KabarNet

Aktual Tajam

Ketua KPK Pengkhianat Rakyat !!

Posted by KabarNet pada 23/08/2014

…Sebaiknya Ketua KPK Abraham Samad fokus menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika selama ini dia MENJALIN HUBUNGAN dan BERMESRAAN dengan POLITISI tertentu, jelas dia telah dengan terang benderang melanggar kode etik KPK, mencederai kredibilitas KPK sekaligus BERKHIANAT KEPADA RAKYAT INDONESIA…

Jakarta – KabarNet: Kasus bus TransJakarta senilai 1,5 triliun yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjadi terasa aneh saat Kejakgung (Kejaksaan Agung) secara frontal tiba-tiba mengambil alih kasus tersebut, sementara KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) memilih untuk berpangku tangan.

Jika terpaksa kasus tersebut kembali dilanjutkan, maka untuk sementara waktu Joko Widodo akan merasa aman, karena ketua KPK, Abraham Samad digadang-gadang akan menjadi Jaksa Agung dalam kabinet baru Joko Widodo, yang berarti saat berkas korupsi TransJakarta tetap ditangani Kejakgung, Samad akan menjadi penentu salah atau tidaknya Joko Widodo dalam skandal bus TransJakarta atau kasus-kasus lainnya.

Selain itu, Abraham Samad disebut-sebut pula sebagai penjaga gawang keamanan hukum Joko Widodo saat menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, maupun Presiden RI. Karena keloyalan Samad yang tak pernah menyentuh kasus korupsi Joko, membuat pria kelahiran Makassar itu terpilih sebagai Jaksa Agung yang nantinya juga akan bertugas sebagai juru ‘penyelamat’ untuk setiap kasus hukum Joko Widodo.

Tak hanya Abraham Samad, mantan Koordinator ICW (Indonesia Corruption Watch), Teten Masduki pun digadang-gadang akan menjadi Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dengan demikian, Teten akan banyak terlibat dalam urusan laporan audit keuangan kasus korupsi Joko Widodo di masa lalu dan di masa selanjutnya.

Setumpuk bukti memperlihatkan bagaimana Samad meramu cantik hubungan romantisnya dengan PDI-P, termasuk dengan para petinggi partai tersebut, sebut saja Jokowi, Tjahyo Kumolo, Puan Maharani, bahkan Megawati Soekarnoputri. Samad juga terbukti menghadiri pertemuan resmi partai yang diselenggarakan PDI-P, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali.

KPK sudah seharusnya steril dari hal berbau politik agar tidak mencederai kredibilitas penegakan hukum korupsi. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, KPK justru menjadi pion penting di arena politik praktis dengan meletakkan Samad sebagai Ketua Umum KPK untuk ‘nongkrong’ di kubu PDI-P. Keberadaan Samad jelas sangat berarti bagi di PDI-P. Diantaranya adalah Samad mampu mengamankan Jokowi dari kasus-kasus yang melibat Jokowi.

Satu lagi manuver Samad yang cukup cerdik namun sayangnya lebih dulu terbongkar ke ranah publik, yaitu pertemuannya yang dilakukannya secara diam-diam dengan Jokowi di Bandara Adisucipto, Jogjakarta, pada 3 Mei 2014 lalu. Namun belum lagi tuntas pertemuannya dengan Jokowi tiba-tiba diketahui oleh media. Samad terkejut, Jokowi apalagi. Tapi bukan Abraham Samad namanya jika tak pandai berkelit. Dengan entengnya ia menyebut bahwa pertemuannya dengan Jokowi terjadi tidak disengaja.

Kemampuan Samad dalam bermanuver patut diacungi jempol. Jika saja ia tidak masuk ranah politik, niscaya publik akan mempercayainya sebagai ‘Dewa Pemberantas Korupsi’. Semua kasus skandal korupsi dibantainya tanpa kenal ampun, tapi tidak untuk Jokowi. Tugas Samad menyelamatkan Jokowi dari sederet skandal korupsi hingga mengantarkan Jokowi ke kursi Capres selesai dengan sukses gemilang.

Sebelumnya, banyak tokoh yang berteriak untuk masalah ini. Ribuan mahasiswa pun telah turun ke jalan mendesak KPK mengusut Jokowi, tapi Samad tak peduli. Samad lebih memilih duduk berdekatan dengan Megawati dari pada membersihkan lembaga dan dirinya dari cipratan busuknya ambisius manusia. KPK bisa saja dijual Samad dengan harga-harga yang telah disepakati. Kredibilitas KPK saat ini tidak lagi sementereng dulu, sebelum dikotori oleh napsu nepotisme seorang Abraham Samad.

Sebaiknya Ketua KPK Abraham Samad fokus menyelesaikan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika selama ini dia MENJALIN HUBUNGAN dan BERMESRAAN dengan POLITISI tertentu, jelas dia telah dengan terang benderang melanggar kode etik KPK, mencederai kredibilitas KPK sekaligus BERKHIANAT KEPADA RAKYAT INDONESIA.

Apapun alasannya, KPK merupakan lembaga negara yang independen dan tidak boleh condong apalagi berpihak kepada partai manapun. KPK bukan milik salah satu partai, yang harus tetap tegas dan tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, termasuk jika pelakunya terkait dengan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan pemerintahan baru.

Samad dan KPK dalam kamuflasenya motto-nya berkata, “BERANI JUJUR HEBAT”. Namun ketika kejujuran itu hanya omong kosong dan ketika amanah itu hanya bualan dan dongeng jelang tidur, maka sampai pada titik ini, tak ada lagi yang dapat diharapkan dari Samad yang kini telah terjerembab dengan ambisinya. Sementara kredibilitas KPK telah tergadai oleh nafsu syahwat ambisi, uang, dan kekuasan yang hina.

Joko Widodo terindikasi terlibat sederet kasus korupsi seperti skandal pengadaan bus TransJakarta, KJS (Kartu Jakarta Sehat), KJP (Kartu Jakarta Pintar), Monorail, Pengalihan Hotel Maliyawan Solo, Penggelapan Dana KONI Solo, BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo), Videotron, dan sejumlah kasus lainnya.

Meski Joko Widodo telah dikawal Abraham Samad, atau meski telah dibentengi kekuatan berlapis, namun berbagai elemen rakyat, baik dari Jakarta dan Solo, seperti Progres ’98, masih terus berupaya menyuarakan agar landasan hukum ditegakkan kepada siapapun yang bersalah termasuk Joko Widodo. [KbrNet/SpektaNews]

15 Tanggapan to “Ketua KPK Pengkhianat Rakyat !!”

  1. Hampir semua Ketua Lembaga RI tidak satu pun yang mencerminkan orang beragama,
    kalau pun mereka sebagai seorang beragama tentunya para pejabat di Lembaga RI tidak akan main-main dengan amanah yang ada di pundaknya, dimata Tuhan kelalaian yang dilakukan oleh para pejabat Lembaga kita tidak sama dengan dosa-dosanya para pencuri yang banyak dipublikasikan dimedia, terlebih yang dilakukan pejabat Lembaga Hukum diputuskan atas dasar pertimbangan materi (uang)
    terlebih pada paska Pilpres yang sengaja sudah di design untuk dicarut marutkan dari kejahatan Opini, kejahatan kecurangan yang menggunakan jaringan Mafia Internasional yang terprogram dengan rapi dan sempurna, sehingga sulit untuk dibuktikan dengan berbagai intrumen hukum kita, hanya Rakyat yang tahu segala kejahatan Pilpres yang bisa diukir dalam sejarah Pemilu paling buruk dan terciderai oleh ratusan trilyun dari dana perampok BLBI yang dikordinir oleh James Riyadi,
    Persis seperti pada masa Pilpres di AS yang melibatkan Bill Clinton yang disutradari oleh James Riayadi seorang Agen intelegen dari Republik China,

  2. Anonim said

    Semuanya harak ahli neraka!!! Maju terus untuk turunkan samad dan ganti ketua kpk. Dukung progres98 menguak kebenaran!

  3. attawazun said

    di tunggu keberanian KPK

  4. Anonim said

    kpk anjing,jokowi anjing…bubar saja negara ini.kalau pemimpin sudah seperti ini.

  5. Mau gimanapun Pak Jokowi sudah jadi presiden, yang kalah harus luwes,,

    saatnya ganti pemimpin, saatnya buat korupsi baru,,

    SBY turun meninggalkan Century…

    Jokowi naik meninggalkan Busway..

    nanti Jokowi turun, pasti ada kasus baru,,,

    hahahaha..

  6. org bodoh km said

    Masalah TransJakarta Karatan. Misalnya, anda2 punya anak yg sudah dewasa, entah itu cewe atau cowo. Setiap hari anda2 sudah nasehati dan doakan. Tiba2 mereke terlibat Narkoba atau Hamil di luar Nikah. Siapa yang akan di hukum?. Anda2 sebagai orang tua, atau anak2 anda yg bandel2 tersebut?, padahal anda2 sebagai ortu tidak memakai narkoba atau mungkin ustad.

    Kasus Busway karatan hampir mirip analoginya. Wong anak2 dijaga ketat aja, kadang bisa hamil duluan atau narkobaan. Mikir….Mikir….

  7. Samsul Muhammad said

    Perakus jabatan, dan perakus uang rakyat, siapapun pemimpin di negeri ini, tidak ada yg tidak korupsi, malah semuanya hancur dan di hancurkan oleh pemerintah dari pusat-RT.

  8. Putra Timor said

    Bangsat semua pemimpin negara ini, laknat dan perakus,,,,,pemerintah biadab muka duit, mata rakus, pendusta, khianat, rakus jabatan……wawe semua kalia….aho semua…

  9. Negara kesatuan rakyat indonesia said

    allah gak tidur bro, biar pemimpin kita mengaku bersih tetap saja hukum karma berlaku. melalui berbagai macam cara allah akan menegur orang2 curang, bertanggung jawab atas dirinya saja blum tentu mampu apalagi bertanggung jawab atas yg dipimpinnya nanti diakhirat. WE WILL SEE

  10. Org bodoh km, kamu mmg bodoh bhkan sinting menganalogikan sesuatu yang jelas2 jauh persamaannya, aplagi bawa2 ustad itu jelas2 anda tdk suka dg Islam (memusuhi Islam). Dlm birokrasi pemerintahan, kepala daerah / walikota adalah PPK yg mana tanggung jwb urusan uang msk dan keluar hrs mengetahui, apalg yang bernilai besar (biasanya belanja modal), dia hrs lbh ber hati2. Sipengadaan bus trans adalah Michael Bimo Putranto yg tak lain adl putra walikota solo Slamet Suryanto. Nah masihkah tidak bisa melihat benang merah hubungan itu, klo tdk bisa melihat brarti memang anda SAKIT JIWA.

  11. taUbat said

    Kepercayaan dan harapan masyarakat pada KPK semakin kecil (memprihatinkan)

    https://kabarnet.in/2011/07/23/kpk-ternyata-bandit-sontoloyo/

    https://kabarnet.in/2011/06/06/kpk-komisi-perlindungan-kepentingan/

  12. alex said

    Kpk juga manusia bro ingin duit..akul bulus pasti di pake…mana ada sih orang jujur

  13. lukman daeng patompo said

    Jgn sengaja membuat pernyataan yg tidak mendasar…. bapak abraham samad msh yg terbaik dlm hal penegakan hukum…!

  14. Titin Martini said

    Jiaaaah…..yang komen pada ga jantel , jangan pakai anonymous atau samaran dong!!!

  15. taUbat said

    DAGELAN PEMBERANTASAN KORUPSI

    ● KPK LIMPAHKAN KASUS BG ● JALAN HALUS MULUSKAN SP3

    3 MARET 2015 5:44 WIB

    JAKARTA – PELIMPAHAN KASUS KOMJEN BUDI GUNAWAN (BG) DARI KPK KE KEJAKSAAN AGUNG (KEJAGUNG) DAN SELANJUTNYA KE POLRI, DINILAI SEBAGAI DAGELAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI.

    HAL ITU MERUPAKAN KEMENANGAN KORUPTOR DAN KEKALAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

    ”BAYANGKAN JIKA MA MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG DIAJUKAN KPK, TAPI DI SISI LAIN KASUS BG SUDAH DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN. BUKANKAH INI MENGGELIKAN? HAL INI SEPERTI DAGELAN PEMBERANTASAN KORUPSI. BELUM LAGI, MANA DASAR HUKUM YANG DIPAKAI UNTUK PELIMPAHAN KASUS BG ITU? HAL INI BETUL-BETUL DEMOTIVASI PEMBERANTASAN KORUPSI, ” TEGAS PENELITI PUSAT KAJIAN ANTIKORUPSI (PUKAT) UGM YOGYAKARTA, HIFDZIL ALIM, KEMARIN.

    DIA MENCURIGAI PELIMPAHAN TERSEBUT SEBAGAI LANGKAH HALUS UNTUK MENGHENTIKAN KASUS BG. ”ALASANNYA APA? KARENA KEJAKSAAN MEMILIKI WEWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3), SEDANGKAN KPK TIDAK,” JELASNYA.

    TERKAIT ADANYA ALASAN ”KETIDAKNYAMANAN” DI KPK YANG MENYANGKUT PERLAKUAN POLRI KEPADA DUA PIMPINAN NONAKTIF SERTA PARA PENYIDIK KPK, SEHARUSNYA TIDAK MENJADI ALASAN.

    KPK SEHARUSNYA TETAP MENYADARI LEMBAGA TERSEBUT ADALAH UJUNG TOMBAK PEMBERANTASAN KORUPSI YANG INDEPENDEN.

    ”KETIDAKNYAMANAN ITU BUKAN ALASAN HUKUM. KPK DIDESAIN SEBAGAI LEADER DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI. KALAU LEMBAGA ITU MENGAKU ‘KALAH’, BAGAIMANA DENGAN GERAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI?” UJARNYA.

    KPK, KATA DIA, SEHARUSNYA TIDAK TIDAK MELIMPAHKAN KASUS BG KE KEJAKSAAN. SEBAB, MASIH ADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA YANG DIAMBIL KPK, YAKNI PENINJAUAN KEMBALI (PK).

    HAL SENADA DIUNGKAPKAN PENELITI DARI PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN (PSHK) MIKO GINTING.

    DIA MENILAI PELIMPAHAN ITU ADALAH PUKULAN TELAK BAGI KPK SEKALIGUS PERAYAAN BESAR BAGI UPAYA PELEMAHAN KPK.

    MENURUT DIA, KESEPAKATAN ANTARA KEJAKSAAN AGUNG, KEPOLISIAN, DAN KPK UNTUK MELIMPAHKAN PERKARA BG DARI KPK ADALAH BENTUK KOMPROMI YANG MENGECEWAKAN.

    PADAHAL, HINGGA KEMARIN, PN JAKARTA SELATAN BELUM MENGELUARKAN PENETAPAN RESMI MENGENAI PENOLAKAN KASASI KPK.

    ”PELIMPAHAN KASUS BG KE KEJAKSAAN JUSTRU MEMBUKA PINTU LEBAR, KASUS INI DITANGANI OLEH KEPOLISIAN, TEMPAT BUDI BERNAUNG,” TAMBAHNYA.

    PENANGANAN KASUS BG OLEH POLRI, KATA DIA, MEMBUKA POTENSI UNTUK DIHENTIKANNYA PENYIDIKAN.

    ”PLT PIMPINAN KPK PERLU MENYADARI POSISI MEREKA SAAT INI ADALAH KARENA KONDISI DARURAT KRIMINALISASI TERHADAP PIMPINAN KPK SEBELUMNYA. LANGKAH YANG SEHARUSNYA DIPRIORITASKAN ADALAH MENGHENTIKAN SERANGAN KRIMINALISASI TERSEBUT. JADI BUKAN MENGHENTIKAN ATAU MELIMPAHKAN PENANGANAN KASUS TERTENTU KEPADA INSTITUSI LAIN,” TANDASNYA.

    TIDAK SAH

    SEBELUMNYA, PELIMPAHAN KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT TRANSAKSI MENCURIGAKAN DENGAN TERSANGKA KOMJEN BG KE KEJAGUNG ITU DIUNGKAPKAN JAKSA AGUNG M PRASETYO DALAM KONFERENSI PERS DI GEDUNG KPK JAKARTA.

    KONFERENSI PERS ITU DILAKUKAN BERSAMA MENTERI KOORDINATOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TEDJO EDI PURDIJATNO, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H LAOLY, WAKAPOLRI KOMJEN BADRODIN HAITI, SERTA LIMA PIMPINAN KPK TAUFIQUERACHMAN RUKI, JOHAN BUDI SP, INDRIYANTO SENO ADJI, ZULKARNAIN DAN ADNAN PANDU PRAJA.

    ”KASUS KOMJEN BG YANG DITANGANI KPK DAN DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH PENGADILAN DISERAHKAN KE KEJAKSAAN. KEJAKSAAN AKAN MELANJUTKAN KE POLRI KARENA DINILAI PENANGANNYA AKAN LEBIH EFEKTIF. SEBAB, POLRI PERNAH MENANGANI KASUS INI,” KATA PRASETYO.

    MENURUT DIA, MABES POLRI PERNAH MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERKAIT DUGAAN REKENING GENDUT BG PADA 2010 DAN BERDASARKAN HASIL PENYELIDIKAN BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI MENILAI REKENINGNYA WAJAR.

    DIA MENJELASKAN, KRONOLOGI PELIMPAHAN ITU. SETELAH ADA PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN YANG MENYATAKAN PENETAPAN BG SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK TIDAK SAH MAKA PENANGANAN PERKARA ITU HARUS DITINJAU ULANG.

    ”PERSOALANNYA, KPK SESUAI UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TIDAK MUNGKIN MENGHENTIKAN PERKARA YANG DISIDIK, SEMENTARA PUTUSAN PENGADILAN ADALAH FINAL DAN MENGIKAT DAN HARUS DIPATUHI DAN DILAKSANAKAN,” JELASNYA.

    SOLUSINYA, MENURUT DIA, KPK MENYERAHKAN PENANGANAN KASUS TERSEBUT KE KEJAKSAAN.

    ”ATAS DASAR KESEPAKATAN KAMI BERSAMA, KPK MENYERAHKAN PENANGANAN PERKARA BG KEPADA KEJAKSAAN AGUNG,” KATANYA.

    TUJUAN PELIMPAHAN KASUS TERSEBUT, MENURUT PRASETYO, HANYA DEMI KEPRAKTISAN DAN EFEKTIVITAS KERJA KPK, POLRI, DAN KEJAKSAAN.

    ”JADI TIDAK PERLU ADA KECURIGAAN. KAMI PERCAYAKAN, KALAU PUN KEJAKSAAN MELANJUTKAN KE POLRI UNTUK DIPELAJARI, KITA PERCAYAKAN UNTUK MENYELESAIKAN KASUS SEBAIK-BAIKNYA,” KATANYA.

    APALAGI, MENURUT DIA, PENANGANAN KASUS ITU DI KPK BELUM MAKSIMAL. ”SAKSI-SAKSI BELUM BERHASIL DIPANGGIL DAN DIPERIKSA.”

    SEMENTARA ITU, PIHAK KPK MENGAKU KALAH DALAM PENANGANAN KASUS TERSEBUT. ”LIGA PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS BERJALAN. UNTUK SATU KASUS INI, KAMI KPK TERIMA KALAH, TAPI TIDAK BERARTI HARUS MENYERAH. MASIH BANYAK KASUS DI TANGAN KAMI,” KATA PELAKSANA TUGAS (PLT) KETUA KPK TAUFIEQURACHMAN RUKI.

    ”MASIH ADA 36 KASUS YANG HARUS DISELESAIKAN, KALAU TERFOKUS PADA KASUS INI YANG LAIN JADI TERBENGKALAI BELUM LAGI PRAPREDILAN-PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN,” KATANYA.

    RUKI MENGATAKAN, PIMPINAN KPK HARUS BISA MENGATUR SUMBER DAYA DI KPK AGAR DAPAT TETAP MEMBERANTAS KORUPSI DAN TIDAK HANYA TERFOKUS PADA KASUS ITU SAJA.

    ”PAK JAKSA AGUNG DAN DAN PAK KAPOLRI PUNYA TANGUNG JAWAB HUKUM MENANGANI KASUS DENGAN BAIK DAN PROPER KARENA JALAN (PELIMPAHAN) INI BUKAN PENANGANAN YANG BERADA DI LUAR HUKUM,” KATANYA.

    KABARESKRIM POLRI KOMJEN BUDI WASESO MEMBANTAH DISERAHKANNYA KASUS BG KE KEJAKSAAN AGUNG MERUPAKAN UPAYA MEMBARTER DENGAN KASUS KETUA DAN WAKIL KETUA KPK NONAKTIF, ABRAHAM SAMAD (AS) DAN BAMBANG WIDJOJANTO (BW). ”OH ENGGAK ADA BARTER-BARTER,” UJARNYA.

    DIA MENEGASKAN, TIDAK ADA PERNYATAAN DARI KPK DAN POLRI UNTUK MENGHENTIKAN KASUS BG, AS, DAN BW.

    H50 | D3 | K24 | K32 | ANT-25 | 71

    berita.suaramerdeka.com/smcetak/dagelan-pemberantasan-korupsi/

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: