KabarNet

Aktual Tajam

Putusan DKPP Jadi Faktor Penentu Vonis MK atas Kecurangan Pilpres

Posted by KabarNet pada 09/08/2014

Jakarta – KabarNet: Gugatan yang diajukan pasangan peserta pemilu presiden Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan sangat ditentukan oleh hasil sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 8 – 12 Agustus 2014 mendatang, terkait dugaan berbagai kecurangan dan pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika DKPP memutuskan KPU bersalah, maka putusan DKPP sudah semestinya menjadi salah satu alat bukti terkuat yang mendukung gugatan Prabowo-Hatta di MK.

Bahkan jika DKPP menilai pelanggaran KPU cukup berat hingga berujung pada pemecatan anggota KPU, dapat dipastikan majelis hakim MK tidak akan ragu memutuskan diskualifikasi terhadap pasangan Jokowi-JK. Diskualifikasi terhadap Jokowi-JK sebagai peserta pilpres secara otomatis akan mengantarkan Prabowo-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Menurut pengamat politik, Jajat Nurjaman, keputusan hasil akhir dari pemilihan presiden tetap ada di tangan MK. Namun, hasil dari sidang DKPP juga sangat penting. Pasalnya, masyarakat juga dapat menilai bagaimana kinerja dari petugas KPU itu sendiri selama proses pemilihan berlangsung.

“Pemilihan Presiden merupakan hajat bersama rakyat Indonesia. Sangat disayangkan jika masih ada pihak-pihak yang telah keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui KPU merupakan lembaga penyelenggara resmi yang telah diatur dalam undang-undang,” ujar Jajat, Rabu 6 Agustus 2014.

Proses persidangan yang dilaksanakan oleh DKPP biasanya dapat berlangsung lebih cepat dari waktu persidangan MK. Sehingga, apabila ternyata ada komisioner KPU terbukti secara sah melakukan pelanggaran pemilu, sanksi yang paling berat adalah pemecatan. Hal itu akan memperkuat dalih bahwa telah benar-benar terjadi pelanggaran dalam pilpres 2014 secara terstruktur, sistematis dan massif seperti gugatan tim advokasi Prabowo-Hatta yang diajukan ke MK.

“Lembaga-lembaga negara tersebut seharusnya bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Jika hal seperti ini masih dibiarkan, maka harus kemana lagi rakyat Indonesia akan percaya?,” tegas Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.

Jika hak konstitusional setiap warga negara Indonesia dijadikan bahan taruhan besar oleh para oknum pemain kotor Komisioner KPU, itu akan berakibat fatal bagi penyelenggaraan pemilu kedepannya.

“Pasalnya, Pemilu merupakan salah satu ujian dan wujud nyata karakter dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya, sehingga sikap penyelengaraan pemilu (KPU) akan sangat menentukan bagaimana wujud demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia,” tutup Jajat.

Capres Prabowo Subianto saat pembukaan sidang MK mengatakan, pihaknya merasa terpanggil dan wajib untuk mengajukan gugatan pilpres ke MK sehubungan dengan ditemukannya begitu banyak fakta-fakta bukti kecurangan dan pelanggaran hukum yang terjadi selama proses penyelenggaraan pilpres dilakukan. [KbrNet/Antara/G-News/adl]

11 Tanggapan to “Putusan DKPP Jadi Faktor Penentu Vonis MK atas Kecurangan Pilpres”

  1. Richard Kristiadi said

    Sepertinya tingga MK? atau DKPP yang merupakan badan beperintah yang belum bisa “dibeli”, semoga.

  2. Anonim said

    Media kabarnet ini memang Media orang tolol dan hanya untuk dikonsumsi oleh orang tolol..MK itu hanya memutuskan berdasarkan saksi dan bukti kecurangan bukan dari keputusan DKPP..DKPP itu hanya memutuskan kesalahan etika….Kalau goblok gak usah buat media…kalau mau jadi penulis ya jangan menunjukkan kebodohan…

  3. Anonim said

    Wah ada kubu “jk” gak trima nh kaya nya ada sesuatu pembelaan demi misi ya he he

  4. Anonim said

    Jokowi cocok jadi wali kota Solo

  5. anaymous said

    benarkah Jokowi terlibat korupsi ?
    benarkah jokowi terlibat PKI ?
    benarkah jokowi boneka ?

    ternyata sungguh2 mengejutkan!!!

  6. Rasta said

    Tp kyaknya jokowi bakal menang lagi soalnya mungkin banyak pihak asing yg ikut campur

  7. taUbat said

    @ Rasta

    Demokrasi seandainya proses pilpres ini berjalan dengan baik, maka akan membuat penilaian dunia.

    Kedaulatan NKRI tidaklah dikorbankan sebagai sapi perah bagi pihak Asing.

  8. Anonim said

    Media-media online independen seperti Kabarnet inilah yang masih bisa diandalkan sebagai sumber berita alternatif. TV, koran, dan majalah berita nasional umumnya sudah jadi pelacur; membuat berita yang seragam; maju tak malu membela yang bayar.

    Semoga Kabarnet tetap istiqomah.

  9. den said

    Ada pendukung jkw marah2 tdk terima disalahkan, dia kayanya cucunya dn aidit kali, suruh minum obat dulu tuh biar adem

  10. taUbat said

    INI SANKSI ETIK YANG MENANTI KPU

    SAT,16 AUGUST 2014 | 07:19

    JAKARTA, FAJAR — DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TELAH MERAMPUNGKAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK. KEPUTUSAN SANKSI BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM AKAN DIUMUMKAN PADA 21 ATAU 22 AGUSTUS MENDATANG.

    “SANKSINYA KALAU TERBUKTI ADA DUA MACAM, YAKNI PEMBERHENTIAN DAN PERINGATAN,” KATA KETUA DKPP JIMLY ASSHIDDIQIE USAI PERSIDANGAN DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA, JALAN MH. THAMRIN, JAKARTA, JUMAT MALAM (15/8).

    MENURUTNYA, SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK BISA DIELAKKAN OLEH KOMISIONER KPU APABILA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN BERAT.

    “TUJUAN PERADILAN ETIK BUKAN MENYAKITI TAPI MENJAGA KEHORMATAN DARI INSTITUSI BIAR YANG LAIN BISA MENERUSKAN PEKERJAAN,” JELAS JIMLY.

    DIA MENAMBAHKAN, JIKA PELANGGARAN YANG TERJADI TIDAK TERLALU BERAT, MAKA PIHAK TERKAIT AKAN DIBERI SANKSI PERINGATAN.

    “INI PENDIDIKAN, JANGAN DILAKUKAN LAGI. KITA HARUS MEMPERBAIKI CARA KERJA, MUTU PEMILU BUKAN HANYA SECARA PROSEDURAL TAPI JUGA BERETIKA,” JELASNYA.

    BEGITU PUN SEBALIKNYA, PIHAK TERADU YANG TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN AKAN MENDAPAT REHABILITASI UNTUK MEMPERBAIKI NAMA BAIK DI MASYARAKAT. (RMOL)

    http://www.fajar.co.id/nasional/3335975_5712.html

  11. taUbat said

    TERIMA SMS ANCAMAN SETELAH PUTUSAN MK, HAMDAN ZOELVA BILANG “ITU BIASA”

    SABTU, 23 AGUSTUS 2014 | 13:13 WIB

    DENPASAR, KOMPAS.COM — SETELAH MEMBACAKAN PUTUSAN SIDANG SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN, KAMIS (21/8/2014), DI JAKARTA, KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) HAMDAN ZOELVA TAK HANYA MENDAPAT DUKUNGAN DAN SIMPATI PUBLIK. HAMDAN JUGA MENERIMA SEJUMLAH PESAN SINGKAT BERNADA ANCAMAN DI PONSELNYA.

    “TIDAK ADA ANCAMAN YANG TERLALU SERIUS, KALAU MASALAH SMS YANG TIDAK SUKA ITU BIASA. BAGI SAYA, ITU HAL BIASA MENGINGAT KONTAK SAYA SUDAH PULUHAN TAHUN TIDAK DIGANTI, DAN PUTUSAN SIDANG MEMANG ADA YANG SUKA DAN TIDAK SUKA,” KATA HAMDAN DI SELA ACARA KULIAH UMUM KETUA UMUM MK RI, DI AUDITORIUM FAKULTAS HUKUM, UNUD, BALI, JUMAT (22/8/2014).

    DIA JUGA MENGATAKAN, ANCAMAN TERSEBUT MERUPAKAN RISIKO YANG BIASA DIHADAPI OLEH HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMASALAHAN.

    HAMDAN PUN MENGAKUI PEKERJAANNYA SELAMA SEBULAN BELAKANGAN INI SANGAT MENGURAS TENAGA DAN PEMIKIRANNYA KARENA MENYANGKUT MASALAH PENENTUAN PRESIDEN KETUJUH RI.

    CAROLINE DAMANIK

    http://nasional.kompas.com/read/2014/08/23/13133251/Terima.SMS.Ancaman.setelah.Putusan.MK.Hamdan.Zoelva.Bilang.Itu.Biasa

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: