KabarNet

Aktual Tajam

KPK Tetapkan Menteri Agama Tersangka Kasus Haji

Posted by KabarNet pada 22/05/2014

Jakarta – KabarNet: Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus pengelolaan dana dan pengadaan haji ke tahap penyidikan. Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah naik ke penyidikan dengan SDA dan kawan-kawan sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Kamis (21/5/2014) sore.

Belum diketahui siapa yang dimaksud dengan ‘dan kawan-kawan’ yang dimaksud oleh Busyro tersebut. Penyidik KPK yang jelas, menerapkan pasal ‘turut serta’ melakukan tindak pidana korupsi terhadap pihak di luar SDA.

SDA sendiri sudah pernah diperiksa KPK di tahap penyelidikan. Suryadharma kala itu mengatakan pemeriksaan oleh penyidik berkutat pada banyaknya pemondokan yang tak layak. SDA memiliki penjelasan.

“Lalu ditanya mengapa jelek, karena perumahan itu ada di satu orang yang memiliki rumah banyak. Itu, misalnya mengatakan, ini yang baik, ini yang kurang baik. Misalnya begitu. Kita diminta ambil semuanya, atau tidak diambil semuanya, begitu,” kata Suryadharma.

“Nah, tim perumahan merasa terdesak karena kita kan terikat sama waktu, terikat sama pesaing-pesaing dari negara-negara lain yang juga membutuhkan rumah,” sambungnya.

Menag Suryadharma Ali (SDA) dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain. “Pasal 2 dan 3,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Kamis (21/5/2014).

Pasal 2 dan atau 3 UU Tipikor tersebut menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat negara. Si pejabat juga diduga melakukan upaya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara.

Menteri Agama Suryadharma Ali sudah dicegah ke luar negeri. Pencegahan ini dimintakan KPK ke Imigrasi. Pencegahan dilakukan selama 6 bulan.

Informasi yang diperoleh wartawan, Kamis (22/5/2014) pencegahan berdasarkan SKEP No. KEP-720/01/05/2014 tertanggal 22 Mei 2014.

Disebutkan dalam surat cegah itu, bahwa Suryadharma yang lahir di Jakarta pada 19 September 1956, dicegah terkait proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. “Cegah berlaku 6 bulan,” tulis surat pencegahan itu.

Ada sejumlah modus pelanggaran terkait kasus haji yang menyeret Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. Salah satunya ada perjalanan pejabat Kemenag yang dibebankan kepada dana jamaah. “Jadi ada pejabat yang ditanggung oleh dana haji, ditanggung dengan dana haji. Pejabat Kemenag, padahal kan harusnya ditanggung sendiri,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain ketika dikonfirmasi, Kamis (22/5/2014).

Zulkarnain mengatakan, Suryadharma Ali dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri. Selain itu ada juga dugaan penggelembungan harga. “Ada dana-dana yang dibayarkannya tidak sesuai. Kemahalan,” ujar Zulkarnain.

Kasus korupsi haji yang menjerat Menag Suryadharma Ali meliputi sejumlah aspek besar. Di antaranya pengadaan pemondokan, catering dan transportasi. “Semuanya, pemondokan, catering, transportasi,” ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain ketika dikonfirmasi, Kamis (22/5/2014).

Pencarian barang bukti dilakukan hingga ke Arab Saudi. “Sudah beberapa kali penyelidik dan penyidik KPK melakukan pengumpulan bahan dan keterangan bahkan informasi dan data kita lakukan di Arab Saudi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Kamis (22/5/2014).

Menurut Johan, korupsi itu berkaitan dengan proses penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Disimpulkan, ada dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Menag Suryadharma sebagai tersangka. Keputusan ini sesuai dengan hasil gelar perkara yang digelar beberapa kali, termasuk hari Rabu (21/5/2014) kemarin.

Sejak disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), terminologi ‘korupsi’ diperluas menjadi Tipikor. Sebelum disahkannya UU Tipikor, seseorang dianggap melakukan korupsi manakala dirinya terbukti telah mengambil/ menggunakan/ menikmati uang negara dan/atau perusahaan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi. Namun setelah disahkkannya UU Tipikor, seorang pejabat pemerintah dan/atau pejabat negara sudah bisa dianggap melakukan tindak pidana korupsi manakala “dirinya atau kebijakannya terbukti menyebabkan kerugian negara”, meski pelaku tak terbukti telah mengambil/ menggunakan/ menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.  [KbrNet/Detiknews/Vivanews/Antara/adl]

8 Tanggapan to “KPK Tetapkan Menteri Agama Tersangka Kasus Haji”

  1. Ada nuansa politiknya gak nich KPK yach? Kok melakukanya disaat suasana kental dg politik begini?
    Dan bagaimana dg Jokowi? Apa KPK berani menangkapnya atas kasus Transjakarta bosok?

  2. M. Thaib said

    bongkar semua, penjarah2 negara berkedok agama. Ayo SDA sebutkan siapa yg terima duitnya lagi. Apakah JJ, dari pks terlibat?. kita tunggu aja

  3. Anonim said

    Resiko politik bagi bagi kursi.
    Setelah dapat kursi jadi lupa diri Penyesalan saat ini menjadi tiada arti
    Pintu bui telah menanti untuk Surya Dharma Ali

  4. taUbat said

    KPK TAK ADIL, SDA JADI TERSANGKA, MUHAIMIN DIBIARKAN

    SABTU, 23 MEI 2014 – 13:18 WIB

    JAKARTA – LANGKAH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PIMPINAN ABRAHAM SAMAD DISOROTI TIDAK ADIL DAN BAHKAN CENDERUNG TIDAK NETRAL MENJELANG PILPRES 2014 INI. PASALNYA, KPK DENGAN CEPAT MENJADIKAN TERSANGKA MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI (SDA) YANG BERPIHAK KE CAPRES PRABOWO, TETAPI MEMBIARKAN KASUS DUGAAN KORUPSI MENAKERTRANS MUHAIMIN ISKANDAR YANG MERAPAT KE CAPRES JOKOWI DARI PDIP.

    KOORDINATOR LSM NONPARTISAN CENTER, YUDISTIRA TRISULA TRISAKTI MENDESAK PIMPINAN KPK UNTUK MENUNJUKAN BAHWA KPK NONPARTISAN, MAKA KPK HARUS SEGERA UNGKAP KEJAHATAN BLBI, KORUPSI EFFENDI SIMBOLON DAN OLLY DODOKAMBE, KORUPSI YANG MELIBATKAN MUHAIMIN ISKANDAR, KEJAHATAN PAJAK PERUSAHAAN ASING. “KASUS MUHAIMIN HARUS DIUSUT,” TANDASNYA, JUMAT (22/5/2014).

    HINGGA KINI, PENGUSUTAN KASUS DUGAAN KORUPSI MUHAIMIN ISKANDAR MANDEG. PADAHAL, KPK TELAH MENELUSURI DUGAAN KORUPSI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (MENAKERTRANS) ITU DALAM KASUS SUAP DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (KEMENAKERTRANS).

    SEBAGAI CATATAN, KPK SERTAKAN 10 KEPING COMPACT DISC (CD) BERISI REKAMAN DUGAAN KETERLIBATAN MUHAIMIN DALAM KASASI MANTAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL (SESDITJEN) PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI (P2KT) KEMENAKERTRANS, I NYOMAN SUISNAYA DAN KABAG PERENCANAAN DAN EVALUASI DI DITJEN P2KT KEMENAKERTRANS, DADONG IRBARELAWAN.

    “ADA REKAMAN HASIL TRACKING (SADAPAN) YANG KITA MASUKAN,” KATA SUMBER TERSEBUT, SELASA (18/9/2012). KPK MENYERTAKAN BUKTI REKAMAN ITU, SEMATA-MATA SUPAYA MAHKAMAH AGUNG (MA) DAPAT MELIHAT PEMBUKTIAN KPK. SEBELUMNYA, WAKIL KETUA KPK, BERHARAP MA DAPAT MENGABULKAN KETERLIBATAN KETUA UMUM PKB INI, DALAM KASASI NYOMAN DAN DADONG.

    INFORMASI YANG DIHIMPUN, KASASI DIAJUKAN KARENA DALAM PUTUSAN BANDING JUGA TIDAK MENYEBUT PASAL 55 AYAT 1 KE-1 YANG MENGATUR PERIHAL UNSUR “BERSAMA-SAMA”. PADAHAL, DALAM TUNTUTAN JAKSA MENYEBUT KEDUA TERDAKWA BERSAMA-SAMA DENGAN MENAKERTRANS MUHAIMIN ISKANDAR MENERIMA SUAP.

    LSM NONPARTISAN CENTER JUGA MENYERUKAN AGAR KPK DIBERSIHKAN DARI KEPENTINGAN ASING DAN KEPENTINGAN KARIER PRIBADI ABRAHAM SAMAD UNTUK MENJADI JAKSA AGUNG RI. “LANGKAH KPK MENANGKAP PARA KORUPTOR DARI PIMPINAN PARPOL PATUT DIDUKUNG. PENETAPAN SURYADARMA ALI SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI HAJI ADALAH LANGKAH HUKUM TEPAT,” TANDAS YUDISTIRA

    “NAMUN, BELAKANGAN TERSIAR KABAR, ABRAHAM SAMAD TELAH MENUNGGANGI KPK UNTUK TUJUAN-TUJUAN PRIBADI, MENJADI CAWAPRESNYA JOKOWI (YANG AKHIRNYA GAGAL), DAN KINI TELAH DEAL UNTUK JADI JAKSA AGUNG BILA PASANGAN JOKOWI-JK TERPILIH DI PILPRES,” DUGANYA.

    OLEH KARENA ITU, YUDISTIRA MENENGARAI APABILA KPK SAAT INI SEDANG DITUMPANGI DUA KEPENTINGAN. PERTAMA, KEPENTINGAN PRIBADI ABRAHAM YANG TELAH DEAL DENGAN JOKOWI-JK UNTUK DIANGKAT MENJADI JAKSA AGUNG RI. “DALAM HAL INI, MENTALITAS ABRAHAM TAK BERBEDA DENGAN JOKOWI, KEDUANYA ADALAH PEMBURU JABATAN, RELA MENINGGALKAN JABATAN YANG TELAH DIPERCAYAKAN DEMI MERAIH JABATAN YANG LEBIH TINGGI. ABRAHAM KINI SEDANG DISELIDIKI KOMITE ETIK KPK KARENA BERMANUVER POLITIK UNTUK JADI CAWAPRES ATAU JAKSA AGUNG BILA JOKOWI TERPILIH,” TUTURNYA.

    BAIK JOKOWI MAUPUN ABRAHAM, LANJUT DIA, KEDUANYA LAYAK MENJADI OBJEK REVOLUSI MENTAL, UNTUK DICUCI MENTALNYA DARI VIRUS MENTAL TAMAK TERHADAP JABATAN.

    KEDUA, JELAS YUDISTIRA, KEPENTINGAN YANG MENUNGGANGI KPK ADALAH KEPENTINGAN MODAL ASING, IMF, WB, AMERIKA, INGGRIS, DAN LAIN-LAIN. “KPK DAPAT BANTUAN DANA BESAR DARI IMF DAN WORLD BANK. DUTA BESAR USA SERING BOLAK BALIK KE KPK UNTUK LAKUKAN TEKANAN POLITIK. KPK TAK SENTUH KEJAHATAN PAJAK YANG LIBATKAN PERUSAHAAN ASING SEPERTI FREEPORT, NEWMONT, DAN LAIN-LAIN,” UNGKAPNYA.

    “KITA TAHU BAHWA PRABOWO ADALAH SATU-SATUNYA CAPRES YANG BERANI KATAKAN AKAN MELAKUKAN NASIONALISASI ASSET ASING, YANG MEMBUAT KEKUATAN ASING, SEPERTI AMERIKA KETAKUTAN,” TAMBAHNYA.

    “BERSIHKAN KPK DARI ANASIR ASING! TANGKAP KORUPTOR BLBI, DAN PERUSHAAN ASING YANG MERAPPOK KEKAYAAN ALAM SECARA ILEGAL!” SERUNYA PULA.

    MENURUTNYA, INDONESIA HARUS BEBAS KORUPSI. “TAPI KITA MENOLAK JIKA LEMBAGA PEMBERANTAS KORUPSI DISALAHGUNAKAN MENJADI ALAT INTELIJEN ASING DALAM RANGKA MENGAAMANKAN KEPENTINGAN MEREKA DAN MENGHANCURKAN NASIONLISME INDONESIA,” TEGASNYA.

    IA MENILAI, KPK TELAH MENJADI SENJATA AMPUH PIHAK ASING KHUSUSNYA AMERIKA SERIKAT (AS) MENGHAJAR ANASIR ANASIR NASIONLIS DI INDONESIA YANG DIPANDANG BERPOTENSI MENGGANGU KEPENTINGAN AS. “NEGARA ADI DAYA INI MENEMPATKAN FBI DI DALAM KPK. THE FBI LEGAL ATTACHÉ CONDUCTS JOINT, PARALLEL INVESTIGATIONS WITH THE INDONESIAN CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK),” BEBERNYA.

    OLEH KARENA ITU, MENURUTNYA, WAJAR KENAPA KPK HANYA AHLI DALAM MEMATA MATAI 24 JAM KELOMPOK-KELOMPOK YANG DIANGGAP MEMUSUHI AS, NAMUN TIDAK MAU MENYETUH KORUPTOR SUMBER DAYA ALAM YANG MELIBATKAN PERUSAHAAN ASING, KASUS PENJUALAAN GAS TANGGUH, INDOSAT, KORUPTOR SEKTOR KEUANGAN YANG MELIBATKAN MODAL ASING, KASUS BLBI YANG MELIBATKAN IMF, CENTURY YANG MELIBATKAN ANTEK-ANTEK ASING DI INDONESIA.

    TOR

    http://www.edisinews.com/berita-kpk-tak-adil-sda-jadi-tersangka-muhaimin-dibiarkan.html

    ======================

    Bersih – bersih ……………..

  5. taUbat said

    MENGGUGAT INDEPENDENSI KPK

    KASUS HAJI DIGARAP, KARDUS DUREN DILUPAKAN

    SENIN, 26 MEI 2014 | 16:31 WIB

    INILAH.COM, JAKARTA – LANGKAH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGUNGKAP KASUS KORUPSI HAJI DENGAN MENETAPKAN MENTERI AGAMA SURYADHARMA ALI (SDA) SEBAGAI TERSANGKA MENDAPAT APRESIASI PUBLIK. NAMUN DI SAAT BERSAMAAN, PUBLIK JUGA MENGGUGAT LANGKAH KPK YANG LANDAI DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI LAINNYA. MENGGUGAT INDEPENDENSI KPK DI MUSIM PILPRES.

    REFORMASI KELEMBAGAAN YANG DIGULIRKAN KEMENTERIAN AGAMA DENGAN MENGGANDENG MANTAN KOMISIONER KPK M JASIN SEBAGAI INSPEKTORAT JENDERAL (IRJEN) KEMENTERIAN AGAMA DAN ANGGITO ABIMANYU SEBAGAI DIRJEN HAJI DAN UMROH NYATANYA TIDAK DIRESPONS POSITIF OLEH KPK.

    ANGGOTA KOMISI HUKUM DPR RI FAHRI HAMZAH MENYAYANGKAN SIKAP KPK YANG MENETAPKAN MENTERI AGAMA SDA SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS HAJI 2012. MENURUT FAHRI, UPAYA KPK INI JUSTRU KONTRAPRODUKTIF DI TENGAH UPAYA REFORMASI KELEMBAGAAN KEMENAG.

    “LANGKAH KPK INI JUSTRU KONTRAKPRODUKTIF DENGAN UPAYA PEMBENAHAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENCEGAH BERBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN,” KATA FAHRI DI GEDUNG DPR, KOMPLEKS PARLEMEN SENAYAN JAKARTA, SENIN (26/5/2014).

    FAHRI MELANJUTKAN, UPAYA REFORMASI KELEMBAGAAN YANG TENGAH DIGULIRKAN ANGGITO ABIMANYU DAN M JASIN BAKAL TERGANGGU AKIBAT PENETAPAN TERSANGKA SDA DALAM KASUS KORUPSI HAJI. KEHADIRAN DUA TOKOH TERSEBUT DI KEMENTERIAN AGAMA, DALAM PANDANGAN FAHRI JUSTRU UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI DI KEMENTERIAN AGAMA.

    POLITIKUS PKS INI MENILAI PENETAPAN SDA SEBAGAI TERSANGKA JUSTRU MEMBERI KESAN BAHWA KPK TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMBENAHAN YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN AGAMA. “KESANNYA KAN JUSTRU KPK TIDAK SUKA ORANG BERBENAH, ENTAH APA ALASAN KPK INI,” TAMBAH FAHRI.

    SEMENTARA SEBELUMNYA, PAKAR HUKUM TATA NEGARA DARI UNIVERSITAS PARAHYANGAN, BANDUNG JAWA BARAT, ASEP WARLAN YUSUF MENGATAKAN PENETAPAN SDA SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI DANA HAJI JANGAN SAMPAI MENIMBULKAN PERSEPSI ADA KEPENTINGAN PARTAI POLITIK TERTENTU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM. “JANGAN SAMPAI KEPENTINGAN PARTAI POLITIK DAN CALON PRESIDEN DALAM SUASANA PILPRES INI DIMASUKKAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KPK,” INGAT ASEP.

    DALAM PANDANGAN ASEP, KONDISI MENJELANG PILPRES 2014 INI TERDAPAT UPAYA MENCARI KESALAHAN PIHAK LAWAN. OLEH KARENANYA, SAMBUNG ASEP, PENTING BAGI KPK DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM AGAR TANPA MELAKUKAN PERTIMBANGAN POLITIK TERTENTU. IA MENYOROTI NAMA KETUA KPK ABRAHAM SAMAD YANG SEMPAT MENCUAT SEBAGAI CAWAPRES JOKOWI TERMASUK RUMOR TENTANG TAWARAN JAKSA AGUNG JIKA JOKOWI TERPILIH. “JADI SAYA MELIHAT PERILAKU KPK DI ERA JELANG PILPRES INI ANEH,” TEGAS ASEP.

    TIDAK SEKADAR ITU, ASEP JUGA MENYOROTI SIKAP KPK YANG ENGGAN MENYELIDIKI KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN BUS TRANSJAKARTA DI PEMPROV DKI JAKARTA. IA MEMPERTANYAKAN APAKAH ADA KESEPAKATAN ANTARA JOKOWI DENGAN ABRAHAM SAMAD. “APA KAENA SAMAD SUDAH ADA DEAL DENGAN JOKOWI? JANGAN SALAHKAN MASYARAKAT JIKA ADA PEMIKIRAN SEPERTI ITU,” PAPAR ASEP.

    AGAR KPK DAPAT BERSIKAP FAIR DAN TIDAK DITUDING BERMAIN POLITIK DALAM PENEGAKAN HUKUM, ASEP MENYERUKAN AGAR KPK MENGUSUT TUNTAS KASUS KORUPSI YANG DIDUGA MELIBATKAN PETINGGI PARTAI POLITIK. IA MENYEBUT KASUS YANG SEMPAT DIKAITKAN DENGAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (MENAKERTRANS) ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR PADA AGUSTUS 2011 LALU. “ITU KASUS KARDUS DURIAN YANG MELIBATKAN MUHAIMIN ISKANDAR BAGAIMANA NASIBNYA? APA KPK TIDAK MAU MELANJUTKAN KARENA MUHAIMIN MENDUKUNG JOKOWI JUGA?” TEGAS ASEP SERAYA MEMINTA KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN MENTERI DARI PARPOL LAINNYA JUGA DIUSUT.

    DALAM KASUS DURIAN, JAKSA PENUNTUT KPK TELAH MENGAJUKAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG (MA). NAMUN PUTUSAN MA PADA OKTOBER 2013 LALU MENOLAK KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JPU KPK. PADAHAL KASASI MA INI DIMAKSUDKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENJERAT MENAKERTRANS ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR.

    MDR

    http://nasional.inilah.com/read/detail/2104075/kasus-haji-digarap-kardus-duren-dilupakan#.U4SRIna9uho

  6. taUbat said

    KPK, untuk kelanjutannya sampai dimana …………

  7. taUbat said

    KPK HARUS TANGANI SERIUS KASUS KORUPSI YANG LIBATKAN PARA PETINGGI PARPOL

    JUMAT, 30 MEI 2014 | 8 JAM YANG LALU

    JAKARTA – INDOPOS.CO.ID – PAKAR HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS PARAHYANGAN BANDUNG PROF DR ASEP WARLAN YUSUF MENGATAKAN LANGKAH KPK MENJADIKAN TERSANGKA MENTERI AGAMA YANG JUGA KETUA UMUM PPP SURYADHARMA ALI JANGAN SAMPAI MENIMBULKAN PERSEPSI BAHWA ADA KEPENTINGAN PARPOL TERTENTU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM.

    “JANGAN SAMPAI KEPENTINGAN PARPOL DAN CAPRES DALAM SUASANA PILPRES INI DIMASUKKAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH KPK. KALAU KPK MELAKUKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM KARENA PESANAN POLITISI ATAU CAPRES TERTENTU KEHANCURAN PROSES PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEHANCURAN PENEGAKAN HUKUM TINGGAL MENUNGGU WAKTU,” PAPAR ASEP KEPADA WARTAWAN BEBERAPA WAKTU LALU.

    IA MENILAI, DALAM SITUASI PILPRES YANG TINGGAL 43 HARI LAGI JANGAN TERKESAN UNTUK MENCARI CELAH KELEMAHAN LAWAN YANG AKAN TERUS DIMANFAATKAN DAN DIGUNAKAN UNTUK MENJATUHKAN LAWAN.

    KARENA ITU, MENURUTNYA PENTING BAGI KPK MELAKUKAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TANPA PERTIMBANGAN POLITIK TERTENTU BAIK UNTUK MENJATUHKAN MAUPUN MELINDUNGI SESEORANG.

    “SAYA MELIHAT PERILAKU KPK MENJELANG PILPRES INI ANEH. KETUA KPK TERLIHAT SUDAH BERPIHAK PADA KELOMPOK POLITIK TERTENTU KARENA SEMPAT DIGADANG-GADANG SEBAGAI CAWAPRES DAN ISUNYA JUGA AKAN DIJADIKAN JAKSA AGUNG OLEH PARPOL TERTENTU KALAU MENANG DALAM PILPRES,” UNGKAP ASEP.

    DIBEBERKAN SAMAD PULA, KETUA KPK ABRAHAM SAMAD TERLIHAT KERAP MENYAMBANGI CAPRES TERTENTU DAN POLITISI PARPOL YANG MENDUKUNGNYA.

    “LANTAS KENAPA KPK TIDAK MENYIDIK JUGA KASUS BUS TRANSJAKARTA ? PADAHAL SANGAT JELAS SEKALI UNSUR KORUPSINYA DILIHAT DARI HARGA YANG TERLAMPAU TINGGI UNTUK KONDISI BUS BEKAS. KENAPA YANG JELAS SEPERTI INI TIDAK DITANGANI ? JANGAN SALAHKAN MASYARAKAT JIKA ADA PEMIKIRAN KARENA SUDAH ADA KESEPAKATAN ANTARA SAMAD DENGAN JOKOWI,” TEGASNYA.

    IA PUN MEMINTA AGAR SELURUH KASUS-KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN POLITISI PARPOL DITANGANI DENGAN JUJUR OLEH KPK TANPA TEBANG PILIH.

    “KALAU MEMANG MAU FAIR, ITU KASUS KARDUS DURIAN YANG MELIBATKAN MUHAIMIN ISKANDAR BAGAIMANA NASIBNYA? APA KPK TIDAK MAU MELANJUTKAN KARENA MUHAIMIN MENDUKUNG JOKOWI JUGA? HAL-HAL SEPERTI INI HARUS DIHINDARI, TERMASUK SEMUA KASUS-KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN MENTERI-MENTERI DARI PARPOL ITU,” PUNGKAS ASEP.

    IND

    http://www.indopos.co.id/2014/05/kpk-harus-tangani-serius-kasus-korupsi-yang-libatkan-para-petinggi-parpol.html

  8. taUbat said

    MUHAIMIN ISKANDAR DILAPORKAN KE KPK

    MONDAY, 09 JUNE 2014 18:02

    JAKARTA – MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (MENAKERTRANS) MUHAIMIN ISKANDAR, YANG BIASA DIPANGGIL CAK IMIN, DILAPORKAN KE KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).

    PELAPOR KETUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) ITU ADALAH LEMBAGA PENGAWASAN UNTUK NEGARA TERHADAP VIRUS KORUPTOR, HARI INI.

    DALAM LAPORAN ITU, MUHAIMIN DIDUGA MELAKUKAN PENYIMPANGAN DAN MANIPULASI PROYEK PEKERJAAN PENGADAAN SISTEM JARINGAN INFORMASI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, DI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENAKERTRANS.

    “KAMI DATANG KE SINI ATAS DUGAAN PEKERJAAN FIKTIF, MARK UP, KEKURANGAN VOLUME, DAN PENYIMPANGAN SPESIFIKASI KONTRAK YANG DILAKUKAN KEMENAKERTRANS,” KATA KUASA HUKUM LEMBAGA PENGAWASAN UNTUK NEGARA TERHADAP VIRUS KORUPTOR, SAHRONI DI KPK.

    MENURUT DIA, DUGAAN PENYIMPANGAN INI BERAWAL DARI HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS APBN TAHUN 2011, DI KEMENAKERTRANS TERHADAP PEKERJAAN SISTEM JARINGAN INFORMASI TERSEBUT.

    DARI HASIL AUDIT TERSEBUT, DIPERKIRAKAN KERUGIAN NEGARA MENCAPAI RP19 MILIAR.

    “YANG SAYA LAPORKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI KEMENAKERTRANS ADALAH PENGUASA ANGGARAN, YAKNI MI (MUHAIMIN ISKANDAR),” PAPAR SAHRONI.

    UNTUK MENYEMBUNYIKAN KASUS TERSEBUT KE PUBLIK KEMENAKERTRAN JUGA DIDUGA ‘MAIN MATA’ DENGAN PIHAK BPK.

    CARANTA ADALAH MELAKUKAN NEGOSIASI DENGAN BPK UNTUK MEMINTA ‘DISKON’ PEMBAYARAN KERUGIAN NEGARA. YANG SEMULA RP19 MILIAR MENJADI RP14 MILIAR LEBIH.

    “PEMBAYARAN RP14 MILIAR ITU DILAKUKAN JUGA DENGAN DICICIL SESUAI DENGAN PLAN OF ACTION (POA),” TEGASNYA.

    BERDASARKAN ITULAH, PIHAKNYA MEMINTA LEMBAGA ANTIRASUAH ITU SEGERA MENANGANI KASUS TERSEBUT SEBELUM MASA JABATAN BERALIH TANGAN.

    “KARENA ITU, KAMI MEMINTA KPK UNTUK MENGUSUT TUNTAS DUGAAN KORUPSI MANIPULATIF DI KEMENAKERTRANS SEBELUM MASA JABATAN KABINET BERAKHIR,” KATA SAHRONI.

    DAT06 | INILAH

    http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=327123:muhaimin-iskandar-dilaporkan-ke-kpk&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: