KabarNet

Aktual Tajam

Mega Perintahkan Seluruh Kader PDIP Dukung BBM Naik

Posted by KabarNet pada 09/11/2014

Jakarta – KabarNet: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri memerintahkan para kadernya di seluruh Indonesia untuk menyamakan suara mengenai kebijakan di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini termasuk dukungan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bulan ini.

Demikian ungkap politisi partai berlambang banteng itu, Eva Kusuma Sundari. Dia mengungkapkan bahwa Megawati telah mensosialisasikan perintah sikap satu suara tersebut ke fraksi PDIP di DPR-RI, seluruh DPD dan DPC untuk dipatuhi.

“Ketua umum menegaskan, apapun kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-JK, PDIP harus full support. Tidak boleh ada yang mempertanyakan, apalagi melawan atau tidak setuju, nanti (BBM) naik atau tidak,” ungkap Eva kepada VIVAnews di Warung Daun Cikini, Sabtu 8 November 2014.

Ketika disinggung mengenai sejumlah kader PDIP yang masih membandel tidak mau menurut, Eva mengatakan mereka itu akan kena peringatan sesuai dengan aturan partai. Menurut Eva, jika ada kader bersikap berlainan dengan perintah Megawati, konsekuensinya adalah dijatuhkan sanksi. Kata dia, itu juga berlaku terhadap Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka yang menolak rencana kenaikan harga BBM

“Maka, seluruh fraksi, DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPC (Dewan Pimpinan Cabang) mematuhi garis partai (PDIP),” kata dia.

Eva menjelaskan, sikap PDIP menanggapi rencana kenaikan harga BBM tidak bisa disamakan saat ini dengan yang di masa lampau. Menurutnya, ada beberapa alasan yang bisa membedakan situasinya.

Saat ini, lanjut Eva, Indonesia sedang mengalami defisit anggaran yang mengharuskan untuk melakukan kebijakan untuk mendapat dana segar.

“Pak Jokowi ingin memperbaiki skema subsidi dari orientasi produk jadi orientasi target grup, sehingga skema subsidi akan dirasakan langsung oleh grup yang disasar. Misalkan subsidi khusus petani, nelayan, janda-janda, orang miskin, dan seterusnya. Pakai subsidi umum seperti ini tidak menjamin efektivitasnya,” papar Eva.

Sejumlah Politisi PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM

Seperti sudah ramai diberitakan belum lama ini, sejumlah politisi PDIP seperti Effendi Simbolon, Maruarar Sirait, Rieke Diah Pitaloka, dan Wali Kota Solo, FX Rudiatmo dengan keras menyatakan penolakannya atas rencana pencabutan subsidi BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Politisi Senior PDIP, Effendi Simbolon

Politisi Senior PDIP, Effendi Simbolon

Effendi Simbolon misalnya, mengatakan bahwa selama 10 tahun PDI Perjuangan selalu mengkritisi kenaikan harga BBM. Seharusnya, kata dia, Pertamina diaudit dan dibuka siapa pengimpor BBM selama ini. “Apakah adil rakyat membeli satu liter Rp9.500, sementara harga sebenarnya satu liter premium itu hanya Rp6.000? Saya berharap di bawah kepemimpinan kabinet yang berjiwa Trisakti ini tidak ada mafia,” tuturnya.

Atas kritikannya ini, Effendi mengaku tidak takut jika partai menjatuhkan sanksi. “Kan ini ada kasuistik ya. Kita kan fokusnya soal kenaikan BBM, tidak melebar dari hal-hal yang lain,” ujar Effendi.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait

Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait

Begitu juga Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan menolak pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada kenaikan harga BBM bersubsidi. Masih banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi sempitnya ruang gerak RAPBN 2015 bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tanpa harus mengotak-atik subsidi BBM.

“Saya secara pribadi menyatakan tolak kenaikan BBM, sebelum kita melakukan peningkatan penerimaan pajak, melakukan efisiensi. Masih banyak cara untuk efisiensi yang dapat dilakukan,” kata Maruarar Sirait yang juga Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP pada diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Salah satu yang bisa dipangkas, lanjut Maruarar adalah perjalanan dinas Jokowi-JK. “Saya yakin Pak Jokowi akan memangkas perjalan dinasnya sendiri, karena dia tipe orang yang dimulai dari diri sendiri. “Kalau pimpinannya efisien masa bawahahnnya tidak hemat,” papar Maruarar.

Wali Kota Solo, FX Rudiyatmo

Wali Kota Solo, FX Rudyatmo

Penolakan keras juga datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Solo F.X. Hadi Rudyatmo. Ia meminta Presiden Joko Widodo menunda rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Wali Kota Solo ini mengancam bakal menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran jika rencana itu jadi direalisasikan pada November tahun ini.

Rudyatmo mengatakan pengurangan subsidi BBM bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi beban anggaran negara di bidang energi. “Pemerintah harus menyelesaikan persoalan dari hulu hingga hilir,” kata Rudyatmo, Kamis 6 November 2014.

Menurut dia, pengurangan subsidi tidak akan menyelesaikan persoalan energi jika mafia minyak dan gas masih berkeliaran. “Pemberantasan mafia minyak juga menjadi janji kampanye pemerintah baru,” katanya. Dia meminta pemerintah bisa merealisasikan janji tersebut. “Pemberian subsidi kepada rakyat tidak akan membuat negara bangkrut,” tandas Rudiyatmo. 

Rudyatmo mengancam bakal menggelar aksi protes besar-besaran jika pemerintah tetap berkukuh menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. “Saya siap untuk memimpin aksi,” ujarnya. Dia yakin kebijakan menaikkan harga BBM bakal menyengsarakan masyarakat kecil.

Dua tahun lalu, Rudyatmo juga sempat memimpin unjuk rasa menolak rencana pengurangan subsidi BBM. Saat itu dia masih menjabat Wakil Wali Kota Solo.

Menurut Rudyatmo, penolakan terhadap rencana itu merupakan sikap partainya yang konsisten. Menurut dia, PDI Perjuangan dulu pernah gembar-gembor dan membuat buku putih berisi alasan partai banteng menolak kebijakan pencabutan subsidi BBM. “Kami tetap berpegang teguh pada sikap ini,” katanya.

Pengurangan subsidi baru bisa dipertimbangkan lagi jika semua mafia minyak sudah bisa diberantas habis. “Hitung-hitungan subsidinya pasti berbeda dibanding sekarang,” katanya. Rudiyatmo menduga keras membengkaknya nilai subsidi disebabkan oleh permainan para mafia minyak [KbrNet/VivaNews/Kompas/adl]

5 Tanggapan to “Mega Perintahkan Seluruh Kader PDIP Dukung BBM Naik”

  1. PemburuDajjal said

    Salam ggiggiitt jari..

  2. memet said

    salam 3 jari ….artinya bbm naik 3rb…..artinya rakyat 3x lebih menderita….artinya 3 tahun kedepan rakyat harus kencangkan ikat pinggang se kencang kencangnya……artinya kebutuhan hidup akan terus naik sebanyak 3x…….artinya 3x korupsi akan lebih banyak…….artinya aset negara akan dijual dan dijual dan dijual.

  3. taUbat said

    POLITIKUS PDIP SETUJU INTERPELASI JOKOWI

    KAMIS, 20 NOVEMBER 2014 – 12:10 WIB |

    JAKARTA – OKEZONE – ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PDIP, TB HASANUDDIN MENILAI PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) MEMANG PERLU MENJELASKAN ALASAN KEBIJAKANNYA MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

    TB MENGAKU SARAN INI DIKATAKANNYA BUKAN SOAL MENDUKUNG ATAU TIDAK MENDUKUNG, TETAPI SUDAH SEPATUTNYA PRESIDEN MENJELASKAN PERSOALAN INI.

    SEBELUMNYA, SAMBUNG TB, KOALISI INDONESIA HEBAT (KIH) JUGA SUDAH MENJELASKAN MENGENAI ALASAN MENAIKKAN HARGA BBM. NAMUN, JIKA MASIH ADA YANG KURANG BERKENAN DIPERSILAHKAN UNTUK MEMINTA PENJELASAN LANGSUNG OLEH PRESIDEN DENGAN MENGGUNAKAN HAK INTERPELASI.

    “BUKAN SOAL DUKUNG ATAU TIDAK. KALAU ORANG TANYA, YA DIJAWAB, TAPI KAMI (KIH) AKAN MENJELASKAN KE TEMAN-TEMAN SEBISA MUNGKIN KENAPA PEMERINTAH MENGAMBIL KEBIJAKAN NAIKAN BBM, KALAU ITU TIDAK BISA DITERIMA DAN MAU TANYA LANGSUNG KE PEMERINTAH YA SILAKAN, SAYA DENGAR JUGA PAK WAPRES SUDAH SIAP UNTUK JELASKAN,” KATANYA DI GEDUNG DPR, SENAYAN, JAKARTA, KAMIS (20/11/2014).

    SEMENTARA ITU, TERKAIT DENGAN ADANYA KADER PDIP YANG TIDAK MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH, SEPERTI EFFENDI SIMBOLON, KETUA DPP PDIP ITU MENEGASKAN AKAN MEMBERIKAN SANKSI TETAPI MEMANG BELUM DITENTUKAN BENTUK SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN.

    “DPP DAN FRAKSI SUDAH DUKUNG, YANG TIDAK MENDUKUNG AKAN DIBERIKAN SANKSI PLUS APA SANKSINYA BELUM DIADAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN,” PUNGKASNYA.

    ARIEF SETYADI | SUS

    http://news.okezone.com/read/2014/11/20/337/1068249/politikus-pdip-setuju-interpelasi-jokowi

  4. imum gandapura barat said

    dulu org lain naikin bbm mati2 an dia pertahan kan, http://www.mega

  5. taUbat said

    PDIP: SESUAI UUD, HARGA BBM DITENTUKAN PEMERINTAH

    MONDAY, 05 JANUARY 2015, 22:39 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — LANGKAH PEMERINTAH MENURUNKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN MELEPASKANNYA PADA MEKANISME PASAR DITENTANG BANYAK PIHAK.

    NAMUN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) MENILAI TIDAK ADA YANG DILANGGAR OLEH PEMERINTAH JOKOWI DENGAN MELEPAS HARGA BBM PADA MEKANISME PASAR.

    KETUA DPP PDIP, ARIF BUDIMANTA MENGATAKAN PEMERINTAH MASIH TETAP SEBAGAI PIHAK YANG MENENTUKAN HARGA BBM SESUAI UNDANG-UNDANG. DALAM APBN 2014, PATOKAN HARGA BBM DITENTUKAN SEBESAR 105 DOLAR AS.

    “PENENTUAN HARGA OLEH PEMERINTAH INI DALAM RANGKA MEMENUHI MANDAT UUD,” KATA ARIF BUDIMANTA SAAT DIHUBUNGI REPUBLIKA, SENIN (5/1).

    ARIF MENAMBAHKAN, DALAM KERANGKA KONSUMEN PEMERINTAH MEMBERLAKUKAN ADANYA BBM BERSUBSIDI DAN TIDAK. SELAMA INI, PEMERINTAH MEMBERIKAN SUBSIDI PADA BBM DENGAN RON 88. SEDANGKAN RON 92 DAN RON 95 TIDAK DIBERI SUBSIDI.

    LANGKAH PEMERINTAH UNTUK MENCABUT SUBSIDI BBM PADA MINYAK JENIS RON 88 INI TIDAK BEDA DENGAN MELEPASKAN HARGA RON 92 DAN 95 PADA MELANISME PASAR. SEBAB, PEMERINTAH MENGANGGAP BBM YANG PERLU DISUBSIDI ADALAH JENIS SOLAR YANG LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT KECIL.

    “BAHAN BAKAR BERSUBSIDI INI DITENTUKAN ATAS DASAR PEMERINTAH, KALAU PEMERINTAH MENGANGGAP RON 88 TIDAK PERLU DISUBSIDI, APA BEDANYA DENGAN RON 92 DAN 95,” JELASNYA.

    ARIF MENEGASKAN HARUSNYA TIDAK PERLU MEMERSOALKAN TENTANG DILEPASNYA HARGA BBM INI PADA MEKANISME PASAR. SEBAB, PEMERINTAH TIDAK MELANGGAR KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI KETIKA MEMBIARKAN HARGA PREMIUM INI PADA MEKANISME PASAR, SEPERTI RON 92 DAN 95.

    DPR JUGA TIDAK PERLU MEMERSOALKAN KEHARUSAN PEMERINTAH BERSAMA DPR UNTUK MENENTUKAN HARGA BBM. SEBAB, HAL ITU MEMANG TIDAK PERLU.

    “DI PASAL BERAPA ADA YANG MENYEBUT HARUS DENGAN DPR UNTUK MENENTUKAN HARGA BBM,” TEGASNYA

    AGUS RAHARJO | BAYU HERMAWAN

    nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/01/05/nhpnhz-pdip-sesuai-uud-harga-bbm-ditentukan-pemerintah

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: