KabarNet

Aktual Tajam

DPR: Jokowi Salah Kalkulasi BBM, SBY Tolak Kenaikan

Posted by KabarNet pada 04/09/2014

Jakarta – KabarNet: Pemerintah RI baru yang, kalau jadi dilantik, akan dibawah pimpinan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih juga menimbulkan polemik dan kontroversi.

Jokowi-JK dinilai akan menyengsarakan hidup seluruh rakyat Indonesia karena telah melakukan salah kalkulasi dalam mewacanakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap Jokowi dan tim ekonominya yang mendorong kenaikan harga BBM dinilai sangat politis. Disinyalir, desakan itu bukan didasarkan pada fakta sebenarnya.

“Jokowi dan tim ekonominya salah membaca dalam menilai postur RAPBN 2015,” kritik anggota Komisi VI DPR RI Abdurrahman Abdullah, Rabu 3 September 2014 di Jakarta.

Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa subsidi BBM sebesar Rp 363,53 triliun terlalu membebani rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPBN) untuk tahun 2015.

Padahal, jumlah sebesar itu bukan untuk subsidi BBM saja melainkan subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, BBN (Bahan Bakar Nabati), LPG tabung 3 kg, dan LGV sebesar Rp291,11 triliun dan subsidi listrik mencapai sebesar Rp72,42 triliun.

“Kalau ditotalkan antara subsidi energi dan subsidi listrik barulah mencapai Rp 363,53 triliun, bukan semuanya untuk subsidi BBM, jadi salah ituu,” lanjut Abdurrahman.

Menurutnya, subsidi BBM pada RAPBN 2015 hanya mengalami peningkatan sebesar 18 persen dari subsidi BBM pada APBNP 2014 (sebesar Rp 246,5 triliun).

Sementara subsidi listrik turun drastis pada tahun 2015 sebesar 43 persen dari tahun 2014 (Rp 103,8 triliun).

Penurunan subsidi listrik yang drastis, yaitu sebesar Rp 31,4 triliun karena listrik sudah mengalami peningkatan tarif dasar listri (TDL) sehingga jumlah subsidi listrik mengalami penurunan dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Sesungguhnya, dari penurunan subsidi listrik ini bisa digunakan untuk subsidi BBM dan negara hanya menambah subsidi BBM sebesar Rp 13 triliun saja.

“Ini bisa diambil dari kenaikan pendapatan negara. Dengannya, subsidi BBM untuk satu tahun ke depan masih bisa stabil dan alibi terlalu membebani keuangan negara tidak berdasarkan fakta,” urainya.

Menurutnya, alasan di ataslah yang antara lain menjadi pertimbangan tim ekonomi Presiden SBY untuk menolak dan memutuskan tidak menaikkan harga BBM selain dari alasan masih terbebaninya rakyat akibat kebaikan TDL dan LPG.

“Putusan Pak SBY berdasar fakta keuangan yang valid, bukan pada faktor politis,” sindirnya. [KbrNet/Jurnal3/ANT/adl]

6 Tanggapan to “DPR: Jokowi Salah Kalkulasi BBM, SBY Tolak Kenaikan”

  1. Anonim said

    Kapan si gendu di masukan penjara dlm kasus pelunasan BLBI

  2. Richard Kristiadi said

    Namanya saja calon presiden plongak plongok, ya mana bisa ngerti, Pak Abdurrahman Abdullah. Namun capres macam gituan memang ya dibanggakan asing, krn keoonannya.

  3. Tukang minyak said

    Kebanyakan sih, kebijakan yang gak pro rakyat Indonesia itu kalau dirunut-runut akan bermuara ke luar Indonesia.

    Contoh :
    Kebijakan tidak membuat sendiri industri penyulingan dan pengolahan minyak mentah menjadi BBM siap pakai, padahal orang-2 Indonesia kini banyak yang cerdas-2 hingga mampu menjuarai berbagai olimpiade matematika dan fisika internasional, kenapa enggak dimanfaatkan negara untuk meningkatkan kemandirian bangsa termasuk menciptakan industri pengolahan minyak mentah sendiri menjadi BBM siap pakai ? Berapa penghematan yang akan diperoleh negara dari ketidakharusan membeli BBM yang asalnya berasal dari minyak mentah sendiri ? Bisa jadi harga BBM yang sekarang pun sebelum dinaikan masih jauh lebih rendah dari yang sekarang karena ketiadaan biaya pengangkutan dan penyulingan serta tambahan margin keuntungan perusahaan asing.

    Katanya pinter …………….

  4. Tukang minyak said

    Mau tidak membebani keuangan negara ?

    Gampaaaang ……… kenapa gak sekalian aja bikin industri penyulingan mintak mentah sendiri menjadi BBM siap pakai ?
    Penghematan yang dihasilkan adalah sebesar cost :
    1. Biaya pengangkutan minyak mentah ke luar negeri untuk disuling menjadi BBM siap pakai.
    2. Biaya penyulingan minyak mentah menjadi BBM siap pakai.
    3. Biaya margin keuntungan perusahaan penyulingan.
    4. Biaya pengangkutanBBM siap pakai ke dalam negeri.
    5. Berbagai pajak di luar negeri.
    6. Berbagai potensi biaya-2 yang tidak perlu.

    Bisa dibayangkan berapa penghematan negara dari ketiadaan biaya-2 yang sangat memberatkan di atas ?

    Katanya pinteeeer ………………….

  5. Paulus Nabi Palsu said

    TOLAK KENAIKAM BBM, tutup semua kebocoran dan penyalahgunaan bbm subsidi unt rakyat malah dipake unt industri, brantas para mafia migas, buru para preman dan oknum yg membackingi penyalahgunaan bbm subsidi, nasionalisasikan industri minyak, larang perusahaan minyak asing jualan minyak di indonesia

  6. taUbat said

    BELUM 100 HARI JOKOWI BANYAK BLUNDER, PALING FATAL NAIKKAN BBM DAN KAPOLRI

    MINGGU, 18 JANUARI 2015

    FASTNEWS, JAKARTA (18/1) – BELUM GENAP 100 HARI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN RI, KEBIJAKAN DITEMPUH JOKO WIDODO DINILAI SUDAH BANYAK BLUNDER, BAHKAN MENGENYAMPINGKAN KONSTITUSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

    YANG PALING FATAL ADALAH MENAIKKAN BBM KETIKA HARGA MINYAK DUNIA TURUN DAN MENGANGKAT KOMJEN BUDI GUNAWAN SEBAGAI CALON KAPOLRI DALAM STATUS TERSANGKA KPK.

    “PERTAMA, DAPAT KITA LIHAT DARI KEBIJAKANNYA MENAIKKAN HARGA BBM DI TENGAH HARGA BAKAR DUNIA MENURUN,” PAPAR PEMERHATI POLITIK DARI THE INDONESIAN REFORM, MARTIMUS AMIN DI JAKARTA BEBERAPA SAAT LALU, MINGGU (18/1).

    KEMUDIAN, JOKOWI MENURUNKAN HARGA BBM DARI PREMIUM SEMULA RP 7.600 DARI RP 8.500 PER LITER, DAN SOLAR DARI RP 7.400 MENJADI RP 7.250 PER LITER. KINI HARGA BBM KEMBALI DITURUNKAN.

    HARGA PREMIUM MENJADI RP 6.600 PER LITER DAN SOLAR MENJADI RP 6.400 PER LITER YANG MULAI BERLAKU HARI SENIN BESOK.

    IA MENILAI KEBIJAKAN JOKOWI MENAIKKAN DAN MENURUNKAN HARGA BBM YANG DITEMPUH SECARA GEGABAH TELAH MENYEBABKAN HARGA BAHAN POKOK, TARIF ANGKUTAN UMUM, SERTA HARGA PRODUK INDUSTRI YANG MEMBUMBUNG NAIK TIDAK MAU TURUN KEMBALI.

    MESKI HARGA BBM SUDAH DITURUNKAN SEBANYAK DUA KALI.

    “KEDUA, CATATAN KAMI DI SINI SOAL PEMBERHENTIAN KAPOLRI JENDERAL SUTARMAN YANG MASIH LAMA BERAKHIR MASA JABATANNYA DAN PENGUSULAN KOMJEN POL. BUDI GUNAWAN SEBAGAI PENGGANTINYA,” TERANGNYA LEBIH LANJUT.

    PERGANTIAN KAPOLRI INI TELAH MENIMBULKAN KONTROVERSI BERKEPANJANGAN ATAS DITETAPKAN STATUS TERSANGKA CALON TRIBHARTA 1 USULAN JOKOWI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

    MOMEN PENETAPAN STATUS TERSANGKA KOMJEN BG BERSAMAAN PROSES FIT AND PROPER TEST KOMISI II DPR DALAM MENINDAKLANJUTI SURAT PRESIDEN.

    SETELAH DPR RI MENYETUJUI MALAH JOKOWI MENUNDA PELANTIKAN BUDI GUNAWAN DAN MENGANGKAT PLT. KAPOLRI YAKNI KOMJEN BADRUDIN HAITI.

    BLUNDER YANG DILAKUKAN JOKOWI LEBIH JAUH LAGI, MENURUT MARTIMUS, TERKAIT PEMBERHENTIAN KAPOLRI SUTARMAN DAN PENGANGKATAN PLT. KAPOLRI ITU TERNYATA JUGA TIDAK PERNAH MEMINTA PERSETUJUAN DPR SESUAI DIATUR UU 2/2002 TENTANG KEPOLISIAN.

    “KALAU PRESIDEN JOKOWI TERUS MENEMPUH KEBIJAKAN SEPERTI INI, MAKA KITA TAK DAPAT MEMBAYANGKAN KEKACAUAN APA LAGI YANG AKAN TERJADI PADA SISTEM KETATANEGARAAN KITA,” DEMIKIAN MANTAN CALEG DPRD GERINDRA INI.

    FN-04

    m.fastnewsindonesia.com/article/belum-100-hari-jokowi-banyak-blunder-paling-fatal-naikkan-bbm-dan-kapolri

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: