KabarNet

Aktual Tajam

Ada Kejanggalan Besar Dibalik Kasus Anas

Posted by KabarNet pada 23/09/2014

Jakarta – KabarNet: Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group, Yulianis, mengungkapkan ada kejanggalan besar di balik kasus penerimaan gratifikasi proyek Hambalang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Anas Urbaningrum.

Yulianis mengaku kesaksiannya dianggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa dipakai untuk kasus yang menjerat Anas dengan alasan memanipulasi keterangan. Padahal, dia sejak awal selalu memberikan kesaksian yang sama mengenai struktur organisasi PT Permai Group dari kasus Wisma Atlet hingga Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Kesannya saya dianggap berbohong. Dalam hal keterangan saya di kasus ini. Jadi buat apa selama ini saya menerangkan mengenai kasus-kasus lain. Kan keterangan saya secara global sama, yang berbeda itu nilai uang dan proyek-proyeknya saja,” ungkap Yulianis di RCTI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin 22 September 2014.

Yulianis mengaku, penyidik KPK selalu menanyakan hal yang sama seputar struktur organisasi PT Permai Group dan aliran dana. “Pertanyaanya KPK itu kan dari 1 sampai 15 itu pertanyaan biasa soal asal-usul dan struktur organisasi perusahaan saya. Nah yang lain, 16 ke atas, soal aliran dana ke mana,” sambungnya.

Dia pun menegaskan ada aliran uang ke Anas pada Juli 2009 dan setelah itu tidak ada lagi. “Mereka tanya ada aliran dana ke pak Anas? Saya bilang ada tahun 2009 bulan Juli, mereka tanya lagi setelah itu ada enggak? Saya bilang enggak ada pak. Mungkin keterangan saya dianggap enggak masuk, kan Pak Anas belum jadi anggota DPR,” paparnya.

Kemudian, KPK menyatakan keterangan Yulianis tidak bisa dipakai karena ada kedekatan emosianal dengan Anas. Inilah yang tidak bisa diterima wanita bercadar itu. “Dalam tuntutan KPK kan saya dibilang kesaksiannya tidak bisa dipakai karena ada kedekatan emosional dengan Pak Anas. Berarti ada hal-hal yang saya tutup-tutupi saat bersaksi untuk Pak Anas,” terangnya.

Padahal, lanjut Yulianis, KPK sudah pegang data keuangan PT Permai Group yang sudah disita darinya. “Apalagi, yang saya harus tutupi. Jadi waktu pertama dijemput paksa oleh KPK 13 Juni 2011, semua data saya diambil mereka, saya sendiri susah akses data (keuangan) itu. Mereka kasih liat kalau sudah dibuka, jadi saya mau manipulasi data bagaimana. Mereka sudah punya datanya,” urainya.

Dia mengaku, hanya memiliki copy-an data keuangan dari 2009 akhir hingga 2011. Sedangkan, dari 2009 ke belakang sudah tidak ada dan masih berada di tangan penyidik KPK. “Pak Anas kan (kasusnya) 2009 ke belakang, mereka sudah bisa membuka sendiri datanya. Sedangkan, saya tidak bisa membuka datanya. Kenapa saya yang dianggap bohong. Mereka punya data dari 2006-2009, saya sudah enggak punya karena sudah diambil. Saya hanya diperlihatkan data itu dan buka sama-sama penyidik KPK, kenapa saya dianggap memanipulasi data,” keluhnya.

Dia pun yakin, kalau kasus yang menimpa suami dari Atthiyah Laila ini sarat akan kejanggalan. Sebab, tidak ada aliran dana dari PT Permai Group untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. “Tuntutan itu 90 persen mereka bilang uang keluar dari saya. Rp116 miliar itu dari saya. Saya pertanyakan sama JPU mana rinciannya kalau saya yang mengeluarkan. Apa yang saya keluarkan, beda dengan kasus lain, misalnya panitia terima Rp5 miliar dari Nazar itu saya ada rinciannya,” jelas Yulianis.

“Nah ini Rp116 miliar, katanya keluar dari saya tapi nggak ada rinciannya, Saya anggap ini kasus super janggal, karena saya tidak pernah mengeluarkan. Itu yang membuat saya gemas,” tutupnya. [KbrNet/OkeZone]

Sejumlah Kejanggalan dalam Dakwaan Anas

Rakyat Merdeka: Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Gede Pasek Suardika mengkritisi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Anas Urbaningrum yang dibacakan kemarin. Menurut Pasek, dakwaan JPU sebenarnya sudah membantah isi dakwaannya itu sendiri.

Pertama, di halaman 4 surat dakwaan misalnya. Disitu disebutkan, Anas dan Nazaruddin bergabung di Anugerah Group yang kemudian berubah menjadi Permai Group. Di Kongres Partai Demokrat, diduga ada aliran dana dari Permai Group untuk pemenangan Anas. “Kalau begitu apanya yang salah, ambil uang dari tempatnya (perusahaannya) sendiri. Uniknya Anas tersangka, tetapi Nazar tidak tersangka Pasal 55 KUHP tentang turut serta,” kata Pasek, Sabtu, 31 Mei 2014.

Menututnya, JPU seharusnya membuktikan dulu apakah Permai Group memang kantong kejahatan. Karena logika menerima uang dari punya sendiri bukan gratifikasi. “Meskipun putusan in kracht Wisma Atlet sudah ditegaskan, bahwa Permai Group milik Nazaruddin dan keluarga. Silahkan cek di Kemenkumham,” lanjut Pasek.

Gede Pasek pun mempertanyakan tidak adanya uraian dalam surat dakwaan mengenai niat Anas untuk menjadi presiden. Di dakwaan halaman 3-4, Anas tahun 2005 keluar dari KPU karena berniat jadi Presiden RI. “Tapi apa bentuk nyata dari niat ‘jahat’ itu tidak ada uraian apapun. Yang ada justru uraian kegiatan Kongres Partai Demokrat, bukan kegiatan Anas mau nyapres,” ujar Pasek, politisi asal Bali.

Keanehan lain dalam surat dakwaan Anas adalah terkait Kongres Demokrat yang tertuang dalam halaman 11. Disebutkan, untuk biaya pertemuan 513 DPC & DPD di Apartemen Senayan City perincian Rp 10 juta, korwil Rp 25 juta, entertainment Rp 20 juta. Total Rp 7 miliar di bulan Januari. Apartemen itu tidak bisa nampung peserta sebanyak itu. Terus berlanjut 430 DPC di bulan Februari dengan 430 DPC, perincian sama dengan bulan Januari, total Rp 7 miliar.

“Dari dua data ini kalkulator KPK terlalu emosional sampai salah hitung. Januari 513 DPC, Februari 430 DPC. Perincian sama, kok hasil sama? Memangnya selisih 513-430 itu sedikit?” tanya Pasek, yang juga menghadiri persidangan perdana Anas kemarin.

“Lalu di halaman yang sama di tanggal 28 Maret 2010 kumpulkan 446 DPC di hotel Sultan, dan atas perintah Anas ditambah lagi 138 DPC yang sebelumnya hadir di acara deklarasi Andi Alfian Mallaranggeng. Juga diberikan uang dengan perincian sama. Jadi acara di hotel Sultan itu ada 446 + 138 = 584 DPC. Memangnya total DPC Partai Demokrat ada berapa? Kalkulator KPK emosi,” jelas Pasek, yang terpilih menjadi anggota DPD RI pada Pileg lalu.

Fakta paling aneh adalah adanya fakta berbeda dalam dakwaan untuk Anas dan Dedy Kusdinar, mantan pejabat Kemenpora, untuk peristiwa yang sama. “Dalam dakwaan Dedi Kusdinar dan Andi Mallarangeng, Anas dituduh terima uang Rp 2,21 miliar dari PT. Adhi Karya, tetapi di dalam dakwaan Anas berubah menjadi Rp 2,01 miliar. Hilang Rp 200 juta. Padahal kasus Dedi Kusdinar sudah vonis dan Inkracht,” ucap Pasek.

Bahkan menurutnya, ada fakta dakwaan yang sudah terbantahkan dengan jawaban mengikuti logika isi dakwaan itu sendiri. “Yang paling kentara juga ada di dakwaan halaman 39-41. Ada 13 nama yang diambil dari 400 DPC yang disebutkan terima uang dari Anas. Uniknya, dari 13 nama itu, ada yang bukan pemilik suara pada Kongres dan juga ada nama yang menjadi tim sukses kandidat lain. Kalau dari 400 DPC ada 13 nama yang disebutkan dalam dakwaan maka sangat tidak representasi sekali dengan konstruksinya,” ucap Pasek.

“Diatas segalanya, logika yang paling sederhana, Anas kena TPPU, Anas punya Permai Group, Anas punya tambang PT Arina Kota Jaya yang semuanya dibuat dalam dakwaan JPU. Pertanyaan mendasar, kenapa demi uang negara tidak ada aset Permai Group atau PT Arina Kota Jaya yang disita? Kok lebih memilih aset Ponpes, baju batik dan buku surat yasin untuk disita? Ini pertanyaan,” ujar Sekjen PPI ini.

Pasek mempertanyakan petinggi KPK yang berbicara di media bahwa Anas itu haus dan berambisi jabatan Presiden. “Bagaimana dengan ambisi petinggi KPK yang sempat mau nyawapres? Sampai-sampai konon tega tinggalkan acara seminar untuk bertemu dengan Jokowi di bandara di Jogja. Sebenarnya dalil mau nyapres itu lebih update untuk pimpinan KPK dari pada untuk Anas yang didalilkan pada tahun 2005 lalu,” ujar Pasek mantan ketua Komisi III DPR RI. “Saatnya kita awasi upaya ‘pembunuhan’ anak bangsa hanya karena dianggap berbahaya bagi kekuasaan lalu dikriminalkan. Fiat justicia ruat coelum, biarpun langit runtuh, keadilan harus tetap diperjuangkan,” tegas Pasek. [zul]

4 Tanggapan to “Ada Kejanggalan Besar Dibalik Kasus Anas”

  1. Fx Hananto said

    Kasus Anas Nuansa Politik – Kasus Antasari keduanya pokoknya harus dihukum seberat2 nya “HUKUM HANYA SEBAGAI ALATNYA”

  2. Anonim said

    Setelah hidup ada mati untuk dihidupkan lagi oleh Allah SWT di akherat untuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah dilakukan di dunia. Mudah-mudahan KPK sebagai ujung tombak keadilan bangsa ini dalam penanganan KKN bisa tetap diandalkan.

  3. Black7 said

    Silahkan anda kunjungi @tpk_ri,ada disana semua tentang sepak terjang KPK pimpina BW.

  4. antosoedardi said

    Jadi bingung sendiri kalau liat gini-gini……

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: