KabarNet

Aktual Tajam

MK Isyaratkan Gugatan Prabowo Benar bahwa KPU Langgar Konstitusi

Posted by KabarNet pada 09/08/2014

Ketua KPU, Husni Kamil Manik

Jakarta – KabarNet: Dalam sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait gugatan kecurangan Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-hatta, Mahkamah Konstitusi kemarin mengeluarkan ketetapan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termohon/tergugat diperbolehkan membuka kotak suara dengan disaksikan polisi, saksi dari pasangan capres dan pengawas pemilu. Namun, hal itu tidak berlaku surut.

Putusan MK itu berlaku mulai Jumat 8 Agustus 2014, sedangkan KPU sudah mengeluarkan surat edaran tertanggal 25 Juli 2014 kepada KPU daerah untuk membongkar kunci dan segel kotak-kotak suara hasil pemilu presiden 9 Juli di berbagai daerah, tanpa persetujuan dari MK.

Direktur lembaga pemerhati Pemilu, Sinergi Masyarakat untuk Indonesia (Sigma), Said Salahudin, memandang ketetapan MK yang tidak berlaku surut itu menjadi bukti nyata kebenaran tudingan kubu Prabowo-Hatta selama ini bahwa tindakan KPU melanggar konstitusi. “MK telah mengeluarkan ketetapan terhadap perintah pembukaan kotak suara. Ini artinya, apa yang sudah dilakukan oleh KPU sebelumnya melalui surat edarannya adalah keliru,” kata Said, Jumat 8 Agustus 2014.

Terkait ketetapan MK itu, sambung Said Salahudin, ada dua hal yang perlu dikritisi kepada KPU. Pertama, tidak boleh membuka kotak suara tanpa melibatkan saksi. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh KPU melalui Surat Edaran nomor 1446/KPU/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014 tentang perintah membuka kotak suara itu sudah bermasalah dan merupakan pelanggaran konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini.

Hal kedua adalah, pembukaan kotak suara itu baru diperbolehkan sejak dikeluarkannya ketetapan MK tersebut, yakni pada 8 Agustus 2014. “KPU baru diijinkan. Yang berarti sebelumnya tdk diijinkan,” terangnya.

Jika MK tidak menganggap apa yang telah dilakukan oleh KPU melalui Surat Edaran itu adalah pelanggaran, maka MK tidak perlu mengeluarkan ketetapan tersebut. “Ketetapan itu dibuat karena MK memang menemukan adanya pelanggaran hukum,” tegasnya.

Sekedar diketahui, Mahkamah Konstitusi mengizinkan KPU mengambil dokumen untuk kelengkapan bukti dari kotak suara yang tersegel. Hal itu tertuang ketetapan Nomor 48/PAN.MK/068/2014.

Mahkamah berpendapat, pembukaan kotak suara mesti mengundang saksi dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) untuk disaksikan. Mengenai kasus tindakan KPU yang membongkar kunci dan segel sejumlah kotak suara di berbagai daerah beberapa waktu yang lalu tanpa izin dan persetujuan MK, maka para hakim Mahkamah Konstitusi bakal bersidang untuk mempertimbangkan dan akan memutuskan pada sidang putusan nantinya. [KbrNet/Okezone/adl]

26 Tanggapan to “MK Isyaratkan Gugatan Prabowo Benar bahwa KPU Langgar Konstitusi”

  1. Richard Kristiadi said

    Sudah jelas kan, begitulah pola berpikir yang benar.

  2. Kalo tidak sekarang kapan lagi……
    Indonesia harus benar-benar Demokrasi
    Jika ada yang curang di pemilihan Presiden berikan dia sanksi penalti…

  3. Jika memang KPU merasa dokumen yang dia miliki benar, kenapa juga mengais bukti yang sudah dalam kondisi teramankan (kotak-2 suara di KPPS Daerah).
    Itu artinya, KPU ragu terhadap hasil kerja yang seharusnya menjamin keadilan dan demokratis.

  4. Anonim said

    Ъќ murni Lɑ̤̥̈̊ƍi đό̲☺ºηƙ tuh hasil’a.KPU terlalu panik menghadapi gugatan prabowo hatta.smpe2 dia lupa ƘĻƠ̴̴̴̴̴̴͡ harus ngundang kdua calon untuk membuka kotak suara.

  5. Heryanto said

    Klo MK tidak adik kami masyarakat jawa barat lebih baik memisahkan diri dari NKRI ,terimakasih

  6. Heryanto said

    Di jawa barat memang suara murni karena KPU Jawa barat takut bila mau curang karena warga jawa barat selain pintar dan cerdik tidak mau terpengaruhi oleh manuper politik cemen dan jawa barat barometer politik di indonesia makanya KPU pusatpun memperhitungkan bila mau curang,tp Klo MK tidak adil dan berat sebelah apalagi curang dalam pilpres 2014 serta MK memutuskan sepihak membenarkan yang salah maka kami masyarakat jawa barat lebih baik memisahkan diri dari NKRI ,terimakasih

  7. aditya said

    Kpu curang sudah jelas. Out put nya tidak sah. Pemenang versi kpu harus di diskualifikasi.

  8. taUbat said

    Gugatan Prabowo-Hatta (pemohon) terhadap KPU (termohon) di MK, Jokowi-JK pun merapatkan pendukungnya di MK …..

    Sidang di MK hanya mengakomodir Pemohon dan termohon saja …. (Aparat dan Antisipasinya)

  9. Ian ShLalu. OPtymis said

    Klo memang bnrr sudah ada pelanggaran ..sedikitpun.. Paling tidak sudah dikenai sangsi. Tidak perlu beratus” lmbar untuuk menutupi pelanggaran..

  10. Anonim said

    Semoga keadilan bisa tercipta di bumi Indonesia yg sama2 kita cintai.
    Bila bukan kita siapa lagi….?

  11. Anonim said

    seharusnya sikap KPU pada saat perhitungan ada kubu yg usul dan mengajukan keberatan mestinya ditanggapi terlebih dahulu dan jangan tergesa gesa mengumumkan …..nah sekarang menjadi bumerang KPU sendiri kan……????!!!

  12. MAJU TERUSSSS…PAK PRABOWO!!!KAMI MENDUKUNG SAMPAI TETES TERAKHIR!!!

  13. Maju terus Prabowo Berjuang lah dan terus menegakan keadilan untuk bangsa indonesia yg merdeka, jujur, adil dan bermartabat….

  14. mcrherip said

    Saat ini bukan saatnya dukung mendukung kedua pasangan capres, Tapi mendukung tegaknya sistem DEMOKRASI yang Benar2 adil.
    Siapapun presidennya, kedepan rakyat akan menuntut dan mengawal sejauh mana kinerjanya, sesuai janji-janjinya pada waktu kampanye.

  15. Anonim said

    maju pantang mundur

  16. Kebenaran melawan kebatilan, Insya Allah dengan ijin Tuhan kebenaran akan memenangkan persidangan di MK. Merdeka !

  17. Anonim said

    wew ini berita dapat darimana??kenapa berbeda dengan berita dari tribute dan liputan6 yang notabene netral??

  18. yul cusuma said

    tampak sekali keberpihakan KPU , KPU tidak Netral. . . . .

  19. Anonim said

    situs berita ga jelas,,

  20. taUbat said

    @ Anonymous

    Media sekarang itu angin2an kadang ke Barat- kadang ke Timur, untuk yang netral sangat kecil karena pemrednya ikut berpolitik. (masuk angin)

  21. mE said

    @Anonymous,
    kalo ga percaya media, kesampingkan statemen Pengamat atau siapapun yang berkomentar, namun fokuskan pada SURAT MK yang menyatakan KPU diizinkan membuka kotak suara terhitung tanggal 8 Agustus 2014 dengan melibatkan saksi dari kedua pasangan calon, pihak berwajib dan TIDAK BERLAKU SURUT

  22. Anonim said

    Heryanto itu ngomong apa….? memangnya Jawa Barat itu punya mbahmu ?

  23. Rasta said

    Menurut saya media sekarang udah banyak yg tidak jujur masalah kebenaran,dan semua politik bisa dimainkan tampa melihat kemajuan bangsa ,jadi rakyat sekarang harus cerdas mengamati suatu berita

  24. IDE said

    Lagi-lagi JAWA BARAT !

    Saya sudah punya firasat kalau propinsi ini dulunya adalah PUSAT PERADABAN DUNIA, yakni SUNDALAND yang tak lain adalah ATLANTIS !

    Mengapa ?

    Karena selalu saja INTI dari MAGNET KEJAYAAN SUNDALAND akan bermuara ke sini. Menjadi magnet berarti menjadi BAROMETER. Maka tak heran kalau SITUS GUNUNG PADANG yang diduga sebagai situs megalitik terbesar di dunia ada di Jawa Barat. 90 % tanda-tanda KERAJAAN ATLANTIS ada di Jawa Barat. Bahkan sepak terjang para nabi pun percaya atau tidak ada PULAU JAWA terkhusus Jawa Barat. Nah sekarang Jawa Barat membuktikan sebagai salah satu dari sekian propinsi yang BERPENDIRIAN TEGUH dalam menentukan arah masa depan NKRI. Tidak mudah terpedaya oleh PESONA. Keadaan ini menunjukkan kalau RASIO atau AKAL SEHAT ditempatkan ditempat yang setinggi-tingginya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disamping KEIMANAN kepada Yang Maha Kuasa.

    Hidup NKRI !

  25. taUbat said

    SAKSI AHLI PRABOWO: DPKTB TAK SAH KARENA TIDAK DIATUR DI UU

    JUMAT, 15 AGUSTUS 2014 13:48:53

    MERDEKA.COM – SAKSI AHLI PIHAK PEMOHON, MARGARITO MENGATAKAN PENGGUNAAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTB) DALAM PILPRES 9 JULI LALU BERMASALAH. DIA MENILAI PENGGUNAAN DPKTB MELANGGAR UNDANG-UNDANG.

    “DPKTB ITU TIDAK SAH KARENA TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG. KALAU MEMANG ITU JALAN KELUARNYA? MAKA TAK PERLU ADA DPT,” KATA MARGARITO DALAM KESAKSIANNYA DI SIDANG RUANG PLENO GEDUNG MK , JAKARTA, JUMAT (15/8).

    MENURUT MARGARITO, PENGGUNAAN DPKTB, DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) YANG DILAKUKAN KPU BERTENTANGAN DENGAN ATURAN KONSTITUSI. “KALAU BEGITU BERARTI ASAL ORANG ITU WNI BISA MEMILIH, PADAHAL BANYAK SEKALI ORANG YANG PUNYA KTP LEBIH DARI DUA, DAN KARENA ITULAH SAYA BERPENDAPAT BAHWA DPKTB ADALAH BERTENTANGAN DAN MERUPAKAN PELANGGARAN KONSTITUSI,” BEBER MARGARITO.

    “KESIMPULANNYA, PENGGUNAAN DPKTB TIDAK SAH DAN PENDELEGASIAN DALAM MENYALURKAN SUARA ADALAH JUGA TIDAK SAH,” PAPARNYA.

    MARGARITO MAJU SEBAGAI SAKSI AHLI DARI KUBU PRABOWO – HATTA BERSAMA DENGAN YUSRIL IHZA MAHENDRA , IRMAN PUTRA SIDIN, SAID SALAHUDDIN, RASYID SALEH DAN MARWAH DAUD IBRAHIM.

    MUHAMAD AGIL ALIANSYAH | MDK | HAS

    http://m.merdeka.com/peristiwa/saksi-ahli-prabowo-dpktb-tak-sah-karena-tidak-diatur-di-uu.html

  26. Anonim said

    Rakyat senang jadi kpu curang rakyat tau dan indonesia bs maju jangan berkuasa tdk jujur seperti kpu di beri rakyat mandat

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: