KabarNet

Aktual Tajam

Kasus BLBI, KPK Kembali Berjanji Panggil Megawati

Posted by KabarNet pada 28/08/2014

Jakarta – KabarNet: Lagi-lagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad berjanji, ia mengatakan, KPK menyamaratakan kedudukan semua orang di mata hukum.

Maka dari itu, ia tidak ragu memanggil Megawati Soekarnoputri atas kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). “Kita tidak peduli mau Megawati, mau Presiden, kalau dia tidak mau datang, kita punya langkah yang tegas sesuai hukum,” ujar Abraham Samad di Jakarta Selatan, Rabu 27 Agustus 2014.

Terkait waktu pemanggilan, Abraham mengatakan KPK belum memanggil Megawati karena masih mendalami kasus BLBI. “Saya harus menerima konfirmasi dari satgas terlebih dahulu,” kata Abraham.

Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak meragukan keberanian KPK dalam memanggil pejabat negara. Ia mencontohkan saat jaksa KPK tidak sangsi untuk bertanya kepada Wakil Presiden Boediono. “Jaksa saya (KPK) justru malah bisa menekan,” kata Abraham.

Terkait penyelidikan SKL, KPK telah memanggil mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Laksamana Sukardi; mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli; dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kwik Kian Gie. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Laksamana mengaku mendapat sejumlah pertanyaan dari tim penyelidik KPK, termasuk soal rapat kabinet era Megawati yang membahas SKL BLBI.

Laksamana dimintai keterangan terkait penyelidikan proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. KPK menduga ada masalah dalam proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor tersebut. SKL itu berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. Hal tersebut dikenal dengan inpres tentang release and discharge.

Menurut Laksamana, penerbitan SKL tersebut merupakan amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adapun melalui ketetapannya, MPR memerintahkan Presiden (saat itu Megawati) untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengutang BLBI. “Waktu itu zaman Bu Mega, presiden masih mandataris MPR. Jadi, ada tap (ketetapan) MPR yang kalau beliau melanggar, beliau bisa dimakzulkan,” ujar Laksamana.

SKL ini pun dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002. Laksamana melanjutkan, SKL tersebut merupakan produk konstitusi yang harus dilaksanakan. Namun, menurut dia, jika di kemudian hari ditemukan masalah, pemberian SKL ini dapat ditinjau lagi. Selain ditanya soal rapat kabinet, Laksamana mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik KPK seputar beberapa obligor BLBI.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998. Kasus yang diselidiki oleh Komisi bukan pengucuran BLBI, melainkan pemberian surat keterangan lunas (SKL).

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL atas Bantuan Likuiditas oleh otoritas keuangan. Namun dia enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.

SKL BLBI dikeluarkan saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Namun, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Padahal, beberapa pihak sudah mengantongi SKL dan menerima release and discharge dari pemerintah.

Audit BPK menyebutkan Rp144,5 triliun dikeluarkan kepada 48 bank umum nasional dengan kerugian negara capai Rp138,4 triliun. Sedangkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan ada penyimpangan Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI dan menyimpulkan Rp53,4 triliun terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

Sementara itu, penerima dana SKL BLBI tercatat masuk ke berbagai pihak, mulai pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, kemudian Salim Grup (utangnya Rp 50 triliun). Namun, aset yang diserahkan Salim Grup hanya bernilai Rp 30 triliun.

Lalu, Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp577,812 miliar), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), serta Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp424,65 miliar).

Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis. [KbrNet/Wspd/Slm]

9 Tanggapan to “Kasus BLBI, KPK Kembali Berjanji Panggil Megawati”

  1. Anonim said

    Ada apa sebetulnya semua takut kepada megawati? Begitu saktikah dia? Hingga seluruh kader PDIP dan kroco2nya TNI POLRI tunduk patuh pada perintahnya, Oyo KPK tunjukkan taringmu sikat Megawati dan juga Jokowi dalam kasus transjakarta kalau memang dia terlibat, jangan seperti macan ompong bila dihadapkan pada penguasa,

  2. kenapa ya semua pada takut?? mungkin karena patuh gan.. 😀 ya semoga yang benar akan selalu benar,,

  3. Fitri Ang said

    Kita dukung keberanian KPK, kalau KPK masih saja mandul bubarkan sekarang juga, Ada apa sebetulnya semua takut kepada megawati? Begitu saktikah dia? Hingga seluruh kader PDIP dan kroco2nya TNI POLRI tunduk patuh pada perintahnya, Oyo KPK tunjukkan taringmu sikat Megawati dan juga Jokowi dalam kasus transjakarta kalau memang dia terlibat, jangan seperti macan ompong bila dihadapkan pada penguasa,

  4. joko said

    kpk kau dilebih takut sma sang pencipta atau sama mega yang diciptakan oleh sang pencipta ??????

  5. taUbat said

    JOKOWI DINILAI SIAP ‘TANDUK’ MEGAWATI LEWAT BLBI

    SENIN, 5 JANUARI 2015 | 18:47 WIB

    INILAHCOM, JAKARTA – KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DINILAI MEMILIKI MOTIF TERKAIT PENGANGKATAN KEMBALI KASUS BLBI YANG MENGARAH KEPADA MANTAN PRESIDEN YANG JUGA KETUA UMUM PDIP, MEGAWATI SOEKARNOPUTRI.

    PENGAMAT POLITIK DARI UNIVERSITAS INDONESIA (UI), MUHAMMAD BUDYATNA MEMPERTANYAKAN MOTIF KPK MENGUNGKIT KASUS TERSEBUT JUSTRU DISAAT PDIP MENJADI PENGUASA.

    “ADA APA DENGAN KPK ? KOK BARU SEKARANG DIA UNGKIT LAGI MASALAH BLBI ? 10 TAHUN PEMERINTAHAN SBY, KPK TIDAK BERTINDAK, TAPI KETIKA SEKARANG PDIP MENJADI PARTAI PENGUASA DAN KADERNYA JOKOWI MENJADI PRESIDEN, KPK JUSTRU MEMBANGKITKAN LAGI KASUS YANG SUDAH LAMA MATI INI,” KATA BUDYATNA, KETIKA DIHUBUNGI WARTAWAN DI JAKARTA, SENIN (5/1/2015).

    DIA PUN MENGINGATKAN MEGAWATI UNTUK BERHATI-HATI TERHADAP JOKOWI KARENA SIKAP JOKOWI YANG TERLIHAT SELALU MENUNDUK, TAPI SIAP MENANDUK DIRINYA JIKA ADA KESEMPATAN.

    “PDIP KAN MAU KONGRES, BISA JADI JOKOWI DAN ORANG-ORANG SEKITARNYA BERNAFSU UNTUK MENGAMBIL ALIH KETUM PDIP. SEBELUMNYA JUGA ADA MANUVER SURVEY CYRUS BAHWA JOKOWI LEBIH PANTAS PIMPIN PDIP KETIMBANG MEGA. BISA JADI LANGKAH KPK INI JUGA TERKAIT KESANA,” TANDASNYA.

    BISA JADI MENURUT BUDYATNA, DIBALIK LANGKAH KPK MENGANGKAT KEMBALI KASUS BLBI DIPENUHI MOTIF PRIBADI PIMPINAN KPK TERHADAP MEGAWATI.

    “INGAT KAN DULU KETUA KPK, ABRAHAM SAMAD DIGADANG-GADANG MENJADI CALON WAPRES JOKOWI SEBELUM PILPRES DAN HUBUNGAN SAMAD TERLIHAT SANGAT MESRA DENGAN MEGAWATI KARENA DALAM BEBERAPA ACARA MEGAWATI BERSAMA JOKOWI, SAMAD SELALU TERLIHAT HADIR?,” IMBUHNYA.

    SAMAD MENURUTNYA JUGA HARUS BISA MENJELASKAN KEPADA MASYARAKAT MENGAPA KETIKA SEBELUM PILPRES DIRINYA BISA BERDEKATAN DENGAN MEGAWATI KARENA HAL ITU TENTUNYA BERTENTANGAN DENGAN KODE ETIK KPK.

    “KALAU MEMANG BLBI TERUS DILANJUTKAN PEMERIKSAANNYA, SEPERTI YANG MEREKA UTARAKAN SAAT INI, KENAPA SAMAD DEKATI MEGAWATI SEBELUM PILPRES? HARUSNYA KALAU MEGAWATI AKAN JADI OBJEK TERPERIKSA KARENA MEGAWATI LAH YANG MEMBERIKAN SKL, MAKA SAMAD TIDAK BOLEH MENDEKATI MEGAWATI KARENA KONFLIK KEPENTINGAN,” PAPARNYA.

    DIA PUN MENYARANKAN AGAR DIBENTUK SEMACAM DEWAN KEHORMATAN KPK UNTUK MENGUSUT SIKAP DAN PERILAKU PIMPINAN KPK YANG TIDAK PATUT SEPERTI INI.

    “JANGAN SAMPAI ADA ANGGAPAN SAMAD MELAKUKAN INI KARENA KEINGINANNYA TIDAK DIKABULKAN OLEH MEGA, KALAU DIKABULKAN MAKA ISU BLBI INI TIDAK MUNGKIN DIMUNCULKAN LAGI,” UJAR MANTAN DEKAN FISIP UI INI LAGI.

    MARLEN SITOMPUL | TON

    nasional.inilah.com/read/detail/2167722/jokowi-dinilai-siap-tanduk-megawati-lewat-blbi

  6. kapan bu mega di panggil?

  7. taUbat said

    KRIMINALISASI KPK

    KRIMINALISASI KPK UNTUK AMANKAN MEGAWATI DARI BLBI?

    TUESDAY, 27 JANUARY 2015, 12:23 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PENGAMAT POLITIK UNIVERSITAS JAYABAYA IGOR DIRGANTARA MENDUGA UPAYA KRIMINALISASI YANG DISEBUT-SEBUT TERJADI PADA KPK BELAKANGAN INI DILAKUKAN UNTUK MENGAMANKAN MANTAN PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DARI DUGAAN KETERLIBATANNYA DALAM KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI).

    “KRIMINALISASI KPK INI DIDUGA UNTUK MENGAMANKAN MEGAWATI DARI JERATAN KASUS BLBI OLEH KPK YANG TELAH MEMANGGIL BEBERAPA MENTERI SAAT MEGAWATI MENJABAT SEBAGAI PRESIDEN, SEPERTI RIZAL RAMLI DAN RINI SOEMARNO,” KATA IGOR DIHUBUNGI DARI JAKARTA, SELASA (27/1).

    DIA MENGATAKAN KPK TELAH MEMULAI PENYELIDIKAN BLBI SAAT ANTASARI AZHAR MENJADI KETUA KPK.

    SEJAK ITU UPAYA KRIMINALISASI TERHADAP KPK TERUS BERLANJUT SAMPAI SAAT INI.

    IGOR MENJELASKAN ADA BEBERAPA INDIKASI YANG SEOLAH MENGONFIRMASI DUGAAN TERSEBUT.

    PERTAMA ADALAH FAKTA PENGANGKATAN KABARESKIM BUDI WASESO YANG BERNUANSA POLITIK KARENA DIA MERUPAKAN LOYALIS KOMJEN POL BUDI GUNAWAN YANG DEKAT DENGAN KETUA UMUM PDIP MEGAWATI.

    “ITU LAH MENGAPA DIA (BUDI WASESO) DINILAI KURANG PATUH PADA INSTRUKSI WAKAPOLRI (DALAM HAL PENANGKAPAN KOMISIONER KPK BAMBANG WIDJOJANTO),” TERANG IGOR.

    INDIKASI KEDUA, KETIKA KOMJEN POL BUDI GUNAWAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK, BUDI WASESO JUSTRU MENGATAKAN BAHWA ADA PENGKHIANAT DI DALAM TUBUH MABES POLRI.

    “APALAGI BUDI WASESO MENGATAKAN ITU KETIKA BARU SAJA MENJABAT KABARESKIM, YANG PELANTIKANNYA DILAKUKANNYA SECARA TERTUTUP DI GEDUNG UTAMA MABES POLRI,” JELAS DIA.

    INDIKASI KETIGA, BUDI WASESO BELUM PERNAH MENJELASKAN KEPADA MASYARAKAT ALASAN DAN CARA PENANGKAPAN TERHADAP WAKIL KETUA KPK BAMBANG WIDJOJANTO, PASCAPENETAPAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK, YANG DINILAI GANJIL.

    INDIKASI KEEMPAT, WAKIL KETUA KPK BAMBANG WIDJOJANTO PERNAH MENGIMBAU BUDI WASESO UNTUK SEGERA MELAPORKAN HARTA KEKAYANNYA KE LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI KPK, TETAPI TIDAK BEBERAPA LAMA BAMBANG WIDJOJANTO JUSTRU DITANGKAP APARAT BARESKIM PIMPINAN BUDI WASESO ATAS TUDUHAN KESAKSIAN PALSU PILKADA KOTAWARINGIN LIMA TAHUN SILAM.

    INDIKASI KELIMA, ADA KECENDERUNGAN DARI BUDI WASESO UNTUK MENGGANTI PARA BAWAHANNYA DENGAN MEREKA-MEREKA YANG SEJALAN DENGAN KEPENTINGANNYA.

    “SEMUA HAL ITU DIDUGA UNTUK MENGAMANKAN MEGAWATI,” KATA DIA.

    ESTHI MAHARANI | ANTARA

    nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/27/nitlmi-kriminalisasi-kpk-untuk-amankan-megawati-dari-blbi

  8. taUbat said

    PDIP: KISRUH KPK-POLRI TIDAK MENUTUP KASUS BLBI

    JAN 29, 2015 AT 07:40 WIB

    LIPUTAN6.COM, JAKARTA – PDI PERJUANGAN MENEPIS DUGAAN ADANYA KISRUH ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN POLRI AKAN MENUTUP KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI), TERKAIT PEMBERIAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL).

    KETUA DPP PDIP PAULO HUGO HEREIRA MENGATAKAN, HAL YANG MENGADA-NGADA JIKA MASALAH TERSEBUT DIUNGKIT KEMBALI.

    “ITU SPEKULASI TAK BERDASAR. KAMI HERAN, KEMANA SAJA PENEGAK HUKUM ATAU KPK. KENAPA BLBI LAMA DISELESAIKAN? TAPI SEKARANG DIUNGKIT LAGI,” KATA PEREIRA KEPADA DI CIKINI, JAKARTA, RABU (28/1/2015).

    MENURUT PERERIRA, DIUNGKITNYA KASUS BLBI LEBIH BERTENDENSI POLITIS.

    PENEGAK HUKUM SEPERTI KPK MENGGUNAKAN MOMEN TERTENTU YANG DIMANFAATKAN OLEH KEPENTINGAN POLITIK.

    “DULU ORANG TAKUT DI PKI-KAN, TAPI SEKARANG TAKUT DI-TERSANGKA-KAN. SOALNYA LEMBAGA HUKUM JADI KEPENTINGAN POLITIK. BAHAYA KALAU TERJADI PROSES YANG TIDAK TRANSPARAN,” KATA DIA.

    KETUA KPK ABRAHAM SAMAD AKAN MENGUNGKAP KASUS BLBI, DI MANA NAMA KETUA UMUM PDIP MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DISEBUT-SEBUT BAKAL DIPERIKSA.

    SEMENTARA PLT SEKJEN PDIP HASTO KRISTIANTO MENYATAKAN, ABRAHAM SAMAD PERNAH TERLIBAT DALAM PEMBICARAAN DENGAN PARTAI BERLAMBANG BANTENG MONCONG PUTIH TERSEBUT.

    TERUTAMA PEMBICARAAN SAMAD MENJADI PEDAMPING JOKOWI PADA PILPRES 2014 LALU.

    RMN | PUTU MERTA SURYA PUTRA

    palingaktual.com/1408655/pdip-kisruh-kpk-polri-tidak-menutup-kasus-blbi/read/

  9. taUbat said

    SKANDAL BLBI, KWIK KIAN GIE PERNAH ‘NGEDUMEL’ KE MEGAWATI

    SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 07:33 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA – SUATU KETIKA, KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (NONAKTIF) ABRAHAM SAMAD PERNAH MENUMPAHKAN UNEG-UNEGNYA KEPADA SYAMSUDDIN ALIMSYAH, SAHABATNYA YANG JUGA DIREKTUR KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF.

    KATA SYAMSUDDIN MENIRUKAN SAMAD, MANTAN PENGACARA ITU MENGAKU SUDAH SEJAK TAHUN LALU DIBIDIK SEBELUM IA MENJADI TERSANGKA KASUS DUGAAN PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

    SAMAD DIJERAT DENGAN SANGKAAN MEMALSUKAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN TERLAPOR FERIYANI LIM, SENIN PAGI, 9 FEBRUARI 2015 PAGI.

    MENURUT JURU BICARA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT, KOMISARIS BESAR ENDI SUTENDI, SAMAD DITUDUH MEMBANTU FERIYANI MEMBUAT DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PALSU BERUPA KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK SAAT HENDAK MENGURUS PASPOR DI MAKASSAR PADA 2007.

    SYAMSUDDIN MENJELASKAN, SANGKAAN TERHADAP SAMAD TAK LEBIH HANYA KRIMINALISASI DI TENGAH LANGKAH KPK MENETAPKAN KOMISARIS JENDERAL BUDI GUNAWAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS DUGAAN GRATIFIKASI DAN SUAP DI MABES POLRI SELAMA MENJABAT KEPALA BIRO PEMBINAAN DAN KARIER DAN JABATAN LAINNYA DI MABES POLRI SEJAK 2006-2010.

    BELAKANGAN, PENETAPAN TERSANGKA INI DIBATALKAN OLEH HAKIM PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN.

    “MARI LIHAT PERISTIWA AWALNYA YAKNI ADANYA KEBIJAKAN PERCEPATAN KASUS BESAR,” UJAR SYAMSUDDIN DI MAKASSAR, KAMIS, 18 FEBRUARI 2015.

    IA MENEGASKAN, SAMAD DAN PIMPINAN KPK LAINNYA HENDAK MENUNTASKAN TIGA KASUS DUGAAN MEGA-KORUPSI DI AKHIR PERIODENYA, SALAH SATUNYA SKANDAL PENGUCURAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA KEPAD.

    “SIAPA TERLIBAT DI KASUS BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)? ITU KAN TEMANNYA BUDI. KALAU BLBI DISOROT HABISLAH SEMUANYA.”

    TANDA-TANDA ADANYA SKENARIO LAIN DI BALIK PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PIMPINAN KPK SUDAH TERBACA SEPEKAN SEBELUM SAMAD TERSANGKA.

    BADAN RESERSE DAN KRIMINAL TAMPAK BURU-BURU INGIN MENUNTASKAN SEJUMLAH PERKARA PIMPINAN KPK YANG DILAPORKAN KE POLRI, TERMASUK KASUS SAMAD.

    SELASA, 3 FEBRUARI 2015, MABES POLRI MENGUTUS DIREKTUR RESERSE UMUM POLDA YOGYAKARTA, KOMISARIS BESAR KARYOTO, UNTUK MENYERAHKAN PERMINTAAN BERKAS ITU.

    KARYOTO MEMBENARKAN DATANG KE KANTOR KPK. “KEBETULAN SAYA SEDANG DI JAKARTA DAN DIMINTA MENGANTAR SURAT TERSEBUT,” UJAR KARYOTO KEPADA TEMPO.

    SURAT PERMINTAAN DATA YANG DIBAWA KARYOTO, MENURUT SEJUMLAH SUMBER, BERISI PERINGATAN: JIKA KPK TAK MEMBERIKANNYA HINGGA KAMIS, 5 FEBRUARI 2015, KANTOR KPK AKAN DIGELEDAH.

    PADA SAAT YANG HAMPIR SAMA, PENYIDIK POLRI MEMINTA SURAT PENETAPAN PENYITAAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

    “SEBAGAI UPAYA PAKSA, TAK BISA UJUK-UJUK KAMI DATANG MENGGELEDAH,” KATA KARYOTO.

    SALAH SATU DARI TIGA DOKUMEN YANG HENDAK DIMINTA OLEH MABES POLRI TERSEBUT ADALAH PERKARA KUCURAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA YANG MASIH DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DI KPK.

    PARA PENYELIDIK KPK BERFOKUS PADA PENJUALAN ASET GRUP MILIK SJAMSUL NURSALIM OLEH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN).

    GRUP ITU DITENGARAI MASIH BERUTANG RP 3,8 TRILIUN LANTARAN ASETNYA TAK CUKUP MELUNASI TUNGGAKANNYA, TAPI PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (2001-2004) MALAH MENERBITKAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) PADA MARET 2004.

    BUDI GUNAWAN AJUDAN MEGAWATI SELAMA MENJABAT PRESIDEN. AKHIR DESEMBER 2014, SUMBER PENEGAK HUKUM MENENGARAI ADA PRAKTEK CURANG ANTARA PIHAK PENERBIT SKL DENGAN PIHAK SJAMSUL YANG SAMA-SAMA MENGEREK NILAI ASET MILIK SJAMSUL MENJADI BERNILAI TINGGI.

    ADAPUN BLBI MERUPAKAN SKEMA PINJAMAN YANG DIKUCURKAN BANK INDONESIA BAGI BANK-BANK BERMASALAH DENGAN LIKUIDITAS KEUANGAN SAAT KRISIS MONETER MENERJANG INDONESIA SEPANJANG PADA 1998.

    SKEMA PENGUCURAN ITU DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DENGAN DANA MONETER INTERNASIONAL (IMF) DALAM MENGATASI KRISIS.

    PADA DESEMBER 1998, BANK SENTRAL MENYALURKAN BANTUAN LIKUIDITAS SEKITAR RP 144,5 TRILIUN KEPADA 48 BANK.

    BELAKANGAN, HASIL AUDIT INVESTIGATIF BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MENUNJUKKAN DANA SEBESAR RP 138,4 TRILIUN DARI TOTAL RP 144,5 TRILIUN YANG DIBERIKAN KEPADA 48 BANK ITU DINYATAKAN MERUGIKAN NEGARA.

    ADA PUN AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERHADAP 42 BANK PENERIMA BANTUAN MENEMUKAN PENYIMPANGAN SEDIKITNYA RP 54,5 TRILIUN, DAN RP 53,4 TRILIUN MERUPAKAN PENYIMPANGAN BERINDIKASI KORUPSI DAN PIDANA PERBANKAN.

    PADA 23 APRIL 2013, KPK MEMULAI PENYELIDIKAN DUGAAN KORUPSI TERKAIT PENERBITAN SKL.

    KPK MENEGASKAN, KASUS YANG DISELIDIKI BUKAN KEBIJAKAN PENGUCURAN BLBI, MELAINKAN PEMBERIAN SKL.

    JURU BICARA KPK SAAT ITU, JOHAN BUDI,SP., MENGATAKAN KPK MENDUGA TERJADI KORUPSI DALAM PENERBITAN SKL.

    NAMUN JOHAN, YANG KINI PELAKSANA TUGAS WAKIL KETUA KPK, ENGGAN MENYEBUTKAN INSTITUSI MANA YANG DIDUGA TERLIBAT DALAM PENERBITAN SKL.

    AKHIR DESEMBER 2014, HAMPIR DUA BULAN SEBELUM SAMAD DITETAPKAN JADI TERSANGKA, KPK BERNIAT MENJERAT PENYELENGGARA NEGARA YANG BERKONGKALIKONG DENGAN PENERIMA DANA BLBI TERKAIT PEMBERIAN SKL.

    “PASTI KE PENYELENGGARANYA DULU, LALU KEMUDIAN BISA MENGGANTUNGKAN PIHAK-PIHAK TERKAIT. SEHINGGA PIHAK SWASTA TETAP BISA DIAMBIL (DITERSANGKAKAN),” KATA SAMAD DI KANTORNYA, SELASA, 29 DESEMBER 2014.

    DALAM WAKTU YANG HAMPIR BERSAMAAN, WAKIL KETUA KPK ZULKARNAIN MENGATAKAN PERJALANAN PENGUSUTAN BLBI MEMANG LAMA.

    DIA INGIN LEMBAGANYA TAK SALAH DALAM MENETAPKAN TERSANGKA.

    ZULKARNAIN MENGATAKAN BISA SAJA OBLIGOR DISERTAI MENGGUNAKAN PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

    ARTINYA, TINDAK PIDANA DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI BLBI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PENYELENGGARA NEGARA DENGAN OBLIGOR.

    ZULKARNAIN MEMISALKAN, ADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA TAPI BERKORELASI DENGAN SWASTA.

    ZULKARNAIN MENGATAKAN KASUS BLBI HARUS DILIHAT SECARA KESELURUHAN. “JANGAN SEPOTONG-SEPOTONG MELIHAT PERMASALAHAN INI,” UJAR DIA.

    SEORANG PEJABAT KPK KETIKA ITU MENYEBUTKAN, PINTU MASUK PENGUSUTAN BLBI YANG DILAKUKAN KPK SAAT INI BERBEDA DENGAN KEJAKSAAN SEBELUMNYA, DUGAAN KONGKALIKONG ANTARA PENERBIT SKL DENGAN SJAMSUL NURSALIM.

    BEBERAPA PEJABAT ERA MEGAWATI, YANG KINI KETUA UMUM PDI PERJUANGAN, TELAH DIMINTAI KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN SKL ITU.

    MEREKA DIMINTAI KETERANGAN OLEH PARA PENYIDIK KPK SEPANJANG APRIL 2013 HINGGA AKHIR DESEMBER 2014.

    PARA MANTAN PEJABAT YANG DIMINTAI KETERANGAN ITU ANTARA LAIN, EKS MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN DORODJATUN KUNTJOROJAKTI, SERTA EKS MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA LAKSAMANA SUKARDI.

    SKL ITU DITERBITKAN OLEH BPPN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2002.

    SAAT ITU, PRESIDEN YANG MENJABAT ADALAH MEGAWATI. SKL BERISI PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA DEBITOR, YANG DIKENAL DENGAN INPRES TENTANG RELEASE AND DISCHARGE (R&D).

    SURAT TERSEBUT MEMBERI JAMINAN PEMBEBASAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM KEPADA PARA KONGLOMERAT YANG DIANGGAP TELAH MELUNASI UTANGNYA.

    BERDASARKAN INPRES ITU, PARA DEBITOR PENERIMA BLBI DIANGGAP SUDAH MENUNTASKAN UTANGNYA WALAUPUN HANYA MEMBAYAR 30 PERSEN DARI JUMLAH KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM DALAM BENTUK UANG TUNAI DAN 70 PERSEN DIBAYAR DENGAN SERTIFIKAT BUKTI HAK KEPADA BPPN.

    BERPOJAK PADA BUKTI ITULAH PARA DEBITOR YANG KASUSNYA DALAM PENYIDIKAN KEJAKSAAN AGUNG AKAN MENDAPATKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PERKARA.

    BEBERAPA NAMA KONGLOMERAT NOMOR WAHID TERCATAT MENDAPAT PENGAMPUNAN ITU, SEPERTI SJAMSUL NURSALIM, THE NIN KING, DAN BOB HASAN.

    MEREKA MEMPEROLEH SKL DAN SEKALIGUS RELEASE AND DISCHARGE DARI PEMERINTAHAN MEGAWATI.

    PADAHAL, INPRES NO 8/2002 YANG MENJADI DASAR KEJAKSAAN MENGELUARKAN SP3 BERTENTANGAN DENGAN SEJUMLAH ATURAN HUKUM, SEPERTI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

    PARA PENERIMA SKL BLBI BERDASARKAN PENANDATANGAN MASTER OF SETTLEMENT AND ACQUISITION AGREEMENT (MSAA) DIANTARANYA ADALAH ANTHONY SALIM DARI SALIM GRUP ( BEKAS PEMILIK BANK CENTRAL ASIA/BCA).

    NILAI UTANGNYA KEPADA PEMERINTAH MENCAPAI RP 52,727 TRILIUN. SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) TERBIT MARET 2004. KINI BCA DIKUASAI SEPENUHNYA OLEH HARTONO BERSAUDARA, BUDI DAN MICHAEL.

    SEDANGKAN SJAMSUL NURSALIM, PEMILIK BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA, MENERIMA KUCURAN BLBI SEBESAR RP 27,4 TRILIUN.

    SJAMSUL SUDAH MELEGO SEJUMLAH ASET KEPADA PEMERINTAH, DI ANTARANYA TAMBAK UDANG PT DIPASENA (LAKU RP 2,3 TRILIUN), SERTA PRODUSEN BAN GRUP GAJAH TUNGGAL, YAKNI GT PETROCHEM DAN GT TIRE (LAKU RP 1,83 TRILIUN).

    KEJAKSAAN AGUNG MENGHADIAHINYA SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).

    ADA PULA MOHAMMAD “BOB” HASAN, PEMILIK BANK UMUM NASIONAL DENGAN UTANG RP 5,34 TRILIUN.

    PENGENDALI GRUP NUSAMBA INI MENYERAHKAN 31 ASET, TERMASUK 14,5 PERSEN SAHAM DI PT TUGU PRATAMA INDONESIA.

    KEMUDIAN, SUDWIKATMONO DARI BANK SURYA DENGAN NILAI UTANG RP 1,9 TRILIUN, YANG MENDAPAT SKL PADA AKHIR 2003.

    MENDIANG IBRAHIM RISJAD, PEMILIK BANK RISJAD SALIM INTERNASIONAL DENGAN UTANG RP 664 MILIAR MENDAPAT SKL AKHIR 2003.

    SOAL PENERBITAN SKL ITU, MAJALAH TEMPO EDISI 25 JUNI 2007 PUNYA KISAH YANG MENGEJUTKAN.

    DI SUATU PAGI PADA 2002, KWIK KIAN GIE YANG SAAT ITU MENJABAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MEMENUHI UNDANGAN PRESIDEN MEGAWATI DATANG KE KEDIAMAN RESMI ISTRI MENDIANG TAUFIK KIEMAS ITU DI JALAN TEUKU UMAR, MENTENG, JAKARTA PUSAT. KEPADA TEMPO, KWIK MENGAKU MASIH INGAT BETUL MOMEN ITU.

    KWIK BERCERITA, JARUM JAM BARU MENUNJUK ANGKA 07.00. NAMUN ALANGKAH TERKEJUTNYA KWIK SESAMPAINYA DI SANA.

    PARA MENTERI EKONOMI YANG DIPIMPIN MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN DORODJATUN KUNTJOROJAKTI LENGKAP BERKUMPUL. “MIRIP SIDANG KABINET,” KATA KWIK MENGENANG.

    RUPANYA, SEBUAH AGENDA PENTING SIAP DIBAHAS. MEGAWATI TENGAH MENIMANG-NIMANG KEMUNGKINAN MENGELUARKAN KEPUTUSAN RELEASE AND DISCHARGE (R&D).

    KWIK, YANG SEJAK ORDE BARU BANYAK MENGKRITIK POLAH PARA KONGLOMERAT, KONTAN TAK SETUJU. ”ITU HARI JUMAT,” UJAR SAAT ITU.

    DUA HARI KEMUDIAN, IA DIUNDANG KEMBALI UNTUK MENEMUI MEGAWATI.

    TAPI KWIK TETAP BERKERAS MENOLAK KEPUTUSAN MEGAWATI.

    MEGA PUN KEMUDIAN BERPESAN AGAR KWIK MEMBICARAKANNYA DENGAN DORODJATUN.

    SAMPAI AKHIRNYA TIBALAH PEMBAHASAN R&D DI SIDANG KABINET TERBATAS.

    DALAM RAPAT TERSEBUT, MEGAWATI LAGI-LAGI MENYATAKAN NIATNYA MENERBITKAN R&D YANG DIA WARISI DARI PEMERINTAH SEBELUMNYA.

    KWIK TAK BERDAYA. ”SAYA HANYA BISA NGEDUMEL… ’MATI AKU’,” UJARNYA. NAMUN KWIK MASIH MENCOBA MEREDAM.

    KWIK ANGKAT TANGAN DAN TETAP MENYATAKAN TAK SETUJU.

    TAPI TEKAD MEGAWATI SUDAH BULAT.

    INPRES NOMOR 8 TAHUN 2002, YANG MENJADI KADO ISTIMEWA BUAT PARA KONGLOMERAT, AKHIRNYA IA TEKEN PADA 30 DESEMBER 2002.

    MUHAMAD RIZKI | LINDA TRIANITA | TRI YARI KURNIAWAN | BC

    tempo.co/read/news/2015/02/23/063644494/Skandal-BLBI-Kwik-Kian-Gie-Pernah-Ngedumel-ke-Megawati/1/0

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: