KabarNet

Aktual Tajam

Pengacara Kasus Century Menjadi Pimpinan KPK

Posted by KabarNet pada 19/02/2015

Jakarta – KabarNet: Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan pemberhentian dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sebagai gantinya, Jokowi mengeluarkan perppu pengangkatan tiga pimpinan KPK, yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi.

Pengeluaran perppu itu dilakukan karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tersandung masalah hukum. Selain itu, satu kursi pimpinan KPK kosong setelah Busyro Muqoddas pensiun.

Mereka yang ditunjuk Jokowi adalah pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, mantan Ketua KPK Taufiqqurahman Ruki, dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. Dari tiga pimpinan KPK baru itu, ada satu nama yang berasal dari akademisi, yakni Indriyanto Seno Adji dari Universitas Indonesia (UI). Namanya juga pernah disebut oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji pada 2010.

Seperti yang dirilis INILAHCOM, Susno menyebut nama Prof. Indriyanto Seno Adji dalam rapat pansus kasus Bank Century di ruangan Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Rabu 20 Januari 2010).

Nama Indriyanto disebut setelah Susno Duadji didesak oleh anggota Pansus dan Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman. Benny beberapa kali menanyakan apakah Susno menangkap Robert Tantular atas perintah Jusuf Kalla atau atas dasar informasi.

Berkali-kali juga, Susno menyebut sebelum Robert ditangkap, Bareskrim sudah memiliki informasi.”Lalu, kenapa Robert ditangkap dulu, lalu baru dibuat laporannya oleh BI?” tanya Benny.”Kalau tidak ditangkap, dia bisa melarikan diri,” tegas Susno.

”Atas dasar apa Anda menangkap Robert?” tanya Benny.”Dari informasi. Kan informasi itu ada kualifikasinya, ada A-1 atau yang lain. Nah, saya haqul yakin, kalau Robert ditangkap, maka akan terbukti. Jadi, laporan itu dibuat setelah Robert ditangkap,” kata Susno.

Pada saat itu, Benny juga mengungkap adanya surat tanggal 5 Juni 2009, yang menyebutkan bahwa dua pemegang saham Century, mau membayar kewajiban ke Bank Century.”Bagaimana Anda tahu ada surat dari Hesyam dan Refat (dua pemegang saham pengendali Bank Century_),” tanya Benny. ”Dari pengacaranya,” jawab Susno.

Siapa pengacaranya? “Ya, namanya cukup dikenal. Indriyanto Seno Adji,” kata Susno kembali menjawab pertanyaan Benny. Saat itu juga, Benny meminta kepada pimpinan rapat Pansus agar memanggil Indriyanto Seno Adji. [KbrNet/Inilah]

6 Tanggapan to “Pengacara Kasus Century Menjadi Pimpinan KPK”

  1. taUbat said

    Pengacara Kasus Century Menjadi Pimpinan KPK

    https://kabarnet.in/2013/11/17/boediono-terjepit-tak-bisa-mengelak-dari-kasus-century/

  2. warga syah serang kampung Ust Arifin Ilam, karna tidak mau masuk syah

    http://panjimas.com/news/2015/02/12/syiah-kembali-berulah-masjid-az-zikra-kh-arifin-ilham-diserang-gerombolan-syiah/

  3. taUbat said

    PENGACARA BG: AKHIRNYA KPK TIDAK BUTA LAGI

    03 MAR 2015 | 11:41

    RIMANEWS- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MELIMPAHKAN KASUS DUGAAN GRATIFIKASI KEPALA LEMDIKPOL KOMJEN BUDI GUNAWAN (BG) KE KEJAKSAAN AGUNG.

    PENGACARA BG, FRIEDRICH YUNADI MENGATAKAN, PELIMPAHAN TERSEBUT SUDAH TEPAT. “AKHIRNYA KPK TIDAK BUTA HUKUM LAGI. PELIMPAHAN ITU ADALAH KEMAJUAN, KPK SEKARANG SADAR HUKUM. TIDAK BUTA LAGI,” KATA FRIEDRICH KEPADA RIMANEWS, SELASA (03/03).

    KPK, KATA FRIEDRICH, MEMANG HARUS MELIMPAHKAN KASUS YANG BUKAN WEWENANGNYA. “ITU SESUAI DENGAN UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK. DI SITU JELAS, KPK TIDAK BISA MENGUSUT KASUS YANG BUKAN MERUPAKAN LINGKUPNYA. PERNAH PADA TAHUN 2010 DULU, KPK JUGA MELIMPAHKAN SEBUAH KASUS KE PN JAKARTA PUSAT, KARENA KETIKA ITU KPK TIDAK BERWENANG,” KATA FRIEDRICH.

    MENURUT FREIDRICH, PUTUSAN PRAPERADILAN TELAH MENJELASKAN BAHWA KOMJEN BUDI GUNAWAN BUKANLAH APARAT PENEGAK HUKUM.

    SEHINGGA, KPK TIDAK BERWENANG LAGI. “KINI KPK SUDAH MENYADARI, DAN MENGAKUI BAHWA KASUS ITU BUKAN WEWENANGNYA DAN KPK HARUS TUNDUK PADA PUTUSAN PRAPERADILAN. SUDAH BENAR DILIMPAHKAN,” UNGKAP FRIEDRICH.

    LAGIPULA, KATA FRIEDRICH, LANGKAH HUKUM KPK MENGAJUKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG AKAN SIA-SIA.

    “APALAGI PENINJAUAN KEMBALI, KPK SUDAH PASTI KALAH. KARENA PLT PIMPINAN KPK, INDRIYANTO SENO ADJI JUGA TAHU, PK ITU HAK TERPIDANA, PENYIDIK TIDAK BISA MENGAJUKAN PK,” TUTUP FRIEDRICH.

    STEFANUS YUGO

    nasional.rimanews.com/hukum/read/20150303/199437/Pengacara-BG-Akhirnya-KPK-Tidak-Buta-Lagi

  4. taUbat said

    MENTERI YUDDY: PEGAWAI KPK TIDAK BOLEH MEMBANGKANG!

    SELASA, 3 MARET 2015 | 11:24 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.COM – MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PAN-RB) YUDDY CHRISNANDI MENYAYANGKAN SIKAP PARA PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) YANG TIDAK SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PIMPINANNYA. MENURUT YUDDY, PARA PEGAWAI KPK SEHARUSNYA MENJALANKAN KEPUTUSAN PIMPINANNYA.

    “SEHARUSNYA TIDAK BOLEH TOLAK MENOLAK. HARUS IKUTI PROSEDUR INSTITUSI. MEREKA TIDAK BOLEH MEMBANGKANG!” UJAR YUDDY DI KOMPLEKS STIK, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, SELASA (3/3/2015).

    HAL ITU DISAMPAIKAN YUDDY MENYIKAPI AKSI RATUSAN PEGAWAI KPK YANG MELAKUKAN PROTES TERHADAP KEPUTUSAN PIMPINAN YANG MELIMPAHKAN KASUS KOMJEN BUDI GUNAWAN KE KEJAKSAAN AGUNG.

    AKSI TERSEBUT DILAKUKAN DI HALAMAN GEDUNG KPK PAGI TADI.

    YUDDY MENEGASKAN BAHWA SEBAGAI PEGAWAI, MEREKA HARUS MENGERTI PROSEDUR HUKUM BAHWA TIDAK MUNGKIN KPK TERUS MENGUSUT PERKARA BUDI GUNAWAN.

    YUDDY MEMASTIKAN BAHWA PEGAWAI KPK YANG DIANGGAP MEMBANGKANG BAKAL DIKENAKAN SANKSI.

    SOAL APA SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN, YUDDY BELUM DAPAT MENJELASKAN LEBIH JAUH.

    “(SANKSI) ITU PERINGATAN DAN ANCAMAN, AGAR BEKERJA DENGAN BAIK SAJA,” UJAR YUDDY.

    DALAM AKSI, PARA PEGAWAI KPK MENGKRITIK SIKAP PIMPINAN KPK YANG MELIMPAHKAN KASUS BUDI GUNAWAN KEPADA KEJAKSAAN. MEREKA MENYEBUT ADANYA BARTER, KPK MATI SURI, ADANYA PIHAK YANG PENAKUT, DAN KRITIK LAINNYA

    MEREKA MEMINTA PIMPINAN KPK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LANGKAH HUKUM MELAWAN PUTUSAN PRAPERADILAN.

    HAKIM SARPIN RIZALDI MEMUTUSKAN PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN TIDAK SAH.

    KPK MELIMPAHKAN PENANGANAN PERKARA YANG MELIBATKAN BUDI GUNAWAN KE KEJAKSAAN AGUNG.

    INI DILAKUKAN SETELAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENETAPKAN BAHWA PENETAPAN STATUS TERSANGKA BUDI OLEH KPK TIDAK SAH SECARA HUKUM.

    NAMUN, KEJAKSAAN AKAN MELIMPAHKAN KASUS ITU KE POLRI.

    WAKIL KEPALA POLRI KOMJEN BADRODIN HAITI JUSTRU MEMBUKA PELUANG KASUS BUDI GUNAWAN AKHIRNYA DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA.

    “KALAU NANTI MISALNYA SUDAH MASUK KE PENYIDIKAN, BISA JUGA DI-SP3.TAPI, YANG DIPASTIKAN OLEH KPK DAN POLRI INI MASIH PENYELIDIKAN KARENA PENYIDIKANNYA DIBATALKAN PUTUSAN PRAPERADILAN,” KATA BADRODIN.

    KPK MENETAPKAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI BERUPA PENERIMAAN HADIAH ATAU JANJI SELAMA MENJABAT SEBAGAI KEPALA BIRO PEMBINAAN KARIER (KAROBINKAR) DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI PERIODE 2003-2006 DAN JABATAN LAINNYA DI KEPOLISIAN.

    BUDI LANTAS MENGGUGAT PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

    FABIAN JANUARIUS KUWADO | SANDRO GATRA

    nasional.kompas.com/read/2015/03/03/11240541/Menteri.Yuddy.Pegawai.KPK.Tidak.Boleh.Membangkang.

  5. taUbat said

    PENGACARA BG: TANGKAP SAJA PEGAWAI KPK YANG DEMO!

    03 MAR 2015 | 12:05

    RIMANEWS – RATUSAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGGELAR AKSI MENOLAK PELIMPAHAN KASUS BUDI GUNAWAN KE KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG).

    MEREKA JUGA MEMINTA PIMPINAN KPK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK (PENINJAUAN KEMBALI) ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN KASUS BG.

    MENANGGAPI HAL ITU, PENGACARA KOMJEN BG, FRIEDRICH YUNADI MENGATAKAN AKSI PEGAWAI KPK ITU MELAWAN HUKUM. “TADI POLISI SUDAH MEMINTA PENDAPAT SAYA, SAYA BILANG TANGKAP SAJA PEGAWAI KPK YANG DEMO,” KATA FRIEDRICH KEPADA RIMANEWS, SELASA (03/03).

    DEMONSTARASI YANG DIGELAR PEGAWAI KPK ITU, KATA FRIEDRICH, MEMBUKTIKAN KPK TERPECAH BELAH. ” ADA DUA KELOMPOK, YANG PERTAMA MENDUKUNG PELIMPAHAN, DAN INI KELOMPOK YANG BENAR. KEDUA KELOMPOK YANG MENOLAK, INI KELOMPOK YANG BUTA HUKUM,” KATA DIA.

    FRIEDRICH MENGUNGKAPKAN, PEGAWAI KPK YANG DEMO TIDAK MENGERTI HUKUM. “MEREKA HANYA CLEANING SERVICE, SATPAM KPK. MEREKA HANYA DISURUH. JADI SAYA BILANG KE POLISI, TANGKAP SAJA. LAGIPULA, APA MEREKA MEMEGANG IZIN,” IMBUH FRIEDRICH.

    DIA MENJELASKAN, PELIMPAHAN KASUS BG KE KEJAGUNG SUDAH TEPAT. “AKHIRNYA KPK TIDAK BUTA HUKUM LAGI. PELIMPAHAN ITU ADALAH KEMAJUAN, KPK SEKARANG SADAR HUKUM. TIDAK BUTA LAGI,” UJARNYA.

    KPK, KATA FRIEDRICH, MEMANG HARUS MELIMPAHKAN KASUS YANG BUKAN WEWENANGNYA. “ITU SESUAI DENGAN UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK. DI SITU JELAS, KPK TIDAK BISA MENGUSUT KASUS YANG BUKAN MERUPAKAN LINGKUPNYA,” KATA FRIEDRICH.

    STEFANUS YUGO

    nasional.rimanews.com/hukum/read/20150303/199445/-Pengacara-BG-Tangkap-Saja-Pegawai-KPK-yang-Demo-

  6. taUbat said

    WAPRES MINTA PEGAWAI KPK MENGOREKSI DIRI

    SELASA, 3 MARET 2015 | 12:05 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.COM – WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENILAI PIHAK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS MENGOREKSI DIRI SETELAH HAKIM SARPIN RIZALDI MEMUTUSKAN PENETAPAN TERSANGKA KOMISARIS JENDERAL (POL) BUDI GUNAWAN TIDAK SAH.

    HAL INI DISAMPAIKAN KALLA DALAM MENANGGAPI AKSI PROTES YANG DILAKUKAN PEGAWAI KPK, SELASA (3/3/2015).

    “INI KAN KEMBALI KE HUKUM LAGI, KAN TERBUKTI BAHWA KASUS HUKUM ITU TIDAK SESUAI OLEH PENGADILAN. JADI BERARTI JUGA HARUS KITA MENGOREKSI DIRI JUGA,” KATA KALLA DI ISTANA WAKIL PRESIDEN JAKARTA.

    RATUSAN PEGAWAI KPK MEMPROTES SIKAP PIMPINAN KPK YANG MELIMPAHKAN KASUS BUDI GUNAWAN KEPADA KEJAKSAAN. DALAM AKSI, MEREKA MENYEBUT ADANYA BARTER, KPK MATI SURI, ADANYA PIHAK YANG PENAKUT, DAN KRITIK LAINNYA.

    MEREKA MEMINTA PIMPINAN KPK MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI KE MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI LANGKAH HUKUM MELAWAN PUTUSAN PRAPERADILAN.

    HAKIM SARPIN RIZALDI MEMUTUSKAN PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN TIDAK SAH.

    KPK MELIMPAHKAN PENANGANAN PERKARA YANG MELIBATKAN BUDI GUNAWAN KE KEJAKSAAN AGUNG. INI DILAKUKAN SETELAH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENETAPKAN BAHWA PENETAPAN STATUS TERSANGKA BUDI OLEH KPK TIDAK SAH SECARA HUKUM.

    NAMUN, KEJAKSAAN AKAN MELIMPAHKAN KASUS ITU KE POLRI.

    WAKIL KEPALA POLRI KOMJEN BADRODIN HAITI JUSTRU MEMBUKA PELUANG KASUS BUDI GUNAWAN AKHIRNYA DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA.

    “KALAU NANTI MISALNYA SUDAH MASUK KE PENYIDIKAN, BISA JUGA DI-SP3. TAPI, YANG DIPASTIKAN OLEH KPK DAN POLRI INI MASIH PENYELIDIKAN KARENA PENYIDIKANNYA DIBATALKAN PUTUSAN PRAPERADILAN,” KATA BADRODIN.

    KPK MENETAPKAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI BERUPA PENERIMAAN HADIAH ATAU JANJI SELAMA MENJABAT SEBAGAI KEPALA BIRO PEMBINAAN KARIER (KAROBINKAR) DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI PERIODE 2003-2006 DAN JABATAN LAINNYA DI KEPOLISIAN.

    BUDI LANTAS MENGGUGAT PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

    ICHA RASTIKA | SANDRO GATRA

    nasional.kompas.com/read/2015/03/03/12051841/Wapres.Minta.Pegawai.KPK.Mengoreksi.Diri

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: