KabarNet

Aktual Tajam

DPRD DKI Pastikan Jokowi Terlibat Korupsi Bus Trans-JKT

Posted by KabarNet pada 03/09/2014

Jakarta – KabarNet: Dugaan kuat keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada kasus korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta kembali dipertegas oleh kalangan DPRD DKI Jakarta.

Sikap Kejaksaan Agung yang masih belum juga memeriksa Jokowi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus Trans Jakarta dipertanyakan. Selaku Gubernur DKI yang merupakan Penguasa Pengelola Anggaran Daerah, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Jokowi dalam kasus korupsi senilai Rp 1,5 triliun itu.

“Kita mengharapkan penyidik menegakkan hukum dengan adil dan sama rata dengan memeriksa siapapun dalam kasus ini,” tandas Anggota DPRD DKI, Muhammad Sanusi kepada wartawan di Jakarta. Rabu 3 September 2014.

Menurut dia jejak koruptif Jokowi setidaknya tercium dari langkahnya menerbitkan SK Gubernur nomor 2082 tahun 2013 yang berisi penunjukkan Sekretaris Dinas sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen proyek bus TransJakarta. Melalui SK itu, Jokowi memangkas kewenangan Kepala Dinas Perhubungan yang saat itu dijabat Udar Pristono.

“Dari sisi kebijakan, perundang-undangan jelas mengatur bahwa penguasa pengelola anggaran daerah adalah gubernur dan kepala dinas sebagai pengguna anggaran,” katanya.

Nama Jokowi pasti ada di BAP karena ada SK itu. Sekretaris dinas melaporkan semua hal terkait proyek langsung kepada gubernur. Bahkan khusus terkait pengadaan Bus Trans Jakarta, Gubernur Jokowi pernah membuat surat secara langsung kepada DPRD dan pihak terkait lainnya,” ungkap Muhammad Sanusi.

Sanusi menambahkan, penyidik perlu secepatnya memeriksa Jokowi terkait peran aktif dan keterlibatannya, terutama kolusi Jokowi bersama Michael Bimo Putranto dalam kasus korupsi ini. Bimo Putranto adalah putra mantan walikota Surakarta sebelum Joko Widodo. Bimo Putranto pernah menjadi ketua tim sukses Jokowi dalam pilkada kota Surakarta tahun 2005 lalu. Lebih jauh lagi, Bimo Putranto disebut-sebut sebagai orang yang mengusulkan Joko Widodo sebagai kandidat calon Walikota Surakarta, ketika Slamet Suryanto dipastikan tidak mencalonkan diri lagi karena tersangkut korupsi.

Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono yang kini berstatus tersangka pernah bertemu Sanusi dan mengatakan perkenalan dirinya dengan Bimo dihubungkan oleh Jokowi. Saat itu, Gubernur Jokowi memanggil Udar ke ruang kerjanya dan mengenalkan Bimo Putranto, yang sudah duluan hadir di ruang kerja Jokowi, kepada Udar.

“Dulu ngaku tidak kenal dengan Bimo, tapi ada pengakuan lain lagi. Udar katakan pada saya Gubernur yang mengenalkan,” demikian Sanusi.

Tak cukup hanya mengenalkan Bimo Putranto kepada Udar Pristono, Jokowi juga secara khusus memberi arahan dan meminta Udar membantu Bimo Putranto. Lebih lanjut Udar mengatakan, Jokowi secara berkala memantau perkembangan proses pengadaan Bus Trans Jakarta, mulai dari awal sampai lelang selesai.

Selain Udar, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini. Mereka yakni Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi BPPT Prawoto, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta Drajat Adhyaksa, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu, serta tiga tersangka masing-masing direktur utama dari tiga perusahaan pemenang lelang pengadaan Bus Trans Jakarta tahun anggaran 2013.

“Jadi tidak ada alasan apapun kejaksaaan menunda-nunda pemeriksaan dan penetapan Jokowi sebagai tersangka,” tegas Sanusi.

Presiden SBY dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2014 lalu, telah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun di Indonesia yang kebal hukum, termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. [KbrNet/Gebraknews/adl]

41 Tanggapan to “DPRD DKI Pastikan Jokowi Terlibat Korupsi Bus Trans-JKT”

  1. Anonim said

    Berita sampah disebarkan oleh penulis berita sampah dimuat oleh media sampah..dasar samapah kalian

  2. Anonim said

    1. Anonymous said
    03/09/2014 at 15:37

    Berita sampah disebarkan oleh penulis berita sampah dimuat oleh media sampah..dasar samapah kalian

    __________

    —–>>> dan dikunjungi serta dibaca oleh keturunan ayah-ibu sampah seperti kau yg persis di atas gw! :mrgreen:

  3. Wibowo said

    Kelihatan ngawurnya

  4. Wibowo said

    Berita sampah yg nulis berarti jg sampah, siapa Bimo Putranto yg katakan anak slamet suryanto itu jelas berita orang nggak waras krn Bimo itu tetangga saya dia anak bpk Cuk yg tinggal di Jajar Bimo sendiri di karang asem kota solo. Sadar pak de ingat akerat.

  5. Anonim said

    wuahahahahahahaha ini baru berita lucuuuuuu kayak obor rakyat

  6. Ga Wibowo Blas said

    Wibowo said
    03/09/2014 at 17:12

    Berita sampah yg nulis berarti jg sampah, siapa Bimo Putranto yg katakan anak slamet suryanto itu jelas berita orang nggak waras krn Bimo itu tetangga saya dia anak bpk Cuk yg tinggal di Jajar Bimo sendiri di karang asem kota solo. Sadar pak de ingat akerat.

    #

    Baca tulisan di bawah ini Mas, biar ga malu2in:

    Jokowi Kenalkan Michael Bimo Putranto kepada Udar Pristono

    Selasa, 13 Mei 2014 | 13:57 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku pertama kali mengenal Michael Bimo Putranto di teras Balaikota Jakarta. Kala itu, keduanya sama-sama hendak bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

    “Saya ngomong sejujur-jujurnya. Saya lihat Pak Bimo pertama kali di teras Balaikota,” kata Pristono saat memberikan keterangan di Ruang TGUPP, Balaikota Jakarta, Selasa (13/5/2014).

    Saat itu, lanjut dia, Bimo datang ke Balaikota Jakarta didampingi oleh Ketua Umum Kopaja, Nanang Basuki. Mereka berencana menghadap Jokowi. Sementara Pristono bersama jajaran pejabat Dinas Perhubungan DKI lainnya juga ingin bertemu Jokowi perihal perkembangan transportasi Ibu Kota. Saat itu, mereka tidak saling mengenal satu sama lain.

    “Tapi, Pak Gubernur saat itu mau keluar ada acara. Akhirnya, Pak Gubernur bilang ke Pak Bimo, ‘Kamu ke Pak Pris saja tentang apa yang mau diutarakan’. Orangnya (Bimo) sopan sekali dan lugu khas orang Jawa,” kata Pristono seraya menirukan apa yang disampaikan Jokowi saat itu.

    Setelah itu, hubungan Pemprov DKI dengan Bimo berlanjut ketika mantan tim sukses Jokowi di Solo itu berniat membantu mendatangkan pengunjung ke Blok G, Pasar Tanah Abang, tahun lalu. Menurut Pristono, Bimo sampai menyewa bus untuk mendatangkan sejumlah pengunjung ke Blok G.

    “Baik enggak tuh? Dia menyewa bus mendatangkan pengunjung. Dikasih kupon juga supaya belanja di situ, pedagangnya jadi enggak lari,” ujar Pristono membela Bimo.

    Pada 12 Maret 2014 lalu, Bimo pernah berkunjung ke Balaikota Jakarta. Ia juga mengaku kenal dengan Pristono. Kendati demikian, ia mengaku baru mengenal Pristono lebih dekat saat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pasar Blok G Tanah Abang.

    “Kenal beliau (Pristono) saat di Jakarta, pas nyegat Pak Jokowi. Terus saya bilang ke Pak Pristono, ‘Pak, ini ada ide bagus tentang solusi mengatasi kemacetan’,” kata Bimo saat itu.

    Kini, Pristono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bus transjakarta dan BKTB pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun oleh oleh Kejagung. Penetapan Pristono sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print-32/F.2/Fd.1/05/2014 tertanggal 9 Mei 2014.

    http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/13/1357033/Jokowi.Kenalkan.Michael.Bimo.kepada.Udar.Pristono

  7. Ga Wibowo Blas said

    Wibowo said
    03/09/2014 at 17:12

    Berita sampah yg nulis berarti jg sampah, siapa Bimo Putranto yg katakan anak slamet suryanto itu jelas berita orang nggak waras krn Bimo itu tetangga saya dia anak bpk Cuk yg tinggal di Jajar Bimo sendiri di karang asem kota solo. Sadar pak de ingat akerat.

    #

    Baca tulisan di bawah ini Mas, biar ga malu2in:

    Michael Bimo Putranto Mengaku Sahabat Lama Jokowi

    Jumat, 23 Mei 2014 15:43 WIB

    WARTA KOTA, PALMERAH— Michael Bimo Putranto yang diisukan terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta mengenal Joko Widodo (Jokowi) sebelum Gubernur DKI Jakarta ini mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo tahun 2005. Hal ini dinyatakan kuasa hukum Bimo, Bonyamin Saiman, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (23/5/2014) siang.

    “Bagaimana tidak kenal, sebelum Jokowi jadi wali kota, Bimo sudah menjadi anggota DPRD Kota Solo dari PDIP,” katanya menjelaskan desas-desus kedekatan kliennya dengan calon presiden dari PDIP tersebut.

    Bonyamin menyangkal keterlibatan Bimo dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ini. “Bimo sudah menjawab kepada penyidik bahwa dia tidak mengenal pemenang tender dan bukan pemilik PT. Sapta Guna Daya Prima,” tuturnya.

    Mengenai hubungan Bimo dengan mantan Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono, Bonyamin menerangkan perkenalan itu dimulai ketika Bimo mengurus Blok G Pasar Tanah Abang.

    Ia berkata perusahaan advertising Bimo ketika itu mempromosikan keberadaan Blok G. Keduanya berkenalan di Bali Kota saat hendak bertemu Jokowi.

    Michael Bimo yang juga merupakan presiden suporter klub sepakbola Persis Solo ini diperiksa penyidik Kejagung, Jumat (23/5/2014) pagi. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 30 menit itu, Bonyamin menuturkan penyidik mengajukan kurang dari 10 pertanyaan.

    http://wartakota.tribunnews.com/2014/05/23/michael-bimo-putranto-mengaku-sahabat-lama-jokowi

  8. Ga Wibowo Blas said

    Wibowo said
    03/09/2014 at 17:12

    Berita sampah yg nulis berarti jg sampah, siapa Bimo Putranto yg katakan anak slamet suryanto itu jelas berita orang nggak waras krn Bimo itu tetangga saya dia anak bpk Cuk yg tinggal di Jajar Bimo sendiri di karang asem kota solo. Sadar pak de ingat akerat.

    #

    Baca tulisan di bawah ini Mas, biar ga malu2in:

    Siapa Bimo Putranto, Eks Tim Sukses Jokowi

    TEMPO.CO, Jakarta — Michael Bimo Putranto, sosok yang dituding bermain itu sebenarnya bukan orang asing bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka sama-sama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Solo, Jawa Tengah. Ketika Jokowi terpilih menjadi wali kota pada 2005, laki-laki 41 tahun itu duduk di Dewan Perwakilan Daerah kota yang sama.

    Sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Solo, Bimo termasuk dalam tim sukses Jokowi yang berpasangan dengan F.X. Hadi Rudyatmo, Ketua PDI Perjuangan Solo, pada pemilihan wali kota. Meskipun pada Pemilihan Umum 2009 Bimo gagal kembali ke kursi Dewan, tapi peran politiknya tak pernah jauh dari Jokowi. Apalagi ia kemudian ditunjuk menjadi Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah.

    “Selama di Solo, mereka memang terlihat dekat, tapi saya tak tahu seperti apa kedekatannya,” kata Bambang Wuryanto, Ketua PDI Perjuangan, tentang hubungan Jokowi dan Bimo.

    Bimo ikut pindah Jakarta ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Jokowi ikut bertarung pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

    Bimo bergabung dengan tim relawan Jokowi yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama–politikus Partai Golkar yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya. Pasangan ini memenangi pemilihan dalam dua putaran.

    Bimo tak menyangkal kabar tentang hubungan politiknya yang dekat dengan Jokowi. Menurut dia, hubungan itu sebatas kolega partai. “Kami dari daerah yang sama,” ujar alumnus Teknik Arsitektur Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

    Nama Michael Bimo Putranto disebut-sebut terlibat dalam Proyek pembelian bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun oleh pemerintah DKI Jakarta yang diduga bermasalah. Bimo yang juga Presiden Pasoepati, klub pendukung Persis Solo, seperti dikutip laporan majalah Tempo edisi Senin, 10 Maret 2014, disinyalir turut bermain dalam proyek pengadaan busway.

    Persoalan proyek ini meledak awal Februari 2014 ketika ditemukan banyak kerusakan pada sebagian dari 90 bus baru yang diparkir di Unit Pengelola Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur. Baru sehari diresmikan pengoperasiannya oleh Gubernur Jokowi, yakni pada 15 Januari 2014, beberapa bus mogok.

    Dari 30 bus gandeng yang diluncurkan itu, 12 di antaranya tak bisa berjalan keesokan harinya. Pengelola Transjakarta menemukan macam-macam kerusakan. Yang “ringan” adalah pintu sulit dibuka dan penyejuk udara sering mati.

    Pada 12 Februari 2014, Udar Pristono diberhentikan dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI, yang didudukinya sejak Juni 2010–pada pemerintahan Fauzi Bowo. Kini dia “diangkat” menjadi anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

    http://www.tempo.co/read/news

  9. Anonim said

    wuahahahahahahaha ini baru berita lucuuuuuu kayak obor rahmatan lil alamin yg mem-bagus2kan jokowi dan men-jelek2in prabowo

  10. Richard Kristiadi said

    odon odon tenan bejate calon presidenne anonymous

  11. Mau lagi? (masih banyak nih :) ) said

    DPRD: Usut Keterlibatan Mantan Timses Jokowi dalam Pengadaan Transjakarta Karatan

    Jakarta- Penyelidikan kasus dugaan korupsi bus Transjakarta diminta diusut tuntas. DPRD DKI Jakarta meminta penegak hukum tidak pandang bulu terhadap oknum yang terlibat.

    “Siapa pun itu, mau mantan tim sukses, simpatisan, kolega di partai atau apa pun, harus disikat habis,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Senin, (10/3).

    Pernyataan Wakil Ketua Fraksi PDIP ini, terkait munculnya nama Michael Bimo Putranto, yang diduga ikut terlibat dalam pengaturan pembelian bus Transjakarta di Tiongkok. Bimo dikenal sebagai aktivis PDIP Jawa Tengah dan mantan ketua Pasoepati (kelompok suporter Persis Solo) serta simpatisan Joko Widodo saat kampanye dulu.

    Bimo juga dikenal dekat dengan Joko Widodo karena mantan pengusaha meubel ini merupakan tim sukses dua kali pilkada Solo. Prasetyo mengungkapkan Michael Bimo Putranto bukan tim sukses resmi Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    “Dia itu bukan tim sukses resmi, hanya simpatisan. Kalau memang dia terlibat, silakan dihukum saja, termasuk oknum Dishub,” tegasnya.

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui kenal dekat dan sudah bersahabat lama dengan Michael Bimo Putra. “Ya saya kenal dia. Tapi kalau memang dia terlibat, harus ditindak tegas,” kilah Jokowi.

    Jokowi membantah terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta. Ia menyalahkan sistem lelang yang menurutnya membuka peluang adanya tindak korupsi.

    Menurutnya, sistem lelang bisa dimenangkan oleh siapa pun, termasuk sahabatnya. Ia juga mengatakan langkah “para sahabat” dari Solo terlibat dalam tender pengadaan di Jakarta, sudah diantisipasinya.

    Salah satunya yakni dengan melakukan mutasi sejumlah kepala dinas, termasuk Kepala Dinas Perhubungan. Ia mengakui tidak bisa memantau pergerakan “sahabat”nya secara intens dalam mengikuti setiap tender di DKI Jakarta.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok )mengakui hal yang sama. Ia memang mengenal sosok Michael Bimo Putranto yang merupakan mantan tim sukses Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat menjabat sebagai Walikota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta.

    Ahok mengaku sosok Michael Bimo Putranto memang “main” dalam proyek pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang berkarat.

    “Aku sudah tanya Pak Jokowi . Itu anak emang dari dulu di Solo suka begitu. Dia suka ada proyek, suka ngaku-ngaku deket Pak Jokowi, pake foto,” tegasnya.

    http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/170520-dprd-usut-keterlibatan-mantan-timses-jokowi-dalam-pengadaan-transjakarta-karatan.html

  12. Anonim said

    Kabar nat ini kok tidak dibubarkan aja ya, isinya sampah aja.

  13. Anonim said

    Ya kita liat aja nanti yg benar akan benar dan yg salah akan ttp salah….percaya dengan kekuasaan tuhan yg maha esa….

  14. Anonim said

    KOMPAS ini kok tidak dibubarkan aja ya, isinya sampah aja.

    Coba baca berita KOMPAS di bawah ini. Masak oleh Kompas Jokowi dibilang terlibat kasus korupsi Transjakarta. Dasar Kompas media sampaahhh!!

    []

    Kasus Transjakarta Berkarat Tak Lepas dari Peran Jokowi-Basuki

    Minggu, 30 Maret 2014 | 12:54 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.COM – Penetapan dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) berkarat memunculkan berbagai spekulasi.

    Koordinator Traffic Demand Management (TDM), Ahmad Syafrudin, mengatakan kasus tersebut tidak lepas dari kebijakan hulu. Menurut dia, dokumen pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. “Tidak mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui gubernur dan wakil gubernur,” kata pria yang akrab disapa Puput itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/3/2014).

    Pengadaan bus Transjakarta dan BKTB sebagai salah satu program unggulan ibu kota seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pimpinan daerah. Puput menjelaskan, apabila ada tim pengawas maupun gubernur dan wakil gubernur yang mengawasi proses pengadaan bus, mulai dari kegiatan lelang tender, maka tidak akan ada komponen bus yang berkarat.

    Ia menengarai Jokowi-Basuki sengaja melakukan pembiaran proses tender berjalan begitu saja. Dengan itu, maka ada pembiaran terjadinya pelanggaran hukum.

    Target pengadaan bus itu terbilang cepat dengan jumlah bus yang fantastis pula. Tahun ini, Jokowi-Basuki menargetkan pengadaan Transjakarta hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Dengan keadaan yang terdesak itu, proses pengadaan bus tidak sempurna dan terjadi penyalahgunaan anggaran.

    Anggaran pengadaan bus itu, kata Puput, mencapai 2 persen dari total APBD DKI 2013, yang mencapai Rp 50,1 triliun.

    Ia mengimbau Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik lebih dalam kasus tersebut. Sebab, di balik DA dan ST (dua tersangka) ada yang lebih mendapat keuntungan dari persoalan ini.

    Hal senada disampaikan Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III. Pihak agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa. Bahkan, Uchok menyebut dua tersangka itu sebagai “boneka” saja.

    “Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka bedua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu,” kata Uchok.

    Uchok lebih menunggu hasil penyidikan KPK. Sebab, kasus yang selama ini ditangani oleh Kejagung, banyak intervensi politiknya. Kasus ini mestinya tidak hanya berhenti di Dinas Perhubungan DKI saja. Soanya, pengadaan ribuan bus itu telah dirancang di DPRD DKI, bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, serta para pengusaha.

    http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/30/1254027/Kasus.Transjakarta.Berkarat.Tak.Lepas.dari.Peran.Jokowi-Basuki

  15. Anonim said

    13. Anonymous said
    03/09/2014 at 21:04 e

    Ya kita liat aja nanti yg benar akan benar dan yg salah akan ttp salah….percaya dengan kekuasaan tuhan yg maha esa….

    ………….

    komentar:
    adakah tuhan yg maha esa itu?
    dimana sih alamatnya?
    siapa sih namanya?

  16. Ahok Jahat said

    Ahok Ungkap Kebohongan Jokowi

    Rabu, 25 Juni 2014 17:37 wib

    JAKARTA- Pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan kebohongan Joko Widodo.

    Ahok memastikan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Joko Widodo (Jokowi) belum pernah melaporkan kasus bus Transjakarta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Padahal, saat Jokowi bersilaturahim ke Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Kamis 12 Juni, dia menyatakan telah menyerahkan beberapa dokumen kasus bus Transjakarta kepada KPK.

    “Waktu ada berita mengenai Bus Transjakarta, detik itu juga kepala dinasnya langsung saya copot. Kemudian dokumen-dokumen yang ada langsung kita berikan ke KPK,” ujar Jokowi kala itu.

    Namun, menurut mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku belum pernah mengeluarkan surat resmi kepada KPK terkait laporan kasus bus Transjakarta. “Pak Jokowi enggak pernah lapor KPK (soal kasus Bus Transjakarta). Enggak ada surat resmi,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

    Sebelumnya, KPK juga memastikan Jokowi tidak pernah melaporkan soal dugaan adanya korupsi pengadaan Bus Transjakarta. “Tidak pernah melaporkan,” kata Johan Budi, Selasa 17 Juni 2014. (ugo)

    http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/25/500/1004070/ahok-ungkap-kebohongan-jokowi

  17. Anonim said

    TribunNews media sampah. Masak berita sampah kayak di bawah ini kok diberitakan.

    (Pokoknya kalau berita negatif tentang Jokowi pasti gw bilang berita sampah, MESKIPUN BERITA ITU BENAR)

    *

    Kejagung Didesak Panggil Jokowi Terkait Dugaan Korupsi Bus TransJakarta

    Jumat, 9 Mei 2014 18:06 WIB

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi, terkait dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.

    Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejagung hingga saat ini masih mendalami kasus tender bus karatan TransJakarta yang dilakukan oleh anak buah Jokowi. Terkait hal itu, mahasiswa yang tergabung dalam Perserikatan Mahasiswa Jakarta Sejahtera menyatakan kurang puas dengan kinerja Kejagung hingga saat ini.

    “Kami melihat sikap kejaksaan yang sampai detik ini belum melakukan pemanggilan pada Jokowi untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini,” ujar Koordinator Aksi Perserikatan Mahasiswa Jakarta Sejahtera, Aulia Rachman, di kantor Kejagung, Jumat (9/5/2014).

    Ia menegaskan pihaknya melayangkan tiga tuntutan pada Kejagung. Pertama, untuk menangkap dan mengadili Jokowi secepatnya lantaran dianggap sebagai dalang kasus pengadaan bus TransJakarta dan BKTP.

    Kedua, pemenang tender pengadaan bus gandeng TransJakarta dan BKTP itu juga harus ditangkap, diadili, sekaligus menyertakan ganti rugi yang kini ditanggung oleh rakyat.

    “Terakhir, kami menutut agar Kejaksaan secepatnya tanggap dalam memproses kasus ini. Itu karena rakyat perlu dilindungi kesejahteraannya,” tuturnya.

    http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/09/kejagung-didesak-panggil-jokowi-terkait-dugaan-korupsi-bus-transjakarta

  18. Chen Hwa said

    Jika telah dimiliki 2 alat bukti yg cukup dan valid, seyogyanya penegak hukum bertindak, SIDIK, LIDIK, dan jika perlu TANGKAP CEKAL si Mas JOKO.

  19. Anonim said

    Indonesia dijajah Cina…. Jadi apa kata Cina, pribumi cuma babu aja… Kok nga pada sadar TU pribumi ………yaaaaa….. Cape deh…

  20. Anonim said

    Negara ini Negara Hukum,namun hukum sering di salah gunakan..tegak kan hukum kepada siapa pun termasuk presiden pilihan kami “Jokowi”….

  21. Anonim said

    Sungguh malang nasib bangsa indonesia punya Presiden KORUPTOR

  22. Anonim said

    Berita gencar tapi ngga ada tindaklanjutnya. Cuma ngeledek rakyat aja… gantung segera Jokowi….

  23. Anonim said

    Kapan gendu di penjara dlm kasus pelunasan BLBI

  24. sampah said

    pembahasan sampah, yg bahas sampah

  25. Anonim said

    kabarnet jng dianggap serius ini kan cuma berita buat lucu-lucuan hahahahahahahaha buat hiburan, wong isinya ngawuuuuuuur hihihihihihihi

  26. Anonim said

    Hay bowo sewot amat lu banya berita jokowi tersangkut korupsi,emang bener beritanya begitu jokowi itu banyak boongnya,emang keturunan pki emang begitu wataknya cara ape aje die lakukan.

  27. Penumpang said

    Pantesan bangku belakang Busway sering panas alias kagak nyaman………

  28. assholw said

    Terbukti KPK selama ini cuma jadi mesin penghancur lawan2 politiknya joko-PDIP. Jangan dikira masyarakat sekarang masih bodoh. Kaya kita nggak tau lagakmu aja,jok-meg. Maling teriak maling. Demokrat terus yg jadi bulan-bulanan KPK atas perintahmu gara2 SBY nggak mau nurut buat naikin BBM langsung disikat habis satu persatu kader demokrat. Dasar preman licik mentang2 KPK itu kronimu.

  29. lubangdubur said

    Lihat saja kader demokrat yg diburu KPK. Okelah kalo kasus hambalang. Tapi kasus menteri agama ditahan karena memberangkatkan keluarganya gratis sepele banget. Saya saja sebagai orang awam sering ditawari agen tour n travel liburan ke hongkong, singapur kalo bisa mencarikan 10 orang saya bisa berangkat gratis. Apa itu salah? Apalagi menag yg memberangkatkan jutaan jamaah haji. Terus kasus Jero wacik itu masalahnya apaaaa??? Gak jelas banget kok bersamaan banget setelah hebohnya SBY menolak perintah joko-PDIP untuk menaikkan harga BBM. Udahlah negara ini jangan dijadikan permainan preman2 bertangan besi. Salut buat SBY demokrat yang pada akhirnya tetap tegas menolak bergabung ke kubu Joko PDIP meski ancaman penjara setelah masa jabatan.

  30. abba said

    gimana toh ,daerah lain bila anak buah tersangka pasti ada keterlibatan pimpinannya,kok ini susah banget pdhal semua mengarah ke pimpinannya ,ada apa ya di kejaksaan???

  31. paijo said

    berita sampah, kaya obor rakyat…
    ini mah sebatas opini doank
    sumber nya dari anggota DPRD, knapa gak dari KPK aja yg lebih berwenang
    kaya gini masih juga dipercaya…
    sampah

  32. Anonim said

    Paijo said…yg sampah kamu aja kaliiii….kalau beritanya fakta dan nyata..

  33. Anonim said

    sampaaaaah

  34. Anonim said

    Orang bodo aja ngerti bahwa Jkw terlibat , tp jagung yg pinter ahli hukum kok memble , apa jagung juga dah punya jkw . . . . ?

  35. Anonim said

    belum tau benar kok udah pd komen,emang ente pd bener dan tau masalah ini,klo ente bener udah di pilih jadi presiden,berhubung anda cm mau bikin kisruk ya begini jadinya.saling tuduh tanpa judul……..

  36. Wek…wek..wek…

    ada yg gelisah dan kebakaran bulu ketek ya dgn berita ini. Kasihan….pasti antek aseng dan asong dan pki. Weeess…..

  37. Pki marah

  38. angelique said

    http://www.berkosmetik.com/
    Silahkan dicoba untuk kesehatan kulit wajah, resmi terdaftar bpom ri

  39. Masyarakat mungkin sdh tdk perlu lagi mendorong atau mendesak Kejaksaan Agung utk memeriksa Jokowi krn sistim Penegakan hukum kita kelihatannya masih melihat bulu ( pandang bulu ) walaupun negara kita adalah Negara yg berdasarkan hukum artinya siapapun dia ( Presiden sekalipun ) tetap mempunyai kedudukan yg sama didalam hukum ( diperlakukan yg sama di dalam hukum ). Yah kalau Penegakan hukum kita masih melihat bulu seperti ini selamanya Negara yg kita cintai ini akan tetap Ambur-adul, dn mau apalagi rakyat hanya bisa grundeeeel krn tdk bisa berbuat apa-apa !!! Insya ALLAH kedepan BULU nya sdh hilang shg Penegakan hukum sdh tdk pandang bulu lagi dn benar-benar Aparat penegak hukum dpt merupakan Wakil Tuhan di dunia yg dpt menegakan hukum sebagaimana yg sering kita katakan ” walaupun Dunia akan Runtuh namun hukum harus tetap di tegakan ” sehingga terwujud rasa keadilan Masyarakat !!!

  40. Anonim said

    DPRD bukan penegak hukum, pasti ini media ug dibuat partai provokator itu

  41. Anonim said

    Jokowi bukan dewa, tdk semua yg dilakukan jkw benar….kita tunggu saja jaman akan bicara, kita gak perlu bela mati matian, siapapun yg salah ya harus salah, tdk hanya jkw saja tp untuk semuanya, rakyat harus mulai cerdas…..

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: