KabarNet

Aktual Tajam

Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi jadi Tersangka KPK

Posted by KabarNet pada 13/01/2015

Calon Tunggal Kapolri, Komjen Pol, Budi Gunawan

Jakarta – KabarNet: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rekening jumbo. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan.

“Kita ingin sampaikan progress report kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara. Bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan tersangka Komjen BG dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji,” ujar Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 13 Januari 2015.

“Ditetapkan sebagai tersangka transaksi mencurigakan dan telah menemukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan,” lanjut Abraham Samad.

KPK telah lama mengusut kasus yang menjerat Budi Gunawan ini. Setelah menemukan dua alat bukti yang cukup, KPK resmi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Abraham mengatakan, penyelidikan mengenai kasus yang menjerat Budi telah dilakukan sejak Juli 2014. “Berdasarkan penyelidikan yang cukup lama akhirnya KPK menemukan pidana dan menemukan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Abraham.

Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12 B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dikritik berbagai pihak. Ia sempat dikaitkan dengan kepemilikan rekening gendut. Apalagi, Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri.

Budi Gunawan tersangkut korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri pada 2004-2006. Jabatan itu diemban Budi selepas menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri 2001-2004. Saat ini nama Budi Gunawan telah diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Sutarman. Bahkan namanya telah diajukan ke DPR.

Catatan KabarNet: Awal Mei 2010 silam, Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan rekening mencurigakan milik jenderal polisi. Menurut ICW, ada 21 rekening yang nilainya tidak wajar alias nilai gaji dan simpanan tidak sebanding. Bahkan ICW mensinyalir Jenderal polisi berinisial BG punya rekening hingga Rp 95 miliar.

Laporan ICW ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengungkap sejumlah nama jenderal yang memiliki rekening tidak wajar, antara lain berinisial Irjen BG, Irjen MS, Irjen SW, Irjen BH, dan Komjen SD.

Irjen BG adalah inisial Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian. Mantan ajudan presiden Megawati Soekarnoputri ini disebutkan telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar. [Dok]

[http://kabarnet.in /Inilah/Kompas/adl]

19 Tanggapan to “Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi jadi Tersangka KPK”

  1. taUbat said

    Bersih-bersih Rekening Gendut …

    https://kabarnet.in/2010/06/30/akhirnya-polisi-akui-20-rekening-gendut-milik-perwira-polisi/comment-page-1/

    https://kabarnet.in/2010/12/29/polri-ngotot-tak-mau-buka-rekening-gendut/

  2. Anonim said

    Sarimin salah pilih mainan….,penonton bingung….wkkkkkk, inilah ulah para kera!!!!

  3. Anonim said

    Skandal Busway bagaiman kabarnya ?

  4. taUbat said

    HAMDAN ZOELVA: MASA SEORANG KAPOLRI TERSANGKA, APA KATA DUNIA?

    RABU, 14/01/2015 11:39 WIB

    JAKARTA – DETIKNEWS – MANTAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) IKUT ANGKAT BICARA TENTANG CALON KAPOLRI KOMJEN POL BUDI GUNAWAN YANG BERSTATUS TERSANGKA. IA BERPENDAPAT CAP TERSANGKA TERHADAP BUDI GUNAWAN AKAN MEMPENGARUHI LEGITIMASI PUBLIK.

    “MASA SEORANG KAPOLRI ADALAH TERSANGKA. SEORANG TERSANGKA LOLOS SEBAGAI KAPOLRI, APA KATA DUNIA? APALAGI YANG MAU DI-FIT AND PROPER TEST,” UJAR HAMDAN, USAI MENGHADIRI SUMPAH JABATAN ARIEF HIDAYAT SEBAGAI KETUA MK, DI GEDUNG MK, JL MEDAN MERDEKA BARAT, JAKARTA PUSAT, RABU (14/1/2015).

    MENURUT DIA, KETIKA SESEORANG ADA DALAM KEADAAN TERSANGKA MAKA AKAN SANGAT MEMPENGARUHI INTEGRITAS YANG BERSANGKUTAN.

    “WALAUPUN DITERAPKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH, NILAI-NILAI MORAL INTEGRITAS, ARTINYA LAYAK TIDAK LAYAK, ITU YANG BERKAITAN DENGAN INTEGRITAS,” TUTUR HAMDAN.

    “SAYA KENAL PAK BG ORANGNYA BAIK, SANGAT PROFESIONAL, DENGAN PENETAPAN TERSANGKA INI AKAN MEMPENGARUHI LEGITIMASI PUBLIK,” IMBUHNYA.

    KOMJEN BUDI GUNAWAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KASUS REKENING GENDUT. KPK MENGAKU MENEMUKAN DUA ALAT BUKTI. PENYIDIK MENEMUKAN TRANSAKSI TIDAK WAJAR. KPK TELAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN SEJAK JULI 2014. BUDI MENEGASKAN HARTA KEKAYAANNYA TERSEBUT DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.

    RINA ATRIANA | AAN | NRL

    news.detik.com/read/2015/01/14/113954/2802962/10/hamdan-zoelva-masa-seorang-kapolri-tersangka-apa-kata-dunia?nd772204btr

  5. Anonim said

    Kasus BLBI hbs ini BU

  6. Pemburu07 said

    Century dn hambalang kemana? Saksi dn BAP kdang beda. SBY biang kerok itu semua. BlBI thn ini expired!

  7. taUbat said

    DESMOND SEBUT JOKOWI BISA BATALKAN STATUS TERSANGKA BUDI GUNAWAN

    JUMAT, 16 JANUARI 2015 15:25

    MERDEKA.COM – ANGGOTA KOMISI III DPR DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA DESMOND J MAHESA MENILAI ADA KEJANGGALAN DALAM PENETAPAN KOMJEN POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

    MENURUT DIA, MASIH ADA CELAH HUKUM YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK MENGANULIR KEPUTUSAN KPK TERSEBUT.

    “TINGGAL DIUJI PRAPERADILAN (PENETAPAN TERSANGKA OLEH KPK). BUDI GUNAWAN HARUS LAKUKAN ITU, SAH ATAU TIDAK PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA,” KATA DESMOND SAAT DIHUBUNGI WARTAWAN, JUMAT (16/1).

    MENURUT DIA, PENGADILAN PUN NANTINYA TAK BOLEH IKUT BERMAIN POLITIK ATAS KASUS INI.

    DALAM PASAL 21 DAN 30 UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK, SEHARUSNYA PIMPINAN KPK 5 ORANG DALAM MENETAPKAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA.

    SEMENTARA SAAT INI, PIMPINAN HANYA 4 ORANG KARENA BUSYRO MUQQODAS HABIS MASA JABATANNYA.

    “KALAU KITA LIHAT PASAL ITU, YA TIDAK SAH PENETAPAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA. MAKANYA DIUJI, HAKIM HARUS WARAS, JANGAN TIDAK WARAS,” TERANG POLITIKUS GERINDRA INI.

    SELAIN ITU, KATA DIA, PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) PUN DAPAT MELAKUKAN KEPUTUSAN MELANTIK BUDI GUNAWAN KEMUDIAN MELAKUKAN DEPONERING(PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM).

    “PRESIDEN SBY PERNAH MELAKUKAN HAL YANG SAMA (DEPONERING) SAAT KASUS CICAK VS BUAYA DENGAN MEMBERIKAN DEPONERING KEPADA PIMPINAN KPK, CHANDRA M HAMZAH DAN BIBIT S RIANTO.

    AKHIRNYA PRESIDEN SEKARANG BINGUNG SENDIRI, DIA BIANG KEROK, MUTER-MUTER,” PUNGKAS DIA.

    EFENDI ARI WIBOWO | RND

    palingaktual.com/1368305/desmond-sebut-jokowi-bisa-batalkan-status-tersangka-budi-gunawan/read/

  8. taUbat said

    INILAH PERWIRA POLISI YANG DISEBUT MEMILIKI REKENING GENDUT

    RABU, 13 OKTOBER 2010

    MARKAS BESAR KEPOLISIAN RI MENELUSURI LAPORAN TRANSAKSI MENCURIGAKAN DI REKENING SEJUMLAH PERWIRA POLISI YANG DILAPORKAN OLEH PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK). BERIKUT INI SEBAGIAN DARI TRANSAKSI YANG DICURIGAI PPATK ITU.

    1. INSPEKTUR JENDERAL MATHIUS SALEMPANG, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

    KEKAYAAN: RP 8.553.417.116 DAN US$ 59.842 (PER 22 MEI 2009)

    TUDUHAN:

    MEMILIKI REKENING RP 2.088.000.000 DENGAN SUMBER DANA TAK JELAS. PADA 29 JULI 2005, REKENING ITU DITUTUP DAN MATHIUS MEMINDAHKAN DANA RP 2 MILIAR KE REKENING LAIN ATAS NAMA SESEORANG YANG TIDAK DIKETAHUI HUBUNGANNYA. DUA HARI KEMUDIAN DANA DITARIK DAN DISETOR KE DEPOSITO MATHIUS.

    “SAYA BARU TAHU DARI ANDA.” (MATHIUS SALEMPANG, 24 JUNI 2010 )

    2. INSPEKTUR JENDERAL SYLVANUS YULIAN WENAS, KEPALA KORPS BRIGADE MOBIL POLRI

    KEKAYAAN: RP 6.535.536.503 (PER 25 AGUSTUS 2005)

    TUDUHAN:

    DARI REKENINGNYA MENGALIR UANG RP 10.007.939.259 KEPADA ORANG YANG MENGAKU SEBAGAI DIREKTUR PT HINROYAL GOLDEN WING. TERDIRI ATAS RP 3 MILIAR DAN US$ 100 RIBU PADA 27 JULI 2005, US$ 670.031 PADA 9 AGUSTUS 2005.

    “DANA ITU BUKAN MILIK SAYA.” (SYLVANUS YULIAN WENAS, 24 JUNI 2010)

    3. INSPEKTUR JENDERAL BUDI GUNAWAN, KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN KEPOLISIAN

    KEKAYAAN: RP 4.684.153.542 (PER 19 AGUSTUS 2008)

    TUDUHAN:

    MELAKUKAN TRANSAKSI DALAM JUMLAH BESAR, TAK SESUAI DENGAN PROFILNYA. BERSAMA ANAKNYA, BUDI DISEBUTKAN TELAH MEMBUKA REKENING DAN MENYETOR MASING-MASING RP 29 MILIAR DAN RP 25 MILIAR.

    “BERITA ITU SAMA SEKALI TIDAK BENAR.” (BUDI GUNAWAN, 25 JUNI 2010)

    4. INSPEKTUR JENDERAL BADRODIN HAITI, KEPALA DIVISI PEMBINAAN HUKUM KEPOLISIAN

    KEKAYAAN: RP 2.090.126.258 DAN US$ 4.000 (PER 24 MARET 2008)

    TUDUHAN:

    MEMBELI POLIS ASURANSI PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE RP 1,1 MILIAR. ASAL DANA DARI PIHAK KETIGA. MENARIK DANA RP 700 JUTA DAN MENERIMA DANA RUTIN SETIAP BULAN.

    “ITU SEPENUHNYA KEWENANGAN KEPALA BARESKRIM.” (BADRODIN HAITI, 24 JUNI 2010 )

    5. KOMISARIS JENDERAL SUSNO DUADJI, MANTAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL

    KEKAYAAN: RP 1.587.812.155 (PER 2008)

    TUDUHAN:

    MENERIMA KIRIMAN DANA DARI SEORANG PENGACARA SEKITAR RP 2,62 MILIAR DAN KIRIMAN DANA DARI SEORANG PENGUSAHA. TOTAL DANA YANG DITRANSFER KE REKENINGNYA RP 3,97 MILIAR.

    “TRANSAKSI MENCURIGAKAN ITU TIDAK PERNAH KAMI BAHAS.” ((M. ASSEGAF, PENGACARA SUSNO, 24 JUNI 2010)

    6. INSPEKTUR JENDERAL BAMBANG SUPARNO, STAF PENGAJAR DI SEKOLAH STAF PERWIRA TINGGI POLRI

    KEKAYAAN: BELUM ADA LAPORAN

    TUDUHAN:

    MEMBELI POLIS ASURANSI DENGAN JUMLAH PREMI RP 250 JUTA PADA MEI 2006. ADA DANA MASUK SENILAI TOTAL RP 11,4 MILIAR SEPANJANG JANUARI 2006 HINGGA AGUSTUS 2007. IA MENARIK DANA RP 3 MILIAR PADA NOVEMBER 2006.

    “TIDAK ADA MASALAH DENGAN TRANSAKSI ITU. ITU TERJADI SAAT SAYA MASIH DI ACEH.” (BAMBANG SUPARNO, 24 JUNI 2010)

    RUSTAM EFFENDY | TEMPO INTERAKTIF

    r ustamedia.blogspot.com/2010/10/inilah-perwira-polisi-yang-disebut.html

  9. taUbat said

    SERANGAN POLRI MAKIN GANAS

    BG LAPORKAN PIMPINAN KPK

    KAMIS, 22 JANUARI 2015 | 24 MENIT YANG LALU

    JAKARTA – LAMPUNG ONLINE – EPISODE BARU CICAK VS BUAYA SEMAKIN SERU. PERLAWANAN POLISI TERHADAP KPK KIAN GANAS. SETELAH MENEMPUH PRAPERADILAN, KINI BUDI GUNAWAN (BG) SECARA PRIBADI MELAPORKAN PIMPINAN KPK KE KEJAKSAAN AGUNG.

    KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI ITU MENGANGGAP DUA PIMPINAN KPK, YAKNI ABRAHAM SAMAD DAN BAMBANG WIDJOJANTO, MENYALAHGUNAKAN WEWENANG KARENA TELAH MENETAPKAN DIRINYA SEBAGAI TERSANGKA.

    PELAPORAN DILAKUKAN KUASA HUKUM BUDI, RAZMAN ARIF NASUTION, DENGAN MENDATANGI KEJAGUNG KEMARIN (21/1).

    SEKITAR PUKUL 10.00 WIB, RAZMAN MENDATANGI KANTOR JAKSA AGUNG MUDA PIDANA KHUSUS (JAMPIDSUS).

    DIA MEMBAWA SEJUMLAH BERKAS LAPORAN YANG AKAN DIBERIKAN PADA JAMPIDSUS.

    RAZMAN MENUTURKAN, ADA SEJUMLAH INDIKASI YANG MENGARAH PADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN PIMPINAN KPK DALAM PENETAPAN TERSANGKA BUDI.

    ’’MISALNYA, MENGAPA PENETAPAN TERSANGKANYA BEGITU LAMA,” UJAR DIA.

    KASUS REKENING GENDUT DAN GRATIFIKASI PERNAH MUNCUL PADA 2003 DAN 2006.

    SAAT ITU, POSISI BUDI SEBAGAI KEPALA BIRO PEMBINAAN KARIR POLRI.

    MASALAHNYA, KALAU KASUS SUDAH MUNCUL PADA 2003 DAN PPATK JUGA MELAPORKAN ADANYA TRANSAKSI MENCURIGAKAN SAAT ITU, MENGAPA PENETAPAN TERSANGKANYA DILAKUKAN LEBIH DARI SEPULUH TAHUN KEMUDIAN.

    ’’APALAGI, MOMENTUMNYA SAAT BUDI GUNAWAN MENJADI CALON KAPOLRI,” TUTURNYA.

    DIA MENGKLAIM KPK SEPERTI INGIN MENCARI PENCITRAAN. SEBAB, ADA KECENDERUNGAN PENETAPAN TERSANGKA SAAT SITUASI GENTING.

    ADA BEBERAPA CONTOH, SEPERTI PENETAPAN TERSANGKA MANTAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) HADI POERNOMO SAAT ULANG TAHUN.

    LALU, ADA JUGA PENETAPAN SURYADHARMA ALI SAAT PILPRES 2014. ’’KONDISI INI MENUNJUKKAN ADANYA DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG,” UJARNYA.

    MASALAH LAINNYA, KHUSUS UNTUK BUDI GUNAWAN, PROSES PENETAPAN TERSANGKA ITU DIDUGA MENYALAHI PROSEDUR.

    SEHARUSNYA, PROSES ITU DIAWALI DENGAN MEMANGGIL SAKSI-SAKSI, YANG KEMUDIAN BILA MENGUATKAN, MAKA PENETAPAN TERSANGKA DILAKUKAN.

    ’’KALAU UNTUK PAK BUDI INI MALAH TERBALIK, PENETAPAN TERSANGKA DULU, BARU SAKSI-SAKSI DIPANGGIL,” TANDASNYA.

    BAHKAN, MASALAH KETIDAKLENGKAPAN PIMPINAN KPK JUGA DIUNGKIT-UNGKIT.

    DIA MENUTURKAN, PIMPINAN KPK BERSIFAT KOLEGIAL. KARENA ITU, SEHARUSNYA JUMLAH PIMPINAN YANG LENGKAP BARU BISA MEMBUAT KEPUTUSAN, TERMASUK SOAL PENETAPAN TERSANGKA.

    ’’SEKARANG JUMLAH PIMPINAN KPK ITU HANYA EMPAT. KARENANYA, PENETAPAN TERSANGKA BUDI HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM,” UJARNYA.

    DENGAN ITU SEMUA, MAKA ADA DUA PIMPINAN KPK YANG DILAPORKAN, YAKNI ABRAHAM SAMAD DAN BAMBANG WIDJOJANTO.

    MENURUT DIA, KEDUANYA DIDUGA MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

    ’’SAYA BERHARAP SEMUA BISA DIPROSES,” TUTURNYA.

    NAMUN, LAPORAN ITU SEBENARNYA TERBILANG KURANG TEPAT. PASALNYA, LAPORAN YANG DILAKUKAN KE JAMPIDSUS MASIH BELUM JELAS APAKAH KEWENANGAN DARI JAMPIDSUS ATAU TIDAK.

    DIREKTUR PENYELIDIKAN (DIRDIK) KEJAGUNG SUYADI MENUTURKAN, PIHAKNYA HINGGA SAAT INI MASIH MEMPERTANYAKAN APAKAH ITU MERUPAKAN TUPOKSI JAMPIDSUS.

    ’’KAMI INGIN MENGANALISIS LAPORAN INI TERLEBIH DAHULU. SEBAB, JANGAN-JANGAN INI BUKAN TUPOKSI KAMI,” PAPARNYA.

    SAMPAI KAPAN ANALISIS ITU BISA DIKETAHUI HASILNYA, DIA MEMASTIKAN SECEPATNYA.

    HAL ITU TENTU KARENA MASALAH YANG CUKUP SENSITIF. ’’TENTUNYA, TIDAK BISA GEGABAH,” JELASNYA.

    DALAM MENANGANI PERKARA BUDI GUNAWAN, KPK MEMANG TERKESAN TENGAH DIKEROYOK SEJUMLAH PIHAK.

    SELAIN BERHADAP-HADAPAN DENGAN POLRI, KPK JUGA DISERANG DPR.

    BAHKAN, MENTERI HUKUM DAN HAM YASONNA LAOLY YANG MENJADI REPRESENTASI PEMERINTAH PUN TERKESAN MEMIHAK BUDI GUNAWAN.

    YASONNA MENILAI UPAYA MENGAJUKAN PRAPERADILAN MERUPAKAN HAK SETIAP ORANG.

    HAK ITU JUGA MELEKAT PADA BUDI YANG SAAT INI MENGAJUKAN GUGATAN ATAS STATUS TERSANGKANYA OLEH KPK.

    ’’KALAU PAK BUDI MERASA ADA HAKNYA YANG TERZALIMI, ADA CELAH HUKUM UNTUK AJUKAN PRAPERADILAN MENURUT MEREKA, YA ITU HAKNYA LAH.

    NGGAK MUNGKIN KITA LARANG. MISALNYA HAKNYA UNTUK DIDAMPINGI PENGACARA,” KATA YASONNA DI GEDUNG PARLEMEN, JAKARTA, KEMARIN.

    POLITISI PDIP ITU MENGATAKAN, NEGARA HUKUM MEMILIKI TIGA PRINSIP DASAR.

    SUPREMASI HUKUM HARUS DITEGAKKAN ATAS KEDAULATAN, BUKAN KEKUASAAN. SELANJUTNYA PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW, DI MANA SEMUA PIHAK SAMA DI MATA HUKUM.

    TERAKHIR ADA DUE PROCESS OF LAW, HARUS SESUAI HUKUM. ’’TIDAK BOLEH MENEGAKKAN HUKUM DENGAN MELANGGAR HUKUM,” UJARNYA.

    YASONNA MENAFSIRKAN LANGKAH POLRI ITU DILAKUKAN KARENA MERASA KASUS BUDI SELAMA INI SUDAH DIPEGANG OLEH KEPOLISIAN.

    BARESKRIM MENYATAKAN KASUS REKENING GENDUT YANG TERKAIT BUDI SUDAH KLIR.

    NAMUN TIBA-TIBA MUNCUL PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP BUDI OLEH KPK.

    ’’INI MEMANG ADA MASALAH KOORDINASI. KPK DAN POLISI ITU KAN HARUS ADA KOORDINASI. JADI MUNGKIN SAJA POLISI MERASA ADA KETERSINGGUNGAN INSTITUSIONAL,” KATA DIA.

    MENANGGAPI SERANGAN-SERANGAN ITU, KETUA KPK ABRAHAM SAMAD MENGATAKAN, APA YANG DILAKUKAN LEMBAGANYA SUDAH SESUAI PROSEDUR.

    ’’SEMUA TELAH SESUAI PROSEDUR HUKUM DAN SOP (STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR) DI KPK. TIDAK ADA YANG DILANGGAR,” TEGAS SAMAD.

    WAKIL KETUA KPK BAMBANG WIDJOJANTO JUGA SEBELUMNYA TELAH MEMINTA SEJUMLAH PIHAK TIDAK MEMPERKERUH SUASANA DENGAN MENGGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

    HAL ITU DIUNGKAPKAN MENYIKAPI SEJUMLAH PIHAK YANG MULAI CAMPUR TANGAN DAN MEMPERKERUH SUASANA DALAM PENETAPAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA.

    SEMENTARA WAKIL KETUA KPK LAINNYA, ZULKARNAEN, MENGANGGAP LANGKAH PRAPERADILAN YANG DITEMPUH POLRI SALAH JALAN.

    MENURUT DIA, SESUAI HUKUM ACARA, PENETAPAN SESEORANG MENJADI TERSANGKA BUKAN DOMAIN PRAPERADILAN.

    ’’PRAPERADILAN ITU UNTUK SALAH TANGKAP ATAU SALAH TAHAN. KALAU PROSES PENYIDIKAN ITU KAN PROSES HUKUM. PADA TAHAP INI SEORANG TERSANGKA DIBERIKAN HAK UNTUK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM. NAH KALAU MISALNYA DI DALAM PENYIDIKAN ADA SALAH TANGKAP, SALAH TAHAN ITULAH YANG DIAJUKAN PRAPERADILAN,” JELAS DIA.

    PRIA YANG AKRAB DISAPA ZUL ITU JUGA TAK TAHU KENAPA BUDI GUNAWAN MELAPORKAN DUA KOLEGANYA, ABRAHAM SAMAD DAN BAMBANG WIDJOJANTO.

    ’’SAYA TIDAK MENGERTI. KITA LIHAT SAJALAH PROSES DAN ATURANNYA BAGAIMANA,” UJARNYA.

    SEBAGAI SEORANG PENEGAK HUKUM, HARUSNYA BUDI MENGERTI APA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI PERKARA YANG DIJALANINYA.

    ’’HARAPAN KAMI, SEMUA PROSES HUKUM BERJALAN KONDUSIF SESUAI HARAPAN MASYARAKAT. HARUSNYA SEMUA PIHAK TAAT PADA KETENTUAN HUKUM,” TERANG ZUL.

    MENURUT DIA, PROSES HUKUM YANG DITEMPUH BUDI SAAT INI BISA MERUGIKAN SEMUANYA.

    TERMASUK MENAMBAH KERUGIAN NEGARA KARENA BIAYA DAN PROSES PERKARA BUDI AKAN LEBIH LAMA.

    ’’KALAU PROSESNYA LAMA, TENTU BIAYANYA LEBIH BESAR. MASYARAKAT JUGA AKAN TERGANGGU DENGAN HIRUK PIKUK SEPERTI INI,” TERANGNYA. (JPNN/P3/C1/ADE)

    DIPANGGIL KPK, POLISI HARUS DATANG

    KETIDAKHADIRAN SAKSI-SAKSI YANG DIPANGGIL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) UNTUK KASUS PENETAPAN TERSANGKA KOMJEN BUDI GUNAWAN (BG) DIRESPONS PLT. KAPOLRI KOMJEN BADRODIN HAITI.

    DIA MENGINSTRUKSIKAN SEMUA SAKSI DARI POLRI UNTUK HADIR JIKA DIPANGGIL KOMISI ANTIRASUAH ITU.

    BADRODIN HAITI MENUTURKAN, KETIDAKHADIRAN SAKSI-SAKSI DARI POLRI ITU TENTU AKAN MENGHAMBAT PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN KPK.

    KARENA ITU, SEMUA SAKSI POLRI HARUS DATANG. ’’JANGAN MANGKIR DARI PEMANGGILAN KPK,” TEGASNYA DALAM PISAH-SAMBUT KAPOLRI DI GEDUNG SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN (STIK) KEMARIN.

    BADRODIN MENEGASKAN, JANGAN SAMPAI SAKSI DARI POLRI TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN APA PUN.

    KALAU MEMANG ADA HAMBATAN UNTUK HADIR, SEMUA HARUS DIKOMUNIKASIKAN.

    ’’TINGGAL KOMUNIKASI, APA SUSAHNYA,” TANDASNYA.

    MALAHAN, SEHARUSNYA POLRI MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN DARI KPK TERSEBUT.

    SEHINGGA SIAPA PUN YANG DIPANGGIL TERKAIT KASUS ITU HARUS MEMPERSIAPKAN DIRINYA BAIK-BAIK.

    ’’JANGAN ADA YANG DITUTUPI,” UJARNYA.

    YANG JUGA DIPERLUKAN, LANJUT DIA, KE DEPAN DIBENTUK TIM PENERTIB INTERNAL POLRI.

    TIM INI BERTUGAS MELURUSKAN SEMUA PENYIMPANGAN YANG TERJADI DI TUBUH POLRI.

    ’’NAMUN, MASIH DIRUMUSKAN BENTUKNYA SEPERTI APA,” TERANGNYA.

    YANG JELAS, POLRI MEMILIKI KOMITMEN KUAT DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBERANTASAN KORUPSI.

    SECEPATNYA, TIM ITU DIBENTUK. ’’BISA BULAN DEPAN ATAU SECEPATNYALAH,” KATA DIA.

    SEMENTARA ITU, MANTAN KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN MENGAKUI SAAT INI POLRI SEDANG DIOMBANG-AMBING KEKUATAN POLITIK.

    DENGAN BERGANTINYA KEPEMIMPINAN POLRI, KOMJEN BADRODIN MEMILIKI TUGAS YANG BERAT UNTUK MENYELESAIKANNYA.

    SUTARMAN MENJELASKAN, SAAT INI YANG PALING DIPERLUKAN POLRI ADALAH KONSOLIDASI INTERNAL UNTUK MENJAGA KESATUAN DAN PROFESIONALITAS.

    HAL ITU DIKARENAKAN KONDISI POLRI SEDANG DIOMBANG-AMBING KEKUATAN POLITIK.

    ’’MARWAH KEPOLISIAN INI HARUS DIJAGA. JANGAN TERJUN KE KANAN-KIRI UNTUK KEPENTINGAN POLITIK,” TEGASNYA.

    AWALNYA, KONDISI INTERNAL POLRI SANGAT TERJAGA. NAMUN BEGITU ADA PERGANTIAN KAPOLRI, KONDISI BERUBAH DRASTIS.

    MASYARAKAT DAN POLRI JUGA TERPENGARUH DENGAN CUKUP BESAR. ’’KARENA ITU, SAAT INI TUGAS DARI PAK BADRODIN UNTUK BISA MENYELESAIKANNYA,” UJAR DIA.

    BILA MEMANG DIPERLUKAN, MAKA AKAN JAUH LEBIH BAIK KALAU DIBUAT SUATU DISKUSI INTERNAL.

    HAL INI PERLU DILAKUKAN AGAR BISA MENYELESAIKAN MASALAH BERSAMA.

    ’’TENTU, KALAU DIMINTA MEMBERIKAN PEMIKIRAN, AKAN SAYA BERIKAN,” KATA SUTARMAN.

    UNTUK ELEMEN KEPOLISIAN DAERAH, SEBAIKNYA BERSIKAP TENANG DAN TIDAK MEMBERIKAN KOMENTAR DALAM SITUASI YANG MASIH KERUH INI.

    YANG JELAS, HARUS MENUNJUKKAN LOYALITAS 100 PERSEN PADA PRESIDEN.

    ’’JANGAN SURUT UNTUK TERUS BEKERJA MELAYANI MASYARAKAT. SAYA JUGA MEMINTA MAAF BILA SELAMA INI ADA KEKURANGAN,” PAPARNYA.

    JPNN | P3 | C1 | ADE

    radarlampung.co.id/read/berita-utama/76204-serangan-polri-makin-ganas

  10. ribet,,ngga kelar2 persmasalahan ini…

  11. memang ga ada calon kapolri lain yah…yang lebih bagus dan tidak bermasalah,,,

  12. taUbat said

    KASUS BG: ARGUMEN ANEH 3 AHLI HUKUM DITEKUK KPK

    JUM’AT, 13 FEBRUARI 2015 | 05:15 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA -SIDANG PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGHADIRKAN EMPAT SAKSI AHLI PADA RABU, 11 FEBRUARI 2014, KEMARIN.

    MEREKA ADALAH AHLI HUKUM UNIVERSITAS PARAHYANGAN ROMLI ATMASASMITA, AHLI HUKUM PIDANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA CHAERUL HUDA, AHLI HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE MARGARITO KAMIS, DAN AHLI HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN I GEDE PANCA HASTAWA.

    DALAM SIDANG YANG DIPIMPIN HAKIM TUNGGAL SARPIN RIZALDI, KEEMPAT SAKSI AHLI MENGEMUKAKAN SEJUMLAH DALIL YANG MEMPERKUAT GUGATAN BUDI GUNAWAN.

    SIDANG PRAPERADILAN INI MERUPAKAN UPAYA BUDI GUNAWAN MENGGUGAT PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP DAN GRATIFIKASI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

    BUDI GUNAWAN MENSINYALIR PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA TIDAK MEMILIKI BUKTI YANG KUAT SERTA BERNUANSA POLITIS.

    NAMUN, BEBERAPA KETERANGAN PARA PROFESOR ITU MEMUNCULKAN KONTROVERSI. BERIKUT DAFTARNYA:

    1. ROMLI ATMASASMITA

    SAAT BERSAKSI, ROMLI TAK KONSISTEN MEMBERIKAN KETERANGAN. AWALNYA, ROMLI NGOTOT BAHWA PIMPINAN KPK HARUS LIMA ORANG DALAM SETIAP MENGELUARKAN KEBIJAKAN ATAU KEPUTUSAN MENETAPKAN TERSANGKA. SEBAB, IA IKUT MERUMUSKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK.

    IA MERUJUK PASAL 21 BELEID TERSEBUT YANG MENYATAKAN PIMPINAN KPK BERJUMLAH LIMA ORANG, YANG TERDIRI ATAS SATU PIMPINAN DAN EMPAT WAKIL.

    “HAL-HAL YANG DIPUTUSKAN PIMPINAN KPK DALAM JUMLAH YANG KURANG DARI 5 ORANG, PEMAHAMAN SAYA TIDAK DIBENARKAN,” KATA ROMLI.

    PERNYATAAN ROMLI BERUBAH SAAT KEPALA BIRO HUKUM KPK, CHATARINA MULYANA GIRSANG, MENANYAKAN APAKAH KEPUTUSAN EMPAT PIMPINAN KPK TETAP TIDAK SAH SAAT MENAIKKAN STATUS PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN DARI HASIL TANGKAP TANGAN.

    CHATARINA MENCONTOHKAN SEORANG PIMPINAN SEDANG DI LUAR NEGERI ATAU DI DALAM PESAWAT SEHINGGA TAK BISA DIHUBUNGI.

    NAMUN, EMPAT PIMPINAN KPK LAINNYA HARUS SEGERA MEMUTUSKAN MENAIKKAN STATUS SESEORANG HASIL TANGKAP TANGAN YANG DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG HANYA DIBERI WAKTU 1X24 JAM.

    “BAGAIMANA PELAKSANAANNYA KETIKA SATU ORANG PIMPINAN BERADA DI LUAR NEGERI TAPI HARUS MEMUTUSKAN STATUS HASIL OTT (OPERASI TANGKAP TANGAN),” UJAR CHATARINA.

    ROMLI MENGAKUI HAL TERSEBUT SEBAGAI DISKRESI YANG DIMILIKI KPK. DALAM KONDISI DARURAT SEPERTI ITU, KATA DIA, HARUS DIBUATKAN ATURAN INTERNAL LEBIH DULU.

    “KARENA UNDANG-UNDANG TIDAK MENJANGKAU SEMUA MASALAH. BENAR ITU DISKRESI, TAPI TIDAK BOLEH MELANGGAR KEPASTIAN HUKUM,” KATA ROMLI.

    2. MARGARITO KAMIS

    SEBELUM PERSIDANGAN, MARGARITO MENYATAKAN AKAN MENYAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM IHWAL KEWENANGAN KPK DALAM MENYIDIK BUDI GUNAWAN.

    “INI, KAN, ADA BANYAK HAL. SATU DI ANTARANYA, APAKAH BG PEJABAT NEGARA ATAU TIDAK? APAKAH BG DALAM DELIKNYA BERKUALIFIKASI SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA ATAU TIDAK,” UJAR MARGARITO.

    MARGARITO MERUJUK PADA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN RI BAHWA BUDI YANG DIJERAT SEBAGAI TERSANGKA SAAT MENJABAT SEBAGAI KEPALA BIRO PEMBINAAN KARIER DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA MABES POLRI ITU HANYA SEBAGAI PEJABAT ESELON II.

    KARENA ITU, MARGARITO MENGANGGAP BUDI BUKAN PENYELENGGARA ATAU PEJABAT NEGARA.

    MARGARITO MENUKIL PASAL 11 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAHWA KPK BERWENANG MENYIDIK PENYELENGGARA NEGARA.

    MARGARITO MENGARTIKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG DIMAKSUD ADALAH PEJABAT ESELON I.

    PADAHAL ISI LENGKAP PASAL 11 ADALAH KPK BERWENANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN PENYELENGGARA NEGARA, APARAT PENEGAK HUKUM, DAN ORANG LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM ATAU PENYELENGGARA NEGARA.

    KEPALA BIRO HUKUM KPK CHATARINA MULYANA GIRSANG MENGATAKAN KOMISI ANTIRASUAH MEMPUNYAI KEWENANGAN MENYIDIK SUBYEK HUKUM YANG TERDIRI ATAS PEGAWAI NEGERI, PENYELENGGARA NEGARA, DAN PENEGAK HUKUM.

    “PENYELENGGARA NEGARA MEMANG ESELON II. KALAU PAK BG, APARAT PENEGAK HUKUM. SIAPA YANG BISA MENYANGKAL KALAU POLISI BUKAN PENEGAK HUKUM?” UJAR CHATARINA.

    3. FREDERICH YUNADI

    SELAIN ROMLI DAN MARGARITO, PENGACARA BUDI GUNAWAN, FREDERICH YUNADI, JUGA MEMPERTANYAKAN STATUS PENYIDIK KPK YANG MENANDATANGANI SURAT PANGGILAN KLIENNYA.

    FREDERICH MEMPERSOALKAN KEBIJAKAN KPK MENGANGKAT PENYIDIK YANG TAK PUNYA LATAR BELAKANG KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN.

    “ITU KAN SUDAH NGAWUR, MEREKA TIDAK MENGHORMATI NORMA HUKUM. LEBIH BAIK MEREKA SEKOLAHLAGI,” UJAR FREDERICH.

    KUASA HUKUM KPK, CHATARINA MULIA GIRSANG, MEMBANTAH HAL ITU.

    MENURUT DIA, DUA LANDASAN HUKUM YANG DIPAKAI ADALAH UNDANG-UNDANG KPK DAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI.

    DISEBUTKAN KPK BOLEH MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK SENDIRI, MESKI BUKAN DARI ANGGOTA KEPOLISIAN.

    “KPK BERWENANG MENGANGKAT PENYIDIK-PENYIDIK SENDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KPK, KALAU PENUNTUT UMUM TIDAK,” JELAS CHATARINA

    LINDA TRIANITA | PRIHANDOKO

    tempo.co/read/news/2015/02/13/063642144/Kasus-BG-Argumen-Aneh-3-Ahli-Hukum-Ditekuk-KPK

  13. taUbat said

    4 SIASAT BUDI GUNAWAN AGAR LEPAS DARI JERAT KPK

    SELASA, 10 FEBRUARI 2015 | 05:59 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA- WAKIL KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BAMBANG WIDJOJANTO TAK MAU BERKOMENTAR BANYAK IHWAL SIDANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

    MENURUT DIA, TIM BIRO HUKUM SUDAH MENYIAPKAN ARGUMENTASI YANG RINCI DAN DETAIL ATAS GUGATAN DARI BUDI.

    “SEMUANYA SUDAH ADA DALAM JAWABAN DAN EKSEPSI,” KATA BAMBANG MELALUI BLACKBERRY MESSENGER, SENIN, 9 FEBRUARI 2015.

    “SERTA DIJAWAB SECARA TUNTAS, TEGAS, DAN JELAS.”

    DALAM SIDANG, TIM BIRO HUKUM KPK YANG DIKETUAI CHATARINA MULYANA GIRSANG MENJAWAB EMPAT ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

    PERTAMA, KPK DIANGGAP TAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENYIDIK KASUS BUDI GUNAWAN KARENA SAAT ITU HANYA SEBAGAI PEJABAT ESELON II SEHINGGA TIDAK BISA DISEBUT PENYELENGGARA NEGARA.

    MENURUT CHATARINA, PEMBUKTIAN ATAS UNSUR “PENYELENGGARA NEGARA” ATAS PASAL YANG DISANGKAKAN AKAN DIPERIKSA DAN DIADILI DALAM PERSIDANGAN POKOK PERKARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. BUKAN DI PERSIDANGAN PRAPERADILAN.

    KEDUA, PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KPK UNTUK MENETAPKAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA DIANGGAP TAK SAH KARENA PIMPINAN HANYA EMPAT ORANG SEHINGGA TIDAK KOLEKTIF-KOLEGIAL.

    CHATARINA MENGATAKAN PENGERTIAN “BEKERJA SECARA KOLEKTIF” YAKNI DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN HARUS DISETUJUI DAN DIPUTUSKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PIMPINAN KPK.

    KONTEKS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KETENTUAN TERSEBUT TIDAK MEMBERIKAN BATASAN HANYA TERHADAP TUGAS DAN KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAT.

    NAMUN, JUGA MENCAKUP SELURUH OPERASIONAL, PELAKSANAAN TUGAS, DAN KEWENANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA.

    KETIGA, PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN DINILAI UNTUK TUJUAN LAIN ATAU BENTUK DARI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG.

    KPK DIANGGAP MENGINTERVENSI KEWENANGAN PRESIDEN JOKO WIDODO YANG MEMILIH BUDI SEBAGAI CALON TUNGGAL KAPOLRI.

    MENURUT CHATARINA, PENETAPAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR SPRIN.DIK-03/01/01/2015 TANGGAL 12 JANUARI 2015.

    SPRINDIK ITU DITERBITKAN BERDASARKAN KESIMPULAN FORUM EKSPOSE PADA HARI YANG SAMA SETELAH MENEMUKAN DUA ALAT BUKTI YANG CUKUP.

    DIA JUGA MEMBANTAH TUDUHAN MENGINTERVENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM MEMILIH KAPOLRI.

    “INI SEMATA-MATA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KPK ATAS TUGAS YANG DIAMANATKAN OLEH UU KPK.”

    KEEMPAT, KPK DALAM MENETAPKAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA TAK PERNAH SAMA SEKALI MEMANGGIL ATAU MEMINTA KETERANGAN DARI YANG BERSANGKUTAN.

    CHATARINA MENGATAKAN TIDAK ADA KETENTUAN YANG MENGATUR DALAM PEROLEHAN DUA ALAT BUKTI YANG SAH HARUS DIDAHULUI PROSES PEMANGGILAN SERTA PERMINTAAN KETERANGAN DARI CALON TERSANGKA.

    KPK, UJAR DIA, DALAM MENETAPKAN BUDI SEBAGAI TERSANGKA SUDAH DIDAHULUI SERANGKAIAN TINDAKAN UNTUK MENCARI DAN MENEMUKAN ADANYA PERISTIWA KORUPSI.

    YAKNI DENGAM MEMINTA KETERANGAN TERHADAP PIHAK-PIHAK TERKAIT, PEROLEHAN BUKTI-BUKTU BERUPA SURAT MAUPUN DATA ELEKTRONIK LAINNYA.

    UNTUK MENGUATKANNYA, KPK JUGA MEMINTA LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BUDI GUNAWAN DARI PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA 2014.

    SEHINGGA, KPK TIDAK MENGGUNAKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BUDI TAHUN 2009 YANG TELAH DINYATAKAN ‘CLEAR’ OLEH PIHAK BARESKRIM POLRI.

    LINDA TRIANITA

    tempo.co/read/news/2015/02/10/078641256/4-Siasat-Budi-Gunawan-agar-Lepas-dari-Jerat-KPK

  14. taUbat said

    KPK : TIDAK SAH STATUS TERSANGKA BUKAN BERARTI BG TAK BERSALAH

    FEB 18, 2015 09:50

    SERANG – KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) AKAN MENYIAPKAN LANGKAH SELANJUTNYA TERKAIT HASIL PUTUSAN HAKIM SARPIN RIZALDI MEMUTUSKAN BAHWA PENETAPAN KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK TAK BERDASAR HUKUM.

    TIM HUKUM KPK AKAN MEMERIKSA DENGAN CERMAT HASIL PERSIDANGAN TERSEBUT YANG MEMBATALKAN STATUS TERSANGKA BG.

    “TIM HUKUM KITA BELUM MENERIMA SALINANNYA. KITA AKAN LIHAT DULU SEPERTI APA BERKAS HASIL SIDANGNYA ITU. HASIL PRAPERADILANNYA, KARENA KEMARIN KAN TIDAK DIBACAKAN SEMUANYA. BEGITU KITA AKAN MELAKUKAN UPAYA PENINJAUAN KEMBALI OTOMATIS HARUS MELIHAT DULU BERKASNYA. SETEBAL APA, APAKAH ADA YANG TIDAK DIBACAKAN, DARI SITU NANTI KITA AKAN MELAKUKAN UPAYA HUKUM,” TERANG SANDRI JUSTIANA,

    BAGIAN SPESIALIS PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT,

    KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK), USAI DISKUSI BUKU ANTI KORUPSI DI RUMAH DUNIA, KOMPLEK HEGAR ALAM NOMOR 40, KAMPUNG CILOANG, KOTA SERANG, SELASA (17/2/2015).

    DALAM KASUS INI, SANDRI SENDIRI MENGAKUI ADANYA PENAFSIRAN HUKUM YANG PELIK DAN TELAH DIMANFAATKAN OLEH BG UNTUK MENGGUGURKAN STATUSNYA SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENERIMAAN HADIAH ATAU JANJI SELAMA MENJABAT SEBAGAI KEPALA BIRO PEMBINAAN KARIER DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI TAHUN 2003-2006 DAN JABATAN LAIN DI KEPOLISIAN.

    “INI KAN YANG TERJADI KEBINGUNGAN, PADAHAL TERSANGKA ITU TIDAK PUNYA HAK MENGGUGAT STATUSNYA (SEBAGAI TERSANGKA-RED). JAMAN BIBIT CANDRA PUN KITA DITOLAK, TIDAK BOLEH BIBIT CANDRA SEBAGAI TERSANGKA MEMPRAPERADILAN STATUS HUKUMNYA. NAH SEKARANG BOLEH, INI HAL YANG LUCU,” UJARNYA.

    NAMUN DEMIKIAN, SANDRI MENEGASKAN BAHWA HASIL PERSIDANGAN PRAPRADILAN BG INI BUKAN MEMBUKTIKAN BG BERSALAH ATAU TIDAK.

    “YANG TERJADI SEKARANG TERJADI BUKAN BG TIDAK BERSALAH, KARENA PEMBUKTIAN SESEORANG TIDAK BERSALAH ADA DI PROSES PENGADILAN BUKAN DI PRAPERADILAN,” TEGASNYA.

    LEBIH LANJUT DIA MENJELASKAN, UPAYA BG INI TELAH MERUSAK JALUR PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.

    “KETIKA JALURNYA DIOBRAK ABRIK MAKA YANG TERJADI ADALAH KEKACAUAN. BISA JADI INI AKAN MEMICU EFEK DOMINO TERSANGKA LAINNYA MEMPRAPRADILAN KAN KPK,” PUNGKASNYA.

    TB. A. FAUZI | WAHYUDIN

    radarbanten.com/read/berita/10/26772/KPK-Tidak-Sah-Status-Tersangka-Bukan-Berarti-BG-Tak-Bersalah.html

  15. taUbat said

    CALON KAPOLRI DISELEKSI KPK, KOMNAS HAM, PPATK

    RABU, 4 AGUSTUS 2010 – 15:17 WIB

    JAKARTA – BAKAL KEPALA KEPOLISIAN RI AKAN MELALUI PROSES SELEKSI YANG DIPASTIKAN AKAN LEBIH SULIT DARIPADA SEBELUMNYA.

    KINI NAMA CALON KAPOLRI AKAN MELEWATI SELEKSI DARI KOMISI-KOMISI NEGARA.

    “KOMNAS HAM, KPK, PPTAK, DITJEN PAJAK,” UNGKAP ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) ADNAN PANDU PRAJA KEPADA WARTAWAN DI RAPAT RAPAT KOORDINAS PENANGANAN SARAN DAN KELUHAN MASYARAKAT, KOMPOLNAS DAN PENGEMBAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL POLRI, HOTEL MERCURE ANCOL, JAKARTA, RABU (4/8/2010).

    KERJASAMA KOMPOLNAS BERSAMA PIHAK-PIHAK TERKAIT ITU DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAWAB TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP SOSOK KAPOLRI YANG BERSIH.

    “KETUA KOMPOLNAS MENDENGAR USULAN-USULAN TERSEBUT DI MANA KAMI AKAN MELIBATKAN KOMISI-KOMISI TERKAIT, AGAR PIMPINAN POLRI MENDATANG TIDAK BERSINGGUNGAN DENGAN PERSOALAN-PERSOALAN HAM, KORUPSI, PAJAK DAN SEBAGAINYA,” TUTURNYA.

    ADNAN MENYEBUTKAN, PADA BULAN SEPTEMBER MENDATANG, KOMISI-KOMISI AKAN MULAI MELAKUKAN VERIFIKASI NAMA-NAMA CALON KAPOLRI.

    NAMUN ADNAN MENGANGGAP SEPTEMBER BUKANLAH WAKTU YANG SEMPIT UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI. KARENA PIHAK KOMPOLNAS SUDAH MELAKUKAN KONFIRMASI TERHADAP KOMISI-KOMISI TERKAIT.

    “CUKUP (WAKTUNYA), KARENA MEREKA (KOMISI-KOMISI) PUNYA KOMPETENSI DI BIDANG ITU,” UCAP ADNAN.

    HRI

    news.okezone.com/read/2010/08/04/339/359633/calon-kapolri-diseleksi-kpk-komnas-ham-ppatk

    siarjustisia.com/news/view/1924/kompolnas-minta-kpk-usut-rekening-badrodin-haiti

  16. taUbat said

    BUDI GUNAWAN TERSANGKA

    TAUFIEQURACHMAN RUKI SIAP MUNDUR DARI PLT PIMPINAN KPK

    SELASA, 3 MARET 2015 13:50 WIB

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – TAUFIEQURACHMAN RUKI MENGAKU SIAP DICOPOT DARI JABATANNYA SELAKU PELAKSANA TUGAS KETUA KPK, MENYUSUL ADANYA PETISI PEGAWAI KPK YANG MENOLAK PELIMPAHAN KASUS BUDI GUNAWAN KE KEJAKSAAN AGUNG.

    “SAYA HARUS KATAKAN YANG MENGANGKAT SAYA ADALAH PRESIDEN, SAYA KEMBALIKAN KEPADA PRESIDEN. PRESIDEN KEPALA NEGARA YA SAYA SERAHKAN KEPADA PRESIDEN. KALAU PRESIDEN KEMUDIAN MENILAI SAYA TIDAK “FIRM,” SAYA DENGAN SENANG HATI. TOH SAYA JUGA TIDAK MENCARI KERJA,” UJAR RUKI DI KPK, JAKARTA, SENIN (2/3/2015) MALAM.

    PENSIUNAN JENDERAL BINTANG DUA POLRI ITU MENEGASKAN DIRINYA DATANG KE KPK BUKAN UNTUK MENCARI PEKERJAAN.

    RUKI, YANG JUGA MENJABAT KETUA KPK YANG PERTAMA, MENGATAKAN MENANGGLKAN JABATANNYA APABILA ADA PENILALIAN DARI BAWAHANNYA.

    “SAYA NOTHING TO LOSE. SAYA JUGA TIDAK MENCARI PEKERJAAN KOK DI SINI. TURUN SAYA DENGAN MENJADI KETUA KPK INI. TAPI KALAU MEMANG ADA PENGAWASAN DARI BAWAH YA MONGGO, SILAKAN SAJA. BUAT SAYA TIDAK ADA MASALAH. KITA KEMBALIKAN SAJA PROSEDUR KEPADA PRESIDEN,” BEBER BEKAS KOMISARIS UTAMA BANK JABAR BANTEN ITU.

    TERKAIT PELIMPAHAN KASUS TERSEBUT, PIHAK YANG MEMPERMASALAHKAN PUTUSAN PIMPINAN KPK HANYA MELIHAT DARI SATU SUDUT PANDANG.

    SEDANGKAN KPK, LANJUT RUKI, MEMUTUSKAN UNTUK MELIMPAHKAN KASUS BUDI GUNAWAN SUDAH MELALUI PROSES YANG PANJANG.

    “KARENA KITA TIDAK MUNGKIN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN. JALAN KELUARNYA KITA SERAHKAN KEPADA KEJAKSAAN. INI PEMBICARAAN YANG TERLALU TEKNIS ANTARA PIMPINAN KPK, KEJAKSAN DAN KEPOLISIAN. TEKNIS SEKALI BICARANYA DAN MEMERLUKAN BANYAK ENERGI, MESTI KITA BICARAKAN SATU PER SATU,” UNGKAP RUKI.

    PELIMPAHAN KASUS TERSEBUT LANTARAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN YANG MENANGANI PRAPERADILAN BUDI GUNAWAN MEMUTUSKAN KPK TIDAK SAH MENETAPKAN TERSANGKA KEPADA BUDI.

    HAKIM TUNGGAL SARPIN RIZALDI HANYA MENERIMA SEBAGAIN PERMOHONAN BUDI.

    KPK KEMUDIAN MENGIRIMKAN SURAT KE PN JAKSEL AKAN MENGAJUKAN KASASI. NAMUN MATERI KASASI TIDAK DIKIRIMKAN LANTARAN PN JAKSEL MENGATAKAN TIDAK AKAN MENERIMANYA BERHUBUNG SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 8 TAHUN 2011 MENYATAKAN PUTUSAN PRAPERADILAN TIDAK BISA DIAJUKAN KASASI.

    KPK JUGA TIDAK BISA MENGAJUKAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA LEWAT PENINJAUAN KEMBALI LANTARAN TIDAK MEMILIKI HAK.

    KEMARIN, PIMPINAN KPK, POLRI, MENKOPOLHUKAM, MENKUMHAM, DAN JAKSA AGUNG MENGUMUMKAN KASUS TERSEBUT DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN.

    PELIMPAHAN KASUS TERSEBUT SEBAGAI SIASAT LANTARAN KPK TIDAK BISA MENGHENTIKAN PENYIDIKAN.

    JAKSA AGUNG HM PRASETYO, DALAM KESEMPATAN TERSEBUT, MENYATAKAN PIHAKNYA KEMUDIAN AKAN MENGEMBALIKAN BERKAS TERSEBUT KE KEPOLISIAN.

    PERMINTAAN MUNDUR RUKI SEBAGAI PLT PIMPINAN KPK JUGA SUDAH DISAMPAIKAN KOORDINATOR ICW EMERSON YUNTHO.

    IA MENILAI SOSOK RUKI SUDAH MENYATAKAN KALAH KARENA MELIMPAHKAN KASUS BUDI KE KEJAKSAAN.

    “SANGAT TERHORMAT JIKA DIA MENGUNDURKAN DIRI DARI KPK. KITA BUTUH PETARUNG DAN BUKAN PECUNDANG! KITA BUTUH PIMPINAN KPK YANG MEMPERKUAT KPK, BUKAN YANG INGIN MELEMAHKAN KPK. KITA BUTUH ORANG YANG OPTIMIS, BUKAN YANG PESIMIS,” UNGKAP EMERSON.

    ERI KOMAR SINAGA | Y GUSTAMAN

    tribunnews.com/nasional/2015/03/03/taufiequrachman-ruki-siap-mundur-dari-plt-pimpinan-kpk

  17. taUbat said

    BATAL KE DPR, JOKOWI UTUS TEDJO DAN YASONNA

    01 APRIL 2015 11:06 WIB

    METROTVNEWS.COM, JAKARTA: PRESIDEN JOKO WIDODO BATAL MENEMUI PIMPINAN DPR DI GEDUNG DPR, JAKARTA.

    DIA MENGUTUS MENKOPOLHUKAM TEDJO EDHY PUDIJATNO DAN MENKUMHAM YASONNA LAOLY UNTUK MENJELASKAN ALASAN BATAL MELANTIK KOMJEN BUDI GUNAWAN DAN MENGAJUKAN CALON KAPOLRI BARU KOMJEN BADRODIN HAITI.

    “SETAHU SAYA YANG SUDAH DIPUTUSKAN HANYA BEBERAPA MENTERI YANG BERTEMU DENGAN BEBERAPA PIMPINAN DPR DULU, LALU NANTI HASIL PERTEMUAN ITU DILAPORKAN KEPADA PRESIDEN,” KATA SEKRETARIS KABINET ANDI WIDJAJANTO DI KOMPLEKS ISTANA KEPRESIDENAN, JAKARTA, RABU (1/4/2015).

    PRESIDEN, MENURUT ANDI, MENUNGGU HASIL KOMUNIKASI TEDJO DAN LAOLY DENGAN PIMPINAN DPR.

    “DITUNGGU HASIL PEMBICARAAN PARA MENTERI ITU DENGAN PIMPINAN DPR,” UNGKAP DIA.

    DIBERITAKAN SEBELUMNYA, WAKIL KETUA DPR FAHRI HAMZAH MENGATAKAN ADA SEDIKIT MASALAH DALAM SURAT PENGAJUAN BADRODIN SEBAGAI CALON KAPOLRI.

    PRESIDEN TIDAK MENJELASKAN STATUS BUDI GUNAWAN.

    JOKOWI MENGIRIM SURAT PENACALONAN BADRODIN PADA 18 FEBRUARI.

    SAAT ITU, BUDI SUDAH BEBAS DARI STATUS TERSANGKA KARENA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MENGABULKAN GUGATAN PRAPERADILANNYA.

    SEMENTARA DI SURAT JOKOWI DITULIS STATUS BUDI TERSANGKA.

    “BG SUDAH DISERAHKAN KE JOKOWI UNTUK DILANTIK. DI SURAT DISEBUT BG SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, TAPI SURAT ITU DIBUAT SETELAH BG BEBAS, SETELAH PRAPERADILAN,” KATA FAHRI, SENIN 23 MARET.

    MENURUT FAHRI, PRESIDEN HARUS MENJELASKAN KARENA PROSES POLITIK BUDI DI DEWAN SUDAH SELESAI.

    “HASIL FIT AND PROPER TEST BUDI GUNAWAN DIAPAIN? KAMI HARAPKAN PRESIDEN MEMBERIKAN PENJELASAN TAMBAHAN,” TUKASNYA.

    TRK | DESI ANGRIANI

    news.metrotvnews.com/read/2015/04/01/379547/batal-ke-dpr-jokowi-utus-tedjo-dan-yasonna

  18. taUbat said

    BUDI GUNAWAN JADI WAKAPOLRI, PRESIDEN JOKOWI SERAHKAN KE WANJAKTI

    SENIN, 06 APRIL 2015 | 16:31 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA – BERTEMU DENGAN PIMPINAN DPR HARI INI, 6 APRIL 2015, PRESIDEN JOKO WIDODO MENYAMPAIKAN SEJUMLAH ALASANNYA TAK JADI MELANTIK KOMISARIS JENDERAL POLISI BUDI GUNAWAN SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN RI MESKI SUDAH DISETUJUI DPR.

    DALAM PERTEMUAN TERTUTUP SELAMA TIGA JAM DI GEDUNG NUSANTARA IV, SENAYAN, JAKARTA SELATAN, ITU, PRESIDEN JOKOWI DIDAMPINGI SEJUMLAH MENTERI, DI ANTARANYA MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PUAN MAHARANI; MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TEDJO EDHY PURDIJATNO; SERTA MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN SOFYAN DJALIL.

    MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO MENERANGKAN, DALAM PERTEMUAN ITU, SEMUA FRAKSI LUGAS BERTANYA. TERMASUK FRAKSI PDI PERJUANGAN. “NAMUN SEMUANYA DAMAI-DAMAI, DALAM SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENJELASKAN,” KATA PRATIKNO.

    ANGGOTA KOMISI HUKUM DPR, HAZRUL AZWAR, MENGATAKAN PRESIDEN JOKOWI DIMINTA SEJUMLAH FRAKSI MEMPERHATIKAN NASIB KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN. KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN KEPOLISIAN RI YANG SUDAH DISETUJUI DPR MENJADI KAPOLRI ITU DIUSULKAN DITEMPATKAN SEBAGAI WAKIL KEPALA POLRI MENGGANTIKAN BADRODIN HAITI.

    “TAPI PRESIDEN BILANG MASALAH WAKAPOLRI DISERAHKAN KEPADA KAPOLRI DAN WANJAKTI (DEWAN KEPANGKATAN DAN JABATAN TINGGI) POLRI. BELIAU TIDAK IKUT-IKUTAN SOAL WAKAPOLRI,” KATA AZWAR.

    DALAM KETERANGAN PERSNYA, PRESIDEN JOKOWI MENEGASKAN ALASANNYA MEMBATALKAN PENCALONAN BUDI GUNAWAN, YAITU “MENGINGAT BAHWA PENCALONAN KOMISARIS JENDERAL POLISI BG SEBAGAI KAPOLRI MENIMBULKAN PERDEBATAN MASYARAKAT DAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KETENANGAN, KAMI MENGAJUKAN KAPOLRI YANG BARU,” KATA JOKOWI. “TERKAIT DENGAN ALASAN TERSEBUT DI ATAS, KAMI MENERANGKAN ALASAN SOSIOLOGIS DAN ALASAN YURIDIS.”

    REZA ADITYA | ANTARA

    tempo.co/read/news/2015/04/06/078655691/Budi-Gunawan-Jadi-Wakapolri-Presiden-Jokowi-Serahkan-ke-Wanjakti

  19. taUbat said

    HAKIM SARPIN DIPERIKSA BARESKRIM

    SENIN, 27 APRIL 2015 | 11:23 WIB

    INILAHCOM, JAKARTA – HAKIM SARPIN RIZALDI KEMBALI MENDATANGI BARESKRIM MABES POLRI UNTUK MENINDAKLANJUTI KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK.

    “(DATANG) SEBAGAI SAKSI PELAPOR YANG KY,” UJAR SARPIN DI KANTOR BARESKRIM MABES POLRI, JAKARTA SELATAN, SENIN (27/4/2015).

    SARPIN MENJELASKAN KEDATANGANNYA UNTUK MENJALANI PEMERIKSAAN DENGAN STATUSNYA SEBAGAI SAKSI PELAPOR.

    “(PEMERIKSAAN) PERDANA KAN SUDAH KEMARIN, INI BAP (BERITA ACARA PEMERIKSAAN) TAMBAHAN, PEMERIKSAAN LANJUTAN,” IMBUHNYA.

    SEBAGAIMANA DIBERITAKAN, SARPIN RIZALDI ADALAH HAKIM TUNGGAL YANG MENGABULKAN PRAPERADILAN WAKAPOLRI KOMJEN BUDI GUNAWAN.

    DALAM PUTUSAN, PENETAPAN TERSANGKA KPK KEPADA BUDI GUNAWAN DINYATAKAN TIDAK SAH. PUTUSAN ITU MENIMBULKAN PRO DAN KONTRA.

    SARPIN TIDAK TERIMA KOMENTAR KETUA KOMISI YUDISIAL (KY) SUPARMAN MARZUKI DAN TAUFIQURROHMAN SYAHURI YANG MENGKRITIK PUTUSANNYA.

    ROK | RAY MUHAMMAD

    nasional.inilah.com/read/detail/2199361/hakim-sarpin-diperiksa-bareskrim

    =================

    Meminta Perlindungan Polisi ( Mengadu )

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: