KabarNet

Aktual Tajam

Dukungan PDIP terhadap Jokowi-JK Mulai Goyah?

Posted by KabarNet pada 04/11/2014

Politisi PDIP, Effendi Simbolon

Jakarta – KabarNet: Pasca ditetapkannya susunan nama-nama menteri di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tampak jelas perubahan sikap sejumlah pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Jokowi-JK. Sejumlah politisi elit PDIP tak lagi solid dalam dukungan dan terkesan “tidak happy” dengan kebijakan Jokowi-JK. Hal itu terlihat dari rangkaian pernyataan mereka yang tidak mendukung program pemerintah.

Kali ini PDIP mengkritik sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang terkesan terlalu bersemangat menaikan harga BBM bersubsidi. Bagi PDIP sikap JK soal BBM bersubsidi menimbulkan banyak pertanyaan.

“Saya lihat Pak JK lebih nafsu naikan BBM daripada presidennya. Saya gak tahu kenapa dia begitu bernafsu,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa 4 Nopember 2014.

Effendi menilai jajaran menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat jelas dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar.

“Saya meragukan Soyfan Djalil (Menkoperekonomian), Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Sudirman Said (Menteri ESDM) punya semangat Trisakti,” tandasnya mengkritik jajaran menteri non-PDIP yang dibentuk Jokowi.

Seharusnya, lanjut Effendi, pemerintah membenahi persoalan yang terjadi di sektor minyak dan gas sebelum mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, kata Effendi, pemerintah perlu mulai mengembangkan energi alternatif berbasis nonfosil, membenahi tata niaga migas, dan membangun kilang-kilang minyak baru.

“Harusnya tata niaga energi kita dibenahi dulu,” ujarnya.

Effendi juga menolak dalih pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3000 akan menyejahterakan rakyat. Effendi mengatakan jika logika pemerintah benar, mestinya harga BBM bersubsidi dinaikan Rp 10 ribu.

“Kalau benar begitu, sekalian saja naikkan Rp 10 ribu biar semua sejahtera. Baru seminggu dilantik kok sudah bikin heboh,” kecam Effendi.

Ia menegaskan pemerintah jangan terus membebankan persoalan BBM kepada rakyat. Pemerintah harus mulai mengambil alih penanganan energi secara efektif.

“Kok malah meliberalkan komoditas rakyat (BBM). Itu kan akibat penanganan energi yang lalai,” kecamnya.

Kalau mencermati perkembangan berubahnya dukungan PDIP seperti tersebut di atas disamping lemahnya dukungan politik di parlemen, maka bukan mustahil pendapat yang sedang berkembang di masyarakat bahwa usia pemerintahan Jokowi tidak akan bertahan lama. Bahkan ada pengamat yang mengeluarkan kajian bahwa Jokowi Diprediksi Paling Lama Bertahan 3 Bulan. [KbrNet/ROL/adl]

9 Tanggapan to “Dukungan PDIP terhadap Jokowi-JK Mulai Goyah?”

  1. Paulus Nabi Palsu said

    TOLAK KENAIKAN BBM, Baik jokowi sm si effendi ini sama saja, byk x dosa si effendi yg menyebabkan kerugian bagi negara ini salah satunya penjualan gas tangguh yg sgt murah di era megawati.

    Jd gk usah byk x roha lae disitu. Maling tereak maling lo

  2. Anonim said

    PDIP jaman SBY tolak keras kenaikan BBM, tdk ada alasan naik kan BBM sedangkan harga minyak dunia turun, kalo naikan BBM kepung istana, rmh mama banteng. Kepung istana Wapres jk…

  3. taUbat said

    SURAT TERBUKA RIEKE: KITA WAKIL RAKYAT ATAU PENIPU RAKYAT?

    Senin, 17 Juni 2013 10:39

    Merdeka.com – Malam sebelum persetujuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sidang paripurna DPR hari ini, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka , menuliskan surat terbuka untuk para koleganya di Senayan.

    Dalam surat elektronik yang diterima merdeka.com, Senin (17/6), Rieke tampak mencoba menyadarkan para rekan-rekannya, utamanya yang berbeda partai, tentang fungsi mereka sebagai wakil rakyat kalau tetap mendukung kenaikan harga BBM.

    “Saya punya daerah pemilihan, saudara-saudara anggota Dewan yang lain pun punya daerah pemilihan. Silakan cek apakah rakyat memang setuju BBM naik? Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para pemilih kita hidupnya jadi sejahtera?” kata Rieke.

    Di akhir suratnya, Rieke mempersilakan para anggota DPR merenung tentang apa yang akan diputuskannya dalam sidang paripurna APBN-P 2013 hari ini.

    “Selamat merenung, merenungkan dan putuskan apakah besok KITA akan memposisikan diri sebagai WAKIL RAKYAT atau PENIPU RAKYAT!” tegas Rieke.

    Berikut isi lengkap surat terbuka Rieke:

    SURAT TERBUKA KEPADA DPR RI

    Kepada: YANG TERHORMAT Teman-teman politisi DPR RI

    Ada apa dengan kita? Apa yang membuat bersikukuh menyepakati pencabutan subsidi BBM dan mengalihkannya ke BALSEM (Bantuan Langsung Semaput). Apakah kita lupa bahwa kita anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT? KITA DIPILIH RAKYAT.

    Bukankah kita sama-sama disumpah dengan gunakan kitab suci kita masing-masing, atas nama Tuhan untuk dengarkan suara rakyat dan memperjuangkannya. Kita ada di ruangan yang sama, kita dilantik sama-sama dalam upacara kenegaraan ucapkan sumpah jabatan kita. Upacara yang disaksikan Rakyat di seluruh Tanah Air, yang dibiayai oleh uang mereka pula. Sudahkah kita dengarkan suara rakyat?

    Saya punya daerah pemilihan, saudara-saudara anggota Dewan yang lain pun punya daerah pemilihan. Silakan cek apakah rakyat memang setuju BBM naik? Silakan cek apakah dengan kenaikan BBM dan BLT yang disalurkan para pemilih kita hidupnya jadi sejahtera? Dengan BLT apakah kesehatan, pendidikan dan ekonomi RAKYAT Yang JADIKAN KITA WAKIL RAKYAT hidupnya jadi lebih terjamin?

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, tanggal 11 Juni 2013 BPK menyampaikan laporan keuangan di Sidang Paripurna. Saya ada di sana. Apakah kalian hadir? Kita sama-sama mendengar alangkah hebatnya indikasi “perampokan uang rakyat” tahun 2012. Termasuk ratusan triliun keuntungan dari sektor hulu yang entah ke mana mengalirnya karena digunakan tanpa melalui mekanisme pembahasan APBN.

    Kita sama-sama mendengar “raibnya” puluhan Triliun bansos, tak jelas pertanggungjawabannya. Tidakkah ada keinginan kita yang punya tugas “budgeting” untuk bongkar tuntas laporan tersebut. Tidakkah kita tergelitik untuk mempertanyakan kenapa bisa terjadi Dewan Perwakilan Rakyat TIDAK TAHU sekitar 38 Triliun UANG RAKYAT DIBAYARKAN UNTUK KEANGGOTAAN INDONESIA di IMF?

    Perlukah keanggotaan itu untuk rakyat. Dengan uang sebanyak itu berapa beasiswa bagi siswa miskin bisa disalurkan. Berapa sekolah bisa diperbaiki. Dengan uang sebanyak itu 240 juta rakyat bisa jadi penerima Jamkesmas.

    Ada apa dengan kita? Silakan tanya diri kita masing-masing betulkah keuangan negara bermasalah gara-gara subsidi BBM? Pernahkah kita bertanya, berapa uang rakyat per hari, per minggu, per bulan, per tahun yang terkumpul dari membeli BBM di SPBU-SPBU?

    Mengapa seolah-olah rakyat hanya jadi beban. Opini yang terus dikembangkan seolah-olah rakyat gerogoti APBN untuk hal-hal yang tidak perlu. Bukankah sebagai wakil rakyat kita juga tahu: RAKYAT BELI BBM, TAK ADA BBM GRATIS. Sekali-kali sepertinya harus disampaikan kepada rakyat berapa sesungguhnya keuntungan dari penjualan BBM (termasuk yang dibeli rakyat).

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, ada apa dengan kita? Kalau pun butuh tambahan dana untuk program-program yang kalian sebut kerakyatan, kita juga sama-sama tahu ada solusi lain mencari sumber pendanaan, (SAL, SBN, Penghematan dan realokasi anggaran di kementerian dan lembaga).

    Kita juga sama-sama tahu, kalau BBM Naik, ongkos transportasi naik, biaya produksi naik, harga-harga pasti naik, sementara PENGHASILAN RAKYAT TIDAK NAIK. Itu yang pasti terjadi di daerah pemilihan saya. Bagaimana dengan di daerah pemilihan anggota dewan lain? (Jangan-jangan hanya terjadi di daerah pemilihan saya)

    Anggota dewan yang terhormat, kita semua tahu, besok (hari ini) 17 Juni 2013 adalah Paripurna persetujuan APBN-P 2013. Kalau kita ikut maunya pemerintah SUBSIDI BBM hanya 6 T berarti KITA SETUJU HARGA BBM NAIK. Kalau kita alokasikan SUBSIDI BBM 48 T artinya KITA TIDAK SETUJU HARGA BBM NAIK.

    Malam ini kita punya waktu merenung bersama, betulkah keinginan sebagian besar dari kita KURANGI SUBSIDI BBM BETUL-BETUL KARENA PERTIMBANGAN UTK MENYELAMATKAN EKONOMI RAKYAT ataukah karena ada dari KITA JADI BAGIAN DARI KONSPIRASI SISTEMATIS AKAL-AKALAN KELABUI RAKYAT UNTUK SELAMATKAN EKONOMI DIRI SENDIRI YG BUTUH DANA UNTUK PEMENANGAN 2014?

    Selamat Merenung, merenungkan dan putuskan apakah besok KITA akan memposisikan diri sebagai WAKIL RAKYAT atau PENIPU RAKYAT!

    Tol Cikampek KM 53, 16 Juni 2013

    Salam Juang

    Rieke Diah Pitaloka .

    http://www.merdeka.com/politik/surat-terbuka-rieke-kita-wakil-rakyat-atau-penipu-rakyat.html

  4. Anonim said

    Kasihan ya PDIP sekarang seperti orang linglung dan galau. Dulu dukung presiden KW, sekarang baru sadar deh…………

  5. Mas Muin said

    PDIP sangat solid dukung JKW

  6. Mas Mu'an said

    PDIP sangat solid dukung JKW.
    Dari solidnya sampai para politikus PDIP ga sudi mendukung program JKW, bahkan memaki-maki kebinet JKW.

    Betul2 PDIP solid dlm MENENTANG JKW.

    http://nasional.sindonews.com/read/920401/12/politikus-pdip-tolak-kenaikan-bbm-ada-apa

    http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/04/politisi-pdip-effendi-simbolon-sebut-3-menteri-jokowi-neolib

    http://fastnews.today/article/politikus-pdip-tolak-kenaikan-harga-bbm

    http://nasional.kompas.com/read/2014/11/05/10543971/Rieke.Tolak.Rencana.Jokowi.Naikkan.Harga.BBM?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

  7. Fx Hananto said

    Mahkamah Konstitusi yang telah menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 mengeluarkan putusan, menyerahkan harga minyak pada mekanisme pasar bebas adalah bertentangan dengan UUD. Bagi yang tidak setuju naik ajukan saja ke MK, dari pada demo kalo ricuh digebukin polisi.

  8. taUbat said

    MEGAWATI PERINTAH KADER TOLAK KENAIKAN BBM

    KAMIS, 13 JUNI 2013 | 19:56

    [JAKARTA] KETUA UMUM PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P),MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SECARA RESMI MENGINSTRUKSIKAN KEPADA SELURUH KADERNYA MENOLAK RENCANA PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM).

    DENGAN SIKAP INI, SUDAH EMPAT PARTAI YANG SECARA TEGAS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM YAKNI PDI-P, PARTAI GERINDRA, PARTAI HANURA, DAN PKS.

    ANGGOTA KOMISI III DPR RI DARI FPDI-P, EVA KUSUMA SUNDARI DALAM RILIS KE SP, KAMIS (13/6) MALAM, MENGATAKAN, KETUA UMUM PDI-P MEGAWATI SOEKARNOPUTRI TELAH MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN RESMI.

    SIKAP PENOLAKAN KENAIKAN HARGA BBM OLEH PDI-P ITU, KATA EVA, DAPAT TERLIHAT DARI SURAT PERINTAH KETUA UMUM PDI-P MEGAWATI SOEKARNOPUTRI BERNOMOR :386/IN/DPP/VI/2013 PERIHAL PENOLAKAN KENAIKAN BBM.

    “SURAT TERTANGGAL 5 JUNI 2013, YANG DITUJUKAN LANGSUNG KEPADA KETUA FRAKSI PDI-P DPR RI, PUAN MAHARANI DAN DITANDATANGANI LANGSUNG OLEH KETUA UMUM PDI-P MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DAN SEKJEN DPP PDI-P TJAHJO KUMOLO,” KATANYA.

    L-8

  9. taUbat said

    PDIP ANCAM BERI SANKSI BAGI ANGGOTA YANG TAK PATUH SIKAP PARTAI

    JUMAT, 7 NOVEMBER 2014 09:07 WIB

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI PERJUANGAN BELUM BERSIKAP MENGENAI RENCANA PEMERINTAH JOKO WIDODO MENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM). NAMUN, BILA DPP PDIP TELAH MEMUTUSKAN SIKAP ATAS RENCANA TERSEBUT, SELURUH ANGGOTA FRAKSI HARUS MENGIKUTINYA.

    “JIKA PARTAI TELAH MENENTUKAN SIKAP MAKA SEMUA KADER PARTAI WAJIB UNTUK MEMATUHI DAN MELAKSANAKANNYA SERTA AKAN MENDAPATKAN SANKSI BAGI YANG MELANGGARNYA,” KATA WASEKJEN PDIP AHMAD BASARAH DI GEDUNG DPR, JAKARTA, JUMAT (7/11/2014). (BACA JUGA: PRESIDEN JOKOWI BELUM PUTUSKAN KAPAN KENAIKAN HARGA BBM)

    BASARAH MENGUNGKAPKAN PIHAKNYA BELUM MEMBAHAS SECARA RESMI AGENDA PARTAI UNTUK MERESPON RENCANA PEMERINTAH MENCABUT SUBSIDI BBM.

    PARTAI BERLAMBANG BANTENG ITU MASIH MENUNGGU ARGUMENTASI PEMERINTAH TERHADAP RENCANA TERSEBUT. SETELAH MEMPELAJARI ARGUMENTASI PEMERINTAH TERKAIT KENAIKAN HARGA BBM TERSEBUT BARU DPP PDIP AKAN MENENTUKAN SIKAP LEBIH LANJUT APAKAH AKAN MENYETUJUI, MENYETUJUI DENGAN CATATAN ATAU MENOLAK RENCANA PEMERINTAH MENCABUT SUBSIDI BBM TERSEBUT.

    “SEBAGAI PARTAI PEMERINTAH TENTU SAJA PDIP AKAN MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH. NAMUN CARA KAMI MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH TERSEBUT DI PARLEMEN BUKAN DENGAN CARA MENJADI LEMBAGA STEMPEL PEMERINTAH SEPERTI YG PERNAH TERJADI PADA JAMAN ORDE BARU DULU,” UJARNYA.

    PDIP, KATA BASARAH, AKAN MENDUKUNG KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH TERSEBUT SEPANJANG SUBSTANSI KEBIJAKANNYA DIMAKSUDKAN UNTUK PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMAKMURAN NEGERI SERTA MEMPERKUAT BINGKAI NKRI. TERMASUK RENCANA PEMERINTAH MENCABUT SUBSIDI BBM AKAN DIDUKUNG SEPENUHNYA JIKA ARGUMENTASINYA DAPAT DITERIMA DAN DILAKSANAKAN MELALUI PROSEDUR YANG BENAR.

    SERTA RELOKASI ANGGARAN SUBSIDI BBM TERSEBUT DIALIHKAN KEPADA SEKTOR-SEKTOR RIL YANG LEBIH TEPAT GUNA DAN MEMANG MENJADI KEBUTUHAN MENDASAR RAKYAT MISKIN SAAT INI. (BACA JUGA: IBAS PERTANYAKAN URGENSI JOKOWI NAIKKAN HARGA BBM)

    “TIDAK ADA KADER PARTAI YANG BERBEDA DENGAN SIKAP PEMERINTAH TERKAIT DENGAN RENCANA PEMERINTAH MENCABUT SUBSIDI BBM TERSEBUT KARENA MEMANG BELUM ADA SIKAP RESMI YANG DIKELUARKAN PARTAI TERKAIT HAL TERSEBUT. SEPANJANG BELUM ADA KEPUTUSAN RESMI PARTAI TERHADAP SEGALA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERSEBUT MAKA MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI ANGGOTA DPR MASIH DAPAT DIBENARKAN,” UNGKAPNYA.

    FERDINAND WASKITA

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: