KabarNet

Aktual Tajam

Habib Rizieq: Pilkada Langsung Bahaya bagi NKRI !

Posted by KabarNet pada 12/09/2014

Habib Muhammad Rizieq Syihab : “MUDHOROT Pilkada Langsung yang paling berbahaya adalah DISINTEGRASI BANGSA, karena Pilkada Langsung berpotensi lahirkan Kepala Daerah yang tidak punya rasa NASIONALISME.

Kepala Derah macam inilah yang suka gerakkan masyarakatnya untuk bersikap RASIS dan FASIS dengan menumbuh-suburkan Fanatisme Kedaerahan, bahkan berani gerakan demo tuntut REFERENDUM untuk MERDEKA lepas dari NKRI. Kalau hanya satu atau dua daerah yang seperti itu, tentu masih mudah diatasi Pemerintah Pusat. Lalu bagaimana kalau sepuluh daerah atau lebih yang menuntut Referendum ?! Apalagi kalau semua daerah ??!! Apa tidak hancur NKRI ???!!!” [KbrNet/Slm]

7 Tanggapan to “Habib Rizieq: Pilkada Langsung Bahaya bagi NKRI !”

  1. Anonim said

    Betul juga Habib bilang….

  2. Anonim said

    alah..kenapa ga dari dulu ribut-ributnya..

  3. taUbat said

    PILKADA LANGSUNG HARUS SEGERA DIHENTIKAN

    KAMIS, 30/10/2008 17:52

    NU.OR.ID – SEJAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) LANGSUNG DILAKSANAKAN, PIHAK PBNU TELAH MENYAKSIKAN BERBAGAI KENAIFAN DAN IRONI YANG BERTOLAK BELAKANG DARI TUJUAN SEMULA, BAIK UNTUK MENINGKATKAN KADAR DEMOKRASI MAUPUN UNTUK MEMPERLUAS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. PILKADA LANGSUNG BELUM MEMBERIKAN BERKAT APA-APA, MALAH MENCIPTAKAN FRIKSI SOSIAL.

    ITU PUN DENGAN BIAYA YANG SANGAT BESAR. PILKADA JAWA TIMUR, MISALNYA, MENELAN BIAYA APBD SEBESAR RP 500 MILIAR UNTUK PUTARAN PERTAMA DAN RP 200 MILIAR UNTUK PUTARAN KEDUA. ITUPUN PARTISIPASI MASYARAKAT HANYA MENCAPAI 55 PERSEN DARI TOTAL PEMILIH DI JAWA TIMUR, SEDANGKAN SISANYA SEKITAR 40 PERSEN ADALAH GOLONGAN PUTIH (GOLPUT). DEMIKIAN JUGA DI DAERAH-DAERAH LAINNYA DI INDONESIA.

    SEMENTARA PIMPINAN YANG DIHASILKAN TIDAK BEKERJA UNTUK PEMERINTAHAN DAN RAKYATNYA, TETAPI SIBUK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI DAN MITRA POLITIKNYA. SELIBERAL APAPUN NEGARA, TIDAK ADA YANG SEGEGABAH INDONESIA DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN PEMILU SEPERTI INI.

    SEBENARNYA PERSOALAN TERJADI SEJAK DITETAPKANNYA OTONOMI DAERAH DI TINGKAT DUA. TERNYATA OTONOMI SEBAGAI BENTUK DESENTRALISASI YANG DIANGGAP SEBAGAI PEMATANGAN DEMOKRASI ITU TIDAK BERKAITAN APAPUN DENGAN DEMOKRASI. SEBAB OTONOMI DAERAH ITU TIDAK DISERTAI DENGAN PERUBAHAN POWER RELATION (RELASI KUASA) ANTARA PEMERINTAH DENGAN RAKYAT. PENGUASA PUSAT DIGANTI PENGUASA DAERAH YANG SAMA OTORITER, MENOLAK PARTISIPASI RAKYAT KECUALI SEBAGAI PEMILIH, BUKAN PENENTU KEBIJAKAN.

    HAL ITU BISA DIMENGERTI KARENA OTONOMI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK MENEGAKKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, TETAPI SEBAGAI AGENDA NEOLIBERAL YANG MENDALANGI REFORMASI UNTUK MELAKUKAN DEVIDE ET IMPERA (PECAH BELAH DAN KUASAI). KETIKA IDE FEDERASI DITOLAK MAKA DIBUAT OTONOMI, APALAGI LALAU ADA OTONOMI KHUSUS YANG SANGAT BEBAS SEHINGGA HAMPIR DILEPAS SEPERTI ACEH DAN IRIAN BARAT.

    DALAM OTONOMI SEMACAM ITULAH PILKADA DILAKUKAN SECARA LANGSUNG, MAKA YANG TERJADI ADALAH DISINTEGRASI SOSIAL, KARENA MASYARAKAT KONFLIK, PIMPINAN PENDIDIKAN KONFLIK, PIMPINAN AGAMA RETAK, TERMASUK KOMUNITAS SOSIAL BUBAR, TERMASUK KELUARGA JUGA MENGALAMI BERANTAKAN. MENURUT DATA YANG DILANSIR OLEH DEPARTEMEN AGAMA, SEJAK DILANGSUNGKANNYA PILKADA LANGSUNG INI TERBUKTI TELAH MENINGKATKAN PERCERAIAN HINGGA 500 PERSEN DARI 2 JUTA ORANG PERTAHUN YANG MENIKAH MAKA PADA TAHUN 2007 INI YANG BERCERAI SEBANYAK 200 RIBU. INI SUATU ANGKA YANG SPEKTAKULER, PADAHAL SEBELUMNYA HANYA BERKISAR ANTARA 30 HINGGA 40 RIBU. HAL ITU TERJADI KARENA BEDA PILIHAN POLITIK ANTARA SUAMI DENGAN ISTERI. KALAU HAL ITU DITERUSKAN, MAKA NEGERI INI KAN MENGALAMI PENGEROPOSAN DARI DALAM SEJAK MULAI DARI KELUARGA, MASYARAKAT HINGGA BANGSA.

    KARENA ITU SEJAK AWAL PBNU MENGUSULKAN PADA PEMERINTAH DAN PUBLIK TERMASUK PADA DPR AGAR PILKADA LAANGSUNG INI DIHENTIKAN UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA DAN BANGSA INI DARI KELUMPUHAN. PILKADA INI TIDAK HANYA BIAYANYA YANG MAHAL, TETAPI JUGA MENGAKIBATKAN KONFLIK SOSIAL. TETAPI SAYANG, PRESIDEN MERASA TIDAK BERKUASA MENGHENTIKAN PROSES INI KARENA TELAH DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG. BAGI NU TIDAK. DEMI MENYELAMATKAN BANGSA DARI KEHANCURAN, UNDANG-UNDANG YANG MENYENGSARAKAN HARUS DIUBAH DAN PRESIDEN PUNYA WEWENANG UNTUK ITU. SEBENARNYA SECARA POLITIK NU CUKUP DIUNTUNGKAN DENGAN ADANYA PILKADA LANGSUNG ITU, SEBAB BANYAK KADER NU YANG MENJADI KEPALA DAERAH MULAI DARI GUBERNUR, WALIKOTA ATAU BUPATI YANG TERSEBAR SEJAK DARI IRIAN BARAT HINGGA ACEH. TETAPI KEUNTUNGAN SESAAT INI TIDAKLAH LEBIH PENTING DIBANDING DENGAN KESELAMATAN SELURUH RAKYAT, BANGSA DAN NEGARA.

    LANGKAH ITU PUN SAMA SEKALI TIDAK MENCEDERAI DEMOKRASI SEBAB SEBAGAIMANA SEBELUMNYA PILKADA BISA DILAKUKAN OLEH APARA WAKIL RAKYAT DI SETIAP LEVEL. KALAU PILKADA LANGSUNG TERUS MENERUS BIAYA PEMBANGUNAN AKAN HABIS DAN TENAGA RAKYAT JUGA AKAN HABIS, SEHINGGA MEREKA CENDERUNG APATIS DAN GOLPUT. BAYANGKAN, KITA DISIBUKKAN DENGAN PEMILU, MULAI DARI PEMILU DPR, PEMILU PRESIDEN, GUBERNUR, WALIKOTA, BUPATI DAN PEMILIHAN KEPALA DESA SAMPAI PEMILIHAN RT RW LANGSUNG. ITU PUN MASING-MASING SERING DILAKSANAKAN DUA KALI. AKHIRNYA MASYARAKAT KITA HANYA SIBUK DENGAN RITUAL DEMOKRASI PADAHAL RITUS POLITIK ITU TIDAK MENCERMINKAN DEMOKRASI SEBENARNYA ITU.

    KERUKUNAN NASIONAL DAN INTEGRASI SOSIAL MERUPAKAN KONDISI YANG SANGAT PENTING UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DAN MENCIPTAKAN BERBAGAI AGENDA KESEJAHTERAAN RAKYAT. PILKADA YANG DISEMANGATI OLEH NAFSU BERKUASA UNTUK DIRI SENDIRI DAN KELOMPOKNYA TELAH MENYENGSARAKAN RAKYAT DAN MENCELAKAKAN PARA PIMPINAN DAERAH SENDIRI. HAMPIR SELURUH BEKAS KEPALA DAERAH ATAU BAHKAN YANG SEDANG MENJABAT MASUK PENJARA ATAU SEDANG BERURUSAN DENGAN PENGADILAN KARENA MENYELEWENGKAN UANG DAERAH. PARA PIMPINAN TERPAKSA KORUPSI KARENA BIAYA POLITIK MENJADI KEPALA DAERAH MEMANG SANGAT MAHAL, BAIK UNTUK MEMBELI SUARA MAUPUN UNTUK MENGKONSOLIDASI PARA ELIT LOKAL.

    APALAGI DALAM PILKADA YANG LIBERAL INI ORANG TIMUR YANG BIASANAYA RENDAH HATI ITU MENJADI SUKA PAMER, MEMAMPANG FOTO DI SETIAP SUDUT JALAN, MEMAMERKAN BERBAGAI GELAR DAN PRESTASINYA. HAL ITU TERMASUK DILAKUKAN OLEH PARA CALON DARI PARA KIAI, USTADZ ATAU BUDAYAWAN. PADAHAL APA YANG DIIKLANKAN ITU SERING KALI TIDAK SESUAI DENGAN KENYATAAN. APALAGI DALAM SISTEM INI SEMUA ORANG MERASA BERHAK MENJADI CALON TANPA MELIHAT PERAN DAN PRESTASINYA SELAMA INI, MAKA SERING MUNCUL PEMIMPIN YANG TIDAK MEMILIKI KAPASITAS KEPEMIMPINAN DAN TIDAK MEMILIKI WATAK SEORANG PEMIMPIN YANG MAMPU MENGAYOMI MELINDUNGI DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA.

    MELIHAT KENYATAAN SEPERTI ITU MAKA HIMBAUAN NU UNTUK MENGHENTIKAN PROSES PILKADA LANGSUNG ITU SANGAT BISA DIPAHAMI. KARENA ITU SEMUA PIHAK PERLU MEMPERHATIKAN HIMBAUAN ITU DAN SEGERA MENCARI LANGKAH BAGAIMANA CARA MENGHENTIKAN PILKADA LANGSUNG ITU, AGAR NEGERI KITA YANG SEDANG KRISIS INI TIDAK SEMAKIN PARAH, AGAR SEMUA MASALAH BISA DICARI SOLUSINYA SETELAH SEMUANYA BISA BERPIKIR TENANG DAN BERHATI DINGIN.

    ABDUL MUN’IM DZ

    http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,3-id,14507-lang,id-c,risalah+redaksi-t,Pilkada+Langsung+Harus+Segera+Dihentikan-.phpx

  4. mau langsung ato tidak langsung, sama saja
    toh yg dipilih nantinya adalah bajingan
    demokrasi adalah produk budaya ciptaan orang2 penyembah berhala yunani kuno ratusan tahun sebelum masehi
    kalo dihitung dr sekarang, udah ribuan tahun yg lalu

    dlm demokrasi
    suara seorang ulama = suara seorang bajingan
    suara seorang muslim = suara seorang kafir
    suara seorang wanita baik2 = suara seorang pelacur
    suara seorang yg mencoblos dg analisis = suara seorang yg mencoblos krn dibayar

    demokrasi adalah SYIRIK AKBAR, sebab:
    1.kekuasaan tertinggi bukan di tangan ALLAH SWT, tapi ditangan rakyat
    2.Sumber hukum bukan Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, akan tetapi rakyat
    3.Hukum yang dipakai bukanlah hukum Allah, akan tetapi hukum buatan manusia
    4.ukuran kebenaran bukan ketetapan ALLAH, tapi suara terbanyak

    jika mayoritas menginginkan homoseksual dilegalkan, itulah demokrasi
    jika mayoritas menginginkan aborsi dilegalkan, itulah demokrasi
    jika mayoritas menginginkan pelacuran dilegalkan, itulah demokrasi

    Tinjauan Kekafiran DEMOKRASI
    http://millahibrahim.wordpress.com/seri-materi-tauhid/seri-6-tinjauan-kekafiran-demokrasi/

  5. Anonim said

    Masalahnya Bib ….. bisa gak menjamin kalau yang duduk di DPRD nya adalah betul-2 mewakili manusianya, bukan uang atau parpol.

  6. http://chirpstory.com/li/229819 —- Rakyat masih bodoh, miskin dan hukum juga lemah …. sehingga yang kalah selalu rakyat.

  7. taUbat said

    TUNDUK PADA AMANAH UU, PEMDA SIAP BIAYAI PILKADA

    20 JANUARI 2015 | 20 MINS AGO

    KAJI USUL HONOR

    PETUGAS RP 7 M

    MUKOMUKO – MESKI BELUM MENYIAPKAN SELURUH KEBUTUHAN ANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) YANG DIRANCANG DIGELAR DESEMBER TAHUN INI, PEMDA SIAP MEMBIAYA HAJATAN POLITIK TERSEBUT.

    KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MUKOMUKO HERLIAN, M.SI MENEGASKAN PEMDA TUNDUK PADA AMANAH UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT.

    BEGITU REGULASI TERKAIT PILKADA LANGSUNG DISAHKAN, MEREKA JUGA AKAN MENYIAPKAN RANCANGAN ANGGARANNYA.

    “JANGAN KHAWATIR KITA TUNDUK DENGAN UNDANG-UNDANG DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT. PILKADA ITU KAN AMANAH UU KITA AKAN LAKSANAKAN, TIDAK MUNGKIN DIHAMBAT. KITA MASIH TUNGGU ATURANNYA, TERMASUK HITUNGAN DANASHARING DITERIMA.

    SEHINGGA RANCANGAN ANGGARAN YANG DISIAPKAN TEPAT,” TEGAS HERLIAN.

    BAHKAN MENURUT HERLIAN, ANGGARAN RP 7 MILIAR UNTUK HONOR PETUGAS PEMILU JUGA AKAN DIKAJI ULANG.

    DISESUAIKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN SK BUPATI TENTANG BATASAN MAKSIMAL HONORER PEGAWAI NON PNS.

    SEHINGGA NOMINAL ANGKA HONOR PPK, PPS DAN KPPS AKAN KETAHUAN.

    AGAR TIDAK MENYALAHI ATURAN. “USULAN KPU AKAN DIKAJI LAGI, DISESUAIKAN DENGAN PERMENDAGRI, PERMENKU DAN SK BUPATI.

    APAKAH LAYAK SEBANYAK ITU ATAU SEPERTI APA?,” SAMBUNG HERLIAN.

    PEMDA SUDAH MENGANGGARKAN DANA UNTUK 4 BULAN BERJALANNYA TAHAPAN PILKADA LANGSUNG.

    NANTINYA DANA AKAN DITAMBAH SESUAI SISTEM KEUANGAN YANG MENGATUR GUNA MENUTUPI KEKURANGAN DANA ITU.

    SEHINGGA KPU TIDAK PERLU KHAWATIR TIDAK MEMILIKI ANGGARAN PELAKSANAAN PILKADA. SEBAB SELURUHNYA SUDAH DIPIKIRKAN DAN DISIAPKAN PEMDA.

    “UNTUK TAHAPAN MUNGKIN 8 BULAN. BERAPA KEBUTUHAN 4 BULAN INI SUDAH ADA KITA SIAPKAN.

    KALAU ADA PETUNJUK LAIN YANG MENGUATKAN, PEMDA BISA MENAMBAH ANGGARAN SEBELUM APBD P,” TUTUP HERLIAN.

    DEL

    harianrakyatbengkulu.com/ver3/2015/01/20/tunduk-pada-amanah-uu-pemda-siap-biayai-pilkada/

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: