cina-indonesia-anda-mau-tahu/

  11. Anonim said

    Kita mau lenserkan Ahokb tidak dari jabatan nya kita kan malu besa
    r.

  12. Anonim said

    Ngga usahlah kita usil sangat dengan bapak gubernur walau pun kita pribumi asli ! Kita belum tentu lebih baik dari beliu jika yang jadi gubernur.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: