KabarNet

Aktual Tajam

DPR Ingatkan Rezim Jokowi Agar Tak Menjual Pertamina

Posted by KabarNet pada 15/12/2014

Jakarta – KabarNet: Wacana penjualan aset milik negara oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat heboh. Kali ini, melalui Menteri BUMN, Rini Soemarno, pemerintah Jokowi berencana akan menerbitkan obligasi atau pencatatan utang PT Pertamina (Persero) di pasar modal, atau dalam bahasa sederhananya “menjual” kepemilikan PT Pertamina yang merupakan aset strategis milik negara.

Terkait hal tersebut DPR meminta agar Menteri BUMN tidak seenaknya sendiri mengatur BUMN seperti Pertamina dengan melakukan penerbitan obligasi.

“Silakan saja yang penting bukan Pertamina,” kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika dalam pernyataannya, Jumat 5 Desember 2014 lalu.

Kardaya mengatakan Pertamina sebagai perusahaan BUMN strategis yang mengurusi kekayaan negara jangan sampai diprivatisasi. Harus ada ketentuan kata Kardaya apabila ingin melakukan privatisasi.

“Ya pokoknya ada ketentuanlah, belum saya lihat apakah harus melalui DPR atau enggak, tapi prinsipnya Pertamina jangan sampai diprivatisasi,” katanya.

Pengertian Privatisasi

Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi.

Privatisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur atau energi, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air.

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta PT Pertamina (Persero) untuk menerbitkan obligasi dalam denominasi rupiah untuk mendorong perusahaan itu lebih terbuka untuk masyarakat.

“Dari pada menerbitkan ‘global bond’ (obligasi mata uang asing), Pertamina lebih baik menerbitkan obligasi rupiah,” kata Rini, saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (1/12/2014) lalu.

Menurut Rini, obligasi dalam bentuk rupiah yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia bertujuan agar publik di dalam negeri membeli surat utang perusahaan itu.

Banyak kalangan mengkhawatirkan, tindakan tersebut bisa memicu pihak asing membeli dan menguasai obligasi Pertamina dengan cara “meminjam tangan” pihak pribumi yang merupakan kroni-kroni mereka di dalam negeri. Kalau hal itu sampai terjadi, maka bukan mustahil pada suatu saat status kepemilikan PT Pertamina akan beralih dikuasai pihak asing. [KabarNet/ http://kabarnet.in /TribunNews/adl]

4 Tanggapan to “DPR Ingatkan Rezim Jokowi Agar Tak Menjual Pertamina”

  1. Anonim said

    http://persewaantrukbox.blogspot.com/

  2. anonim said

    dulu indosat
    masa sekarang mau pertamina
    apa jadinya negara ini

  3. Anonim said

    sebernarya dari awal pencapresan emang sudah tercium adanya pro asing….
    “klow berita ini teryata benar???
    hanya bisa bilang terlalu……mana yg katanya pro rakyak????
    hanya pak jokowi dan tuhan yg bisa menjawabnya

  4. taUbat said

    JOKOWI BERTINDAK SESUKA HATI, DPR BERDOSA MEMBIARKANNYA

    JUM’AT, 09 JANUARI 2015 , 14:30:00 WIB

    RMOL. PUBLIK MEMPERTANYAKAN KINERJA DPR SEBAGAI MITRA PEMERINTAH. PASALNYA, DALAM BEBERAPA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL PEMERINTAHAN JOKOWI-JK TELAH MENABRAK BERBAGAI ATURAN UU YANG TELAH DITETAPKAN.

    DEMIKIAN DISAMPAIKAN PENGAMAT POLITIK YANG JUGA DIREKTUR EKSEKUTIF NURJAMAN CENTER FOR INDONESIAN DEMOCRACY (NCID) JAJAT NURJAMAN DALAM KETERANGANNYA KEPADA REDAKSI, JUMAT (9/1).

    JELAS JAJAT, SALAH SATU FUNGSI DPR ADALAH PENGAWASAN, YANG MANA DALAM HAL INI DPR DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN UU DAN MENYAMPAIKAN HASIL PENGAWASANNYA SEBAGAI BAHAN UNTUK DITINDAKLANJUTI.

    “NAMUN, HINGGA SAAT INI WACANA DPR YANG AKAN MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENAIKAN HARGA BBM BEBERAPA WAKTU YANG LALU HANYA SEBATAS OPINI ATAU JANGAN-JANGAN DPR HANYA MENCARI SENSASI SEMATA,” SEBUT DIA.

    MENURUT JAJAT, KESAN KURANG BAIK DPR DIMATA MASYARAKAT HINGGA SAAT INI MASIH SAMA DENGAN APA YANG PERNAH DIKATAKAN ALMARHUM GUS DUR, YAITU DPR TAK UBAHNYA TAMAN KANAK-KANAK. PASALNYA, MELIHAT APA TERJADI DALAM RAPAT DPR BEBERAPA WAKTU YANG LALU TIDAK MENCERMINKAN SEBAGAI DEWAN YANG TERHORMAT, BAHKAN APA YANG TELAH DIUCAPKANNYA MENGENAI KRITIK KEPADA PEMERINTAH HANYA SEBATAS ‘GERTAK SAMBAL’.

    “KESAN PEMBIARAN PELANGGARAN ATURAN AKAN BERDAMPAK LUAS MESKI DALAM KONTEKS YANG BERBEDA, JANGAN SAMPAI BILA NANTI MASYARAKAT MELAKUKAN PELANGGARAN UU BERDALIH, PRESIDEN AJA MELANGGAR UNDANG-UNDANG DIBIARKAN KENAPA MASYARAKAT DITINDAK TEGAS,” TUTUP JAJAT.

    SEBELUMNYA DIJELASKAN JAJAT, PRESIDEN JOKOWI TELAH MELANGAR UU MIGAS DAN UU APBN TERKAIT KEBIJAKAN ‘SEENAKNYA’ MENAIKKAN DAN MENURUNKAN HARGA BBB BERSUBSIDI.

    RUS

    Rmolsumsel.com/read/2015/01/09/20558/Jokowi-Bertindak-Sesuka-Hati,-DPR-Berdosa-Membiarkannya-

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: