KabarNet

Aktual Tajam

DPR Akhirnya Memilih Pilkada Melalui DPRD

Posted by KabarNet pada 26/09/2014

Jakarta – KabarNet: Sidang paripurna pembahasan tingkat II Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di DPR telah rampung. Proses panjang ini akhirnya berakhir dengan diterimanya RUU Pilkada yang memuat ketentuan pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Dengan begitu, DPRD lah yang nantinya memilih kepala daerah. Bukan lagi rakyat, seperti yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir ini.

Pemungutan suara menghasilkan jarak suara yang sangat jauh, yaitu 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung dan 226 suara untuk yang memilih pilkada melalui DPRD dari 361 anggota DPR yang bertahan hingga dini hari mengikuti rapat paripurna.

Suara untuk pilihan RUU Pilkada yang memuat opsi pilkada langsung disumbangkan oleh Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara).

Sedangkan suara yang menginginkan RUU Pilkada memuat opsi pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara).

Demokrat Walk Out
Berubahnya peta kekuatan 2 kubu yang memilih opsi berbeda terjadi ketika Fraksi Denokrat memilih walk out dari rapat paripurna. “Kami memutuskan, legal standing Partai Demokrat menjadi netral dan penyeimbang. Dan seluruh anggota dari Demokrat diminta untuk walk out,” kata anggota Komisi II DPR dari Partai Demokrat, Benny K Harman dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.

Sontak keputusan itu pun diikuti oleh seluruh anggota fraksi Demokrat. Sejumlah angggota Dewan beranjak dari tempat duduknya dan keluar ruangan. Suasana pun kian ricuh. Namun, tak semua anggota DPR dari Demokrat memutuskan untuk walk out. Sebanyak 6 anggotanya memutuskan bertahan dan memilih opsi pilkada langsung. Demikian pula dengan 11 orang anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi yang sama atau berbeda dengan kebijakan fraksi.

Sebelum menemui kesepakatan hari ini, fraksi-fraksi di DPR terbelah 2. Seperti yang terjadi pada pembahasan tingkat I yang digelar di Komisi II DPR pada Rabu 24 September 2014 lalu. Saat itu, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP tetap menginginkan pilkada lewat DPRD. Sementara partai yang mendukung pilkada langsung adalah PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Hanura.

Maka pembahasan nasib RUU Pilkada dilanjutkan kembali hari ini. Masing-masing fraksi sudah memperingatkan para anggotanya untuk hadir dalam sidang. Karena suara mereka akan sangat menentukan hasil sidang ini.

Demokrat Jadi Kunci
Partai Demokrat dianggap menjadi kunci untuk mempertahankan hak politik rakyat memilih kepala daerahnya. Sebab, di DPR, Fraksi Partai Demokrat memiliki suara yang terbilang besar, yakni 148 anggota. Hal ini diakui anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP Eva Sundari. “Tentu kuncinya ada di Demokrat karena kalau kita menghitung jumlah kursi dari 3 partai pengusung pilkada langsung, kita (PDIP, PKB, dan Hanura) pasti akan kalah dari partai yang lain,” kata Eva Sundari.

Sementara itu, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan, partainya mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Dengan mendukung pilkada langsung, sambung dia, menunjukkan sikap patuh terhadap partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. “Kita pecat (kader membelot). Kita loyal kepada Pak SBY,” ujar dia.

Dengan tambahan suara Partai Demokrat, maka total suara para fraksi pendukung pilkada langsung jika semua anggotanya hadir menjadi 287. Suara tersebut terdiri dari Fraksi PDIP 94 anggota, Fraksi PKB memiliki 28 anggota, dan Fraksi Partai Hanura memiliki 17 anggota.

Sedangkan suara Koalisi Merah Putih pendukung pilkada melalui DPRD berjumlah 273, jika semuanya hadir. Jumlah itu terdiri dari, Fraksi Partai Golkar memiliki 106 anggota, Fraksi PKS 57 anggota, Fraksi PPP memiliki 38 anggota, Fraksi PAN memiliki 46 anggota, dan Fraksi Partai Gerindra 26 anggota.
PPP

RUU Pilkada ini juga berbuah kesolidan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tengah dilanda konflik internal. Ketua Umum PPP yang dinonaktifkan sebagian kadernya, Suryadharma Ali (SDA) mendatangi ruangan fraksi partainya di gedung DPR sebelum rapat paripurna penentuan nasib RUU Pilkada.

Ketua DPP PPP, Arwani Thomafi membenarkan, kehadiran SDA di ruang fraksi PPP lantai 15 gedung Nusantara I untuk menyatukan pandangan terhadap RUU Pilkada. Menurut dia, PPP tetap bulat mendukung Pilkada melalui DPRD.

Sementara itu, SDA mengatakan, kehadirannya di Fraksi PPP tersebut untuk silaturahmi dengan anggota DPR asal PPP. Dia ingin memastikan PPP tetap pada pendirian mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung dalam sidang Paripurna. “Tingkat kehadiran PPP dalam sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada harus semaksimal mungkin. Saya harap ketua fraksi menghadirkan seluruh anggota DPR dari PPP dalam sidang tersebut,” kata SDA.

Suryadharma menuturkan, anggota DPR dari PPP sebanyak 38 orang untuk periode 2009-2014. Tidak semuanya bisa hadir dalam rapat karena 5 orang berhalangan dengan berbagai alasan. “Ada anggota kami yang menjadi menteri dan belum sempat diganti, ada yang ke luar negeri dan lainnya. Saya harap 33 orang anggota kami hadir,” tutur SDA.

Meski menyetujui RUU Pilkada, PPP tetap memberikan 3 catatan. Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan, syarat tersebut, yakni seluruh mekanisme pelaksanaan pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, lanjut dia, partisipasi publik dalam mengusung calon kepala daerah harus dilibatkan secara langsung. Adapun mekanisme partisipasi itu dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan uji publik terhadap calon yang akan maju. “Ketiga, uji publik yang dilakukan harus memenuhi asas substansial tidak sekadar formalitas,” ujar Yani. [KbrNet/Slm]

Source: liputan6.com

9 Tanggapan to “DPR Akhirnya Memilih Pilkada Melalui DPRD”

  1. Paulus Nabi Palsu said

    Setelah melalui pertarungan sengit yg menguras tenaga akhirnya KMP berhasil meng KO kan koalisi sepilis sampe babak belur.

    Kita harus optimis ternyata strategi lobby bujuk rayu dgn diiming2xi jabatan dan materi yg selama ini dianggap efektif ternyata gatot alias GAGAL TOTAL. Mari kita jg TREND MOMENTUM seperti ini, jika kita bersatu bukan babak belur lg bisa babak bunyak koalisi sepilis hehehe…

    Merdeka!!!

  2. Syaratnya demokrasi pilih langsung adalah RAKYAT HARUS PINTER dulu, HUKUM HARUS KUAT dulu DAN RAKYAT MAKMUR dulu …. barulah ngomong pilihan langsung …… pilih lewat DPR saja murah sampai nunggu rakyat pinter, entah kapan. Kalau DPR nakal, mudah menghukumnya………….. sayang Indonesia Rakyatnya masih bodo, sehingga dengan mudah dibuat main-main sama media – dan lagian miskin mula …. apalagi hukumnya…… wesewesewes bablas angine.

  3. Black7 said

    Seharusnya emang bgitu.. Tdk lngsung kalo pilih lewat DpRD jd hemat ndak boros anggaran. Bisa membangun jalan dn lainnya.. Yg tiap tahun harus di perbaiki.. Setuju kan boss..

  4. Arnol swasanazegger said

    Sukurlah kita akan terbebas dari poto2 narsis dan pilkada2 yg membosankan

  5. Anonim said

    Goood !

    Selangkah lagi menuju cita-cita, yakni INDONESIA SUPER POWER DUNIA.

  6. Anonim said

    Maksudnya bersama yang udah ada, he, heee.

  7. taUbat said

    FAHRI HAMZAH: SAYA DUKUNG PILKADA LEWAT DPRD, TAPI PKS HARUS RAPAT KMP DULU

    SENIN, 12/01/2015 20:18 WIB

    JAKARTA- DETIKNEWS – PERP‎U PILKADA AKAN SEGERA DIBAHAS DI DPR. NAMUN PKS HARUS MENGADAKAN RAPAT DENGAN KOALISI MERAH PUTIH (KMP) GUNA MENENTUKAN SIKAP FINAL TERHADAP PERPU NOMOR I TAHUN 2014 ITU, APAKAH MENOLAK ATAU MENERIMA.

    “‎KITA BELUM TAHU KARENA MASIH HARUS RAPAT PARTAI KEMUDIAN HARUS RAPAT KMP TERLEBIH DULU,” KATA POLITISI PKS FAHRI HAMZAH DI GEDUNG DPR, SENAYAN, JAKARTA, SENIN (12/1/2014).

    FAHRI YANG JUGA WAKIL KETUA DPR INI SECARA PRIBADI MENYATAKAN DIRINYA TETAP MENDUKUNG PILKADA LEWAT DPRD. MAKA, PERPU HARUS DITOLAK DULU.

    “KALAU SAYA MASIH SIKAP AWAL, PERPU DITOLAK DULU,” KATA FAHRI.‎

    MESKI BEGITU, PERSOALAN PERPU PILKADA JAUH LEBIH LUAS DARIPADA SOAL SIKAP MENERIMA ATAU MENOLAK.

    BILA PILKADA DIGOLONGKAN DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN TAK LAGI MASUK URUSAN PEMILU, MAKA HARUS DIPIKIRKAN APAKAH PERLU REKRUITMEN PENYELENGGARA PILKADA YANG BARU. ‎


    “KALAU DITOLAK MAKA LEBIH GAMPANG. BIKIN SKENARIO BARU YAITU UNDANG-UNDANG BAHWA PEMILU TAK LAGI SECARA LANGSUNG TAPI MELALUI DPRD,” TUTURNYA.

    FAHRI BERBICARA DALAM JUMPA PERS SOAL AGENDA DPR MASA SIDANG KEDUA INI DENGAN WAKIL KETUA DP‎R AGUS HERMANTO DARI PARTAI DEMOKRAT.

    AGUS MENYATAKAN DPR PUNYA WAKTU LIMA MINGGU SEBELUM RESES PERTENGAHAN FEBRUARI NANTI UNTUK MEMUTUSKAN SOAL PERPU PILKADA, APAKAH DITERIMA MENJADI UU ATAU TIDAK.

    “‎KURAN‎G LEBIH WAKTUNYA LIMA MINGGU. KARENA KALAU TIDAK ADA JAWABAN, INI DIANGGAP DITERIMA OLEH DPR,” KATA FAHRI.

    DANU DAMARJATI

    news.detik.com/read/2015/01/12/201841/2801333/10/fahri-hamzah-saya-dukung-pilkada-lewat-dprd-tapi-pks-harus-rapat-kmp-dulu

  8. taUbat said

    PKS: KMP HARUS KONSISTEN TOLAK PERPPU PILKADA

    NOVEMBER 26, 2014

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — POLITIKUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) AL MUZZAMMIL YUSUF BERHARAP PARPOL YANG TERGABUNG DALAM KOALISI MERAH PUTIH KONSISTEN DALAM MENOLAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1/2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

    “SAYA HARAP SIH MEREKA JUGA KONSISTEN MENOLAK,” KATA ANGGOTA DPR RI INI SAAT DIHUBUNGI REPUBLIKA ONLINE PADA RABU (26/11).

    MENURUTNYA,BAIK KMP MAUPUN FRAKSI PKS PERLU KONSISTEN MENGENAI UU PILKADA YANG PERNAH DIBUATNYA INI. KARENA BAGAIMANA PUN JUGA KMP TELAH MEMPERJUANGKAN UU INI SAAT SIDANG DAHULU.

    AL MUZZAMMIL MENJELASKAN ALASAN KEKONSISTENANNYA MENOLAK PERPPU PILKADA. MENURUTNYA, PILKADA YANG DILAKUKAN DPRD AKAN MENGHEMAT ANGGARAN NEGARA. SELAIN ITU, DENGAN PILKADA TAK LANGSUNG AKAN MAMPU MENGHINDARI KONFLIK DI MASYARAKAT SAAT PEMILU.

    IA MENILAI, PILKADA LANGSUNG ITU LEBIH MUDAH MENUMBUHKAN KONFLIK-KONFLIK YANG NYATA DI MASYARAKAT ANTARA PENDUKUNG SATU DENGAN LAINNYA. HAL INI SUDAH SERING TERJADI DAN BUKAN HAL YANG BERSIFAT RAHASIA DI MASYARAKAT.

    MUZZAMMIL JUGA MENAMBAHKAN, DENGAN PILKADA LANGSUNG, MAKA BUDAYA MONEY POLITIK BISA TERHINDARI. MENURUTNYA, MASALAH MONEY POLITIK YANG TERJADI DI TUBUH DPRD ITU LEBIH MUDAH TERDETEKSI.

    “DIBANDING YANG TERJADI DI MASYARAKAT. MENGAWASI ANGGOTA DPRD YANG BERJUMLAH 50 ORANG TENTU LEBIH MUDAH UNTUK DIAWASI,” UJARNYA.

    IA MENAMBAHKAN PEMERINTAH MAUPUN APARATUR YANG MEMILIKI WEWENANG HUKUM PUN BISA MEMBERIKAN SANKSI DENGAN MUDAH PULA.

    PENDAPAT PENOLAKAN MAUPUN PENERIMAAN PERPPU PILKADA INI MUNCUL SETELAH KOMISI II DPR RI MENGUNDANG YUSRIL IHZA MAHENDRA. MEREKA MENGUNDANG PENGAMAT HUKUM TATA NEGARA INI PADA RABU (26/11) UNTUK MENJELASKAN PERPPU PILKADA.

    TERKAIT HAL TERSEBUT, YUSRIL MEMBERIKAN DUA PILIHAN KEPADA ANGGOTA DPR RI MENGENAI PERPPU PILKADA. DUA PILIHAN TERSEBUT, YAKNI MENERIMA ATAU MENOLAK PERPPU PILKADA.

    infoparlemen.com/2014/11/26/pks-kmp-harus-konsisten-tolak-perppu-pilkada-republika-online/

  9. taUbat said

    REVISI UU PILKADA, TUNTAS 17 FEBRUARI

    RABU, 21 JANUARI 2015 | 2 JAM YANG LALU

    RADAR LAMPUNG ONLINE – INDONESIA RESMI MEMILIKI UNDANG-UNDANG (UU) BARU TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA).

    MELALUI RAPAT PARIPURNA KEMARIN (20/1), DPR SECARA RESMI MENYETUJUI PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PILKADA DAN PERPPU NO. 2/2014 TENTANG PERUBAHAN UU PEMDA MENJADI UNDANG-UNDANG.

    UU BARU ITU TINGGAL MENUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN.

    PERSETUJUAN PERPPU MENJADI UU INI BERJALAN MULUS. MESKIPUN, RAPAT PARIPURNA SEMPAT MOLOR HAMPIR SATU JAM KARENA BELUM KUORUM.

    BEBERAPA INTERUPSI YANG DISAMPAIKAN PERWAKILAN FRAKSI HANYA BERUPA SARAN PERBAIKAN. ISINYA HAMPIR SAMA DENGAN REKOMENDASI MINI FRAKSI DI KOMISI II SEHARI SEBELUMNYA.

    KETUA DPR SETYA NOVANTO DI AKHIR PANDANGAN TIAP FRAKSI MENANYAKAN KEMBALI PERSETUJUAN PERPPU TERSEBUT MENJADI UU. BAK KOOR, TERIAKAN SETUJU MENGGEMA DARI SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DI RUANGAN ITU.

    ANGGOTA DPR YANG MENGISI PRESENSI BERJUMLAH 422 ORANG, NAMUN YANG HADIR SECARA FISIK TIDAK LEBIH DARI DUA PER TIGA.

    SETELAH SIDANG, KETUA KOMISI II DPR RAMBE KAMARUL ZAMAN MENYATAKAN, PIHAKNYA SEGERA MENGAJUKAN RUU INISIATIF UNTUK MEREVISI UU PILKADA TERSEBUT.

    POIN-POIN REVISINYA SESUAI APA YANG TELAH DISAMPAIKAN DI RAPAT KERJA KOMISI II MAUPUN RAPAT PARIPURNA.

    ’’KAMI HARAP BISA DITETAPKAN PADA 17 FEBRUARI,” UJARNYA KEMARIN.

    SALAH SATU BENTUK REVISI YANG DIUSULKAN ADALAH EFISIENSI WAKTU TAHAPAN PILKADA SEHINGGA TIDAK TERLALU LAMA.

    ’’TAHAPAN UJI PUBLIK TAK PERLU ENAM BULAN,” KATANYA. KALAU WAKTUNYA BISA DIPANGKAS, TAHAPAN PILKADA BISA DIMAJUKAN.

    DIA MEMASTIKAN REVISI TERSEBUT TIDAK MENGGANGGU TAHAPAN PILKADA YANG TELAH DIRENCANAKAN KPU.

    PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH SUDAH DIRENCANAKAN AKHIR FEBRUARI ATAU AWAL MARET.

    NAMUN BAGI DPR, KPU BAHKAN BISA MELAKUKANNYA LEBIH AWAL, YAKNI SAAT UU REVISI DIKETOK PADA 17 FEBRUARI.

    DISINGGUNG MENGENAI PERPPU YANG KINI MASIH DIUJI DI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK), PIHAKNYA TIDAK MEMPERMASALAHKAN HAL TERSEBUT.

    MENURUT RAMBE, PROSES DI MK JUGA MENJADI DASAR PIHAKNYA MEREVISI PERPPU YANG KINI MENJADI UU TERSEBUT.

    DIHARAPKAN REVISI MENJADIKAN POSISI UU PILKADA LEBIH KUAT SEHINGGA TIDAK LAGI DIGUGAT DI MK.

    SEMENTARA ITU, MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO BERENCANA MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN KPU UNTUK KONSOLIDASI.

    ’’INTINYA, KPU DAN PEMERINTAH DAERAH SIAP, TINGGAL DILAKSANAKAN,” UJAR DIA SETELAH SIDANG PARIPURNA.

    DENGAN ADANYA PERSETUJUAN TERSEBUT, PIHAKNYA TINGGAL MEMASTIKAN APAKAH ADA PERUBAHAN JADWAL PILKADA.

    APAKAH TETAP 2015 ATAU MUNDUR 2016.

    BEGITU PULA DENGAN PILKADA SERENTAK EDISI BERIKUTNYA PADA 2018.

    HAL ITU BERKAITAN MASA KERJA PELAKSANA TUGAS KEPALA DAERAH DAN KESIAPAN KPU TERKAIT PERUBAHAN JADWAL.

    TJAHJO JUGA MENDUKUNG LANGKAH DPR MENGAJUKAN RUU INISIATIF UNTUK REVISI UU PILKADA.

    ’’KALAU MENUNGGU PEMERINTAH, BISA LAMA LAGI,” UCAP POLITIKUS PDIP ITU.

    LAGI PULA, SEBENARNYA PEMERINTAH SUDAH MERASA CUKUP DENGAN ISI UU TERSEBUT.

    USULAN REVISI MURNI BERASAL DARI FRAKSI-FRAKSI DI DPR.

    UU YANG TELAH DISETUJUI DPR ITU BAKAL DIUNDANGKAN OLEH PRESIDEN DAN DIBERI NOMOR OLEH KEMENKUMHAM.

    SANGAT MUNGKIN UU PILKADA DIBERI NOMOR 1 DAN UU REVISI UU PEMDA DIBERI NOMOR 2.

    SEBAB, BARU DUA UU TERSEBUT YANG DISAHKAN DPR TAHUN INI.

    SEBAGAIMANA DIBERITAKAN, MINI FRAKSI DI KOMISI II DPR DAN KOMITE I DPD SEPAKAT MENYETUJUI PERPPU PILKADA DAN PERPPU PERUBAHAN UU PEMDA DISAHKAN MENJADI UU.

    PARLEMEN DAN SENATOR HANYA MENGAJUKAN SEJUMLAH PERBAIKAN AGAR PERPPU BISA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN TIDAK MEMBINGUNGKAN.

    JPNN | P5 | C1 | FIK

    webmail.radarlampung.co.id/read/berita-utama/76151-revisi-uu-pilkada-tuntas-17-februari

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: