KabarNet

Aktual Tajam

Hadi Purnomo Ditetapkan Sebagai Tersangka

Posted by KabarNet pada 21/04/2014

Jakarta – KabarNet: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Hadi Purnomo sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA).

“KPK temukan bukti-bukti akurat. Dan, setelah melakukan gelar perkara, menetapkan saudara HP sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Abraham Samad di gedung kantornya, Senin, 21 April 2014.

Hadi yang berulang tahun ke-67 sekaligus melepas jabatan sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diduga menyalahi wewenangnya sebagai dirjen Pajak dalam menerima seluruh keberatan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan (PPH) PT Bank Central Asia (BCA) atas pajak tahun 1999.

“Keberatannya 2003-2004. 2003 ditelaah, 2004 ada kesimpulannya. Dirjen pajak terima seluruh keberatan tapi nggak beri tenggang padahal seluruh keputusan harus diambil dengan teliti dan cermat, itu dari surat edaran dirjen pajak sendiri,” beber Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjayanto saat jumpa pers di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2014.

Bambang menyebutkan, dari hasil penyelidikan, ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 375 miliar. “Negara yang seharusnya terima Rp 375 miliar itu tidak diterima. Merugikan negara dan menguntungkan ke pihak lain. Apakah ada kickback, KPK fokus ke penyalahgunaan wewenang,” katanya.

KPK menjerat Hadi dengan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal tersebut, Hadi yang baru saja pensiun hari ini terancam hukuman pidana maksimal penjara 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. 

Penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka disebut-sebut pembalasan atas langkah dia membongkar megaskandal Century. Belum lama ini, BPK di bawah pimpinan Hadi Purnomo menegaskan akan mengaudit Bank Indonesia untuk menelusuri kasus tersebut. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena pihak BI menolak dengan alasan harus ada izin dari DPR.

Jauh sebelum KPK mengantongi tersangka kasus Century, para pengamat dan pemerhati perbankan menyimpulkan skandal Century susah dipecahkan karena salah satunya ulah Hadi Purnomo di BPK. Dimana, audit terhadap kasus Bank Century yang dilakukan BPK hanya pada layer permukaan sehingga tidak bisa mengungkap semuanya. Lain halnya dengan kasus Bank Bali dulu, pemeriksaan dilakukan sampai lima layer (lapis), sehingga semua jelas ke mana saja aliran dananya.

Sebelum ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, Hadi Purnomo membuka tabir proses penambahan Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada PT. Bank Mutiara Tbk (dulu Bank Century) sebesar Rp1,2 triliun. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dari tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 15 April 2014, PMS kepada Bank Mutiara yang dikucurkan tanggal 23 Desember 2013 lalu belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, kata Hadi, ada pengelolaan kredit oleh PT. Bank Mutiara yang diduga tidak sesuai ketentuan. Bank Mutiara banyak mencatat kredit yang seharusnya masuk kolektibilitas kredit lima tapi dimasukan ke dalam kolektibilitas kredit dua. Sehingga, seolah-olah laporannya bagus. Tindakan Bank Mutiara tersebut, sebut Hadi, tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 jo. PBI No. 14/15/PBI/2012 tentan penilaian kualitas aset bank umum.

Hadi juga mengatakan Bank Mutiara tidak menyampaikan posisi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada laporan keuangan publikasi bulanan periode bulan Juni sampai dengan November 2013. Meskipun Bank Mutiara menyampaikan nilai KPMM per 30 Juni 2013 telah negatif 3,16 persen, ternyata Bank Mutiara melaporkan kepada BI, KPMM PT BM telah memenuhi syarat sebesar 11 persen.

Kemudian tanggal 5 Agustus direvisi menjadi negatif 0,55 persen. Sementara KPMM yang dipublikasikan 24 Desember 2013 menjadi 5,13 persen. Ini tidak sesuai dengan PBI No.14 /14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.Dengan kondisi tersebut, sesuai PBI No. 15/2/PBI/2013 seharusnya jika ada Bank memiliki KPMM dibawah empat persen, maka Bank Indonesia menyatakan bank tersebut sistemik atau tidak. Setelah itu menyampaikan dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk diselamatkan atau tidak. Tetapi masalahnya, kata Hadi, LPS sudah mengucurkan PMS duluan. [KbrNet/RakyatMerdeka]

7 Tanggapan to “Hadi Purnomo Ditetapkan Sebagai Tersangka”

  1. taUbat said

    Ada ribuan perusahaan yang ditangani oleh ditjen Pajak dan khusus yang ditangani Gayus adalah :

    1. A. Rahma Abbas
    2. BUT Chevron Indonesia Company
    3. BUT MOHG Management Ple Ltd
    4. BUT Pan PAcific Hotel & Resort Indonesia
    5. BUT Tokyo Electic Power Service Co. Ltd
    6. CV Sumber Setia Abadi
    7. Justinus Christophorus K
    8. Muktar Widjaya
    9. PD Chander Vinod Laroya
    10. PT Adei Plantation & Industy
    11. PT Adijaya Perdana Mandiri
    12. PT Adisarana Indotama
    13. PT Aditarwan
    14. PT Adriwana Krida
    15. PT Aica Indonesia
    16. PT Aker Kvaerner Subsea
    17. PT Asahi Synchrotech Indonesia
    18. PT Asianagro Abadi
    19. PT Asianagro Lestari
    20. PT Astellas Pharma Indonesia.
    21. PT Berkatnugraha Sinarlestari
    22. PT Bina Sawit Abadi Pratama
    23. PT Bintang Utama Lestari
    24. PT Bosch Rexroth
    25. PT Branita Sandhini
    26. PT Bukaka Teknik Utama, Tbk
    27. PT Bumi Resources, Tbk
    28. PT Cakrawala Mega Indah
    29. PT Capri Nusa Raya
    30. PT Cemerlang Abadi
    31. PT Ceria Worley
    32. PT Chevron Oil Products Indonesia
    33. PT Chiyoda Internasional Indonesia
    34. PT Chuo Senko Indonesia
    35. PT Cibalitung Tunggal Plantation
    36. PT Citra Link Indonesia
    37. PT Daitoh Indar Indonesia
    38. PT Delta Dunia Petroindo Tbk
    39. PT Dowell Anadrill Schlumberger
    40. PT Dunia Express
    41. PT Dwi Prima Sembada
    42. PT Ecorn Consulting
    43. PT Excelcomindo Pratama
    44. PT Federal Internasional Finance
    45. PT Ford Motor Indonesia
    46. PT Fun Motor Indonesia
    47. PT Garuda Mataram Motor
    48. PT Golden Jaya Abadi
    49. PT Gotrans interna Express
    50. PT Hasil Jaya Industri
    51. PT Honda Trading Indonesia
    52. PT Horiguchi Engineering Indonesia
    53. PT IDS Manufacturing
    54. PT Indah Kiat Pulp & Papar Tbk
    55. PT. Indocement Tunggal Prakarsa
    56. PT. Intan Anugerah Kharisma
    57. PT. Internasional Paint Indonesia
    58. PT. Iris Sistem Inforindo
    59. PT Jae Hyun Indonesia
    60. PT. Jasa Teknologi Informasi IBM
    61. PT. Java Tobacco
    62. PT. Jewelry Design Services
    63. PT. JVC Indonesia
    64. PT. Kaisar Motorindo Industri
    65. PT. Kapuas Prima Coal
    66. PT. Karya Cipta Karsa
    67. PT. KDDI Indonesia
    68. PT. Kelola Jaya Artha
    69. PT Kido Jaya
    70. PT. Kizone Internasional
    71. PT Kornet Trans Utama
    72. PT Koryo Internasional Indonesia
    73. PT. Kuala Pelabuhan Indonesia
    74. PT. Kurnia Jaya Raya
    75. PT. Kyung Dong Indonesia
    76. PT. Kyungseung Trading Indonesia
    77. PT. Ladangrumput Suburabadi
    78. PT. Les Nouveaux Premier Real Property Indonesia
    79. PT. Marga Nusantara Jaya
    80. PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia
    81. PT. Marta Unikatama
    82. PT. McDermott Indonesia
    83. PT. Meares Soputan Mining
    84. PT. Mega Kemiraya
    85. PT. Melputra Garmindo
    86. PT. Mesitechmitra Purnabangun
    87. PT. Metec Semarang
    88. PT. Mintek Dendrill Indonesia
    89. PT. Mitra Infoparama
    90. PT. Mitraland Harapan Sejati
    91. PT. Molten Aluminium Producer Indonesia
    92. PT. Multi Adiguna Manunggal
    93. PT. Multi Rentalindo
    94. PT. Multi Teknindo Inforonika
    95. PT. Nelco Indonesia
    96. PT. Newmont Nusa Tenggara
    97. PT. Nissan Motor Distributor Indonesia
    98. PT. Nusantara Secom Infotech
    99. PT. OOCL Indonesia
    100. PT. Otsuka Indonesia
    101. PT. Pacific Wira Berjaya
    102. PT. Panasia Intersarana
    103. PT. Pantja Motor
    104. PT. Paramita Praya Prawatya
    105. PT. Pertamina Bina Medika (Pertamedika)
    106. PT. Pertamina Dana Ventura
    107. PT. Petrosea, Tbk
    108. PT. Pertosea- PT Clough
    109. PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills
    110. PT. Pitamas Data Sempurna
    111. PT. Plaza Adika Lestari
    112. PT. Prawarasa Gemilang
    113. PT. Praquaman Konsultan
    114. PT. Proses Meterial Indonesia
    115. PT. Prudential Life Assurance
    116. PT. Quadra Media Publika
    117. PT. Rakintam Electical
    118. PT. Reckitt Benckiser
    119. PT. Rezdamurni Putramandiri
    120. PT. RTM Viditra Pratama
    121. PT. Sanko Gosei Technologi
    122. PT. Santan Batubara
    123. PT. Sawit Asahan Indah
    124. PT. Serasu Autoraya
    125. PT. Sgwicus Indonesia
    126. PT. Sibalec
    127. PT. Sierad Produce, Tbk
    128. PT. SK Food Indonesia
    129. PT. SKF Indonesia
    130. PT. SMI Electronic Indonesia
    131. PT. Sun Motor Indonesia
    132. PT. Supramatra Abadi
    133. PT. Sura Indah Wood Industries
    135. PT. Symrise
    136. PT. Tapian Nadenggan
    137. PT. Tegar Exporindo Jaya
    138. PT. Teguh Sinar Abadi
    139. PT. Thiess Contractors Indonesia
    140. PT. Tjahja Sakti Motor
    141. PT. Trisula Ulung Medasurya
    142. PT. Triwahana Jaya
    143. PT. Tunas Baru Lampung, Tbk.
    144. PT. U Finance Indonesia
    145. PT. Wangsa Indra Permana
    146. PT. Widjaya Karya
    147. PT. Wiratama Dharma Perkasa
    148. Suyardi Syukur
    149. Toru Inoue

    KPK ?

  2. Anonim said

    Siapa berani mengusik klan Cikeas, akan dikriminalisasikan

  3. taUbat said

    6 FAKTA TENTANG KASUS HADI POERNOMO DAN HARTA ‘HIBAH’ FANTASTISNYA

    SELASA, 22/04/2014 11:49 WIB

    NEWS.DETIK.COM – KPK MENETAPKAN MANTAN KETUA BPK HADI POERNOMO SEBAGAI TERSANGKA KASUS PERMAINAN PAJAK YANG TERJADI PADA 2003-2004. HADI DIDUGA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG SAAT DIRINYA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK.

    NAMUN, KPK MASIH TERUS BERGERAK UNTUK MENGUNGKAP KEMUNGKINAN ADANYA UANG YANG DITERIMA HADI ATAS PERMAINANNYA TERSEBUT. MEREKA JUGA AKAN MELACAK ASET HADI YANG TERAKHIR DILAPORKAN DALAM LHKPN PADA 2010 LALU SEBESAR RP 38,8 MILIAR.

    ADA CERITA PANJANG DI BALIK MILIARAN HARTA HADI. ICW PADA TAHUN 2010 PERNAH MEMAPARKAN MILIARAN HIBAH YANG DITERIMA HADI SAAT MENJADI PEMERIKSA PAJAK.

    BERIKUT ADALAH FAKTA-FAKTA DI BALIK BESARNYA NILAI HARTA HADI POERNOMO MENURUT PENELUSURAN DETIKCOM, SELASA (22/4/2014):

    1. HADI JADI TERSANGKA DI KASUS PAJAK BCA

    KPK MENETAPKAN HADI SEBAGAI TERSANGKA DI KASUS PAJAK BCA. KETUA KPK ABRAHAM SAMAD MENGATAKAN BAHWA KASUS INI TERJADI SEKITAR TAHUN 12 JULI 2003.

    DIA MENGUNGKAPKAN, AWALNYA� PT BCA TBK SAAT ITU MENGAJUKAN SURAT KETERANGAN PAJAK TRANSAKSI NON PERFORMANCE LOAN SENILAI RP 5,7 TRILIUN KEPADA DIREKTORAT PPH.

    SETELAH DILAKUKAN PENGKAJIAN SELAMA 1 TAHUN, DIREKTUR PPH MEMBERIKAN SURAT PENGANTAS RISALAH KEBERATAN KE DIRJEN PAJAK YANG BERISI HASIL TELAAH YAITU PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK BCA.

    SATU HARI SEBELUM JATUH TEMPO UNTUK MEMBERI KEPUTUSAN FINAL KEPADA BCA PADA 15 JULI 2004, HADI SELAKU DIRJEN PAJAK MELALUI NOTA DINAS JUSTRU MEMERINTAHKAN KEPUTUSAN YANG BERTOLAK BELAKANG DENGAN HASIL KAJIAN.

    HADI MEMERINTAHKAN DIRJEN PAJAK UNTUK MENERIMA SELURUH KEBERATAN. SEDANGKAN ADA JUGA BANK LAIN YANG MEMILIKI KASUS SAMA DENGAN BCA DAN JUGA MENGAJUKAN PERMOHONAN, NAMUN DITOLAK.

    KPK MENGADAKAN FORUM EKSPOS DENGAN SATGAS LIDIK DAN SELURUH PIMPINAN KPK SEPAKAT MENETAPKAN HADI SELAKU DIRJEN PAJAK 2002-2004 DAN KAWAN-KAWAN DALAM KETENTUAN UU TIPIKOR PASAL 2 AYAT 1 DAN ATAU PASAL 3 JO PASAL 55 AYAT 1 KE-1. HADI TERANCAM HUKUMAN 20 TAHUN PENJARA. UNTUK ITU, HADI JUGA TELAH DICEGAH UNTUK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI UNTUK ENAM BULAN KE DEPAN.

    2. PERBAHARUI LHKPN PADA TAHUN 2006, HADI TERIMA HIBAH MILIARAN

    HADI SEMPAT MEMPERBAHARUI LHKPN MILIKNYA PADA TAHUN 2001 DI 14 JUNI 2006. DI LAPORAN TERSEBUT, ADA NILAI HIBAH YANG BESAR DI DALAM HARTA HADI YANG KEMUDIAN DIPERTANYAKAN OLEH INDONESA CORRUPTION WATCH (ICW).

    PENELITI HUKUM ICW SAAT ITU, FEBRI DIANSYAH, MENGATAKAN BAHWA SEJAK TAHUN 1987 HADI MENERIMA TOTAL RP 13,21 MILIAR. HIBAH TERSEBUT BERBENTUK TANAH, APARTEMEN, DAN BENDA BERHARGA.

    SAAT ITU, HADI MEMPERBAHARUI DATA LHKPN PADA 9 FEBRUARI 2010 YANG MENYEBUTKAN NILAINYA MENCAPAI RP 38,8 MILIAR.

    3. HIBAH MILIARAN RUPIAH DITERIMA SAAT HADI JADI PEMERIKSA PAJAK

    PENELITI HUKUM ICW PADA TAHUN 2010, FEBRI DIANSYAH, MENGUNGKAPKAN BAHWA PENERIMAAN HIBAH TERBANYAK ADA SAAT HADI MENJADI PEMERIKSA PAJAK.

    ICW MERINCI HIBAH YANG DITERIMA HADI BERDASARKAN LAPORAN DATA LHKPN, SAAT MENJABAT DIREKTUR JENDRAL PAJAK (FEB 2001 – APRIL 2006) MENERIMA HIBAH RP 884.174.000 DAN RP 334.983.000.

    SAAT MENJABAT KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN PAJAK PADA DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK DI JAKARTA, SEJAK TAHUN 1998 RP 370.000.000.

    SAAT MENJABAT PEMERIKSA PAJAK DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDRAL PAJAK DI JAKARTA SEJAK TAHUN 1987 SEBESAR RP 13.212.364,000.

    SAAT MENJADI KEPALA SEKSI KEBERATAN DI KANTOR PAJAK BALIKPAPAN SEJAK TAHUN 1998, HIBAH YANG DITERIMA HADI SEBESAR RP 8.689.088.000.

    DAN SAAT MENJADI PEMERIKSA PAJAK DI KANTOR PUSAT, SEJAK TAHUN 1966 RP 1.991.850.000, SERTA TANPA KETERANGAN TAHUN RP 798.855.000.

    4. HADI SEBUT HIBAH BERASAL DARI ORANG TUA

    HADI TELAH DIKONFIRMASI TERKAIT TEMUAN HIBAH MILIARAN RUPIAH SAAT DIA MENJADI PEMERIKSA PAJAK. DIA MENGAKU HERAN MENGAPA PEROLEHAN HIBAHNYA DIPERSOALKAN.

    PRIA KELAHIRAN PAMEKASAN 67 TAHUN LALU INI MENEGASKAN BAHWA HIBAH INI BERASAL DARI ORANG TUANYA DAN SUDAH BERAKTA. “MEMANGNYA NGGAK BOLEH? NANTI SUDAH JELAS AKAN DI KPK,” KATA HADI DI KANTOR BPK, JALAN GATOT SUBROTO, JAKARTA 16 FEBRUARI 2010.

    HADI MENJELASKAN, PENDAPATANNYA INI DISEBUT HIBAH DAN BUKAN WARISAN KARENA ORANG TUANYA MASIH HIDUP. MENURUTNYA, HIBAH INI DIDAPATNYA DARI TAHUN 1983-1985, SAAT DIA BELUM MENJADI DIRJEN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN. HIBAH ITU LANTAS DIJUALNYA UNTUK BERINVESTASI.

    5. DATA LHKPN 2010, RP 36 MILIAR HARTA HADI DIDAPAT DARI HIBAH

    HADI TERAKHIR MEMPERBAHARUI DATA LHKPN-NYA PADA 9 FEBRUARI 2010. DI LAPORAN ITU, HADI MENGAKU HARTANYA MENCAPAI RP 38,8 MILIAR. DARI NILAI TERSEBUT, RP 36 MILIAR DI ANTARANYA MERUPAKAN HASIL HIBAH.

    HADI MENGAKU HARTANYA TERSEBUT BERASAL DARI PEMBERIAN ORANG TUA DAN KERABAT. TERMASUK DI DALAMNYA TANAH DI LOS ANGELES, AS. SAAT ITU DIA MENEGASKAN HARTA ITU BUKAN BERKAITAN DENGAN SUAP ATAU GRATIFIKASI.

    6. KPK PERNAH KERAHKAN TIM KHUSUS TELITI HARTA HADI SAAT 2010

    KPK MEMBENTUK TIM KHUSUS UNTUK MENELAAH HARTA KEKAYAAN YANG DILAPORKAN HADI DI LHKPN 2010. HAL INI DISAMPAIKAN OLEH WAKIL KETUA KPK HARYONO UMAR SAAT ITU.

    HARYONO MENJELASKAN KPK PERLU MENGKLARIFIKASI HARTA HADI TERUTAMA MENYANGKUT HIBAH. TIM YANG BERGERAK ADALAH DARI JAJARAN DIREKTORAT LKHPN.

    SUKMA INDAH PERMANA | MAD

    http://news.detik.com/read/2014/04/22/113958/2561681/10/1/6-fakta-tentang-kasus-hadi-poernomo-dan-harta-hibah-fantastisnya#bigpic

  4. Munafikun said

    kesimpulannya, siapakah yg menjual negara ini?. Jokowi kah?, atau siapa?

  5. @munafikun
    itulah jokowi
    bonekanya konglomerat cina brengsek

  6. PDI-Pengkhianatan
    partainya wong LICIK

    daftar kebusukan PDI-Pngkhianatan:
    menjual indosat, menjual kapal tengker pertamina, menjual LNG tangguh dg harga obral ke china, mengesahkan undang2 outsourcing, lahan pertanian menyusut tajam, tempat berkumpulnya orang2 KOMUNIS, juara korupsi dll

  7. taUbat said

    KASUS PAJAK HADI PURNOMO DIDUGA ATAS LAPORAN KEMENKEU

    RABU, 23 APRIL 2014 − 09:06 WIB

    SINDONEWS.COM – SPEKULASI MUNCULNYA KASUS DUGAAN KORUPSI PERMOHONAN KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PAJAK PENGHASILAN (PPH) BCA, TAHUN PAJAK 1999 DENGAN TERSANGKA MANTAN KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) HADI PURNOMO BELUM DIUNGKAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). DIDUGA KASUS HADI MASUK KE LEMBAGA ANTIKORUPSI ITU ATAS LAPORAN KEMENTERIAN KEUANGAN (KEMENKEU).

    GURU BESAR HUKUM PIDANA UNIVERSITAS INDONESIA (UI) INDRIYANTO SENO ADJI MENILAI LATAR BELAKANG POLITIK TIDAK MENJADI PERTIMBANGAN KPK DALAM PENETAPAN DAN PENGUMAMAN HADI PURNOMO DALAM KASUS PAJAK BCA. WALAPUN DIAKUI INDRIANTO, MEMANG ADA RUMOR YANG MELATARBELAKANGI MASUKNYA LAPORAN KETUA BPK KE KPK, SEBAGAI AKIBAT PERSITERUAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN BPK BEBERAPA WAKTU LALU.

    “JABATAN KETUA BPK ITU MERUPAKAN JABATAN YANG STRATEGIS YANG BERESIKO LIKE DISLIKE KELEMBAGAAN. AKIBATNYA RESIKO INI TERKENANYA HADI PURNOMO, WALAUPUN PERSOALANNYA ADALAH SAAT YANG BERSANGKUTAN MENJABAT DIRJEN PAJAK,” KATA INDRIYANTO SAAT DIHUBUNGI SINDO DI JAKARTA, RABU (23/4/14).

    SEPENGETAHUAN INDRIYANTO, HADI PURNOMO DALAM MENJALANKAN TUGASNYA TEGAS DAN TANPA KENAL KOMPROMI. “SEHINGGA BENTURAN PERNAH TERJADI ANTARAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN BPK DI MK SAAT PENGALIHAN SAHAM NEWMONT. BENTURAN-BENTURAN INI BERAKIBAT MASUKNYA LAPORAN-LAPORAN ATAS YANG BERSANGKUTAN DI KPK,” BEBERNYA.

    WALAUPUN DISADARI BAHWA KPK TIDAK TERLIBAT BENTURAN KEPENTINGAN KEDUA LEMBAGA TERSEBUT. KARENA UNSUR YANG DILIHAT ADALAH TERKAIT ADA TIDAKNYA TINDAK PIDANA KORUPSI. SEKALI LAGI, LANJUTNYA, KPK TIDAK MENGALAMI BENTURAN DARI INTERNAL DAN EKSTERNAL KPK DALAM MENANGANI PROSES KASUS INI.

    “(JADI) KPK TIDAK TERLIBAT KEPENTINGAN ADANYA BENTURAN KEPENTINGAN KELEMBAGAAN ANTARA BPK DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. PENGUSUTAN HADI PURNOMO INI TIDAK ADA BENTURAN KEPENTINGAN DI KPK,” TANDASNYA.

    SABIR LALUHU

    http://nasional.sindonews.com/read/2014/04/23/13/856771/kasus-pajak-hadi-purnomo-diduga-atas-laporan-kemenkeu

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: