KabarNet

Aktual Tajam

Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin Negara Bermental Budak

Posted by KabarNet pada 17/12/2014

Jakarta – KabarNet: Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin negara RI dinilai tidak memiliki keberanian dalam mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan budaya bermartabat. Pasalnya, Jokowi sebagai pemimpin negara dinilai bermental budak.

Sikap Jokowi yang menyetujui wacana perekrutan warga negara asing (WNA) untuk mengisi jajaran direksi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno berencana merekrut WNA untuk mengisi jajaran direksi di sejumlah perusahaan pelat merah. Menanggapi wacana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku Presiden Jokowi sudah merestui. “Atas wacana itu presiden enggak keberatan,” ujarnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

Pengamat Politik Universitas Indoneaia, DR Yudi Latief

Terkait sikap Jokowi yang terkesan pro asing, pengamat politik Yudi Latif dalam dialog ‘Trisakti’ bersama Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dan pengamat ekonomi UI, Sony B Heri Rahmadi di gedung DPR, Senin 8 Desember 2014 lalu, telah terlebih dahulu melontarkan kecamannya. Yudi Latief bahkan mengatakan Jokowi sebagai pemimpin negara bermental budak.

“Trisaksi gagal diwujudkan akibat pemimpin negara (Jokowi) bermental budak,” tandas Yudi Latief seperti dikutip Rakyat Merdeka Online/RMOL.

Dia berharap dalam mewujudkan Trisakti itu bisa diwujudkan Presiden Jokowi. Apalagi Jokowi kerap mendengungkan revolusi mental.

“Hanya saja revolusi mental itu seolah kandas di tangan Jokowi sendiri, ketika dalam pembentukan kabinet. Di mana banyak kekuatan di luar Jokowi dan orang-orang yang tidak berdarah-darah dan juga pemodal ternyata mampu menentukan susunan kabinet,” tegas Yudi Latif.

Dalam perkembangannya saat ini, lanjut Yudi Latif, kalau mau membandingkan dengan presiden sebelumnya yakni SBY adalah presiden yang sulit mengambil keputusan dan sebaliknya Jokowi adalah presiden yang cepat mengambil keputusan.

“Jokowi sebagai eksekutor yang baik, tapi apakah hal itu sudah melalui pengetahuan yang benar? Seperti kenaikan harga BBM, penenggelaman kapal ikan, larangan menteri hadir ke DPR dan lain-lain?” tanya Yudi Latif.

Kenaikan harga BBM misalnya dilakukan ketika harga BBM dunia mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 105 dollar AS/barel menjadi 80-an dollar AS/barel.

“Ada apa sebenarnya dibalik semua ini? Adakah ritel-ritel asing yang mengambil keuntungan dengan mencabut subsidi itu? Sebab, menaikkan harga BBM yang sedang turun, berarti kini rakyat yang mensubsidi negara. Penenggelaman kapal jangan sampai hanya hangat-hangat tahi ayam, juga kapal ikan beneran bukan perahu milik masyarakat pedalamaan atau stateless,” katanya.

Sejauh itu Jokowi sebagai mantan Walikota Solo, terus menjadi gubernur satu setengah tahun, menurut Yudi Latif jam terbang politiknya tentu belum cukup di Jakarta.

“Jangan-jangan sekarang pun Jokowi tidak tahu kalau ada orang di sekitarnya sebagai pencoleng uang negara. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan secara kolektif, bukan individualistik, dan instrumennya adalah parpol. Bukan kerumunan kelompok fasis, dan bukan pula berdasarkan suara yang berserakan di jalanan,” tambahnya.

Karena itu kata Yudi Latif, membangun demokrasi itu tidak bisa didekte oleh kekuatan modal apalagi asing, di mana mereka ini juga tidak bisa mengambil-alih kekuatan politik. Untuk itu pula Presiden dan pendukungnya tak boleh takut dengan interpelasi atau impeachment DPR RI, mengingat prosesnya sangat sulit.

“Yaitu harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR RI, lalu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dan dikembalikan ke MPR RI minimal harus diputus berdasarkan kehadiran MPR RI 50 persen plus satu,” ujarnya.

Artinya, Yudi Latif menambahkan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jangan terlalu ketakutan dengan manuver Koalisi Merah Putih (KMP), apalagi sampai mengubah tatanan demokrasi itu sendiri. Seperti harus merevisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) hanya untuk mengakomodir 16 kursi di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk KIH, dan sebagainya.

“Kalau tarik-menarik ini terus berlangsung, maka berbahaya bagi demokrasi itu sendiri dan rakyat bisa melakukan parlemen jalanan. Sebab itu, saya setuju kalau MPR RI akan menjadi lembaga tertinggi negara,” katanya. [KabarNet/ http://kabarnet.in /rmol/adl]

17 Tanggapan to “Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin Negara Bermental Budak”

  1. taUbat said

    Presiden adalah Kepala Negara

    Punya Pembantu (Menteri), masih blusukan (Jongkok menanyakan petani yang sedang bekerja)

    Pencitraan ….

  2. adem said

    Presiden kodok, ya kaya gini ini…….

  3. Anonim said

    namanya juga SARIMIN….!!!! ORDE KERA!!!

  4. […] Jokowi Dinilai sebagai Pemimpin Negara Bermental Budak […]

  5. tedy said

    Jangan dulu salah tafsir, lagian juga itu masih wacana dari menteri Rini dan belum tentu disetujui presiden. Bisa jadi itu hanya sebatas konsultan atau staf khusus. Bagusnya diliat aja dulu jangan belum apa2 kita udah skeptis , positif thinkinglah. Dan andaikan juga iya berarti emang orang asing lebih layak memimpin toh sudah terbukti selama 69 orang Indonesia ternyata ga becus mengelolanya. Korupsi dan laporan ABS doang yang digedein….!!!

  6. Pembeda said

    To tedy YTL@
    Nasionalisme kamu 0000000000 BESAR!
    Sebaiknya kamu bunuh diri aja sana, drpd ikut2an menjual negeri ini kpd asing kamunya, benar2 sampah kamu bagi negeri ini, pengkhianat bangsa kamu!
    Kristen salibis mmg pro penjajah, lha wong agamanya agama warisan para penjajah biadab!
    Kafir domba dungu!
    Sedungu sipemilik mental budak alias boneka asing!

  7. taUbat said

    PEMERINTAH JOKOWI BERENCANA HAPUS BBM PREMIUM

    24 DECEMBER 2014 | 7 HOURS AGO

    ATJEHCYBER.NET – TIM REFORMASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS) MENGELUARKAN USULAN PENGHAPUSAN IMPOR BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI KADAR OKTAN RON 88 JENIS PREMIUM

    PRESIDEN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA MIGAS INDONESIA (KPSMI) FAISAL YUSRA MENGATAKAN PEMERINTAH HARUS MELAKUKAN KAJIAN ULANG ATAS REKOMENDASI TERSEBUT. PASALNYA, PENGHAPUSAN BBM RON 88 BERPOTENSI MENGHANCURKAN BISNIS PT PERTAMINA (PERSERO).

    “JIKA PREMIUM RON 88 DIHILANGKAN, MAKA PRODUCT VALUABLE KILANG PERTAMINA JADI JEBLOK, HANCUR,” KATA DIA.

    FAISAL MENAMBAHKAN PENGHAPUSAN BBM RON 88 SANGAT MENGUNTUNGKAN PIHAK ASING YANG IKUT BERMAIN DALAM BISNIS HILIR BBM NASIONAL. PASALNYA, PESAING PERTAMINA YANG ADA SAAT INI HANYA MEMILIH ATAU MAU JUALAN BBM HANYA DI KOTA-KOTA BESAR SAJA.

    “ASING DAN SWASTA NASIONAL LEBIH MEMIKIRKAN UNTUNG DAN NYARIS TIDAK BERSEDIA BERKORBAN BUAT KEPENTINGAN MASYARAKAT DENGAN JUALAN BBM DI PELOSOK-PELOSOK TERPENCIL DI TANAH AIR,” PUNGKAS DIA.

    DIREKTUR EKSEKUTIF ENERGY WATCH, FERDINAND HUTAHAEAN MENGINGATKAN PEMERINTAH AGAR BERHATI-HATI SOAL WACANA PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS RON 88 ATAU PREMIUM.

    MENURUT FERDINAND, KETENTUAN YANG ADA MENGAMANATKAN BAHWA PEMBERIAN SUBSIDI HANYA UNTUK BBM JENIS PREMIUM. JIKA PREMIUM DIHAPUS, KATANYA, TENTU MASYARAKAT AKAN MENANGGUNG DAMPAKNYA.

    TERLEBIH, KATA FERDINAND, MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (MENKO) SOFYAN DJALIL SUDAH BERUJAR TIDAK AKAN MEMBERIKAN SUBSIDI UNTUK PERTAMAX. “MENKO PEREKONOMIAN, DALAM BEBERAPA PERNYATAAN MENYATAKAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN SUBSIDI PADA BBM RON 92 (PERTAMAX). SEHINGGA INI PATUT DIWASPADAI SEBAGAI PINTU MASUK LIBERALISASI HARGA BBM. INI TIDAK BAIK BAGI MASYARAKAT,” KATA FERDINAND.

    IA MENAMBAHKAN, PENGHAPUSAN PREMIUM JUGA BAKAL MEMBALIK HARAPAN MASYARAKAT KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO MENJADI KEBENCIAN. “KARENA KEBIJAKAN MENTERINYA YANG TIDAK PRO-RAKYAT,” SEBUTNYA.

    UNTUK ITU, FERDINAND MEMINTA AGAR PRESIDEN JOKOWI BETUL-BETUL MENCERMATI REKOMENDASI TENTANG PENGHAPUSAN PREMIUM. IA BERHARAP PEMERINTAH SEGERA MENCARI SOLUSI, APAKAH PERTAMAX BAKAL DIBERI SUBSIDI ATAU ADA SOLUSI LAIN AGAR MASYARAKAT TIDAK TERBEBANI.

    “KAMI MEMINTA KEPADA PRESIDEN AGAR BENAR-BENAR MENCERMATI HAL INI, TERLEBIH HARGA MINYAK DUNIA SEDANG RENDAH,” PINTANYA.

    SEMENTARA ITU, WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENDUKUNG RENCANA PENGHAPUSAN INI.

    “USULAN ITU BAIK MEMANG RON 92 LEBIH BAIK DARI RON 88 KAN. LEBIH BAIK KUALITASNYA, CUMA TEKNISNYA PERLU ADA WAKTU,” KATA JUSUF KALLA DI KANTOR WAKIL PRESIDEN, JALAN MEDAN MERDEKA UTARA, SELASA (23/12).

    MENURUTNYA, BAHAN BAKAR RON 92 DAPAT MEMBUAT KUALITAS MESIN KENDARAAN MENJADI LEBIH BAIK. JK PUN KEMBALI MENEGASKAN PEMERINTAH AKAN MENGKAJI REKOMENDASI INI.

    “ITU USULAN YANG TENTU BAGAIMANA PEMERINTAH HARUS MEMPELAJARINYA. KAN BAIK ITU KITA PELAJARI. DAN TENTU BAGAIMANA PIHAK PERTAMINA IMPLEMENTASINYA,” JELASNYA.

    ATJEHCYBER TEAM

  8. taUbat said

    SEPAJANG SEJARAH KENAIKAN HARGA BBM SUBSIDI, BARU SEKALI HARGA PREMIUM DAN SOLAR SAMA

    24 DECEMBER 2014 | 19 MINS AGO

    JAKARTA – BRITA.INDO.COM – SAAT INI MASIH TERDAPAT TIGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG MASIH DISUBSIDI PEMERINTAH. KETIGA BBM TERSEBUT ADALAH BENSIN PREMIUM, MINYAK SOLAR DAN MINYAK TANAH. BBM SUBSIDI INI PUN TELAH BEBERAPA KALI MENGALAMI KENAIKAN HARGA. TERKAHIR PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2014 YANG DIUMUMKAN LANGSUNG PRESIDEN JOKOWI.

    SEPANJANG SEJARAH BEBERAPA KALI KENAIKAN HARGA BBM SUBSIDI TERSEBUT, BARU SEKALI HARGA BENSIN PREMIUM DAN MINYAK SOLAR MASING-MASING RP. 4.500 PER LITER. INI TERJADI DI TAHUN 2009, PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

    SELEBIHNYA HARGA PREMIUM SELALU BERADA DIBAWAH BENSIN PREMIUM. APA YANG MENYEBABKAN MINYAK SOLAR SELALU BERADA DIBAWAH HARGA PREMIUM?

    KOMITE BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS) IBRAHIM HASYIM, YANG DIKONFIRMASI TERKAIT DENGAN HAL ITU MENGUNGKAPKAN TERDAPAT BANYAK HAL SEHINGGA MENGAPA HARGA MINYAK SOLAR LEBIH RENDAH DARI BENSIN PREMIUM.

    PADAHAL YANG PALING BANYAK DISELEWENGKAN SELAMA INI ADALAH BBM…

    BPHMIGAS.GO.ID

  9. taUbat said

    MEKANISME SUBSIDI BBM AKAN DIPUTUSKAN HARI INI

    DEC 24, 2014 AT 10:00 WIB

    LIPUTAN6.COM, JAKARTA – PEMERINTAH BERENCANA MENGGELAR PERTEMUAN YANG AKAN MEMUTUSKAN BENTUK MEKANISME SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA RABU (24/12/2014) INI.

    PELAKSANA TUGAS (PLT) DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN GAS (MIGAS) KEMENTERIAN ESDM NARYANTO WAGIMIN MENGATAKAN OPSI YANG AKAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN TELAH MENGERUCUT PADA DUA HAL, YAITU PENGGUNAAN SUBSIDI TIDAK TETAP ATAU SUBSIDI TETAP (FIXED SUBSIDY).

    “DARI KEMENKEU (KEMENTERIAN KEUANGAN) SUDAH MENGERUCUT ANTARA TETAP SAMA NGGAKTETAP. BESOK (HARI INI) AKAN DITENTUKAN,” UJARNYA DI KANTOR KEMENTERIAN PEREKONOMIAN, SELASA (23/12/2014) MALAM.

    SEMENTARA ITU, TERKAIT USULAN DARI TIM REFORMASI TATA KELOLA MIGAS TENTANG PENGHAPUSAN BBM RON 88, WAGIMIN MENGATAKAN HAL TERSEBUT MASIH HARUS DIBAHAS SECARA MENDALAM. PASALNYA KILANG MINYAK YANG DIMILIKI PERTAMINA SELAMA INI MENGHASILKAN BBM DENGAN RON TERSEBUT.

    “SEKARANG MASALAHNYA KILANG PERTAMINA YANG PRODUKSI RON 88 MAU DIAPAKAN. ITU MAKANYA TIM REFORMASI BOLEH SAJA BERIKAN PENDAPAT, TETAPI AKAN DITENTUKAN BESOK (HARI INI),” KATA DIA.

    MENURUT DIA, PIHAK KEMENTERIAN ESDM BUKAN MENOLAK USULAN INI, TETAPI HAL TERSEBUT MEMANG HARUS DIBICARAKAN DENGAN PERTAMINA. NAMUN SOLUSINYA BISA MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENGOLAHAN MINYAK YANG DIMILIKI OLEH PERTAMINA.

    “PEMERINTAH BUKAN MENOLAK, TETAPI KITA KOORDINASI DULU DENGAN PERTAMINA, BARU AMBIL KEPUTUSAN. PERTAMINA KAN ADA UPGRADING KILANG, DAN BANGUN BARU. DANANYA DARI PERTAMINA DAN KEMENKEU,” TANDASNYA.

    DNY | NRM

    palingaktual.com/1299850/mekanisme-subsidi-bbm-akan-diputuskan-hari-ini/read/

  10. taUbat said

    JOKOWI RESMI TURUNKAN HARGA BBM

    01 JANUARI 2015 | 7 JAM YANG LALU

    JAKARTA, CITRAINDONESIA.COM- PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) AKHIRNYA MENURUNKAN HARGA BBM SUBSIDI.

    BBM JENIS PREMIUM TURUN DARI HARGA SEMULA RP8.500/LITER MENJADI RP7.600/LITER. SOLAR TURUN DARI RP7.500 MENJADI RP7.250. TARIF INI BERLAKU SEJAK PUKUL 00.00 WIB ATAU KAMIS (1/1/2015).

    “WALAU HANYA TURUN SEDIKIT TAPI INI PATUT DI SYUKURI,” UJAR SEORANG KONSUMEN BBM PREMIUM, SAMSUDIN DI JAKARTA SAAT MERAYAKAN MALAMTAHUN BARU, KAMIS DINI HARI (1/1/2015).

    SEPERTI DIKETAHUI, SEJAK KENAIKAN HARGA BBM DI AWAL PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI, SUDAH MENDAPAT REAKSI KERAS DARI ANGGOTA DPR RI HINGGA MASYARAKAT MISKIN.

    DINILAI MEMBARATKAN DAN BAHKAN DIANGAP TIDAK TEPAT. PASALNYA HARGA MINYAK DUNIA KINI TENGAH TURUN DRASTIS DARI SEKITAR $90-AN PER BARREL HINGGA KINI DI BAWAH $60 BARREL.

    PENURUNAN HARGA BBM INI UNTUK PREMIUM RP900/LITER DAN SOLAR RP250/LITER DISAMBUT SUKA CITA MASYARAKAT. “PANTAS KITA SAMBUT,” UJAR KHAIDIR MENIMPALI.

    PEMERINTAH SECARA RESMI MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM SEBESAR RP 900 PER LITER, DARI RP 8.500 MENJADI RP 7.600 PER LITER. SEMENTARA HARGA SOLAR DARI RP 7.500 MENJADI RP 7.250 PER LITER, ATAU TURUN RP 250.

    SEBELUMNYA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) SUDIRMAN SAID DALAM KONFERENSI PERS DI KANTOR KEMENTERIAN PEREKONOMIAN JAKARTA, RABU (31/12) PAGI MENYATAKAN PENYESUAIAN HARGA INI TERKAIT PENURUNAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA.

    SECARA TERPIAH MENKO PEREKONOMIAN SOFYAN DJALIL, DI KANTOR KEMENKO PEREKONOMIAN, MENGATAKAN PENURUNAN HARGA INI DIDASARKAN 7 UU.

    MISALNYA PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945, UU NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN LAIN SEBAGAINYA.

    FRIZ | DEWI

    citraindonesia.com/jokowi-resmi-turunkan-harga-bbm/

  11. taUbat said

    LEMPAR HARGA BBM KE PASAR, JOKOWI ANTEK NEOLIB

    03 JANUARI 2015 | 21 JAM YANG LALU

    ISLAMEDIA.CO – BELUM GENAP 100 HARI PEMERINTAHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA (JOKOWI-JK) BERJALAN, KEMBALI PEMERINTAH MELAKUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN TERKAIT HARGA BBM.

    SEBAGAIMANA DIBERITAKAN MEDIA, MULAI 1 JANUARI 2015 INI PEMERINTAH MENGUMUMKAN PEMBERIAN SUBSIDI BBM HANYA PADA JENIS TERTENTU, YAKNI MINYAK TANAH DENGAN HARGA RP 2.500 PER LITER DAN SOLAR DENGAN HARGA RP 7.250 PER LITER. ADAPUN RON 88 (PREMIUM) MESKIPUN TIDAK DISUBSIDI, HARGANYA DITURUNKAN DARI SEBELUMNYA RP 8.500 PER LITER MENJADI RP 7.600 PER LITER.

    MENYIKAPI KEBIJAKAN TERBARU ITU, KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI) MEMANDANG, PENCABUTAN SUBSIDI PREMIUM ADALAH BENTUK PELEPASAN HARGA SUATU KOMODITAS KEBUTUHAN RAKYAT KE MEKANISME PASAR.

    “DENGAN MELEMPAR HARGA BBM KE PASAR, MAKIN KENTARA POSISI JOKOWI-JK SEBAGAI ANTEK NEOLIB YANG MENGKHIANATI RAKYAT. PEMERINTAH JELAS TIDAK PRO RAKYAT, TETAPI PRO ASING. MEREKA MEMILIH ABSEN DARI KEWAJIBAN MEMENUHI ENERGI RAKYATNYA,” KATA ANDRI.

    KEBIJAKAN TERSEBUT, TAMBAH ANDRI, BISA MENYEBABKAN TIDAK MAMPUNYA PEMERINTAH MENGONTROL HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN ONGKOS SARANA TRANSPORTASI UMUM.

    DENGAN DEMIKIAN, LANJUT ANDRI, PEMERINTAH BISA DIBILANG TELAH MELANGGAR PASAL 33 UUD 1945 YANG INTINYA MENYEBUTKAN BAHWA BUMI, AIR, DAN KEKAYAAN ALAM YANG TERKANDUNG DI DALAM BUMI HARUS DIKUASAI NEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUK SEBESAR-BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT.

    “DATA MENYEBUTKAN, DARI JUMLAH KONSUMSI BBM SEBESAR 1,5 JUTA BAREL PER HARI, PRODUKSI BBM DALAM MENCAPAI 800 RIBU BAREL PER HARI. ARTINYA, TIDAK SEMUA BBM YANG KITA GUNAKAN MERUPAKAN PRODUK IMPOR,” TERANG ANDRI.

    ADALAH TIDAK WAJAR JIKA MELEPAS HARGA PREMIUM KE PASAR YANG NOTABENE SEBAGIAN BBM ITU MERUPAKAN PRODUK DALAM NEGERI.

    SEMENTARA ITU, KETUA HUMAS PP KAMMI, RIYAN FAJRI, MENENGARAI KEBIJAKAN TERKINI PEMERINTAH TERSEBUT SEBAGAI TINDAKAN UNTUK MENDONGKRAK KEMBALI CITRA JOKOWI YANG SUDAH MULAI TURUN.

    “PERLU DIINGAT, HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BIAYA TRANSPORTASI SUDAH TELANJUR NAIK AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM SEBELUMNYA. JIKA JOKOWI PUNYA IKTIKAD BAIK DAN BUKAN SEMATA PENCITRAAN, MAKA SEMESTINYA PEMERINTAH MELAKUKAN NORMALISASI HARGA KEBUTUHAN POKOK DAN BIAYA TRANSPORTASI YANG SUDAH NAIK ITU. MENURUNKAN HARGA BBM SAJA TIDAK CUKUP,” TUKAS RIYAN.

    RIYAN | AFILIN

    buletinislam.com/lempar-harga-bbm-ke-pasar-jokowi-antek-neolib/

  12. taUbat said

    UTAK-ATIK HARGA BBM ALA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

    JUMAT, 2 JANUARI 2015 | 13:45 WIB

    DITENGAH HARU BIRUNYA PERHATIAN RAKYAT INDONESIA YANG INGIN TERUS MENGETAHUI PERKEMBANGAN DARI HILANGNYA PESAWAT AIR ASIA DAN DISAAT SELURUH WARGA DUNIA MERAYAKAN PERGANTIAN TAHUN, PEMERINTAHAN JOKOWI-JK MENGELUARKAN SEBUAH KEBIJAKAN YAITU MENURUNKAN HARGA BBM.

    HARGA PREMIUM YANG TADINYA RP 8.500 DITURUNKAN MENJADI RP 7.600, BEGITUPUN DENGAN HARGA SOLAR YANG SUDAH DISESUAIKAN DENGAN HARGA PASAR. TAK ADA YANG SALAH DENGAN KEBIJAKAN INI. AKAN TETAPI BANYAK PERTANYAAN YANG MUNCUL DENGAN KEBIJAKAN INI.

    PERTAMA, DISAAT MENAIKKAN HARGA BBM PADA BULAN NOVEMBER YANG LALU DITENGAH TURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA, PEMERINTAH BERALASAN BAHWA KITA TIDAK BOLEH MENGIKUTI TREN DARI TURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA, AKAN TETAPI KARENA BEBAN SUBSIDI YANG BESAR MAKA HARGA DARI BBM HARUS DINAIKKAN.

    PERTANYAANNYA, APAKAH DENGAN DITURUNKANNYA HARGA BBM SEKARANG INI SELISIH SUBSIDI YANG DIDAPATKAN OLEH PEMERINTAH DISAAT MENAIKKAN HARGA BBM YANG DIPERKIRAKAN OLEH PEMERINTAH TOTALNYA DIATAS RP 100 TRILIUN BERKURANG ATAU TIDAK? KALAU BERKURANG MAKA KEBIJAKAN MENURUNKAN HARGA BBM SUNGGUH TIDAK LOGIS KARENA TOTAL ANGGARAN DIATAS RP 100 TRILIUN TERSEBUT TELAH DIAGENDAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MENUNJANG PROGRAM JOKOWI-JK.

    KEDUA, LEWAT MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), PEMERINTAH MENGATAKAN BAHWA DENGAN MENURUNKAN HARGA BBM DIHARGA RP 7.600, MAKA PREMIUM TIDAK MENDAPATKAN LAGI SUBSIDI.

    KEBIJAKAN TERSEBUT SANGAT ANEH DAN TERKESAN SEPERTI ADA YANG DISEMBUNYIKAN OLEH PEMERINTAH. ANEHNYA ADALAH DENGAN ALASAN INGIN MENGURANGI SUBSIDI BBM DI BULAN NOVEMBER YANG LALU MAKA PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA PREMIUM RP 8.500, AKAN TETAPI KETIKA MENURUNKAN HARGA PREMIUM DIHARGA RP. 7.600 PEMERINTAH MENGATAKAN TAK ADA LAGI SUBSIDI UNTUK PREMIUM. DUA PERNYATAAN YANG SEBENARNYA BERTENTANGAN DAN SELAYAKNYA KPK BISA MENYELIDIKI PERSOALAN INI KARENA SEPERTINYA PEMERINTAH MENYEMBUNYIKAN HARGA KELAYAKAN DARI SUBSIDI BBM.

    KETIGA, DENGAN KEBIJAKAN MENURUNKAN HARGA BBM, MAKA TIDAK SERTA MERTA MENURUNKAN HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK. KEBIJAKAN INI KEMUDIAN TIDAK SECARA SIGNIFIKAN MEMBAWA DAMPAK BAIK UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA. HARGA-HARGA KEBUTUHAN POKOK SUDAH TERLANJUR NAIK, TERUTAMA BIAYA TRANSPORTASI MASIH MENGIKUTI HARGA LAMA DISAAT BBM NAIK.

    KEEMPAT, SANGAT KELIHATAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK TIDAK MAMPU MELIHAT PERKEMBANGAN HARGA MINYAK INTERNASIONAL. TIDAK KURANG DARI 45 HARI, KEBIJAKAN MENAIKKAN HARGA BBM YANG TELAH BANYAK MENIMBULKAN BANYAK KORBAN HARUS DIREVISI LAGI. PEMERINTAHAN JOKOWI-JK HARUS MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP TIM EKONOMI KABINETNYA.

    KELIMA, MENURUNKAN HARGA BBM DAN MELEPASNYA SAMA DENGAN HARGA DIPASARAN INTERNASIONAL SEPERTI MENJADI BUAH SIMALAKAMA BAGI RAKYAT INDONESIA. DISATU SISI RAKYAT INDONESIA BISA MEMBELI BBM JENIS PREMIUN DENGAN HARGA YANG LEBIH MURAH DIBANDING 1 BULAN TERKHIR INI AKAN TETAPI MELEPASNYA DENGAN MENGIKUTI HARGA MINYAK INTERNASIONAL SAMA SAJA DENGAN BUNUH DIRI. KITA BISA MEMBAYANGKAN KIRA-KIRA KETIKA HARGA MINYAK INTERNASIONAL MENYENTUH HARGA DIATAS $ 100 PER BARELNYA, MAKA DAPAT DIPASTIKAN HARGA BBM KEMBALI AKAN MELONJAK NAIK.

    KEENAM, TERLEPAS DARI SEMUA PERTANYAAAN DIATAS, KEBIJAKAN ENERGI DARI PEMERINTAH MEMANG SUDAH SANGAT MELENCENG DARI APA YANG DIGARISKAN OLEH KONSTITUSI UUD 1945 TERUTAMA PADA PASAL 33. APALAGI PADA SAAT KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN (PILPRES) PASANGAN JOKOWI-JK KENTAL DENGAN SEMBOYAN TRISAKTI. PROGRAM POKOK POLITIK YANG BERDAULAT, EKONOMI BERDIKARI, BERKEPRIBADIAN DI BIDANG KEBUDAYAAN TIDAK PERNAH LAGI TERDENGAR DARI PIDATO-PIDATO PRESIDEN JOKOWI MAUPUN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA.

    SEMOGA TRISAKTI YANG SUDAH MENJADI RUH KAMPANYE JOKOWI-JK TIDAK MENJADI TRANSAKSI OLEH KEPENTINGAN SESAAT DARI PEMERINTAH.

    ALIF KAMAL

    berdikarionline.com/kabar-rakyat/20150102/utak-atik-harga-bbm-ala-pemerintahan-jokowi-jk.html

  13. taUbat said

    TPDI: JOKOWI MENGGUNAKAN HAK PREROGATIF MEGAWATI

    15 JANUARI 2015 | 19 JAM YANG LALU

    MEDIA GROUP : ZONALINENEWS-KUPANG,- KOORDINATOR TIM PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA (TPDI) PETRUS SALESTINUS, SH MENILAI, DALAM MENETAPKAN KOMJEN.

    POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI CALON TUNGGAL KAPOLRI MENGGUNAKAN HAK PREROGATIF KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI BUKAN HAK PREROGATIFNYA SEBAGAI PRESIDEN.

    KEPADA WARTAWAN, RABU 14 JANAURI 2015, PETRUS SELESTINUS MENGATAKAN, SIKAP KPK YANG MENETAPKAN KOMJEN.

    POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA SEKALIGUS MEMPERTEGAS BAHWA PRESIDAN JOKO WIDODO KURANG MEMAHAMI BAGAIMANA SEHARUSNYA HAK PREROGATIF ITU DIGUNAKAN MENURUT UUD’45.

    “JOKOWI SEHARUSNYA MENYADARI BAHWA HAK PREROGATIF PRESIDEN ITU SEBUAH WILAYAH YANG SAKRAL DAN SPESIAL NAMUN REFERENSINYA HARUS TERUKUR, AGAR PRESIDEN TIDAK SALAH DALAM MEMILIH SUBYEK.

    SIKAP ASAL MENGGUNAKAN HAK PREROGATIF SEBAGAIMANA DIPRAKTEKAN JOKOWI DALAM MENCALONKAN KOMJEN BUDI GUNAWAN, TIDAK ASPIRATIF DAN MENENTANG REFERENSI PUBLIK DAN HANYA TUNDUK KEPADA KEHENDAK MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI PATRONNYA JELAS AKAN MERUSAK SISTIM TATAKELOLA PEMERINTAHAN TERUTAMA YANG DIANUT SECARA LUAS SAAT INI YAITU ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS,” KATANYA.

    MENURUT PETRUS, CARA JOKOWI DALAM MENCALONKAN KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI, SESUNGGUHNYA TIDAK BERDASARKAN PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN SECARA MURNI, PASALNYA, BAGAINANAPUN KOMJEN POL BUDI GUNAWAN MEMILIKI KEDEKATAN DAN KESETIAAN KEPADA IBU MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEHINGGA MENGANDUNG KESAN KUAT BAHWA PENCALONAN BUDI GUNAWAN LEBIH KEPADA MEGAWATI SOEKARNOPUTRIPUN MASIH MENGGUNAKAN HAK PEEROGATIF SEBAGAI KETUA UMUM PARTAI YANG DALAM BANYAK HAL SERING DISALAHGUNAKAN DALAM MENGELOLA PARTAI DAN KADER-KADERNYA.

    DITAMBAHKANNYA, KEDUDUKAN MEGAWATI SEBAGAI PATRON TERHADAP JOKOWI SANGAT BERPENGARUH TERHADAP JOKOWI SEBAGA KADER PDIP YANG SEDANG MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PENTING TERMASUK DALAM MENGGUNAKAN HAK PREROGATIF SEBAGI PRESIDEN.

    “DENGAN KATA LAIN HAK PREROGATIF MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI KETUA UMUM PDIP SANGAT DOMINAN MEMPENGARUHI JOKOWI DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHINGGA MENYULITKAN JOKOWI DALAM MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONAL SEBAGAI PRESIDEN DENGAN HAK PREROGATIFNYA YANG SAKRAL, SPESIAL, TERUKUR DAN ASPIRATIF.

    INILAH BLUNDER PERTAMA DIAWAL KEPEMIMPINAN JOKOWI DALAM MENGGUNAKAN HAK PREROGATIF YANG TIDAK MURNI. PUBLIK SEMAKIN MEYAKINI BAHWA JOKOWI SEBAGAI BONEKA DIMATA MEGAWATI SOEKARNOPUTERI, TERBUKTI DARI BAGAIMANA SIKAP JOKOWI MEMAKSAKAN DIRI MEMILIH KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI CALON TUNGGAL KAPOLRI DI TENGAH ARUS RESISTENSI YANG KUAT MENOLAK BUDI GUNAWAN, TERMASUK MEMILIH BERSEBERANGAN DENGAN KPK,” BEBERNYA.

    PETRUS JUGA MENGATAKAN, PERISTIWA JOKOWI MEMILIH MENGABAIKAN RAPOR MERAH BUDI GUNAWAN DARI KPK DAN LEBIH MEMILIH LOYALITASNYA KEPADA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SEBAGAI PATRONYA JUGA SEKALIGUS MEMBUKTIKAN KULTUR KORUP DI PDIP MASIH SULIT DILEPASKAN APALAGI DITINGGALKAN UNTUK SELAMA LAMANYA OLEH PDIP.

    TPDI KATA PETRUS MENDUKUNG SIKAP KOMISI III DPR YANG TETAP AKAN MENYELENGGARAKAN FIT AND PROPERTEST TERHADAP KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI CALON KAPOLRI MESKI SUDAH BERSTATUS TERSANGKA AGAR SEMUA HAL MENJADI JELAS DEMI MENJAGA SISTIM TATAKELOLA PEMERINTAHAN KITA YANG SUDAH SEMAKIN TIDAK JELAS ARAHNYA KARENA SANGAT BERGANTUNG KEPADA SIKAP DAN KEINGINAN SIAPA YANG BERKUASA.

    DIA JUGA MENGATAKAN, KPK TIDAK BOLEH HANYA MELAPOR KEPADA KAPOLRI SOAL PEMBERIAN STATUS TERSANGKA KEPADA KOMJEN BUDI GUNAWAN, CALON KAPOLRI TERKAIT REKENING GENDUT YANG DIDUGA BERSUMBER DARI KORUPSI, AKAN TETAPI KPK JUGA HARUS MENGELUARKAN DAN MEMBAWA SURAT PERINTAH KEPADA PIMPINAN ATAU ATASAN TERSANGKA DALAM HAL INI KAPOLRI UNTUK MEMBERHENTIKAN SEMENTARA TERSANGKA BUDI GUNAWAN DARI JABATANNYA.

    SIKAP INI KATA DIA, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 12E UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

    “MEMANG SELAMA INI KPK JARANG MENGGUNAKAN KEWENANGANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 12E DIATAS, PADAHAL PENGGUNAAN KEWENANGAN BERUPA MEMERINTAHKAN ATASAN TERSANGKA UNTUK MEMBERHENTIKAN SEMENTARA TERSANGKA DARI JABATANNYA DEMI MEMPERLANCAR JALANNYA PENYIDIKAN AGAR TERSANGKA TIDAK LAGI MENYALAHGUNAKAN JABATANNYA UNTUK MEMPERSULIT PEMERIKSAAN.

    BEGITU PULA DENGAN RENCANA KOMISI III DPR UNTUK MELAKUKAN FIT AND PROPERTEST TERHADAP KOMJEN POL BUDI GUNAWAN, SANGAT DITUNGGU MASYARAKAT AGAR SEMUA HAL TERKAIT DUGAAN KORUPSI DAN REKENING GENDUT SERTA BAGAIMANA KELANJUTAN DAN NASIB PENCALONAN KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI BISA DIJELASKAN KEPADA MASYARAKAT LUAS,” KATANYA.

    *LAURENS

    zonalinenews.com/2015/01/tpdi-jokowi-menggunakan-hak-prerogatif-megawati/

  14. Anonim said

    jikalau benar saya sangat amat sangat menyesal pilih jokowi

  15. boykolot said

    itulah kisah pejabat yang belum pernah digodok dalam kawah “perjuangan” untuk merdeka dan tak menghayati serta menyadari apa arti kata”merdeka” yang sesungguhnya…
    “bangunlah jiwanya bangunlah badannya….untuk Indonesiac”

  16. boykolot said

    Menghayati dan menyadari apa yang selalu diucapkan berualang2 “bangunlah jiwanya bangunlah badannya…..untuk Indonesia”!
    Manusia diciptakan Tuhan sejajar dan jika ada yang menjajah dan menjadikan budak manusia lai maka tak ada kata yang tepat kecuali, lawan dan berjuang!
    Lupa pada pesan Bung Karno?! Jika itu masalahnya, sekolah lagi deh…!

  17. boykolot said

    Reblogged this on boykolot and commented:
    banunlah jiwanya bangunlah badannya…untuk Indonesia

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: