KabarNet

Aktual Tajam

Pelantikan Jokowi-JK Terancam Gagal

Posted by KabarNet pada 22/09/2014

Jakarta – KabarNet: Sepekan terakhir ini merebak isu mengenai kemungkinan Joko Widodo bakal batal dilantik menjadi Presiden Indonesia. Benarkah kasus-kasus korupsi Joko Widodo yang akan menjadi batu sandungan bagi Joko Widodo alias Jokowi? Benarkah hukum Indonesia dapat menjangkau seorang calon presiden yang terindikasi korupsi?

Jokowi sekilas terlihat sangat percaya diri, yakin bahwa dirinya tidak tersentuh jeratan hukum sehubungan dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang sekarang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi malah mengatakan, Senin besok 22 September 2014, akan mengumumkan nama-nama menteri dan anggota kabinetnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga memiliki keyakinan yang sama. “Kini PDIP resmi berada di dalam pemerintahan. Kita sudah berhasil menempatkan kader terbaik partai sebagai Presiden Republik Indonesia,” demikian kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di Semarang, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP, Jumat lalu 19 September 2014.

PDIP secara resmi menyatakan perubahan sikap politik partai sebagai partai pemerintah setelah selama sepuluh tahun menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan. “Kini, PDI Perjuangan sudah berada di dalam pemerintahan. Kita sudah berhasil menempatkan kader terbaik partai sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo harus selalu ingat bahwa beliau adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Megawati.

Benarkah demikian adanya? Mari bahas kemungkinan Joko Widodo akan diciduk atau menjadi tersangka pada beberapa kasus dugaan korupsi yang sekarang tengah disidik KPK atau Kejaksaan Agung.

Kasus Korupsi Bus Trans Jakarta Tahun 2013

Kejaksaan Agung pada Rabu 17 September 2014 telah menahan dua tersangka dugaan korupsi bus TransJakarta pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta, masing-masing Udar Pristono dan Prawoto.

Kedua tersangka korupsi yang ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Agung (Kejagung) Cabang Salemba, Jakarta, itu adalah mantan Kadishub DKI Jakarta dan Direktur BPPT. Penahanan mereka merupakan indikasi kuat penyidik Kejagung membutuhkan kesaksian mereka guna pengembangan kasus korupsi yang merugikan negara Rp 54 miliar itu.

Saat eksekusi penahanan dilakukan penyidik, mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, ia bekerja untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pernyataan Udar itu mengandung makna bahwa tanggung jawab dan kesalahan terbesar adalah pada diri Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta.

Tersangka Prawoto juga mengatakan hal yang sama, ia sudah mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melakukan verifikasi terhadap spesifikasi bus TransJakarta. “Tugas saya adalah melakukan verifikasi sesuai spesifikasi bus, seperti harus berbahan bakar gas, tinggi tangga 110 cm, dan seterusnya. Semua sudah saya lakukan dengan baik,” ujar Prawoto ketika ditemui Eggi Sudjana, penasihat hukum Udar Pristono, di Rutan Salemba, Jumat 19 September 2014.

Udar Pristono ketika ditemui penasihat hukumnya, Eggi Sudjana, mengatakan Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta selalu mendapat laporan perkembangan proses pengadaan bus TransJakarta 2013 dari dirinya sebagai Kadishub DKI Jakarta dan panitia pengadaan. Bahkan, sampai sembilan kali Jokowi menerima laporan. Bukan itu saja, menurut Udar Pristono, Gubernur Jokowi turut menyambut kedatangan bus eks impor dari Cina di Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, dan telah empat kali meresmikan sendiri dimulainya pengoperasian bus TransJakarta yang menggunakan bus impor eks Cina, yang saat ini menjadi obyek kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Keterangan mantan Kadishub DKI Jakarta ini diperkuat seorang pejabat tinggi DKI Jakarta. Pejabat yang enggan disebut namanya itu mengatakan, Gubernur Jokowi dipastikan terlibat aktif dalam proses pengadaan bus TransJakarta tahun anggaran 2013, hal mana dibuktikan dengan adanya disposisi Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kadishub DKI Jakarta, yang memberi penekanan agar rekanan dan spesifikasi bus tertentu diarahkan menjadi pemenang lelang bus Trans Jakarta. “Ada disposisi Gubernur DKI Jakarta yang mengarahkan Kadishub DKI dan panitia lelang agar memenangkan peserta lelang tertentu pada pengadaan bus TransJakarta. Silahkan tanya sama Pak Udar, beliau yang menyimpan dokumen tersebut,” ujar pejabat Pemda DKI Jakarta itu, Ahad 21 September 2014.

Tiga tersangka masing-masing adalah direktur utama perusahaan pemenang lelang bus TransJakarta tahun anggaran 2013 sudah menjadi tersangka. Udar Pristono dan Prawoto, dua tersangka korupsi kasus yang sama, sudah ditahan Kejaksaan Agung. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu yang tepat bagi penyidik untuk menetapkan Gubernur DKI Jakarta sebagai tersangka korupsi bus Trans akarta.

Apakah Joko Widodo akan tetap jadi dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober nanti? Tidak.

Jawaban tegas itu sejalan dengan merebaknya informasi mengenai kemungkinan Jokowi batal dilantik dan analisis mengenai siapa yang akan menggantikan dilantik sebagai Presiden Indonesia 2014-2019 pada 20 Oktober mendatang.

Apakah Jusuf Kalla sebagai wakil presiden terpilih yang akan dilantik menggantikan Jokowi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi atau Prabowo Subianto yang lebih berhak dilantik menjadi presiden Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Kasus-Kasus Dugaan Korupsi Joko Widodo

Kasus dugaan korupsi Jokowi yang tengah ditangani Komisi Pemberantsasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung tidak terbatas pada kasus dugaan korupsi bus TransJakarta tahun anggaran 2013 saja, melainkan terdapat beberapa dugaan korupsi melibatkan Jokowi saat ini menjadi fokus penyelidikan dan penyidikan, baik di Kejaksaa Agung maupun di KPK.

Dari sumber KPK dan Kejagung, sedikitnya terdapat empat kasus dugaan korupsi terkait Jokowi sedang ditangani kedua institusi penegak hukum itu. Di luar dugaan korupsi bus TransJakarta, ada kasus dugaan korupsi BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) saat Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta periode 2005-2012 lalu.

Dugaan Korupsi BMPKS Rp 13 Miliar

Dugaan korupsi Jokowi pada program BPMKS sudah dilaporkan ke KPK pada akhir Agustus 2012 lalu, yang merugikan negara sekitar Rp 13 miliar. “Kami menyerahkan berkas dugaan korupsi oleh Wali Kota Solo, baik secara langsung maupun tidak langsung, beserta jajarannya,” kata Ketua Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Ali Usman di kantor KPK, Jakarta, 30 Agustus 2012 lalu.

Program bantuan untuk siswa Kota Surakarta itu semula dianggarkan dalam APBD Perubahan 2010 sebesar Rp 35 miliar, yang sebagian dananya Rp 23 miliar diperuntukkan BPMKS untuk sejumlah 110 ribu siswa. Namun, pada tahun 2011, ternyata data siswa penerima BPMKS dari APBD-P tahun 2010 setelah dilakukan verifikasi hanya tercatat untuk sebanyak 65 ribu siswa, dengan anggaran Rp 10 miliar. “Ada korupsi anggaran BPMKS sebesar Rp 13 miliar. Temuan korupsi ini yang sekarang kami laporkan kepada KPK,” ujar Ali Usman.

Bagaimana progres atau perkembangan penyelidikan kasus korupsi BPMKS yang diduga melibatkan Jokowi sebagai salah satu pelakunya, belum diketahui secara pasti karena penyidik KPK tidak pernah menyampaikannya ke publik. Namun, seperti kasus-kasus korupsi lain yang ditangani KPK, sering tiba-tiba saja KPK mengumumkan pelaku tertentu menjadi tersangka.

Kasus Dugaan Suap dan Pencucian Uang Sumbangan Kampanye Pilpres
Ketua Progres 98 Faisal Assegaf pada Juli-Agustus 2014 lalu bolak-balik ke KPK untuk melaporkan temuan dugaan suap dari pihak asing dan/atau uang hasil korupsi yang disimpan di perbankan luar negeri untuk kepentingan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla.

Menurut bukti-bukti yang dimiliki Faisal Assegaf, baik Jokowi maupun Jusuf Kalla diketahui punya sejumlah rekening bank di perbankan luar negeri (off shore), yang asal uang dan peruntukan uang dalam rekening bank tersebut diragukan legalitasnya. “Jokowi punya sekitar 36 rekening bank atas nama korporasi, berbentuk rekening tabungan dengan nama dan tanda tangan Jokowi sebagai otorisasi rekening. Total uang pada 36 rekening haram itu sekitar US$ 8,5 juta,” ujar Faisal Assegaf usai melaporkan keberadaan rekening bank dan harta kekayaan capres Jokowi yang tidak dicantumkan dalam Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Faisal menambahkan, Iriana Widodo, istri Jokowi, juga memiliki rekening haram di luar negeri sebanyak 16 rekening dengan jumlah total uang pada keseluruhan rekening tersebut sebesar US$ 4,6 juta. “Sehingga total uang pada 52 rekening Jokowi-Iriana yang tercatat di luar negeri sebesar US$ 13,1 juta atau sekitar Rp 140 miliar,” kata Faisal.

Tidak mau ketinggalan dengan pasangannya, Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla juga dilaporkan memiliki rekening haram di luar negeri yang tidak dilaporkan ke KPK dan diduga berasal dari suap pihak asing untuk keperluan dan pemenangan pemilu Pilpres 2014 sebanyak 74 rekening, masing-masing 42 rekening ilegal milik Jusuf Kalla dan 32 rekening ilegal milik Mufidah Kalla. Total dana pada seluruh rekening ilegal itu US$ 22,1 juta atau lebih Rp 250 miliar.

Faisal Assegaf menambahkan, pihaknya yakin KPK akan dengan mudah mengusut tuntas dugaan suap pihak asing atau korupsi dan pencucian uang berjumlah ratusan miliar rupiah itu, karena bank dan negara di mana rekening-rekening ilegal tersebut dibuka merupakan perbankan yang sudah dikenal reputasinya sebagai surga para koruptor dan pencucian uang haram.

Pada kunjungan Presiden SBY pada 17-19 Juni 2014 lalu ke Fiji dalam rangka menghadiri Forum Kerja Sama Negara-Negara Pasifik ditenggarai menjadi “ruang” bagi SBY untuk menyempatkan diri menerima laporan dari The Association of Pacific Island FIUs (APIFIU), asosiasi lembaga intelijen keuangan negara-negara Pasifik, yang beranggotakan 11 negara. “Jokowi dan istrinya Iriana Widodo dilaporkan APIFIU sebagai pemilik puluhan rekening bank ilegal yang tercatat pada perbankan di negara-negara anggota APIFIU,” ungkap Faisal, 30 Juli lalu.

Apakah KPK menemukan kesulitan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan suap, korupsi, dan pencucian uang pasangan capres dan cawapres pada Pemilu Presiden 2014 ini? Jawabnya: kemungkinan besar tidak.

KPK hampir bisa dipastikan tidak akan menghadapi kesulitan dalam penuntasan kasus suap dan tindak pidana pencucian uang guna pemenangan Jokowi-JK pada pilpres lalu, karena pejabat tinggi negara-negara Pasifik tersebut sudah menunjukkan kerja sama terbaik guna penuntasan kasus pidana, yang kemungkinan besar akan menjadi batu sandungan bagi Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, 20 Oktober mendatang.

Raden Nuh
(Praktisi hukum & Pengamat Sosial Politik)

Source: asatunews.com

10 Tanggapan to “Pelantikan Jokowi-JK Terancam Gagal”

  1. Anonim said

    Monggo bapak2 yg terhormat yg saat ini berkuasa gunakan aqidah kita seorg muslim agar pikiran kita menjadi sehat dan mental kita juga sehat, lihat lebih dalam lagi benarkah pernyataan mereka bhw koruptor, penyeleweng kekuasaan, dan yg bejat moral itu saudara kita umat Islam?
    Siapa yg bikin cafe remang2 di pinggiran2 kota itu? siapa yg punya dan mendirikan pabrik bir miras di negeri ini? Bukan kita.

    Yang ada adalah saudara2 kita diberi bagian yg sedikit recehan saja, tapi bagian besar, gepokan besarnya ada di tangan mereka. Dan dg uang besar itu juga opini bhw kita bangsa yg malas, korup di sebarkan ke seluruh negeri.

    Relakah kita negeri ini terjajah kembali?

  2. adem said

    Yah kita liat aja jd dilantik nga tgl 20 okt? Kl jd bearti KPK n kejaksaan emang udah disuap jg…….

  3. Oalah, sudah pengkhianat, penipu, serakah dan malah koruptor lagi – gitu koq ya banyak pendukungnya. Dasar Oon bin bloon.

  4. (1) Siapa sih yang berani melawan Jokowi? Penegak hukum mana yang berani? Di Indonesia Presiden dan Calon Presiden beserta mantan Presiden tidak boleh disentuh hukum. Itu sudah seperti hukum tertulis, dan sekaligus menjadi presedent yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia

    (2) Kubu Koalisi Merah Putih saya kira sudah memiliki banyak angan-angan. Komponen-komponennya sangat khawatir tak dapat apa-apa dari pesta panjang 5 tahun bersama Jokowi-JK. Membayangkan mengalami pengerdilan selama 5 tahun dan di akhir periode akan menjadi pecundang bagi partai lain, komponen koalisi Merah Putih saya kira kini sudah tinggal seragam (uniform) putih.

    (3) Lebih masuk akal sebetulnya setelah dilantik ia didongkel dan terjadilah peralihan kepemimpinan.Tetapi akan terbentur dengan Bab I, Pasal 1, Ayat (1) UU tak tertulis Indonesia: tak boleh mempermasalahkan Presiden, calon Presiden dan Mantan Presiden.

    (4) Salah satu indikator yang dapat berguna pastilah komposisi suara ketika nanti (misalnya) ada voting (terbuka atau tertutup) atas RUU Pemilukada.

  5. Anonim said

    Wow menakjubkan ada berita miring di tengah malam hening oow , jangan mudah mengambil kesimpulah terlebih daluhu atas kbr yg blm tentu benar’ya mari kita tunggung siapa yg benar

  6. Beritanya provokatif, berkesan seperti orang nggak mau kalah.

  7. Anonim said

    syashacollection.com

  8. semoga para hakim,takut sama sang pencipta,langit dan bumi.

  9. Anonim said

    Satrio paningit abad 21 ternyata doyan duit yhaaa……..kasian deh bangsa Indonesia

  10. Anonim said

    sepandai2 manusia berlagak sok lugu, merakyat akhirnya terbongkar juga, buka topeng saja lah JKW biar agak enteng dosanya

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: