KabarNet

Aktual Tajam

Jokowi Berpotensi Dimakzulkan

Posted by KabarNet pada 19/01/2015

Kisruh di tubuh kepolisian yang melibatkan partai penguasa dimana PDIP sebagai penguasa dengan aktor utamanya adalah Megawati bukanlah baru pertama kali ini terjadi. Kisruh seperti ini juga pernah terjadi diujung kekuasaan presiden Abdurahman Wahid. Gus Dur panggilan akrab Wahid, pada waktu itu ingin mengangkat Chaeruddin Ismail menjadi Kapolri sedangkan Mega ngotot mempertahankan Bimantoro. Jadilah institusi kepolisian terjerembab dalam kepentingan kukuasaan elitnya pada waktu itu yang di dukung oleh kelompok politik masing masing.

Sejarah selalu berulang, begitu diktum hukum alam yang selalu berlaku. Bila dulu Mega menjadi pemain utama yang langsung memutuskan maka sekarang melalui kadernya yang sering disebut sebagai petugas partai oleh Mega sendiri yaitu Presiden Jokowi. Keinginan Mega untuk menempatkan orangnya menjadi Kapolri yakni mantan ajudannya sejak mejabat wakil presiden, Komjend Budi Gunawan yang sejak tahun 2010 oleh PPATK terendus memiliki transaksi mencurigakan sebesar 57 Milyar dalam rentang waktu 2004-2006 saat menjabat kepala pembinaan SDM Polri yang masuk ke rekening anaknya dan BG sendiri. Menjadi kontroversi dan akhirnya memaksa Presiden Jokowi harus harus memutuskan terkait persoalan BG ini berpotensi besar melanggar UU.

Soal BG ini sebenarnya menjadi dilema tersendiri bagi Jokowi. Sewaktu penyusunan kabinet nama BG sebenarnya sudah muncul menjadi calon menteri tapi kemudian oleh KPK diberi tanda merah sehingga batal. Menjadi aneh bin ajaib kemudian untuk calon Kapolri, yang merupakan ujung tombak pemberantasan KKN bersama KPK dan kejaksaan, nama BG kembali diajukan dan akhirnya oleh KPK ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini dapat dibaca bahwa sebenarnya Jokowi tidak independen dalam mengambil keputusan soal ini. Jokowi terjepit di tengah keinginan partai partai pengusungnya sendiri terutama PDIP, Nasdem bersama Mega dan Surya Paloh nya. Seolah olah mau bagi bagi jabatan. Jika Nasdem sudah menempatkan orangnya menjadi Jaksa Agung maka giliran PDIP menempatkan orangnya menjadi Kapolri.

Nah yang menjadi persoalan adalah proses politik di DPR sudah selesai, bola akhirnya mau tidak mau harus dioper dan ditangkap oleh Jokowi. Keputusannya memberhentikan Jend. Sutarman dan mengangkat Komjend Badrodin Haiti yang sedang menjabat wakapolri menjadi Plt kapolri dan memberikan kesempatan kepada BG sampai persoalannya selesai terindikasi kuat menabrak UU no 2 tahun 2012 tentang kepolisian. Dimana dalam ayat 11 UU ini menyebutkan bahwa syarat syarat sesorang diberhentikan menjadi kapolri adalah pertama, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, kedua berhalangan tetap, ketiga memasuki usia pensiun, keempat melanggar UUD dan terakhir melanggar sumpah jabatan.

Syarat syarat ini semuanya tidak ada yang memenuhi sesuai kriteria UU sehingga pemberhentian Sutarman menjadi kapolri dan pengangkatan Plt Kapolri melanggar UU tentang kepolisian. Hal ini bisa di gugat di PTUN untuk dibatalkan karena prosesnya tidak sesuai dengan administrasi negara yang baik serta prosesnya tidak konstitusional. Soal berikut adalah pengangkatan Plt kapolri, Jokowi bisa di dakwa melanggar UUD dimana pengangkatan plt kapolri pun harus meminta persetujuan DPR sedangkan Jokowi tidak pernah melakukannya karena yang dilakukan Jokowi adalah meminta persetujuan pengangkatan BG dan pemberhentian Sutarman. Yurispedensi hukum tentang ini sudah pernah terjadi dimana Gus Dur juga diberhentikan oleh MPR atas permintaan DPR melalui sidang istimewa MPR karena soal yang sama dengan kejadian sekarang.

Disatu sisi juga, gerakan jenderal jenderal Polri pendukung BG antara lain Irjend Budi Wasesa yang diangkat menjadi Kabareskrim menggantikan Komjend Suhardi Ulius, tentu saja atas pesenan kekuasaan, yang dikemudian di Lemhanaskan dimana dengan gagah berani dan terbuka mengatakan akan melawan para pengkhinat ditubuh Polri. Kedekatan Suhardi dengan PPATK dan KPK karena memang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai kabareskrim, lulusan terbaik angkatan 85 yang terkenal lurus dan sederhana ini akhirnya menjadi tumbal permainan elit penguasa.

Perseteruan akan memasuki babak baru jadi lebih seru, Polri akan ditarik kesana kemari mengikuti irama permainan politik. Jika Polri ikut menari nari diatas gendang yang ditabuh oleh pihak luar maka sungguh sangat disayangkan karena yang pasti rugi adalah rakyat. Rakyat butuh kepastian dan perlindungan hukum.

Muhamad Adnan Rarasina
Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (DPP GPN)

3 Tanggapan to “Jokowi Berpotensi Dimakzulkan”

  1. Mata Elang said

    Tahu dirilah Budi Gunawan sebagai Koruptor yang tidak layak menjadi ujung tombak hukum di Polri,
    sekalipun diluar gedung Mabes Pro dan Kontra menjadi irama yang tidak enak untuk didengarkan,

  2. taUbat said

    JIKA PRESIDEN BELUM JUGA LANTIK KAPOLRI, APA AKIBATNYA?

    SENIN, 02 FEBRUARI 2015 , 19:19:00

    JAKARTA – WAKIL KETUA DPR RI, FAHRI HAMZAH MENGATAKAN PERTEMUAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN (WANTIMPRES) DENGAN PIMPINAN DPR ANTARA LAIN MEMBICARAKAN PERIHAL ADANYA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN YANG MENYEBUTKAN KAPOLRI HARUS DILANTIK SETELAH 20 HARI DPR MEMBERIKAN PERSETUJUAN.

    “BANYAK HAL YANG KITA DISKUSIKAN DENGAN WANTIMPRES YANG HADIR ANTARA LAIN SUBAGYO HS, SUHARSO MONOARFA DAN RUSDI KIRANA. TAPI DISKUSI MENJADI ALOT KETIKA MASUK KE TOPIK CALON PELANTIKAN KAPOLRI,” KATA FAHRI HAMZAH, DI GEDUNG NUSANTARA III, KOMPLEK PARLEMEN, SENAYAN JAKARTA, SENIN (2/2).

    MENURUT FAHRI, BERDASAR DOKUMEN DPR, SURAT PERSETUJUAN TERHADAP CALON KAPOLRI OLEH DPR DIKIRIM TANGGAL 15 JANUARI 2015. “DUA PULUH HARI SETELAH TANGGAL 15 JANUARI, JATUHNYA KAN TANGGAL 4 FEBRUARI 2015,” UNGKAPNYA.

    PIMPINAN DPR BERSAMA WANTIMPRES MENURUT FAHRI, SELAMA PERTEMUAN TADI BELUM TAHU PERSIS APA AKIBAT HUKUMNYA.

    “JIKA SAMPAI TANGGAL 4 FEBRUARI BELUM ADA KEPUTUSAN PRESIDEN, INI YANG BANYAK DIDISKUSIKAN ANTARA PIMPINAN DEWAN DENGAN WANTIMPRES,” PUNGKAS POLITIKUS PKS ITU.

    FAS | JPNN

    jpnn.com/read/2015/02/02/285178/Jika-Presiden-Belum-juga-Lantik-Kapolri,-Apa-Akibatnya

  3. taUbat said

    PDIP: : PRESIDEN JOKOWI LANGGAR UU POLRI

    FEBRUARY 19, 2015 | 7:29 AM

    RADAR-INDO.COM, JAKARTA – PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) MENGANGGAP KEPUTUSAN PRESIDEN JOKOWI MEMBATALKAN PELANTIKAN KOMJEN POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI DAN MENGUSULKAN BADROEDIN HAITI SEBAGAI CALON BARU KAPOLRI MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UU POLRI.

    MESKI DEMIKIAN, PDIP MENGHORMATI KEPUTUSAN PRESIDEN TERSEBUT. SEHARUSNYA, MENURUT WAKIL SEKRETARIS JENDERAL PDIP AHMAD BASARAH, PRESIDEN SEHARUSNYA SEBELUM MENGUSULKAN NAMA BADROEDIN HAITI SEBAGAI CALON KAPOLRI YANG BARU, TERLEBIH DAHULU MENENTUKAN STATUS HUKUM BUDI GUNAWAN SEBAGAI CALON KAPOLRI YANG SUDAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPR RI.

    BASARAH MENGATAKAN, TIDAK SATU PUN NORMA DALAM UU POLRI YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA PRESIDEN JIKA DIA TIDAK MELANTIK SEORANG CALON KAPOLRI YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN SECARA RESMI DARI DPR RI.

    JIKA PRESIDEN MENGAMBIL LANGKAH TERSEBUT MAKA SEHARUSNYA PRESIDEN MEMBUAT PERPPU LEBIH DAHULU YANG MENGHADIRKAN NORMA HUKUM AGAR PRESIDEN DAPAT TIDAK MELANTIK SEORANG CALON KAPOLRI YANG TELAH DISETUJUI DPR KARENA ALASAN TERTENTU.

    “KEPUTUSAN PRESIDEN TERSEBUT TENTU SAJA AKAN MENYULITKAN POSISI FRAKSI PDIP SEBAGAI FRAKSI PARTAI PEMERINTAH DI DPR RI UNTUK MEMBELA KEBIJAKAN PRESIDEN JOKOWI SOAL KAPOLRI TERSEBUT KETIKA ADA FRAKSI-FRAKSI LAIN DI DPR RI YANG MENGUSULKAN INTERPELASI KARENA MEMANG SECARA NYATA PRESIDEN MELANGGAR UU POLRI,” TEGAS BASARAH.

    ARIF NUGROHO | WB

    radar-indo.com/2015/02/pdip-presiden-jokowi-langgar-uu-polri.html

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: