KabarNet

Aktual Tajam

Jokowi Naikan BBM tanpa Persetujuan DPR

Posted by KabarNet pada 18/11/2014

Jakarta – KabarNet: Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tanpa persetujuan DPR merupakan kebijakan yang tidak sah, ilegal, inkonstitusional. “Jokowi melanggar UU 12/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014,” kata peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, Selasa 18 November 2014.

Salamuddin menjelaskan, dalam Pasal 14 Ayat 13, anggaran untuk subsidi energi yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah. Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada dibawah 80 dolar AS barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM.

Salamuddin melanjutkan, kewajiban pemerintah Jokowi-JK meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM kembali diatur dalam UU 27/20t4 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Dalam Pasal 13 ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Anggaran untuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter dan/atau realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.

Sementara Ayat 4 dalam hal perubahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berupa perubahan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah membahas perubahan tersebut dengan komisi terkait di DPR RI untuk mendapatkan persetujuan. “Keputusan Jokowi yang menaikkan harga premium menjadi Rp 8.500 dan solar menjadi Rp 7.500 adalah kebijakan illegal dan Jokowi dapat di-impeach oleh DPR,” demikian Salamuddin. [KbrNet/RakyatMerdeka]

28 Tanggapan to “Jokowi Naikan BBM tanpa Persetujuan DPR”

  1. Anonim said

    Kepung rumah mama banteng

  2. taUbat said

    Memimpin untuk 5 tahun

    Diawalnya saja sudah begitu dramatisnya, berani mengorbankan rakyat dikala harga milnyak dunia sedang turun

    Berikutnya akan lebih tega lagi, bergaya merakyat untuk mengelabui rakyatnya

    Rakyat bersatu indonesia maju …

  3. taUbat said

    HARGA MINYAK DUNIA TURUN, HARGA BBM DINAIKAN

    BERIKUTNYA JIKA

    HARGA MINYAK DUNIA NAIK …..

  4. taUbat said

    Eksekutif dan Legislatif pendukungnya akan bangga dan senang melihat Aparat dan rakyatnya berseteru (Adu Domba)

    Kebijakan yang akan memicu kontroversial diabaikan …

    Korban akan ada di dua kubu …

  5. anti jokowi said

    harga minyak mentah di bawah US $ 80 dan APBN untuk subsidi BBM thn 2014 warisan dr pemerintah sebelumnya masih tersisa sampe thn 2014 habis
    si ki joko dodo udah berani menaikkan seenaknya harga BBM

    coba bayangkan jika harga BBM sampe US $ 90 ato bahkan sampe di atas US $ 100,
    bisa2 si ki joko dodo akan menaikkan harga BBM sampe di atas Rp.10.000

    selamat untuk pendukung ki joko dodo
    you are on the wrong side..!!!

  6. Pemburu07 said

    Ngelus dada..

  7. adem said

    Ini neh cara jitu sijoko untuk mengurangi rakyat miskin nga pake mikir Ada sebuah analisis yang menyimpulkan bahwa kenaikan Harga BBM dapat mengakibatkan jumlah rakyat miskin turun karena adanya korelasi yang saling berhubungan.Analisisnya adalah sebagai berikut:Harga BBM naik – tadinya rakyat miskin masih mampu naik bis, sekarang jadi jalan kaki… terus di jalan ketabrak metromini yang ngebut karena nguber setoran (gara-gara BBM-nya naik), terus mati… – RAKYAT MISKIN BERKURANG..Tadinya rakyat miskin makan sehari 1x, terus jadi makan 1x tapi buat 3 hari (karena daya belinya turun tapi harga barang naik)… lama-lama mati kelaparan… – RAKYAT MISKIN BERKURANG..Tadinya rakyat miskin yang pada sakit masih bisa beli obat generik… terus BBM naik jadi nggak bisa beli lagi… akhirnya mati… – RAKYAT MISKIN BERKURANG Atau tadinya rakyat miskin yang sakit masih bisa ke puskesmas naik angkot, sekarang cuma jalan kaki karena ongkos angkot naik, belum sampai puskesmas terus malah mati di jalan…- RAKYAT MISKIN BERKURANG.. Ada rakyat miskin yang jadi stress… mikirin BBM yang naik, saking mikirnya… ampe lupa makan dan minum… akhirnya mati juga… – RAKYAT MISKIN BERKURANG.. Ada rakyat miskin yang kreatif dan berinisiatif… buat menuhin kebutuhan dia nyolong ayam tetangga… ketangkep, digebukin massa… ampe mati juga… – RAKYAT MISKIN BERKURANGAtau rakyat miskin yang nyolong ayam tadi ternyata bisa lolos, lantas ayam curiannya itu dimakan… akhirnya kena flu burung… mati juga… – RAKYAT MISKIN BERKURANGJadi kesimpulannya :BBM NAIK – JUMLAH RAKYAT MISKIN BERKURANG

  8. taUbat said

    DPR PAKAI HAK INTERPELASI, JK: PEMERINTAH TELAH SIAPKAN JAWABAN

    RABU, 19 NOVEMBER 2014, 17:54 WIB

    BISNIS.COM, JAKARTA – PEMERINTAH SIAP MEMBERIKAN JAWABAN TERKAIT LANGKAH PENAIKAN SUBSIDI BBM RP2.000/LITER APABILA DPR MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI.

    WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA MENGATAKAN PENAIKAN SUBSIDI BBM MERUPAKAN LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MEMBUKA RUANG FISKAL UNTUK BELANJA PRODUKTIF DAN MENGHINDARI MELEBARNYA DEFISIT APBN.

    AKIBAT KEBIJAKAN ITU, PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI RP2.000/LITER YANG BERLAKU MULAI SELASA (18/11/2014).

    POLEMIK TERKAIT LANGKAH PENAIKAN SUBSIDI BBM TIDAK HANYA MUNCUL DALAM BENTUK AKSI DEMONSTRASI, TETAPI JUGA MENGUSIK KALANGAN ANGGOTA PARLEMEN. BAHKAN SEJUMLAH ANGGOTA DPR-RI MEMBUKA WACANA UNTUK MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI

    “INTERPELASI KAN BERTANYA, KITA JAWAB. PASTI NANTINYA AKAN JAWAB KETIKA DIMINTA,” KATA KALLA DI SELA KUNJUNGAN KE KANTOR POS RAWAMANGUN, RABU (19/11/2014).

    SEPERTI DIBERITAKAN BISNIS, SEJUMLAH FRAKSI DI DPR-RI, SEPERTI PARTAI DEMOKRAT, PAN, DAN PKS MENYATAKAN PERSETUJUAN ATAS WACANA PENGGUNAAN HAK INTERPELASI ATAS KEBIJAKAN PENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI YANG DIUMUMKAN PRESIDEN JOKO WIDODO.

    HAK TERSEBUT DIMAKSUDKAN AGAR PEMERINTAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN PENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI TERSEBUT.

    SEMENTARA ITU, TERKAIT POLEMIK PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA (PSKS), KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS), KARTU INDONESIA SEHAT (KIS), DAN KARTU INDONESIA PINTAR, KALLA MENJELASKAN SUMBER DANANYA BERASAL DARI APBN-P 2014.

    “INI KAN LANDASAN HUKUM ITU IALAH DANANYA. KARENA DASAR HUKUMNYA MENGELUARKAN DANA RP 5 TRILIUN ITU DARI APBN-P,” KATA WAPRES.

    ANA NOVIANI | SEPUDIN ZUHRI

    http://news.bisnis.com/read/20141119/15/274142/dpr-pakai-hak-interpelasi-jk-pemerintah-telah-siapkan-jawaban

  9. taUbat said

    RUHUT: LAWAN JOKOWI, DPR GANTUNG DIRI

    RABU, 19 NOVEMBER 2014 | 14:56 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA – JURU BICARA PARTAI DEMOKRAT, RUHUT SITOMPUL, MENGATAKAN DPR BAKAL RUGI KALAU MENGAJUKAN INTERPELASI ATAU HAK ANGKET TERHADAP KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO YANG MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI. MUSABABNYA, UJAR RUHUT, KINI RAKYAT SENANG DENGAN JOKOWI.

    “KALAU DPR BERSEBERANGAN DENGAN JOKOWI, ITU NAMANYA GANTUNG DIRI,” TUTUR RUHUT KEPADA TEMPO, RABU, 19 NOVEMBER 2014. “APA ENGGAK MALU DPR?”

    RUHUT MENEPIS ANGGAPAN BAHWA DPR AKAN MENOLAK ALASAN JOKOWI MENGURANGI SUBSIDI ENERGI MELALUI SKEMA KENAIKAN HARGA BBM TERSEBUT. “KALAU YANG JOKOWI LAKUKAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT, DPR MAU NGOMONG APA?” KATA RUHUT BALIK BERTANYA. LAGI PULA, KATA RUHUT, DPR ADALAH REPRESENTASI RAKYAT. “TAPI KINI RAKYAT DI BELAKANG PRESIDEN.”

    RUHUT MEMAHAMI KENAPA JOKOWI TAK BERKONSULTASI DENGAN DPR SEBELUM MEMUTUSKAN MENAIKKAN HARGA BBM SUBSIDI. MENURUT DIA, KEBIJAKAN TERSEBUT DIAMBIL KARENA DPR TERBELAH MENJADI DUA KOALISI BESAR. “SIAPA YANG SURUH DPR RIBUT. MAKANYA, JANGAN RAKUS JABATAN DAN KEKUASAAN,” KATA RUHUT.

    SEBELUMNYA, PRESIDEN JOKO WIDODO MENGUMUMKAN KENAIKAN HARGA BBM SEBESAR RP 2.000 PER LITER UNTUK JENIS PREMIUM DAN SOLAR. KENAIKAN HARGA INI DIKLAIM SEBAGAI USAHA PEMERINTAH MENINGKATKAN PEMANFAATAN ANGGARAN BELANJA, DARI SEKTOR KONSUMTIF KE PRODUKTIF.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    http://www.tempo.co/read/news/2014/11/19/078623045/Ruhut-Lawan-Jokowi-DPR-Gantung-Diri

  10. taUbat said

    PRESIDEN TERTAWA DITANYA RENCANA DPR MENGAJUKAN INTERPELASI

    21 NOV 2014 | 4 JAM YANG LALU

    KATADATA – PEMERINTAH BELUM MAU MENANGGAPI RENCANA SEJUMLAH ANGGOTA DPR MENGAJUKAN HAK INTERPELASI TERKAIT KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI.

    KETIKA DITANYA SEUSAI MENGHADIRI ACARA “PERTEMUAN TAHUNAN BANK INDONESIA 2014” DI JAKARTA CONVENTION CENTER TADI MALAM, PRESIDEN JOKO WIDODO HANYA TERTAWA.

    PRESIDEN MENGAKU TIDAK MENGETAHUI APA MAKSUD DANTUJUAN INTERPELASI YANG AKAN DIAJUKAN DPR. “NGGAK TAHU. TANYA KE SANA (DPR),” KATA DIA.

    MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS ANDRINOF CHANIAGO MENGATAKAN, PEMERINTAH TENANG-TENANG SAJA MENGHADAPI RENCANA PARLEMEN MENGAJUKAN INTERPELASI.

    AHLI HUKUM TATA NEGARA REFLY HARUN MEMINTA ANGGOTA DPR TIDAK PERLU MENGAJUKAN HAK INTERPELASI MENGENAI KENAIKAN HARGA BBM. MENURUT DIA, DPR BISA MENGGUNAKAN HAK BERTANYA TERLEBIH DAHULU DARIPADA HARUS MENGAJUKAN INTERPELASI.

    “NGGAK USAH CARI PANGGUNG. HABIS ENERGI DPR UNTUK HAL-HAL YANG TIDAK ADA GUNANYA,” KATA DIA SAAT DIHUBUNGI KATADATA.

    KETUA FRAKSI PKS JAZULI JUWAINI SEBELUMNYA MENGATAKAN, FRAKSINYA AKAN MENDORONG DPR MENGGUNAKAN HAK INTERPLASI. PKS BERPANDANGAN KEBIJAKAN MENAIKKAN HARGA BBM BERSUBSIDI TIDAK MEMENUHI KETENTUAN UU APBN TAHUN 2014.

    PANDANGAN INI DIPERKUAT AHLI HUKUM TATA NEGARA YUSRIL IHZA MAHENDRA YANG MENYATAKAN LANGKAH PRESIDEN MENAIKKAN HARGA BBM TANPA PERSETUJUAN DPR TIDAK SESUAI DENGAN UU APBN PASAL 7 AYAT 6A. DALAM PASAL TERSEBUT, PEMERINTAH DAPAT MENAIKKAN HARGA BBM TANPA PERSETUJUAN DPR BILA HARGA MINYAK DUNIA NAIK HINGGA 15 PERSEN DI ATAS ASUMSI APBN.

    MENURUT ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR SATYA WIDYA YUDHA MENJELASKAN, FRAKSINYA MASIH MENUNGGU PENJELASAN LENGKAP DARI PEMERINTAH TERKAIT PERHITUNGAN HARGA PASAR BBM. DENGAN DEMIKIAN PARLEMEN BISA LEBIH MEMAHAMI KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENAIKKAN MENAIKAN HARGA BBM.

    “SELAMA INI TIDAK PERNAH ADA PENJELASAN KOMPREHENSIF DARI PEMERINTAH SOAL ITU (PERHITUNGAN HARGA PASAR BBM),” UJARNYA.

    FRAKSI GOLKAR AKAN MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONAL YAKNI HAK BERTANYA TERHADAP PEMERINTAH UNTUK MEMASTIKAN PENERAPAN KEBIJAKAN PENGALIHAN SUBSIDI. MENURUT SATYA, GOLKAR SEJAK LAMA TELAH MENYUARAKAN PENGALIHAN SUBSIDI KEPADA KEGIATAN YANG LEBIH PRODUKTIF.

    “PENGALIHAN SUBSIDI ITU MERUPAKAN SESUATU YANG TIDAK SALAH,” KATANYA.

    ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PDI-P HENDRAWAN SUPRATIKNO MENJELASKAN, UPAYA INTERPELASI MERUPAKAN HAK PARLEMEN YANG TIDAK MUNGKIN DIBATASI. NAMUN, MENURUT DIA, PROSES TERSEBUT HARUS DILAKUKAN SECARA ARIF DAN PROPORSIONAL.

    MENURUTNYA, HINGGA SAAT INI PEMERINTAH BELUM BISA MEMBERIKAN KETERANGAN LENGKAP TERKAIT KEPUTUSAN TERSEBUT KARENA KEADAAN PARLEMEN YANG BELUM KONDUSIF. “JOKOWI-JK HANYA MENGERJAKAN PEKERJAAN RUMAH YANG SEHARUSNYA DISELESAIKAN PEMERINTAH YANG LALU,” UJARNYA.

    ARNOLD SIRAIT PETRUS LELYEMIN ARIA W. YUDHISTIRA ARIEF KAMALUDIN

    http://katadata.co.id/berita/2014/11/21/presiden-tertawa-ditanya-rencana-interpelasi-dpr

  11. Kapan ya BBM turun di Negara kita , sementara gonjang ganjing negara2 tetangga kita mau nurunin harga BBM ? masalahnya BBM naik 2000 terlalu berat otomatis daya beli masarakat merosot tajam

  12. taUbat said

    HARGA BBM TURUN

    PKB NILAI DPR KETERLALUAN TETAP NGOTOT INTERPELASI

    JUM’AT, 2 JANUARI 2015 − 11:14 WIB

    JAKARTA – PENGGALANGAN HAK INTERPELASI DILAKUKAN KARENA PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI SAAT HARGA MINYAK DUNIA TURUN.

    KEMUDIAN TAHUN 2015 INI, PEMERINTAH SUDAH MENURUNKAN HARGA BBM, TAPI PENGAJUAN HAK INTERPELASI MASIH AKAN BERLANJUT.

    ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) ABDUL MALIK HARAMAIN MENILAI, PENGGALANGAN INTERPELASI TERSEBUT SEBAGAI TINDAKAN YANG KETERLALUAN.

    MENURUTNYA, DENGAN TURUNNYA HARGA BBM BERSUBSIDI, MAKA PENGGUNAAN HAK INTERPELASI OLEH DPR SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI.

    “ENGGAK RELEVAN, SUDAH KETERLALUAN. BIARKAN PRESIDEN YANG BUAT KEBIJAKAN, JADI SUDAH ENGGAK PERLU LAGI (INTERPELASI),” UJAR ABDUL MALIK, SAAT DIHUBUNGI WARTAWAN DI JAKARTA, JUMAT (2/1/2015).

    WAKIL SEKRETARIS JENDERAL (WASEKJEN) DPP PKB INI MENILAI DEMIKIAN KARENA, KEBIJAKAN UNTUK MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN HARGA BBM MERUPAKAN BAGIAN DARI HAK PREROGATIF PRESIDEN.

    BAHKAN HARGA BBM SEMESTINYA TIDAK PERLU DITURUNKAN. TAPI, MENGINGAT ITU MERUPAKAN KEBIJAKAN PRESIDEN MAKA, SEBAGAI PARTAI PENDUKUNG DIRINYA JUGA AKAN MENDUKUNG KEBIJAKAN TERSEBUT.

    “KEPUTUSAN BAPAK PRESIDEN BEGITU, KAN DIA YANG PUNYA KUASA,” TANDASNYA.

    KISWONDARI | MAF

    nasional.sindonews.com/read/945125/12/pkb-nilai-dpr-keterlaluan-tetap-ngotot-interpelasi-1420172051

  13. taUbat said

    JOKOWI LANGGAR KONSTITUSI, DPR SIAP INTERPELASI

    03 JANUARI 2015 | 18:28

    KASKUS.CO.ID – KEPUTUSAN PEMERINTAH MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM ATAU RON 88 DARI RP8.500 MENJADI RP7.600 MULAI 1 JANUARI 2015 KADO DIAWAL TAHUN 2015.

    ‪NAMUN, DI SISI LAIN, PEMERINTAH JUGA MENGATAKAN BAHWA TAK ADA LAGI SUBSIDI UNTUK PREMIUM MULAI 1 JANUARI 2015. ERA PREMIUM SUBSIDI PUN USAI. KINI, DIA MASUK DI ERA BARU, ERA MAKANISME PASAR.

    JIKA MENGACU KEPADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 002/PUU-I/2003 MENYATAKAN, SALAH SATUNYA, BAHWA MENYERAHKAN HARGA BBM KE MEKANISME PASAR BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI.

    MENANGGAPI HAL TERSEBUT, ANGGOTA KOMISI III DPR BAMBANG SOESATYO MENGAKU, SAAT INI DPR SEDANG MENGGALANG INTERPELASI. KARENA BAMBANG MENILAI, KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TELAH MELANGGAR KONSTITUSI.

    “BENAR. ITU PELANGGARAN KONSTITUSI. DPR KAN SEDANG MENGGALANG INTERPELASI,” KATA POLITISI ASAL PARTAIGOLKAR ITU, JUMAT, 2 JANUARI 2015.

    SEMENTARA ITU, ANGGOTA KOMISI VII DPR SATYA YUDHA MENILAI, PEMERINTAH MELEPAS HARGA PREMIUM KE MEKANISME PASAR SAMA SAJA, PEMERINTAHAN JOKOWI MELEPAS TANGGUNG JAWAB KOMODITAS YANG TINGKAT KONSUMSINYA OLEH RAKYAT PALING TINGGI.

    ‪MENURUT SATYA, HARGA PREMIUM AKAN BERFLUKTUASI TERGANTUNG HARGA MINYAK DUNIA. HARGA YANG FLUKTUATIF ITU, KATA DIA, TENTU AKAN BERDAMPAK PADA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT.

    ‪”COBA BAYANGKAN RAKYAT MEMBELI GULA BERBEDA-BEDA SETIAP HARINYA HANYA KARENA HARGA BBM YANG TURUN NAIK,” KATA SATYA.

    ‪MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN SOFYAN DJALIL TAK MENAMPIK PERUBAHAN HARGA PREMIUM DI TANAH AIR AKAN TERJADI KETIKA BANDROL BAHAN BAKAR ITU DISERAHKAN KE MEKANISME PAKAR.

    ‪”(NAMUN), HARGA AKAN DIEVALUASI SETIAP BULAN. KARENA PERTAMINA SAAT INI MASIH MONOPOLI (DI JAWA, MADURA, BALI), KALAU ADA PERSAINGAN, HARGA AKAN MENJADI DINAMIS,” KATA SOFYAN.

    ‪PERHITUNGAN HARGA ECERAN PREMIUM SAAT INI RP7.600 DIPEROLEH MENGGUNAKAN ASUMSI NILAI TUKAR RUPIAH RP12.380 PER DOLLAR AS DAN HARGA RATA-RATA INDEKS PASAR UNTUK MINYAK DUNIA SENILAI US$ 60 AS PER BARREL.

    ‪ASUMSI TERSEBUT BERDASARKAN HARGA MINYAK DUNIA YANG SEDANG MEROSOT TAJAM SEKARANG. NAMUN, APABILA HARGA MINYAK DUNIA KEMBALI MELONJAK DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERUS MEROSOT, MAKA DIPASTIKAN HARGA PREMIUM AKAN NAIK KEMBALI SESUAI MEKANISME PASAR.

    ‪SEBELUMNYA, PEMERINTAHAN JOKOWI-JUSUF KALLA MENGUMUMKAN HARGA BARU BBM DI INDONESIA, RABU, 30 DESEMBER 2015. HARGA BARU MULAI BERLAKU PADA 1 JANUARI 2015 PUKUL 00.00 WIB.

    ‪SEIRING KEBIJAKAN UNTUK PREMIUM TERSEBUT, PEMERINTAH MENYATAKAN MASIH MEMBERIKAN SUBSIDI UNTUK MINYAK TANAH DAN SOLAR. MINYAK TANAH DITETAPKAN BERHARGA RP2.500 PER LITER DAN SOLAR RP7.250 PER LITER.

    ‪KEPUTUSAN INI SEKALIGUS MENGELUARKAN PREMIUM DARI KATEGORI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU. KINI, PREMIUM MASUK KATEGORI BBM KHUSUS PENUGASAN.

    SUMBER (WWW.PKSPIYUNGAN.ORG)

    kaskus.co.id/thread/54a7d276c3cb17795f8b4574/jokowi-langgar-konstitusi-dpr-siap-interpelasi/1

  14. taUbat said

    FAHRI KRITIK JOKOWI, JANGAN SEENAKNYA NAIK TURUNKAN HARGA BBM

    SENIN, 05 JANUARI 2015 PARLEMEN

    PEMERINTAHAN JOKOWI WIDODO (JOKOWI) DIINGATKAN UNTUK TIDAK SEMBARANGAN MENAIKKAN ATAU MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SECARA SEPIHAK, TANPA MELIBATKAN DPR. PASALNYA, BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), PEMERINTAH TIDAK BISA MENETAPKAN HARGA BBM BERSUBSIDI TANPA MELIBATKAN DPR. TERLEBIH, JIKA HARGA BBM BERSUBSIDI AKAN DISESUAIKAN DENGAN HARGA PASAR.

    DEMIKIAN DIKATAKAN WAKIL KETUA DPR FAHRI HAMZAH, KEPADA WARTAWAN DI GEDUNG DPR JAKARTA, SENIN (5/1). “KEPUTUSAN MK MENGENAI HARGA BBM SUDAH JELAS BAHWA PENGELOLAAN HARGA BBM TIDAK BOLEH MENGIKUTI HARGA PASAR KARENA BANGSA INI TIDAK MENGANUT PASAR BEBAS. KETENTUAN TENTANG HARGA DIBAHAS BERSAMA DPR DAN DIPUTUSKAN BERSAMA DPR PADA SETIAP MASA PERSIDANGAN PEMBAHASAN APBN DAN APBNP,” TEGAS FAHRI.

    JIKA PEMERINTAHAN JOKOWI MENERUSKAN DAN MENGEMBANGKAN WACANA HARGA BBM BERDASARKAN HARGA PASAR, LANJUT FAHRI, MAKA HAL ITU AKAN MENIMBULKAN SERANGAN-SERANGAN POLITIK YANG BISA MEREPOTKAN. “PEMERINTAH HARUS HATI-HATI BERMAIN DENGAN LOGIKA HARGA PASAR, SEBAB ITU DAPAT DITUDUH MELANGGAR KONSTITUSI DAN BISA MENYERET PEMERINTAH KE SERANGAN POLITIK YANG MEREPOTKAN NANTINYA,” KATA POLITISI PKS INI.

    KEPUTUSAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM, SEBELUMNYA MENIMBULKAN KONTROVERSI KARENA DI SAAT HARGA BBM DUNIA TURUN, JOKOWI JUSTRU MENAIKAN HARGA BBM TANPA MELAKUKAN KONSULTASI DENGAN DPR. KETIKA TEKANAN TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI TERHADAP KEBIJAKAN TERSEBUT DAN HARGA BBM DUNIA TERUS MENGALAMI PENURUNAN, JOKOWI AKHIRNYA MENURUNKAN HARGA JUAL BBM BERSUBSIDI SEBESAR RP900 RUPIAH MENJADI RP7600 PER LITER SETELAH SEBELUMNYA DINAIKKAN SEBESAR RP 2000 DARI HARGA LAMA, RP6500 PER LITER MENJADI RP8500 PER LITER.

    DENI RH | ZONALIMA.COM

    pkspiyungan.org/2015/01/fahri-kritik-jokowi-jangan-seenaknya.html

  15. taUbat said

    FAHRI HAMZAH SEBUT JOKOWI KELIRU PAHAMI DPR

    RABU, 07 JANUARI 2015 , 03:44:00

    JAKARTA – WAKIL KETUA DPR, FAHRI HAMZAH MENGUNGKAP SEJUMLAH CATATANNYA YANG KRUSIAL SELAMA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (JOKOWI) BERKUASA. IA MENILAI JOKOWI BISA MERUSAK TATANAN DEMOKRASI YANG SUDAH TERBANGUN SEJAK PEMERINTAHAN SEBELUMNYA SETELAH REFORMASI.

    CATATAN KRUSIAL YANG DIMAKSUD FAHRI ADALAH PARA PEMBANTU JOKOWI TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI POSITIF UNTUK PEMERINTAHAN JOKOWI.

    “SEHARUSNYA ADA EVALUASI KINERJA 100 HARI PEMERINTAHAN JOKOWI. INI MUTLAK DAN MENJADI HAK PUBLIK UNTUK MENGETAHUINYA. KONDISI INI MASIH DITAMBAH DENGAN PARA PEMBANTU JOKOWI YANG KERAP MELAKUKAN TINDAKAN KONTRAPRODUKTIF TERHADAP PEMERINTAHAN JOKOWI YANG UJUNG-UJUNGNYA BISA MERUSAK DEMOKRASI,” KATA FAHRI HAMZAH, KEPADA WARTAWAN DI JAKARTA, SELASA (6/1).

    CONTOHNYA LANJUT FAHRI, JOKOWI MEMERINTAHKAN PARA MENTERINYA TIDAK MENANGGAPI UNDANGAN DPR KETIKA PEMERINTAHAN BARU TERBENTUK. “CARA BERPIKIR JOKOWI YANG MENGANGGAP DPR SEBAGAI LAWAN ITU KELIRU. LAWAN DPR ITU SESUNGGUHNYA SESAMA ANGGOTA DEWAN,” UJAR FAHRI.

    SELAIN ITU, LANGKAH JOKOWI YANG MENAIKAN DAN MENURUNKAN HARGA BBM TANPA BERKONSULTASI DENGAN DPR. “LANGKAH KONTROVERSI JUGA MENAIKAN HARGA BBM DISAAT HARGA BBM DUNIA TURUN DAN KITA MASYARAKAT MEMPERTANYAKAN APAKAH BENAR HARGA BBM ITU MASIH DISUBSIDI?,” TANYA WASEKJEN PKS ITU.

    FAS

    jpnn.com/read/2015/01/07/279807/Fahri-Hamzah-Sebut-Jokowi-Keliru-Pahami-DPR

  16. taUbat said

    SIGMA: DPR BODOH JIKA TAK INTERPELASI KENAIKAN BBM

    RABU, 07 JANUARI 2015 , 15:56:00

    JAKARTA – DIREKTUR SINERGI MASYARAKAT UNTUK DEMOKRASI (SIGMA) SAID SALAHUDIN MENEGASKAN DPR TIDAK BOLEH MENGHENTIKAN NIATNYA MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI YANG SUDAH DIGALANG UNTUK MEMPERTANYAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

    PERNYATAAN INI DISAMPAIKAN MENYIKAPI ADANYA ANGGAPAN BAHWA INTERPELASI SUDAH TIDAK PENTING LAGI KARENA PEMERINTAH SUDAH MENURUNKAN HARGA BBM PER 1 JANUARI 2015.

    SELAIN ITU PENGGUNAAN INTERPELASI JUGA HANYA MEMPERKERUH SITUASI POLITIK NASIONAL.

    DITEGASKAN SAID, HAK DPR MELAKUKAN INTERPELASI DIJAMIN OLEH KONSTITUSI.

    SEHINGGA MENJADI KELIRU BILA ADA YANG MENILAI NEGATIF PENGGUNAAN HAK TERSEBUT OLEH DPR.

    SEBAB, KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM JELAS-JELAS BERDAMPAK BURUK BAGI MASYARAKAT.

    “KENAPA BERDAMPAK BURUK, LOH IYA, KAN TERJADI MULTI PLAYER EFEK.

    TERJADI KENAIKAN BAHAN POKOK DAN SEBAGAINYA. ITU TIDAK SEIMBANG KATAKANLAH DENGAN KENAIKAN UMR BAGI MASYARKAT KECIL.

    JADI KALAU DPR DIAM SAJA, SAYA KATAKAN BODOH DPR-NYA KALAU TIDAK MENGGUNAKAN INTERPELASI,” KATA SAID DI GEDUNG DPR, JAKARTA, RABU (7/1/2015).

    SEBALIKNYA SAID CURIGA BILA ADA YANG MENGANGGAP PENGGUNAAN INTERPELASI AKAN MEMPERKERUH SUASANA POLITIK DAN PEMERINTAHAN.

    BISA JADI, ITU SUARA ORANG-ORANG YANG GELISAH DAN KHAWATIR PEMERINTAHAN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA DIGANGGU SECARA POLITIK.

    “ITU HANYA DIKATAKAN ORANG ORANG YANG GELISAH DAN KHAWATIR PEMERINTAH INI DIGANGGU SECARA POLITIK, TIDAK BENAR ITU.

    SEKALIPUN TERJADI PENURUNAN KEMBALI (HARGA BBM) PER 1 JANUARI, TIDAK SERTA MERTA DIKATAKAN HAK INTERPELASI ITU KEHILANGAN URGENSI,” JELASNYA.

    SAID MENAMBAHKAN BAHWA KEBIJAKAN PEMERINTAH SOAL HARGA BBM HARUS DIPERSOALKAN KARENA KEBIJAKAN MENURUNKAN HARGA TIDAK MEMBUAT HARGA BAHAN POKOK YANG KADUNG NAIK JADI TURUN.

    APALAGI YANG TERJADI BUKAN PENURUNAN, TAPI PENGURANGAN KENAIKAN DARI KEBIJAKAN SEBELUMNYA.

    FAT

    jpnn.com/read/2015/01/07/279916/Sigma:-DPR-Bodoh-Jika-tak-Interpelasi-Kenaikan-BBM

  17. taUbat said

    SEBULAN RESES, DPR HARI INI GELAR PARIPURNA MASA SIDANG KEDUA

    SENIN, 12/01/2015 07:30 WIB

    JAKARTA – DETIKNEWS – SETELAH SATU BULAN RESES, DPR HARI INI KEMBALI AKAN BERGELIAT DI SENAYAN UNTUK SETUMPUK AGENDA LEGISLATIF DALAM MASA SIDANG KEDUA.

    DPR AKAN MEMULAI MASA SIDANG ITU DENGAN MENGGELAR PARIPURNA YANG AKAN DIMULAI PAGI INI.

    “PARIPURNA HARI INI SEPERTI SUDAH TRADISI, HANYA AGENDA PIDATO PEMBUKAAN MASA SIDANG DARI KETUA DPR DAN PEMBACAAN SURAT MASUK.

    ITU SAJA,” KATA WAKIL KETUA DPR TAUFIK KURNIAWAN KEPADA DETIKCOM, SENIN (12/1/2015).

    PARIPURNA DIJADWALKAN MULAI PUKUL 09.00 WIB.

    TAUFIK MENJELASKAN, BANYAK AGENDA PRIORITAS YANG HARUS DISELESAIKAN OLEH DPR DALAM MASA SIDANG KALI INI.

    PALING PENTING ADALAH TINDAKLANJUT DARI REVISI UU MD3 SOAL PENGISIAN PIMPINAN KOMISI DAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD) LAIN.

    POSISI TERAKHIR, ANGGOTA DPR DARI KOALISI PDIP CS BELUM DUDUK DI PIMPINAN AKD.

    “SEJAUH INI TIDAK ADA HAL-HAL POLITIK LAGI TERKAIT MASALAH DINAMKA KMP DAN KIH SEHINGGA SETELAH SELURUH AKD DITINDAKLANJUTI, AKAN DISERAHKAN DAN DILANTIK PIMPINAN DEWAN,” UCAP SEKJEN PAN ITU.

    AGENDA LAIN YANG AKAN SEGERA DIBAHAS DALAM MASA SIDANG KEDUA ADALAH SOAL PENYUSUNAN APBN-P 2015 YANG SUDAH DISERAHKAN MENKEU KE DPR PADA JUMAT (9/1) LALU INI.

    KEMUDIAN TERKAIT DENGAN 3 KEMENTERIAN YANG BELUM ADA MITRA KOMISINYA DI DPR.

    YAITU KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI RISET DAN TEKNOLOGI DAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

    DPR BERHARAP ADA PENJELASAN DULU DARI PEMERINTAH TERKAIT PERUBAHAN NOMENKLATUR KEMENTERIAN ITU.

    “KETIGA KAITAN PERPU PILKADA. NANTI AKAN JADI AGENDA JUGA DI MASA SIDANG SEKARANG DAN TERMASUK DI DALAMNYA TINDAKLANJUTI HAK INTERPELASI HARUS DITINDAKLANJUTI SESUAI TATIB,” UCAP TAUFIK.

    M IQBAL

    news.detik.com/read/2015/01/12/073007/2800157/10/sebulan-reses-dpr-hari-ini-gelar-paripurna-masa-sidang-kedua

  18. taUbat said

    JK SADARI RISIKO IMPEACHMENT, SOAL POLEMIK KAPOLRI

    19 JANUARI 2015 | 41 MENIT YANG LALU

    JAKARTA – WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA (JK) MENYAMPAIKAN, KEPUTUSAN MENUNDA PELANTIKAN KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI MERUPAKAN SEBUAH KEPUTUSAN YANG SUDAH DITIMBANG SECARA MATANG.

    SEBELUM MEMUTUSKAN PENUNDAAN TERSEBUT, SALAH SATU HAL YANG MENJADI PERTIMBANGAN ADALAH KEMUNGKINAN DILAKUKAN IMPEACHMENT.

    IMPEACHMENT ADALAH ISTILAH SERAPAN YANG BERARTI PEMAKZULAN ATAU SEBUAH PROSES DI DPR YANG SECARA RESMI MENJATUHKAN DAKWAAN TERHADAP SEORANG PEJABAT TINGGI NEGARA.

    JK MENGAKU DIRINYA BERSAMA JOKOWI HARUS BERPIKIR CEPAT UNTUK MEMUTUSKAN POLEMIK CALON TUNGGAL KAPOLRI BERSTATUS TERSANGKA TERSEBUT.

    ”BANYAK RISIKO DIMULAI DARI POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN MALAH ADA YANG BERPIKIR IMPEACHMENT,” KATA JK DALAM PIDATONYA DI KEMENTRIAN KEUANGAN, JAKARTA, JUMAT MALAM LALU.

    JK MENJELASKAN, DIA DAN JOKOWI SADAR RISIKO YANG DIHADAPI JIKA KEPUTUSAN PEMERINTAH SALAH.

    NAMUN RISIKO APAPUN HARUS DIHADAPI UNTUK MENYUDAHI POLEMIK YANG TERJADI SEPUTAR PENCALONAN BUDI GUNAWAN.

    MENURUT JK, PERSOALAN BUDI GUNAWAN MERUPAKAN PERISTIWA KEDUA HARUS DIPERTIMBANGKAN SECARA MATANG.

    PERISTIWA SEBELUMNYA YANG MEMAKSA DUET JOKOWI-JK HARUS BERPIKIR KERAS ADALAH KEPUTUSAN MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK BEBERAPA WAKTU LALU.

    “ITU MERUPAKAN SEBUAH PROSES YANG MENCOBA MELAKSANAKAN PERBAIKAN SISTEM PEMERINTAHAN,” UJARNYA.

    PRESIDEN JOKO WIDODO MENGUMUMKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) YANG DIA TANDA TANGANI JUMAT PETANG (16/1) TERKAIT KEPEMIMPINAN DI TUBUH POLRI.

    DALAM PERNYATAANNYA, JOKOWI MENYEBUT ADA DUA KEPPRES YANG DIA KELUARKAN.

    “KEPPRES YANG PERTAMA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT JENDERAL POLISI SUTARMAN SEBAGAI KAPOLRI. KEPPRES YANG KEDUA TENTANG PENUGASAN WAKAPOLRI BADRODIN HAITI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KAPOLRI,” UJAR JOKOWI DI ISTANA KEPRESIDENAN, JUMAT (16/1).

    SELAIN MENYAMPAIKAN KEPPRESNYA TERSEBUT, JOKOWI JUGA MENYAMPAIKAN PENUNDAAN PELANTIKAN CALON KAPOLRI KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN.

    DIA MENYEBUT, HINGGA KINI BUDI BELUM DIBATALKAN SEBAGAI CALON KAPOLRI.

    “PERLU SAYA SAMPAIKAN, SEJAK PROSES DARI SELEKSI KOMPOLNAS KEMUDIAN SAYA AJUKAN SURAT KE DPR, KEMUDIAN PERSETUJUAN DARI DPR, BERHUBUNG KOMISARIS JENDERAL POLISI BUDI GUNAWAN SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM, MAKA KAMI PANDANG PERLU UNTUK MENUNDA PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA KEPOLISIAN.

    JADI MENUNDA, BUKAN DIBATALKAN,’ KATA JOKOWI.

    CNN INDONESIA

    jakartagreater.com/jk-sadari-risiko-impeachment-soal-polemik-kapolri/

  19. taUbat said

    SEENAKNYA BATALKAN KEPUTUSAN DPR, KOMISI BERENCANA INTERPELASI JOKOWI

    19/01/2015 | 3 MENIT YANG LALU

    PALEMBANG–SENIN, 19 JANUARI 2015, KOMISI III AKAN MENGGELAR RAPAT MEMBAHASA POLEMIK BUDI GUNAWAN.

    SALAH SATU ISU YANG DIBAHAS ADALAH KEPUTUSAN PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) YANG MENUNDA PELANTIKAN KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI YANG TELAH DISETUJUI RAPAT PARIPURNA DPR.

    DEMIKIAN DITEGASKAN SALAH SEORANG ANGGOTA KOMISI III DPR DARI FRAKSI PARTAI GERINDRA, DESMON MAHESA.

    ” HARI SENIN, 19 JANUARI 2015, JAM 10 PAGI KITA (KOMISI III) AKAN MENGGELAR RAPAT UNTUK MEMBAHASAN PENUNDAAN PELANTIKAN KALEMDIKPOL KOMJEN POL BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI DAN PENGANGKATAN WAKAPOLRI KOMJEN POL BADRODIN HAITI SEBAGAI PLT KAPOLRI,” KATA DESMON, DI JAKARTA, SENIN, 19 JANUARI 2015.

    MENURUT DESMON TELAH TERJADI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN PRESIDEN. KARENA ITU KOMISI III PERLU MENYATAKAN SIKAP.

    DESMON SENDIRI MERASA HERAN DENGAN LANGKAH JOKOWI MENUNDA PELANTIKAN BUDI.

    IA JUGA TAK HABIS PIKIR DENGAN KEPUTUSAN JOKOWI, MEMBERHENTIKAN SUTARMAN SERTA MENGANGKAT BADROEDIN HAITI SEBAGAI KAPOLRI ‘SEMENTARA’. BAGINYA, JOKOWI TAK PAHAM UU NOMOR 2/2002 TENTANG KEPOLISIAN.

    “TIDAK SEHARUSNYA JOKOWI LANGSUNG MEMBERHENTIKAN SUTARMAN, MENUNDA PELANTIKAN BUDI GUNAWAN DAN MENANGKAT BADRODI HAITI SEBAGAI PLT KAPOLRI.

    TERLIHAT JELAS JOKOWI TIDAK MEMAHAMI ATURAN DAN UU NO 2/2002 TENTANG POLRI.

    DIA TIDAK BISA SEENAKNYA MEMBATALKAN HASIL PERSETUJUAN DPR DAN KEMUDIAN MENGAMBIL LANGKAH MENGANGKAT PLT KAPOLRI TANPA PERSETUJUAN DPR,” TUTUR DESMON.

    DALAM RAPAT YANG AKAN DIMULAI JAM 10 NANTI, KATA DESMON AKAN DIBAHAS, APAKAH PERLU PRESIDEN DIPANGGIL PARLEMEN MENJELASKAN ITU.

    RAPAT JUGA AKAN MEMBAHAS KEMUNGKINAN PENGGUNAAN HAK INTERPELASI ATAU HAK BERTANYA KEPADA PRESIDEN. MENURUT DIA, PENJELASAN JOKOWI ITU SANGAT PENTING AGAR MASYARAKAT TAHU APA ALASAN PRESIDEN MELAKUKAN ITU SEMUA.

    PADAHAL KATA DESMON, SEBENARNYA TIDAK ADA MASALAH JIKA JOKOWI LANGSUNG MELANTIK BUDI GUNAWAN.

    ” TAPI JOKOWI JUSTRU MEMBUAT MASALAH SENDIRI SEHINGGA YANG KECIL PUN TERLIHAT MENJADI BESAR,” KATA DIA.

    AGUS

    sumateradeadline.com/?p=10190

  20. taUbat said

    INTERPELASI JOKOWI, DPD PERTANYAKAN 300 TANDA TANGAN DPR

    TUESDAY, 03 FEBRUARY 2015, 15:33 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DEWAN PERWAKILAN DAERAH AKAN MENGAJUKAN HAK INTERPELASI KE PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) TERKAIT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

    PADAHAL, SEBELUMNYA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) JUGA SUDAH LEBIH DULU BERENCANA MENGAJUKAN HAK INTERPELASI INI KE PRESIDEN. NAMUN, RENCANA ITU SEPERTI TENGGELAM DAN STAGNAN DI ANGGOTA DEWAN.

    ANGGOTA DPD DARI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA, AM FATWA MENGATAKAN, NASIB HAK INTERPELASI ANGGOTA DPD TIDAK AKAN SAMA SEPERTI INTERPELASI DI DPR.

    MENURUTNYA, DPD BERBEDA DENGAN DPR KARENA DPR LEBIH POLITIS DALAM MENENTUKAN KEBIJAKANNYA.

    FATWA JUSTRU MENYINDIR KESERIUSAN ANGGOTA DPR DALAM MENGGAGAS INTERPELASI HARGA BBM.

    PADAHAL, KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN JOKOWI INI BERDAMPAK LANGSUNG PADA RAKYAT.

    “KEMANA ITU 300 TANDA-TANGAN HAK INTERPELASI ANGGOTA DPR YANG DULU DIGULIRKAN,” KATA AM FATWA DI GEDUNG DPD RI, SELASA (3/2).

    MENURUT FATWA, TENGGELAMNYA GAGASAN INTERPELASI DI DPR DISEBABKAN KARENA ALASAN POLITIK.

    LANGKAH DPR SOAL INTERPELASI BBM TERGANTUNG POSISI TAWAR DARI DPR DALAM POLITIK SECARA NASIONAL.

    SEDANGKAN, DI DPD DASAR INTERPELASINYA ADALAH DAMPAK YANG DIHADAPI RAKYAT DI SELURUH DAERAH.

    “DI DPR, PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN LEBIH PADA BARGAINING POLITIK NASIONAL, JADI TENGGELAM INTERPELASI DPR SEKARANG,” IMBUH FATWA.

    AGUS RAHARJO | ILHAM

    nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/03/nj6t4b-interpelasi-jokowi-dpd-pertanyakan-300-tanda-tangan-dpr

  21. taUbat said

    HARGA BBM

    AKHIRNYA JOKOWI DIINTERPELASI, BUKAN DPR TAPI DPD

    SELASA, 3 FEBRUARI 2015 21:30 WIB

    SOLOPOS.COM, JAKARTA — DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) AKHIRNYA MENGAJUKAN HAK INTERPELASI KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) PERIHAL KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI.

    ANGGOTA DPD SEKALIGUS INISIATOR INTERPELASI, AM FATWA, MENGATAKAN HAK ITU DIAJUKAN MENYUSUL TIDAK ADANYA STABILITAS HARGA BAHAN POKOK. SELAIN ITU, MESKIPUN HARGA BBM SUDAH DITURUNKAN, ONGKOS TRANSPORTASI DI DAERAH JUGA TIDAK TURUN.

    “INTERPELASI ITU TELAH DITANDATANGANI OLEH 53 SENATOR DARI 132 SENATOR DPD. DAN SAAT INI, SURATNYA DISAMPAIKAN NOMOR SURAT HM.310/58/DPD/1/2015,”KATANYA, SELASA (3/2/2015).

    DENGAN INTERPELASI ITU, PAPARNYA, DPD MENGAJUKAN SEJUMLAH PERTANYAAN. DI ANTARANYA ADALAH MEMINTA PRESIDEN JOKOWI MENJELASKAN DASAR HUKUM DAN STRATEGI PEMERINTAH DAN MENJELASKAN DANA PENYANGGA UNTUK KOMPENSASI MASYARAKAT MISKIN.

    SELAIN ITU, DPD MEMINTA PRESIDEN JOKOWI MENJELASKAN UPAYA MEMPERBAIKI DATA SASARAN PENERIMA DANA SERTA MENJELASKAN BAGAIMANA KEBIJAKAN PRESIDEN DALAM MEMPERSIAPKAN DAN MEWUJUDKAN CADANGAN PENYANGGA DAN CADANGAN STRATEGIS BBM BERSUBSIDI.

    SEMENTARA ITU, ANGGOTA DPD, NURMAWATI DEWI BANTILAN, MENGUNGKAPKAN SAAT INI MASYARAKAT DAERAH MASIH MEMIKIRKAN DAMPAK KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA BBM BERSUBSIDI. “KEBIJAKAN HARGA BBM BERSUBSIDI SAMA SEKALI TIDAK MEMPENGARUHI HARGA BAHAN POKOK YANG SAMPAI SAAT INI MASIH TINGGI. UNTUK ITU, INTERPELASI INI PENTING UNTUK DITANGGAPI OLEH JOKOWI,” KATANYA.

    ASHARI PURWO | JIBI | BISNIS

    solopos.com/2015/02/03/harga-bbm-akhirnya-jokowi-diinterpelasi-bukan-dpr-tapi-dpd-573962

  22. taUbat said

    SENATOR CURIGA INTERPELASI DITRANSAKSI POLITIK

    04/02/2015 14:12:00

    JAKARTA,BIJAKS—DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) MELAYANGKAN HAK BERTANYA KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO TERKAIT KEBIJAKANNYA MENAIKAN DAN MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) SUBSIDI DALAM WAKTU PENDEK.

    DPD CURIGA DUKUNGAN HAK INTERPELASI DPR TELAH DISELEWENGKAN.

    ANGGOTA DPD DARI PROVINSI DKI JAKARTA, AM FATWA, MENYESALKAN USULAN HAK INTERPELASI DPR YANG KINI TENGGELAM.

    PADAHAL, KEBIJAKAN PRESIDEN MENAIKAN HARGA BBM PADA NOVEMBER 2014, DAMPAKNYA HINGGA KINI MENYUSAHKAN RAKYAT.

    FATWA MENSINYALIR ADA ALASAN POLITIK YANG MENYEBABKAN TENGGELAMNYA USULAN INTERPELASI DPR.

    SALAH SATU PENDIRI PARTAI AMANAT NASIONAL ITU MENSINYALIR TELAH TERJADI POLITIK TRANSAKSIONAL.

    FATWA MENAMBAHKAN, KECURIGAAN TERSEBUT BERALASAN KARENA DPR DIISI OLEH FRAKSI-FRAKSI PARTAI POLITIK YANG MEMILIKI KARAKTER TRANSAKSIONAL.

    AS | RM | YC

    bijaks.net/news/article/7-91230/senator-curiga-interpelasi-ditransaksi-politik

  23. taUbat said

    TIDAK ADA RESIKO HUKUM JIKA JOKOWI TAK LANTIK BG

    16 FEB 2015

    JAKARTA — PENUNDAAN PELANTIKAN KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO DISEBUT-SEBUT MENJADI SALAH SATU LANGKAH HALUS YANG DIAMBIL PRESIDEN UNTUK MEMBATALKAN PELANTIKAN. PADAHAL, KALAUPUN PELANTIKAN CALON PENGISI KURSI NOMOR SATU DI POLRI ITU DIBATALKAN, JOKOWI TIDAK MEMILIKI RESIKO HUKUM YANG BERAT.

    HAL TERSEBUT, DIUNGKAPKAN OLEH PAKAR HUKUM TATA NEGARA, REFLY HARUN. “TIDAK ADA RESIKO HUKUM YANG BENAR-BENAR BERAT, PALING DPR NGAMBEK, PALING ADA HAK INTERPELASI, HAK ANGKET SAMPAI HAK MENYATAKAN PENDAPAT. YA DILAYANI SAJA,” UJARNYA DALAM DISKUSI DI CIKINI, JAKARTA, KEMARIN, SABTU (14/2).

    REFLY MENAMBAHKAN, SITUASI SAAT INI SEBENARNYA SUDAH MENUNJUKKAN KECENDRUNGAN JOKOWI AKAN KEPUTUSANNYA YANG AKAN DIUMUMKAN DALAM WAKTU DEKAT. “KALAU SEDIKIT JELI, SEBENARNYA SIKAP JOKOWI CENDERUNG PADA TIDAK MELANTIK, KALAUPUN MELANTIK LANGSUNG DIBERHENTIKAN,” KATANYA.

    MESKI NANTINYA, DPR AKAN MENGGUNAKAN HAK-HAKNYA JIKA JOKOWI MEMBATALKAN PELANTIKAN, REFLY MENYEBUT, PADA AKHIRNYA KONSTELASI AKAN HAL INI BAKAL HILANG DENGAN SENDIRINYA, MENGIKUTI DENGAN SIKAP YANG DIPUTUSKAN OLEH JOKOWI, SEBAGAI PRESIDEN.

    REFLY MENYEBUT HAK INTERPELASI YANG SEMPAT DIRENCANAKAN OLEH SEJUMLAH ANGGOTA DEWAN PADA SAAT KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK.

    “SAYA YAKIN KALAU KONSTELASINYA TIDAK ADA LAGI, PASTI AKAN DIAM DENGAN SENDIRINYA. CONTOH, KEMARIN MAU INTERPELASI KENAIKAN BBM, SEKARANG SAYA TIDAK DENGAR LAGI,” UJARNYA.

    DALAM KESEMPATAN YANG SAMA, DIREKTUR SYAIFUL MUJANI RESEARCH AND CONSULTING, DJAYADI HANAN, MENGANGGAP MINIMAL ADA DUA RESIKO YANG AKAN DIHADAPI OLEH PRESIDEN JOKOWI APABILA TIDAK MELANTIK KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN.

    SALAH SATUNYA ADALAH HILANGNYA DUKUNGAN PARLEMEN KE PRESIDEN. “KALAU PRESIDEN TIDAK MELANTIK, MUNGKIN TIDAK AKAN DIDUKUNG DPR.

    MESKIPUN, SETELAH PERTEMUAN DENGAN PRABOWO, KMP AKAN MENDUKUNG APAPUN KEPUTUSAN PRESIDEN.

    TAPI MASIH ADA TANDA TANYA, YANG DIMAKSUD APAPUN KEPUTUSAN PRESIDEN ITU, APA TERSERAH PRESIDEN?” KATA DJAYADI.

    DI BAGIAN LAIN, ANGGOTA KOMISI III FRAKSI PARTAI GERINDRA MARTIN HUTABARAT MENGAPRESIASI LANGKAH PRESIDEN JOKOWI MENUNDA PELANTIKAN BUDI GUNAWAN.

    IA MENILAI LANGKAH TERSEBUT DIAMBIL UNTUK MEMBUKTIKAN DIRI BAHWA DIRINYA BUKANLAH PRESIDEN BONEKA SEPERTI YANG SELAMA INI DIBERITAKAN. “JOKOWI INI SEPERTI INGIN MENUNJUKKAN BAHWA DIA PRESIDEN, ORANG NOMOR SATU YANG BERHAK MENGAMBIL KEPUTUSAN.

    DIA INGIN MENJAWAB KERAGUAN ORANG SELAMA INI KALAU DIA ADALAH PRESIDEN BONEKA,” TUTUR MARTIN.

    NAMUN DISISI LAIN, MARTIN MENGATAKAN HAL INI MALAH DIJADIKAN UNTUK MENCARI UNTUNG OLEH PARA PEDAGANG DI MANGGA BESAR.

    HAL TERSEBUT DIKETAHUINYA BERDASARKAN CERITA YANG DISAMPAIKAN OLEH TEMANNYA HANDOKO ALIAS A TJUANG.

    “JADI TEMAN SAYA A TJUANG BERCERITA KALAU DI MANGGA BESAR SUDAH JADI TARUHAN DI LANTIK ATAU TIDAK SI BUDI GUNAWAN,” TUTUR MARTIN.

    BAHKAN LEBIH LANJUT, BERDASARKAN CERITA TERSEBUT, PARA PEDAGANG DI MANGGA BESAR SELALU MEMPERHATIKAN MIMIK PRESIDEN JOKOWI DI SETIAP SAAT IA MEMBERIKAN PERNYATAAN TERKAIT BUDI GUNAWAN.

    MENURUTNYA, HAL TERSEBUT DILAKUKAN UNTUK MENERKA APA SEBENARNYA YANG AKAN DIPUTUSKAN OLEH PRESIDEN JOKOWI NANTI.

    IA PUN MENGATAKAN, NILAI TARUHAN TERSEBUT SEMAKIN BESAR SEJALAN DENGAN SEMAKIN LAMANYA PRESIDEN JOKOWI MEMBERIKAN KEPUTUSAN TERKAIT STATUS KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN.

    “KALAU SEKARANG INI PASAR TARUHANNYA BISA NAIK LIMA SAMPAI ENAM KALI LEBIH TINGGI,” JELASNYA.

    MARTIN MENGATAKAN AJANG TARUHAN DARI STATUS ORANG NOMOR SATU DI KEPOLISIAN INI MENJADI BUKTI DARI TIDAK ADA KETEGASAN SEORANG PEMIMPIN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SECARA CEPAT.

    OLEH SEBAB ITU, IA MENDESAK PRESIDEN JOKOWI AGAR SEGERA MEMBERIKAN SIKAP APAKAH AKAN MELANTIK KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN MENJADI KAPOLRI ATAU TIDAK.

    HAL TERSEBUT JUGA DIDUKUNG OLEH ANGGOTA KOMISI III FRAKSI PDIP DWI RIA LATIFAH. “MEMANG SEBAIKNYA, PRESIDEN JOKOWI SEGERA MEMBUAT KEPUTUSAN, KALAU TIDAK HAL INI AKAN DIPERGUNAKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG INGIN MENGAMBIL KEUNTUNGAN. PARA PEDAGANG DI MANGGA BESAR,” TUTURNYA SAMBIL TERTAWA.

    SEMENTARA, KETUA INDONESIA POLICE WATCH, NETA S PANE.

    MENGENDUS, ADA SEJUMLAH PIHAK YANG RESAH JELANG PEMBACAAN PUTUSAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN TERSANGKA DUGAAN GRATIFIKASI ITU.

    IA MENGATAKAN, JAJARAN MENENGAH KE BAWAH DI POLRI MEMANG SANGAT SOLID.

    NAMUN, KATA DIA, SIKAP GELISAH DAN PENUH MANUVER JUSTRU TERLIHAT DARI SEJUMLAH PERWIRA PENDUKUNG MAUPUN PARA PERWIRA TINGGI YANG MERASA PANTAS MENJADI KAPOLRI MENGGANTIKAN BG.

    SELAIN ITU, IPW MELIHAT MANUVER YANG DILAKUKAN KOMPOLNAS DENGAN MEMUNCULKAN ENAM CALON KAPOLRI BARU MENGGANTIKAN BG, JUSTRU BERPOTENSI MEMECAH BELAH POLRI.

    “SEBAB DENGAN MUNCULNYA PERNYATAAN KOMPOLNAS ITU TERJADI BERBAGAI MANUVER DARI BERBAGAI PIHAK, BAIK UNTUK MEMBANGUN PENCITRAAN MAUPUN MENCARI PELUANG UNTUK MENGGOLKAN JAGONYA,” KATA NETA, MINGGU (15/2).

    UNTUNGNYA, IA MELANJUTKAN, PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK MENANGGAPI MANUVER DAN USULAN KOMPOLNAS ITU.

    BEGITU JUGA PARTAI-PARTAI DAN KALANGAN LEGISLATIF TIDAK MENGANGGAP USULAN KOMPOLNAS ITU SEBAGAI SESUATU YANG PENTING.

    SEBAB SEMUA PIHAK BERSIKAP MENUNGGU HASIL PRAPRADILAN BG TERHADAP KPK YANG MENJADIKAN CALON KAPOLRI ITU SEBAGAI TERSANGKA KASUS GRATIFIKASI.

    DI SISI LAIN, MENURUT NETA, KALANGAN MENENGAH BAWAH POLRI SANGAT SOLID.

    MEREKA MENILAI APA YANG DILAKUKAN KPK TERHADAP BG, TIDAK SEKADAR PENZALIMAN TERHADAP CALON KAPOLRINYA, TAPI JUGA SEBAGAI SEBUAH PENZALIMAN TERHADAP INSTITUSINYA.

    APALAGI FAKTA-FAKTA DI PRAPRADILAN TERKUAK BAHWA DUA ALAT BUKTI YANG DISEBUT-SEBUT KPK UNTUK MENJADIKAN BG SEBAGAI TERSANGKA BUKANLAH ALAT BUKTI, MELAINKAN HANYA LAPORAN MASYARAKAT DAN LHA PPATK.

    REDAKSI | JPNN | CNN | KOX

    malutpost.co.id/2015/02/16/tidak-ada-resiko-hukum-jika-jokowi-tak-lantik-bg/

    ========================

    BBM TURUN, DPR TETAP LANJUTKAN INTERPELASI JOKOWI

    RABU, 31 DESEMBER 2014 – 19:33 WIB

    JAKARTA – PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PER 1 JANUARI 2014.

    NAMUN, MANUVER JOKOWI INI TERNYATA TAK MENGHENTIKAN LANGKAH DPR UNTUK MELAKUKAN INTERPELASI ATAS KEBIJAKANNYA MENAIKKAN HARGA BBM SEBELUMNYA.

    SEKRETARIS FRAKSI PARTAI GOLKAR, BAMBANG SOESATYO MENEGASKAN, PENGGUNAAN HAK INTERPELASI TERHADAP PRESIDEN JOKOWI AKAN TETAP DILAKUKAN, KENDATI TERJADI PENURUNAN HARGA BBM.

    LAGIPULA, JIKA SECARA LOGIKA, KENAIKKAN HARGA BBM YANG SEBELUMNYA RP2 RIBU, KEMUDIAN HANYA DITURUNKAN RP900, TENTU HARGA BBM MASIH MENGALAMI KENAIKKAN SEKIRA RP1.100.

    “ANAK SD JUGA TAHU, NAIK RP2.000 TERUS TURUN RP900 YA TETAP SAJA NAIK RP1.100. DIKIRA RAKYAT KITA MASIH BODOH KALI YA.

    PENGGALANGAN INTERPELASI AKAN TERUS BERLANJUT USAI RESES PERTENGAHAN JANUARI MENDATANG,” UJARNYA SAAT DIHUBUNGI, RABU (31/12/2014).

    ADVERTISEMENT
    BAMBANG MENGATAKAN, PENURUNAN HARGA BBM RP900 SEMAKIN MENGKONFIRMASI JIKA PEMERINTAH SEMBARANGAN DAN AMBURADUL DALAM TATA KELOLA MIGAS DAN NEGARA.

    “WALAUPUN KINI DITURUNKAN, NAMUN KENAIKKAN SEBELUMNYA TELAH MEMBUAT HARGA-HARGA MELAMBUNG TINGGI DAN MENGORBANKAN RAKYAT,” TUTURNYA.

    HAL SENADA DIKATAKAN OLEH KETUA FRAKSI PKS, JAZULI JUWAINI. INTERPELASI TETAP AKAN DILAKUKAN KARENA MERUPAKAN HAK SETIAP ANGGOTA DPR.

    “INTERPELASI ADALAH HAK ANGGOTA DPR YANG SUDAH DIGULIRKAN SEJAK PERTAMA DIGAGAS, HANYA KARENA TERBATAS WAKTU BELUM SEMPAT DISAMPAIKAN,” KATA JAZULI.

    JAZULI, MELIHAT KALAU PRESIDEN JOKOWI SUDAH MENANGKAP RUH DARI HAK INTERPELASI DPR YANG SEDIANYA AKAN DILAKUKAN.

    “BAGUS, KALAU BENAR-BENAR MAU MENURUNKAN, KARENA MEMANG HARUSNYA TURUN. MENGINGAT HARGA MINYAK DUNIA TURUN DRASTIS,” PUNGKASNYA.

    (FID)

    news.okezone.com/read/2014/12/31/337/1086434/bbm-turun-dpr-tetap-lanjutkan-interpelasi-jokowi

  24. taUbat said

    DIAM-DIAM NAIKKAN HARGA BBM, WARGA MARAH PADA JOKOWI

    SABTU, 28 FEBRUARI 2015 15:10

    MERDEKA.COM – PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) MEMUTUSKAN, TERHITUNG MULAI BESOK, 1 MARET 2015 PUKUL 00.00 WIB, HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS PREMIUM NAIK RP 200 PER LITER. DARI SEMULA RP 6.600 MENJADI RP 6.800 PER LITER.

    INI ADALAH KALI KEDUA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK MENAIKKAN HARGA BBM. SEBELUM INI, PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM PADA PERTENGAHAN NOVEMBER 2014.

    TIDAK SEPERTI BIASANYA, KENAIKAN HARGA BBM KALI INI TIDAK SECARA LANGSUNG DISAMPAIKAN KE PUBLIK. KEBIJAKAN INI DISAMPAIKAN MELALUI RILIS DARI KEMENTERIAN ESDM KEPADA MEDIA.

    “SAYA TIDAK TAHU KALAU BESOK HARGA BBM NAIK. KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM KAN MENYANGKUT ORANG BANYAK, TAPI TIDAK DIUMUMKAN. TERKESAN DITUTUP-TUTUPI,” UJAR WARGA CILANDAK ERLANGGA SAAT DITEMUI MERDEKA.COM DI SPBU KAWASAN JALAN SAHARJO, JAKARTA SELATAN, MINGGU (28/2).

    ERLANGGA TIDAK BISA MENYEMBUNYIKAN KEKECEWAANNYA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK. GAMPANGNYA PEMERINTAH MEMUTUSKAN MENAIKKAN DAN MENURUNKAN HARGA BBM SEOLAH TIDAK MEMPERHITUNGKAN KEBINGUNGAN MASYARAKAT SELAKU KONSUMEN. SEBAGAI CATATAN, PEMERINTAHAN JOKOWI-JK SUDAH TIGA KALI MENGUBAH HARGA BBM HANYA DALAM WAKTU KURANG DARI LIMA BULAN MASA KEPEMIMPINANNYA.

    “HARUSNYA TIDAK SEPERTI INI. BARU SAJA DITURUNKAN HARGANYA, SUDAH MAU NAIK LAGI,” KELUHNYA.

    SEPERTI DIKETAHUI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) KEMBALI MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PREMIUM SEBESAR RP 200 PER LITER. KEBIJAKAN INI MULAI BERLAKU 1 MARET 2015.

    DENGAN KENAIKAN TERSEBUT, HARGA JUAL PREMIUM MENJADI RP 6.800 PER LITER DARI SEBELUMNYA RP 6.600 PER LITER. SEDANGKAN UNTUK HARGA JUAL MINYAK TANAH DAN SOLAR DINYATAKAN TETAP DAN TAK MENGALAMI PERUBAHAN.

    RATA-RATA HARGA INDEKS PASAR MINYAK SOLAR (MOPS GASOIL) SEPANJANG BULAN FEBRUARI MENGALAMI KENAIKAN PADA KISARAN USD 62-74 PER BAREL, SEMENTARA MOPS PREMIUM MENGALAMI KENAIKAN PADA KISARAN USD 55-70 PER BAREL.

    “DEMI UNTUK KESTABILAN PEREKONOMIAN NASIONAL, PEMERINTAH MEMUTUSKAN BAHWA HARGA BBM MINYAK SOLAR SUBSIDI SERTA MINYAK TANAH, PER TANGGAL 1 MARET 2015 PUKUL 00.00 WIB, DINYATAKAN TETAP. SEDANGKAN UNTUK BENSIN PREMIUM RON 88 DI WILAYAH PENUGASAN LUAR JAWA-MADURA-BALI YANG SEBELUMNYA RP. 6.600 PER LITER NAIK MENJADI RP. 6.800 PER LITER,” UJAR KEPALA PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN ESDM SALEH ABDURRAHMAN DALAM SIARAN PERSNYA DI JAKARTA, SABTU (28/2).

    WISNOE MOERTI | NOE

    merdeka.com/uang/diam-diam-naikkan-harga-bbm-warga-marah-pada-jokowi.html

  25. Anonim said

    presiden otak dongkul,alias pki ,bisa nya buat rakyat miskin mati ke laparan ,tu presiden yg di puja ,bak tuhan ,manusia tamak ,dan murka

  26. taUbat said

    BBM NAIK LAGI, DPR AKAN MINTA PENJELASAN JOKOWI

    SELAMA EMPAT BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI, BBM SUDAH NAIK TIGA KALI

    SABTU, 28 MARET 2015 | 11:27 WIB

    VIVA.CO.ID – KETUA DPR RI SETYA NOVANTO MENGATAKAN, LEMBAGANYA AKAN MEMINTA PENJELASAN PADA PEMERINTAH TERKAIT KENAIKAN BBM.

    TERCATAT, SELAMA EMPAT BULAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. PEMERINTAH SUDAH MENAIKAN TIGA KALI HARGA BBM DAN DUA KALI MENURUNKAN HARGANYA. “KAMI MENYUARAKAN KEPADA PEMERINTAH DAN MEMBERIKAN HASIL EVALUASI KEPADA DPR.

    DPR MINTA APA ALASAN ALASAN KENAIKAN,” KATANYA DI DALAM ACARA PRESS GATHERING MEDIA DPR RI DI CIPANAS, JAWA BARAT, SABTU, 28 MARET 2015.

    ANGGOTA DEWAN ASAL PARTAI GOLKAR INI MENGATAKAN, DALAM ATURAN YANG BERLAKU SAAT INI, HARGA MINYAK DISERAHKAN PADA PEMERINTAH. INI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

    “YA SEKARANG KITA KAN SUDAH MENGGUNAKAN ATURAN UNDANG UNDANG BARU. KITA MENYERAHKAN KEPADA PEMERINTAH. TAPI ITU HANYA UNTUK TAHUN INI. TAHUN BERIKUTNYA AKAN KEMBALI KEPADA DPR,” KATANYA MENAMBAHKAN.

    SEBELUMNYA, PELAKSANA TUGAS (PLT) DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDM IGN WIRATMAJA MENGATAKAN, BAHWA HARGA PREMIUM NAIK MENJADI RP7.300 PER LITER. SEDANGKAN, HARGA SOLAR MENJADI RP6.900 PER LITER.

    “UNTUK HARGA MINYAK TANAH MASIH TETAP, YAKNI RP2.500 PER LITER. ITU SUDAH TERMASUK PPN,” KATANYA DALAM KETERANGAN TERTULIS YANG DIKUTIP DARI LAMAN SETKAB.GO.ID.

    MENURUT WIRATMAJA, HARGA BBM JENIS PREMIUM RON 88 DI WILAYAH PENUGASAN LUAR JAWA-MADURA-BALI DAN JENIS MINYAK SOLAR SUBSIDI, PERLU NAIK HARGA. MASING-MASING SEBESAR RP500 PER LITER.

    “JIKA DILIHAT DENGAN MENINGKATNYA RATA-RATA HARGA MINYAK DUNIA DAN MASIH BERFLUKTUASI SERTA MELEMAHNYA NILAI TUKAR RUPIAH DALAM SATU BULAN TERAKHIR, MAKA HARGA JUAL ECERAN BBM SECARA UMUM PERLU DINAIKKAN.”

    PEMERINTAH RESMI MENAIKAN HARGA BBM JENIS RON 88 DAN SOLAR PADA SABTU, 28 MARET 2015 DENGAN KENAIKAN RP500 PER LITER.

    HARRY SISWOYO, EKA PERMADI

    nasional.news.viva.co.id/news/read/607120-bbm-naik-lagi–dpr-akan-minta-penjelasan-jokowi

  27. taUbat said

    BBM NAIK LAGI, DPR AKAN MINTA PENJELASAN JOKOWI

    SELAMA EMPAT BULAN PEMERINTAHAN JOKOWI, BBM SUDAH NAIK TIGA KALI

    SABTU, 28 MARET 2015 | 11:27 WIB

    VIVA.CO.ID – KETUA DPR RI SETYA NOVANTO MENGATAKAN, LEMBAGANYA AKAN MEMINTA PENJELASAN PADA PEMERINTAH TERKAIT KENAIKAN BBM.

    TERCATAT, SELAMA EMPAT BULAN MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. PEMERINTAH SUDAH MENAIKAN TIGA KALI HARGA BBM DAN DUA KALI MENURUNKAN HARGANYA. “KAMI MENYUARAKAN KEPADA PEMERINTAH DAN MEMBERIKAN HASIL EVALUASI KEPADA DPR.

    DPR MINTA APA ALASAN ALASAN KENAIKAN,” KATANYA DI DALAM ACARA PRESS GATHERING MEDIA DPR RI DI CIPANAS, JAWA BARAT, SABTU, 28 MARET 2015.

    ANGGOTA DEWAN ASAL PARTAI GOLKAR INI MENGATAKAN, DALAM ATURAN YANG BERLAKU SAAT INI, HARGA MINYAK DISERAHKAN PADA PEMERINTAH. INI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

    “YA SEKARANG KITA KAN SUDAH MENGGUNAKAN ATURAN UNDANG UNDANG BARU. KITA MENYERAHKAN KEPADA PEMERINTAH. TAPI ITU HANYA UNTUK TAHUN INI. TAHUN BERIKUTNYA AKAN KEMBALI KEPADA DPR,” KATANYA MENAMBAHKAN.

    SEBELUMNYA, PELAKSANA TUGAS (PLT) DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ESDM IGN WIRATMAJA MENGATAKAN, BAHWA HARGA PREMIUM NAIK MENJADI RP7.300 PER LITER. SEDANGKAN, HARGA SOLAR MENJADI RP6.900 PER LITER.

    “UNTUK HARGA MINYAK TANAH MASIH TETAP, YAKNI RP2.500 PER LITER. ITU SUDAH TERMASUK PPN,” KATANYA DALAM KETERANGAN TERTULIS YANG DIKUTIP DARI LAMAN SETKAB.GO.ID.

    MENURUT WIRATMAJA, HARGA BBM JENIS PREMIUM RON 88 DI WILAYAH PENUGASAN LUAR JAWA-MADURA-BALI DAN JENIS MINYAK SOLAR SUBSIDI, PERLU NAIK HARGA. MASING-MASING SEBESAR RP500 PER LITER.

    “JIKA DILIHAT DENGAN MENINGKATNYA RATA-RATA HARGA MINYAK DUNIA DAN MASIH BERFLUKTUASI SERTA MELEMAHNYA NILAI TUKAR RUPIAH DALAM SATU BULAN TERAKHIR, MAKA HARGA JUAL ECERAN BBM SECARA UMUM PERLU DINAIKKAN.”

    PEMERINTAH RESMI MENAIKAN HARGA BBM JENIS RON 88 DAN SOLAR PADA SABTU, 28 MARET 2015 DENGAN KENAIKAN RP500 PER LITER.

    HARRY SISWOYO, EKA PERMADI

    nasional.news.viva.co.id/news/read/607120-bbm-naik-lagi–dpr-akan-minta-penjelasan-jokowi

  28. taUbat said

    JTW: DPR HARUS AJUKAN HAK ANGKET TERKAIT KENAIKAN HARGA BBM

    SENIN, 30 MARET 2015 , 04:25:00 WIB

    RMOL. PRESIDEN JOKO WIDODO DIHARAPKAN SEGERA MENENTUKAN KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM MENGANTISPASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM), KHUSUSNYA DI BIDANG TRANSPORTASI PUBLIK, SEPERTI MEMBERIKAN SUBSIDI ATAU HARGA KHUSUS BBM BAGI OPERATOR TRANSPORTASI PUBLIK.

    “MISALNYA DENGAN MENETAPKAN HARGA BBM JENIS SOLAR BAGI OPERATOR TRANSPORTASI PUBLIK SEBESAR RP.6000 (ENAM RIBU RUPIAH),” UJAR KETUA JAKARTA TRANSPORTATION WATCH (JTW), ANDY WILLIAM SINAGA, (SENIN, 30/3).

    DENGAN MEMBERIKAN HARGA TETAP BAGI OPERATOR TRANSPORTASI PUBLIK TERSEBUT DAPAT MERINGANKAN BEBAN RAKYAT DARI GEMPURAN KENAIKAN HARGA-HARGA YANG CUKUP SIGNIFIKAN SEBAGAI AKIBAT KENAIKAN HARGA BBM TERSEBUT.

    JTW JUGA MENGIMBAU AGAR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI TIDAK SIBUK DENGAN MASALAH-MASALAH INTERNAL PARTAI POLITIK SEHINGGA MELUPAKAN TUGAS-TUGASNYA SEBAGAI WAKIL RAKYAT.

    “YAITU MEMBERIKAN KRITISI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH,TERUTAMA DALAM PENENTUAN KENAIKAN HARGA BBM. JTW MENDORONG AGAR DPR RI MELAKUKAN HAK ANGKET BAGI PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MENANYAKAN ALASAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

    SEBELUMNYA DIA MENGATAKAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM JENIS PREMIUM DAN SOLAR DAPAT MENIMBULKAN KEKACAUAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT.

    “KARENA EFEK DOMINO KENAIKAN HARGA BBM TERSEBUT ADALAH KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK, KENAIKAN ONGKOS MODA TRANSPORTASI PUBLIK, DAN TARIF LOGSTIK,” PUNGKASNYA.

    ZULHIDAYAT SIREGAR

    rmol.co/read/2015/03/30/197277/JTW:-DPR-harus-Ajukan-Hak-Angket-terkait-Kenaikan-Harga-BBM-

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: