KabarNet

Aktual Tajam

Carut Marut Penyelenggaraan Pilpres 2014

Posted by KabarNet pada 17/08/2014

Relawan Gema Nusantara (Gema Nu)
Tentang
Carut Marut Penyelenggaraan Pilpres 2014

Fakta fakta persidangan di MK makin hari menunjukan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan proses penyelenggaraan pilpres yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan penyelenggara pemilu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah.

Carut marutnya proses penyelenggaraan pemilu ini dimulai dari PKPU No 4, No 9 dan No 19 tentang DPK, DPKtb yang tak memiliki landasan hukum dan berpotensi menabrak UU tentang pilpres. Disatu sisi fakta persidangan terungkap bahwa 14 kabupaten di pegunungan bagian tengah Papua tidak ada proses pemungutan suara atau tidak ada aktivitas pemilu sama sekali seperti yang di ungkap Novela. Sistem noken yang resmi diakui MK disalah gunakan oleh elit elit penguasa lokal dan KPUD setempat dengan dalil yang dibuat sendiri. Yang lucu dalam persidangan di DKPP, Bawaslu merekomendasikan semua komisioner KPUD Dogiyai Papua dipecat.Terkesan saling lempar tanggung jawab dan saling menyalahkan sesama penyelenggara pemilu.

Disisi yang lain di Nias Selatan KPPS Mengakui di persidangan bahwa mereka mencoblos sendiri kertas surat suara berdasarkan kesepakatan dan solidaritas sesama anggota KPPS. Belum lagi di Jakarta di temukan,dokumen C7 dan A5 bahkan diambil dan di keluarkan dari kotak suara sejak tanggal 10 Juli atau sehari setelah pencoblosan yang menurut anggota PPS nya atas perintah KPUD setempat.

Untuk itu bukti bukti dari dokumen yang diambil dari pembukaan kotak suara sebelum ada perintah MK harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak syah karena tak memiliki yurisdiksi hukum, apalagi potensi keaslian data sangat diragukan melihat kredibilitas dan integritas KPU yang penuh masalah.
Silang karut penyelenggaraan pilpres dan ketidak profesionalan KPU yang secara nyata berpihak pada salah satu pasangan calon ini sudah cukup bukti bagi MK untuk menilai dan menetapkan bahwa unsur TSM sudah terpenuhi. Ditangan MK lah kedaulatan rakyat dapat dikembalikan dengan menegakan keadilan subtantif.

Tentang
Putusan Sela MK

Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan sela terhitung jumat 08 agustus 2014 KPU diijinkan untuk membuka kotak suara dengan syarat melibatkan pasangan calon, panwaslu, kepolisian dengan dibuatkan berita acaranya.

Diktum keputusan MK ini dapat dimaknai bahwa tindakan KPU yang membuka kotak suara tanpa perintah mahkamah adalah illegal, tidak memiliki landasan hukum sehingga bukti dan data yang telah di ambil sebelum keputusan MK dinyatakan ditolak meski MK mengatakan keputusan KPU ini akan dinilai dan diikutkan dalam penilaian akhir.

Tindakan KPU ini jelas melanggar hukum sehingga memiliki konsekwensi hukum pidana dan juga etis dimana saat ini sedang ditangani oleh DKPP yang telah mulai bersidang. Dari 12 pokok aduan yang yang di ajukan oleh kubu Prabowo Hatta hanya satu yang ditolak, yang lainnya dinyatakan di terima. Akibat hukumnya adalah KPU bisa di berhentikan oleh DKPP karena di anggap melanggar etika penyelenggara pemilu.

Hal ini DKPP telah memiliki yurispendensi hukum seperti pada pelaksanaan pilgub Bali 2013. dimana para komisioner KPUD di tiga kabupaten diantaranya Komisioner KPUD Buleleng diberhentikan karena membuka kotak suara tanpa perintah MK. Hal ini juga yang menyebabkan KPUD Bali tidak berani membuka kotak suara meski ada perintah KPU pusat.

Konstitusi adalah sesuatu yang senantiasa hidup dan berkembang sesuai dengan zaman nya sehingga hakim MK dalam mengambil keputusan dapat melihat seluruh proses dan tahapan pilpres dengan mengedepankan keadilan subtansial dan tidak hanya terjebak pada angka angka di atas kertas yang dihasilkan dari proses penuh rekayasa dengan manipulasi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan.

Tentang
MK Agar mengambil terobosan hukum
dengan meminta data pembanding dari TNI/Polri

Surat edaran KPU yang memerintahkan KPUD/KIP Provinsi dan KPUD/KIP kab/kota untuk membuka kotak suara bersegel untuk mengambil data yang akan di jadikan bukti menimbulkan perdebatan hukum yang panjang, polemik ini berhenti ketika MK mengeluarkan keputusan sela yang mengijinkan KPU sejak 08 Agustus ini.

Persoalannya sekarang adalah timbul distrust, ketidak percayaan publik terhadap KPU karena tidak ada jaminan bahwa data dan bukti yang telah diambil dari kotak suara ini bisa dipetanggungjawabkan dan bersih dari rekayasa. Integritas penyelenggara pemilu di daerah sangat diragukan terbukti dengan diberhentikannya ratusan anggota KPUD didaerah paska pileg 2014.

Untuk itu MK harus berani menjawab kegalauan publik ini dengan meminta data pembanding berupa dokumentasi C1 dari TNI/Polri. MK bisa melakukan hal ini karena ketika terjadi kasus cicak vs buaya, KPK vs Polri, MK meminta data hasil sadap dari KPK yang bocor pada waktu itu untuk dibuka dalam persidangan. Jadi bukan sesuatu yang baru dan telah memiliki yurispendensi hukum sendiri.

TNI/Polri sendiripun telah bersedia apabila diminta mahkamah, karena sejak awal niatannya adalah untuk antisipasi bila ada kejadian seperti sekarang. Ujian akan netralitas TNI/Polri akan kelihatan karena dimasyarakat sangat nyaring terdengar bahwa berdasarkan data yang dimiliki tersebut, pasangan Prabowo Hatta dinyatakan unggul.

Tentang
Urgensitas Pansus DPR RI

Desakan kepada DPR RI agar segera membentuk pansus untuk membongkar kejahatan dan kecurangan pilpres mengemuka dan menjadi perdebatan. Turbolensi politik semakin meningkat, perdebatan pro kontra akan urgensitas dibentuknya pansus mewarnai panggung politik nasional ditengah proses PHPU di MK dan persidangan kode etik di DKPP.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pentingnya dibentuknya pansus, pertama keberpihakan yang nyata dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU di setiap tahapan pilpres kepada salah satu pasangan calon, dimulai dari PKPU Nomor 4 dan 9 terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang memicu mobilisasi masa di hari pencoblosan sekitar tiga juta pemilih.

Kebijakan KPU yang membolehkan surat keterangan domisili untuk bisa ikut mencoblos menjadi blunder saat implementasi di lapangan, tidak dilaksanakan nya rekomendasi Bawaslu diberbagai tingkatan sampai perintah pembukaan kotak suara tanpa izin MK yang berkonsekuensi hukum pidana dan moral etik.

Kedua, KPU sebagai pelaksana UU secara jelas melanggar UU No. 42 tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tentang asas jujur dan adil karena kebijakan nya sangat berpihak dengan merekayasa dan sengaja menggelembungkan suara pada salah satu pasangan calon. Ketiga, kuatnya nuansa intervensi asing, mulai dari kedatangan Bill Clinton, Kepergian Mega Kalla Ke AS, sampai kunjungan balasan rombongan senator yang dipimpin Jhon Mcain yang semuanya dilakukan bertepatan dengan kelender pemilu.

Sejarah dunia mencatat bahwa Arroyo mantan presiden Philipina, yang meski di menangkan oleh mahkamah konstitusi Philipina pada pilpres 2004, mengalami beberapa kali impeachment meski selalu lolos dari parlemen karena skandal pengaturan suara dengan KPU Philipina pada akhirnya di tangkap atas perintah pengadilan setelah tidak lagi berkuasa.

Oleh karena itu pembentukan pansus menjadi sangat penting untuk membongkar segala bentuk kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Siapapun nanti ditetapkan oleh MK menjadi pemenang, karena bersifat final dan mengikat harus di hormati. Namun demokrasi subtansial yang menjadi agenda reformasi harus di selamatkan. Anasir anasir jahat yang mencoba membajak demokrasi yang tengah mekar harus dilawan dan dienyahkan dari rahim ibu pertiwi.

Muhamad Adnan
Koordinator Nasional (Kornas)
Relawan Gema Nu

Satu Tanggapan to “Carut Marut Penyelenggaraan Pilpres 2014”

  1. Tuxlin said

    Kayaknya sih nanti tetep menang mas Joko,,, aagak pesimis saya…

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: