KabarNet

Aktual Tajam

DPR akan Bongkar Skandal Kecurangan Pilpres 2014

Posted by KabarNet pada 07/08/2014

Jakarta – KabarNet: Pasca terungkapnya bukti-bukti kecurangan pada proses penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu, hampir pasti akan berlanjut pada pembentukan panitia khusus (pansus) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), guna membongkar skandal kejahatan demokrasi tersebut.

Kalau pansus pilpres itu benar-benar terbentuk, bukan mustahil hasilnya bisa membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo menyatakan pansus pilpres mutlak diperlukan karena menyangkut kredibilitas penyelenggaraan pilpres 2014.

“Pansus Pilpres nyata perlu dibentuk supaya kredibilitas Pilpres bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,“ kata Agus, kepada wartawan, Selasa 5 Agustus 2014.

Menurut dia, pertanggung jawaban itu penting untuk menjamin bahwa demokrasi di Indonesia berproses dengan baik. Selain itu pansus ini juga berperan penting dalam mengungkap berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pilpres.

“Karena jika dapat dipertanggung jawabkan, keadilan juga dijunjung tinggi. Dengan begitu, baik pihak yang menang dan pihak yang kalah akan legowo,” jelas Agus.

“Ada beberapa tahapan dalam proses Pilpres yang perlu diperiksa lagi oleh DPR karena diragukan kredibilitasnya, terutama tahap penyusunan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara, serta pelaksanaannya di lapangan, “ lanjut Agus.

Dia menambahkan, tahapan ini perlu diaudit oleh DPR supaya tidak ada saling curiga antar pihak.

Seperti diberitakan KPU telah mengabaikan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan kroscek proses Pilpres di 5802 Tempat Pemungutan Suara (TPS) DKI Jakarta.

KPU hanya melakukan pemilihan suara ulang di 13 TPS DKI Jakarta. Selain Jakarta. Ada berbagai laporan kecurangan di Papua, Jatim dan daerah-daerah lainnya. [KbrNet/Okezone/adl]

4 Tanggapan to “DPR akan Bongkar Skandal Kecurangan Pilpres 2014”

  1. taUbat said

    DPR akan membongkar skandal kecurangan Pilpres 2014, sepertinya tidak akan sulit dengan penelursuran data :

    -> Rekomendasi dari Kemendagri jumlah pemilih sebanyak 176 juta, belum dikurangi dengan yang meninggal, tapi jumlah Pemilih versi KPU berjumlah 190.291.110 (190 juta)

    -> Keikutsertaan pemilih dalam Pilpres data gandanya jutaan orang.

    Wakil rakyat hendaknya jujur …..

  2. Kita dukung DPR,
    Karena Dewan merasa dibayar oleh Rakyat,
    Maka bertindaklah DPR untuk menyelamatkan
    NKRI dari tangan Mafia China,

  3. taUbat said

    MARGARITO KAMIS: DPKTB PELANGGARAN KONSTITUSI, PILPRES TIDAK SAH

    JUMAT, 15 AGUSTUS 2014

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PAKAR HUKUM TATA NEGARA, MARGARITO KAMIS, MENGATAKAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN (DPKTB) YAKNI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KTP TIDAK SESUAI KONSTITUSI.

    MENURUT MARGARITO SEBAGAI SAKSI AHLI PRABOWO-HATTA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPKTB TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG.

    “PEMILU ITU DILAKSANAKAN DALAM NEGARA HUKUM DAN DEMOKRATIS. MAKA TIDAK ADA PELANGGARAN PEMILU YANG TIDAK DIDASARKAN PADA HUKUM. DALAM KONTEKS ITU SAYA INGIN MENYATAKAN BAHWA KHUSUS MENGENAI APA DPKTB TIDAK SAH KARENA TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG,” UJAR MARGARITO SAAT MENYAMPAIKAN PENDAPATNYA DI RUANG SIDANG UTAMA MK, JAKARTA, JUMAT (15/8/2014).

    MARGARITO MENGATAKAN MEMILIH MERUPAKAN HAK WARGA NEGARA. NAMUN, KATA DIA, JIKA JALAN PIKIRANNYA ADALAH DEMI TERGUNAKANNYA HAK-HAK WARGA NEGARA TANPA LANDASAN UNDANG-UNDANG, MAKA PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TIDAK PERLU ADA.

    ASAL BERUSIA 17 TAHUN ATAU SUDAH MENIKAH MASYARKAT BISA MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA TANPA HARUS TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH.

    “OLEH KARENA ITU SAYA BERPENDAPAT DPKTB BERTENTANGAN DENGAN HUKUM TIDAK PUNYA DASAR HUKUM DAN HARUS DIKUALIFIKASI SEBAGAI PELANGGARAN KONSTITUSI,” KATA MARGARITO.

    DENGAN ADANYA PELANGGARAN TERSEBUT, LANJUT MARGARITO, PEMILU YANG TELAH DILAKSANAKAN MENYEBABKAN HILANGNYA KEABSAHAN KONSTITUSIONAL PEMILU ITU SENDIRI. SEBAB KATA DIA, PEMILU ADALAH PERISTIWA HUKUM KONSTITUSI.

    “PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR BERAKIBAT TERTANGGUHKAN BAHKAN MENYEBABKAN HILANGNYA KEABSAHAN KONSTITUSIONAL PEMILU PRESIDEN ITU. KETIDAKBASAHAAN PILPRES TIDAK DIDASARKAN SIFAT PELANGGARAN ATAS PROSEDURNYA ATAU JANGKAUAN PELANGGARAN ITU DALAM HAL INI TSM (TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF),” TUKAS MARGARITO.

    SEBELUMNYA PENAMBAHAN JUMLAH PEMILIH DALAM DPKTB MENJADI DALIL PERMOHONAN PRABOWO-HATTA DALAM SENGKETA PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (MK).

    ERI KOMAR SINAGA

    https://id.berita.yahoo.com/margarito-kamis-dpktb-pelanggaran-konstitusi-pilpres-tidak-sah-045052118.html

  4. taUbat said

    YUSRIL IHZA MAHENDRA DESAK MK BERANI BATALKAN HASIL PILPRES

    JUMAT, 15/08/2014 – 21:06

    JAKARTA, (PRLM).- PAKAR HUKUM TATA NEGARA YUSRIL IHZA MAHENDRA MEMINTA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) JANGAN HANYA MEMPERSOALKAN PERSELISIHAN ANGKA-ANGKA. KARENA ITU, MK SEBAGAI LEMBAGA KONSTITUSI HARUS LEBIH SUBSTANTIF, KARENA PILPRES 2014 INI TIDAK SAJA TERKAIT NORMA HUKUM BIASA, TAPI BERKAITAN LANGSUNG DENGAN NORMA KONSTITUSI.

    “PERSOALAN PILPRES ADALAH PERSOALAN KONSTITUSI. KARENA ITU, KALAU MK HANYA MENGADILI PERSELISIHAN ANGKA-ANGKA, MAKA MENDEKATI KEBENARAN SINYALEMEN YANG MENYEBUT MK HANYA AKAN MENJADI LEMBAGA KALKULATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PILPRES,” TEGAS YUSRIL IHZA MAHENDRA SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM PERSIDANGAN SENGKETA PILPRES DI GEDUNG MK JAKARTA, JUMAT (15/8/2014).

    SEHARUSNYA, KATA YUSRIL, MK MENGADILI SENGKETA PILPRES INI LEBIH SUBSTANSIAL DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS SENGKETA PILPRES. SEBAGAIMANA SUDAH DILAKUKAN OLEH MK THAILAND. “LEMBAGA MK THAILAND BERANI MENGUJI DAN MEMUTUS PERKARA PEMILU YANG DILAKSANAKAN KONSTITUSIONAL ATAU TIDAK KONSTITUSIONAL. JADI ADAKAH MASALAH-MASALAH FUNDAMENTAL DALAM SENGKETA PILPRES ITU,” TAMBAH YUSRIL.

    PENDAPAT YANG SAMA JUGA DIKEMUKAKAN PAKAR HUKUM TATANEGARA IRMAN PUTRA SIDIN. MENURUTNYA, PERSIDANGAN MK SEJATINYA TIDAK HANYA MEMPERSOALKAN ANGKA-ANGKA, TAPI HARUS MENEGAKKAN KONSTITUSI. DI MANA MK HARUS MENJAMIN TIDAK ADA PELANGGARAN KONSTITUSI SELAMA PILPRES. BAHWA PILPRES TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN PEMILU KEPALA DAERAH KARENA MENENTUKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA SELAMA LIMA TAHUN KE DEPAN.

    “DI KEPALA KITA SELAMA INI BERANGGAPAN APAKAH PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMILU PRESIDEN ITU SIGNIFIKAN ATAU TIDAK MEMPENGARUHI HASIL. PADAHAL YANG PASTI KALAU KITA SEPAKAT FORUM YANG MULIA INI MERUPAKAN SIDANG MAHKAMAH KONSTITUSI. MAKA PISAU BEDAH YANG DIGUNAKAN BUKANLAH SEMATA HUKUM-HUKUM PILKADA NAMUN YANG UTAMA ADALAH HUKUM KONSTITUSI,” JELAS IRMAN.

    MENURUT IRMAN, JUSTRU KONSTITUSI AKAN HIDUP SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BANGSANYA DENGAN BERPIJAK PADA SUBSTANSI MASALAH SESUAI KEBUTUHAN ZAMANNYA. “HUKUM KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PILPRES SESUNGGUHNYA MEMILIKI PRINSIP YANG SAMA DENGAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS ATAS UNDANG-UNDANG. INI KARENA HUKUM KONSTITUSI MERUPAKAN PUTUSAN MAYORITAS RAKYAT MELALUI WAKILNYA DI DPR BERSAMA PRESIDEN. JADI, KETIKA SATU WARGA NEGARA DIRUGIKAN HAK KONSTITUSIONALNYA, DAN KERUGIAN ITU TERBUKTI, MAKA MK BISA MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAYORITAS ATAS NAMA UNDANG-UNDANG,” UJARNYA.

    OLEH SEBAB ITU KATA IRMAN, TIDAKLAH ANEH JIKA KEPUTUSAN KPU DAPAT DIBATALKAN SECARA KONSTITUSIONAL. “INILAH KHAS KARAKTER PERKARA KONSTITUSIONAL. BAHWA SATU ORANG WARGA NEGARA TERCEDERAI BISA MEMBATALKAN KEPUTUSAN SELURUH WARGA NEGARA KETIKA KEPUTUSAN ITU MELANGGAR KONSTITUSI,” PUNGKASNYA.

    SJAFRI ALI | A-108 | ***

    http://www.pikiran-rakyat.com/node/293132

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: