KabarNet

Aktual Tajam

Jokowi Langgar UU karena Angkat Plt Kapolri

Posted by KabarNet pada 18/01/2015

Jakarta – KabarNet: Langkah kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Wakil Kepala Polri, Komjen Badroddin Haiti, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri dinilai cacat hukum dan melanggar UU 2/2002 tentang Kepolisian.

Pengangkatan Plt ini karena calon tunggal Kapolri yang sudah disetujui DPR, Komjen Budi Gunawan, sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Sementara presiden tetap memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman tanpa alasan yang jelas.

“Jika terjadi kerusuhan massal di Indonesia saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab karena membiarkan Polri dalam kondisi status quo tanpa kepemimpinan yang jelas,” tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, dalam keterangan persnya, Sabtu 17 Januari 2015.

IPW mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa mengangkat Plt Kapolri tidak bisa ujug-ujug dan harus mengacu ke UU Polri. Dalam Pasal 11 ayat 5 pada UU Kepolisan, presiden harus meminta persetujuan DPR sebelum mengangkat Plt. Ironisnya, hingga saat ini Jokowi belum meminta persetujuan DPR.

“Jika DPR tidak menyetujui pengangkatan Plt Kapolri, Presiden wajib melantik Kapolri yang sudah mendapat persetujuan DPR,” terang Neta.

IPW prihatin dengan sikap bingung Presiden Jokowi dalam menyikapi proses suksesi di Polri. Ketika calon Kapolri yang diusulkannya sudah disetujui DPR, Jokowi malah tidak melantiknya dan cenderung mengabaikan persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat.

“Tragisnya, Jokowi larut dalam suara segelintir orang hingga menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, yang dijadikan tersangka korupsi oleh KPK, yang sebenarnya belum memenuhi kekuatan hukum dan penuh rekayasa. Sikap tidak jelas dari Presiden ini hanya menghancurkan supremasi hukum,” tudingnya.

Dia juga menjelaskan bahwa Plt Kapolri tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis melainkan hanya bisa mengeluarkan kebijakan rutin, misalnya anggaran gaji. Tapi untuk anggaran operasional seperti anggaran operasi pemberantasan terorisme, Plt Kapolri harus meminta izin dan persetujuan Presiden sebagai atasan Plt Kapolri. Termasuk dalam mengeluarkan keputusan untuk mutasi para pejabat Polri, surat keputusannya harus ditandatangani Presiden sebagai atasan Plt Kapolri.

“Begitu juga jika terjadi kerusuhan massal, Presiden sebagai atasan Plt Kapolri harus bertanggung jawab,” pungkas Neta. [KabarNet/ http://kabarnet.in /RMOL/adl]

Satu Tanggapan to “Jokowi Langgar UU karena Angkat Plt Kapolri”

  1. taUbat said

    PENGAMAT: JOKOWI MELEWATKAN DUA LANGKAH SEBELUM TUNJUK PLT KAPOLRI

    MINGGU, 18 JANUARI 2015 | 15:08 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.COM — PENUNJUKAN KOMISARIS JENDERAL BADRODIN HAITI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA POLRI DIPERTANYAKAN. PASALNYA, KEPUTUSAN PRESIDEN JOKO WIDODO TERSEBUT DIANGGAP TIDAK MELEWATI SEJUMLAH PROSEDUR YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN.

    LANGKAH PRESIDEN ITU DINILAI MEMILIKI DASAR HUKUM YANG LEMAH.

    “SEKARANG UNSUR POLITIK DAN HUKUM, DUA-DUANYA TIDAK TERPENUHI KARENA PRESIDEN MELEWATI DUA LANGKAH YANG HARUSNYA DIAMBIL,” KATA PENGAMAT POLITIK DAN PEMERINTAHAN, MURADI, DALAM SEBUAH DISKUSI DI JAKARTA, MINGGU (18/1/2015).

    MURADI MENGATAKAN, PRESIDEN JOKOWI SEMESTINYA MENGELUARKAN EMPAT KEPUTUSAN PRESIDEN, YAKNI KEPUTUSAN MEMBERHENTIKAN JENDERAL (POL) SUTARMAN SEBAGAI KAPOLRI, KEPUTUSAN MELANTIK KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KEPALA POLRI, KEPUTUSAN MEMBERHENTIKAN SEMENTARA BUDI, DAN KEPUTUSAN MENUNJUK BADRODIN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KAPOLRI.

    NAMUN, KATA DIA, PRESIDEN HANYA MENERBITKAN KEPPRES PEMBERHENTIAN SUTARMAN DAN PENUNJUKAN BADRODIN. DI DALAM PASAL 11 AYAT 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI DISEBUTKAN BAHWA, DALAM KEADAAN MENDESAK, PRESIDEN BISA MENUNJUK PELAKSANA TUGAS KEPALA POLRI DAN SELANJUTNYA DISETUJUI OLEH DPR.

    “MAKA HARUSNYA KOMJEN BUDI GUNAWAN DILANTIK, KEMUDIAN DINON-AKTIFKAN SEMENTARA, DUA JAM ATAU 2 HARI BARU DIBERHENTIKAN SEMENTARA. JADI, UNSUR HUKUM BAHWA KEADAAN MENDESAK TERPENUHI, POLITIK JUGA TERPENUHI,” UCAP DIA.

    PRESIDEN JOKOWI MENERBITKAN DUA KEPUTUSAN PRESIDEN PADA JUMAT (16/1/2015) MALAM.

    PERTAMA, KEPPRES PEMBERHENTIAN JENDERAL (POL) SUTARMAN SEBAGAI KAPOLRI.

    KEDUA, KEPPRES PENUNJUKAN KOMJEN BADRODIN HAITI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KEPALA POLRI.

    KEPUTUSAN ITU DIAMBIL SETELAH SEJUMLAH PIHAK MENDESAK AGAR PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MELAKUKAN PELANTIKAN BUDI SEBAGAI KEPALA POLRI.

    PASALNYA, BUDI BERSTATUS TERSANGKA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

    SABRINA ASRIL | SANDRO GATRA

    nasional.kompas.com/read/2015/01/18/15084521/Pengamat.Jokowi.Melewatkan.Dua.Langkah.Sebelum.Tunjuk.Plt.Kapolri

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: