KabarNet

Aktual Tajam

Jokowi Disebut dalam Kasus Korupsi, DPR Diminta Tunda Pelantikan

Posted by KabarNet pada 10/10/2014

Jakarta – KabarNet: Putri Presiden RI ke 1, Sukarno – Rachmawati Soekarnoputri mengajukan permintaan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar status hukum presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus terleih dahulu diperjelas sebelum pelantikan resmi pada 20 Oktober mendatang. Jika belum jelas statusnya pelantikan bisa ditunda.

Untuk diketahui nama Jokowi santer disebut-sebut terkait kasus korupsi bus Trans Jakarta yang menjadikan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono menjadi tersangka. Kini kasusnya masih diselidiki oleh Kejaksaan Agung.

Selain itu nama Joko Widodo juga disebut-sebut terkait persoalan hukum penyaluran dana bantuan pendidikan masyarakat Solo, Jawa Tengah.

“Saya ini memikirkan sesuatu yang lebih besar untuk kepentingan bangsa. Presiden terpilih versi KPU ini kan masih terkait dengan beberapa kasus hukum. Nah ini harusnya diklarifikasi dulu dong. Indonesia ini kan bukan miliknya sekelompok orang,” ujar Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri usai bertemu Pimpinan DPR RI di Gedung DPR RI, jakarta, Kamis 9 Oktober 2014.

Apabila seorang presiden memiliki masalah hukum kata Rachmawati hal tersebut justru akan membuat malu bangsa dan negara Indonesia.

“Kalau dalam dirinya sendiri saja kasus hukum masih belum jelas, kan kalau ada terlibat kasus korupsi itu kan memalukan harkat, martabat bangsa ini,” ujarnya.

Tidak hanya Jokowi, adik kandung Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini juga menyebut kasus-kasus hukum yang membelit Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, ada persoalan hukum yang masih harus diselesaikan, yakni saat tragedi pembagian zakat pada Idul Fitri lalu di rumah JK di Makassar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Karena hal itu Rachmawati meminta pimpinan DPR RI memanggil ketua dan anggota Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kapolri terkait pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK).

“Kami meminta menunda pengambilan sumpah dan janji pasangan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan KPU sebelum pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap presiden terpilih dituntut dituntaskan secara hukum,” kata Rachmawati.

“Kami juga meminta kepada ketua dan seluruh anggota DPR memanggil ketua KPU dan jajarannya untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pilpres 2014. Dan memanggil ketua dan anggota hakim konstitusi untuk menjelaskan perihal Keputusannya tentang perkara perselisihan hasil pilpres 2014,” tambah Rachmawati.

Jokowi-JK tak bisa dilantik tanpa melibatkan DPR/MPR

Untuk diketahui, pelantikan dan pemakzulan presiden dan wakil presiden RI hanya bisa dilakukan oleh (dan tidak selain) MPR yang notabene mayoritas anggotanya merupakan anggota DPR. Begitu menurut konstitusi Indonesia sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45). Berikut adalah cuplikannya:

BAB XVI
TATA CARA PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pasal 99

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR.

Pasal 100

(1) Pimpinan MPR mengundang Anggota untuk menghadiri Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

(2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.

(3) Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pimpinan MPR membacakan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna MPR.

(5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR.

(6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan MA.

(7) Berita Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Pimpinan MPR.

(8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

[KbrNet/TribunNews/MPR.go.id/adl]

5 Tanggapan to “Jokowi Disebut dalam Kasus Korupsi, DPR Diminta Tunda Pelantikan”

  1. Paulus Nabi Palsu said

    Benar sekali, demi legitimasi dan pemerintahan yg bersih maka tidak ada cara lain selain harus mengungkap semua kasus2x hukum penyelewengan yg melibatkan jokowi cs secara transparan dan bebas intervensi dari pihak manapun baik dari lembaga tinggi negara, pejabat terutama dr pihak asing agar rakyat terbuka pikiran dan wawasanya serta melek politik dgn terbukanya TOPENG ASLI jokowi.

    Jika kejagung, kepolisian maupun KPK mandul gk berdaya mengungkap kasus2x tsb maka jgn salahkan jika pengadilan rakyat melalui wakil2x di Dewan Perwakilan Rakyat akan bertindak.

    Maju tak gentar membela yang benar

  2. adem said

    Buka dulu topengmu biar smua pd tau kl sijokodongo tu tukang korupsi no wahit

  3. Anonim said

    CINA biang kerok Jokowi capres… Jaksa Agung , KPK , pada diam ada apa ??????

  4. Anonim said

    Kasus TransJakarta di kejaksaan mandek.. Kasus APBD SOLO , di KPK mandek, DPR panggil jaksa Agung , kpk ….

  5. Anonim said

    biasa ini kan semua koruptor…. jd sblm dicokok mending tereak duluan

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: