KabarNet

Aktual Tajam

Rapat Dewan Gubernur BI Ternyata Merekayasa FPJP Bank Century

Posted by KabarNet pada 06/04/2014

Jakarta – KabarNet: Perlahan tapi pasti, kasus Bank Century mulai terkuak. Zainal Abidin, mantan Deputi Pengawasan Bank 1 pada Bank Indonesia (BI) dalam kesaksiannya menunjukkan bagaimana Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI merekayasa sehingga Bank Century mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dari BI. Zainal mengaku Direktorat Pengawasan Bank BI telah menyatakan Bank Century adalah bank gagal. Ia pun merekomendasikan supaya bank yang kini bernama Bank Mutiara ditutup.

Tetapi, ketika bersaksi untuk terdakwa Budi Mulya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat 4 April 2014 malam, Zainal mengaku dimarahi oleh mantan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Miranda Swaray Gultom. “Dalam RDG saya sampaikan bahwa Bank Century seharusnya ditutup. Tetapi, bu Miranda mengatakan kepada saya, “sodara itu apa sudah berpikir jika ada masalah likuiditas BI sudah memiliki SOP (standart operasi prosedur), sehingga saudara tidak bisa sampaikan ditutup seperti itu,” papar Zainal.

Namun, Zainal mengaku tetap bersikeras menyarankan supaya Bank Century ditutup. Dengan pertimbangan, biaya penyelematan akan lebih besar, karena diberikan dana seberapa banyak pun pasti akan habis ditarik oleh para deposan besar yang menyimpan dananya dalam bank tersebut.

Sikap kerasnya, lanjut Zainal, ternyata tidak berhasil membatalkan rencana penyelamatan terhadap Bank Century. Sebaliknya, dalam RDG terus dibahas mengenai rencana pemberian FPJP ke Bank Century. “Saya diam saja dalam rapat. Saya tidak pernah setujui,” tegas Zainal.

Tetapi, sikap diam dan keras Zainal malah membuat hak suaranya dicabut oleh Dewan Gubernur. “Hak suara saya dicabut oleh Budi Rochadi (mantan Deputi Gubernur Bidang 7 BI) dan disetujui oleh Dewan Gubernur BI lainnya. Termasuk, Gubernur BI (Boediono),” ungkap Zainal.

Oleh karena itu, Zainal mengaku kecewa karena hasil pengawasan direktoratnya tidak dijadikan pertimbangan. “Itu yang jadi kesedihan kita semua, kegiatan hasil pengawasan tidak dipakai oleh Dewan Gubernur. Kami sedih kerja kami yang udah capai tidak ada apresiasinya. Tetapi, apa boleh buat kami hanya bawahan,” ujar Zainal.

Kekecewaan itu, membuat Zainal menegaskan kepada Dewan Gubernur supaya tidak lagi memerintahkan usulan pemberian FPJP dari direktoratnya. Hal itulah, menurut Zainal yang membuat Direktorat Pengawasan Bank 1 BI tidak memberikan rekomendasi pemberian FPJP untuk Bank Century.

Seperti diketahui, dari surat dakwaan Budi Mulya bisa dilihat ada upaya pemufakatan Dewan Gubernur untuk memaksakan melakukan penyelamatan ke Bank Century. Berdasarkan hasil pemeriksaan on site supervision yang dilakukan BI terhadap Bank Century dari tahun 2005, 2006, 2007 sampai 2008 menunjukan bahwa bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut telah mengalami masalah struktural sejak lama. Bahkan, bagian Pengawas BI pernah merekomendasikan untuk menutup Bank tersebut. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, apa yang dilakukan Dewan Gubernur BI adalah dengan segala cara tetap berusaha menyelamatkan bank bobrok tersebut.

Skenario penyelamatan tersebut dimulai ketika terdakwa Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa yang mengetahui kondisi Bank Century, malah menemui Robert Tantular selaku salah satu pemegang saham Century pada sekitar akhir bulan Juli 2008. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 2008, Budi Mulya menerima satu lembar bilyet giro Bank Century dengan nilai nominal Rp 1 miliar.

Setelah pemberian bilyet giro tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2008, Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim selaku Dirut Bank Century menyampaikan permasalahan likuiditas dan meminta BI membantu likuiditas Bank Century kepada Siti Fadjrijah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah dan Heru Kristiyana selaku Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) dan Pahala Santoso selaku Pengawas Bank DPB1.

Permintaan bantuan tersebut ditanggapi dengan adanya Rapat Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) BI, yaitu antara Direktur DPB1 Zainal Abidin, Heru Kristiyana, Pahala Santoso, Galoeh Andita Widorini dari DPB1 dengan Robert Tantular dan Hermanus Hasan Muslim.

Dalam pertemuan tanggal 29 Oktober 2008 tersebut, kembali Robert dan Hermanus meminta bantuan likuidiktas dan mengajukan permohonan FPJP ke BI. Pada saat yang bersamaan, tengah berlangsung Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dihadiri terdakwa, Boediono, Miranda Swaray Gultom, Siti Fadjrijah, Budi Rochadi, Muliaman Hadad, Hartadi A Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo.

Dalam rapat tersebut menetapkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP yang diatur untuk memperoleh FPJP bank harus memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 8% dan aset kredit yang dijadikan agunan lancar selama 12 bulan.

Berdasarkan PBI tersebut, maka Zainal Abidin melaporkan kepada Boediono dan Siti fadjrijah bahwa Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Namun, Bank Century kembali mengajukan permintaan bantuan likuiditas pada 30 Oktober 2008 dan langsung ditolak oleh Zainal Abidin dan Heru Kristiyana.

Tetapi, pemufakatan penyelamatan Bank Century dimulai. Terbukti, dari Atas penolakan tersebut, Miranda Swaray Gultom selaku Deputi Gubernur Senior BI malah meminta supaya permohonan Bank Century dikabulkan. “Mengapa Bank Century tidak diberikan FPJP. Anda itu tidak bisa menilai situasi sekarang yang lagi krisis dimana bank-bank mengalami kesulitan likuiditas karena krisis global, anda sebagai pengawas harus bisa berpikir out of the box”,” demikian kata Miranda dalam surat dakwaan milik Budi Mulya.

Padahal, berdasarkan analisis yang dilakukan Zainal dan Heru, memang Bank Century tidak layak dibantu. Mengingat Capital Adequancy Ratio (CAR) Bank Century berada dibawah 8 persen. Sehingga, melanggar PBI No.10/26/PBI/2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum tanggal 30 Oktober 2008.

Tidak hanya Miranda, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah juga membuat disposisi bahwa Century harus dibantu agar tidak ada bank gagal yang akan memperburuk perbankan dan perekonomian nasional.

Pemufakatan jahat kembali terlihat karena setelah arahan dari Miranda dan Siti Fadjrijah tersebut, Bank Century pada tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan tambahan data aset kredit untuk permohonan fasilitas Repo aset.

Tetapi, Zainal Abidin kembali menyatakan bahwa Bank Century tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh FPJP. Walaupun, mengusulkan apabila hendak dipertimbangkan memperoleh FPJP maka diperlukan keputusan RDG. Atas rekomendasi itulah, pada tanggal 5 Nopember 2008 digelar RDG BI. Dalam rapat tersebut disetujui penempatan Bank Century dalam pengawasan khusus atau special surveillance.

Berdasarkan pengawasan tersebut, didapati CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 berada dalam posisi negatif 3,53%. Sehingga, pada tanggal 12 Nopember 2008 digelar RDG BI, untuk membahas rencana penyelamatan Bank Century. Namun, pada 13 Nopember 2008, Bank Century malah dikatakan tidak bisa ikut kliring. Sehingga, RDG kembali digelar pada hari itu juga.

Dari rapat tersebut dihasilkan bahwa alternatif penyelamatan Bank century dapat dilakukan dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) atau menyatakan sebagai bank gagal dan diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Kemudian, DG BI mengarahkan untuk menyerahkan data mengenai Bank Century kepada Komite Stabilitas Keuangan (KSSK) guna mendapatkan FPD. Namun, pada RDG di hari yang sama nampaknya skenario pemberian FPJP terus berlangsung. Sebab, DG BI meminta kajian mengenai kemungkinan penyempurnaan atau perubahan ketentuan FPJP.

Diakhir sesi RGD tersebut, Halim Alamsyah menyampaikan bahwa perubahan PBI tentang FPJP masih belum selesai dan juga menyampaikan bahwa perubahan PBI tidak dapat dilakukan. Namun, nampaknya DG BI tetap bersikeras supaya Bank Century mendapatkan FPJP. Terbukti, Miranda, Siti Fadjrijah dan Budi Rochadi (Deputi Gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Peredaran Uang dan Perkreditan) meminta untuk menurunkan persyaratan CAR 8%, mengubah persyaratan kredit lancar 12 bulan dan persyaratan-persyaratan yang memberatkan dibuang semua.

Bahkan, Siti Fadjrijah mengatakan agar persyaratan CAR cukup menjadi positif saja. Sedangkan, Budi Rochadi mengajukan usul dalam forum RDG supaya Bank Century disetujui untuk diberikan FPJP. Sehingga, terdawa Budi Mulya, Boediono, Miranda, Siti Fadjrijah, Muliaman Hadad, Hartadi A Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo menyetujui perubahan PBI tentang FPJP yang diberlakukan tanggal 14 Nopember 2008.

Hingga akhirnya, bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (PTPM) pada tanggal 14 Nopember 2008 memberikan FPJP ke Bank Century melalui Real Time Gross Stellement (RTGS) sebesar Rp 356.813.000.000. Serta, tanggal 17 Nopember 2008 melalui RTGS sebesar Rp 145.260.000.000.

Kemudian, Budi Rochadi secara lisan menyetujui pencairan FPJP tahap kedua sebesar Rp 187.321.000.000 pada tanggal 18 Nopember 2008. Sehingga, total FPJP yang diberikan ke Bank Century sebesar Rp 689.394.000.000. Padahal, pemberian FPJP tahap I dan tahap II tersebut ternyata tidak sejalan dengan Surat Edaran (SE) BI No.10/39/DPM perihal pemberian FPJP.

Sadar akan kesalahan tersebut, terdakwa Budi Mulya membuat disposisi meminta kesepakatan DG bahwa langkah FPJP adalah langkah bersama. Serta, meminta dukungan Boediono selaku Gubernur BI. Sehingga, terbukti bahwa penyelamatan Bank Century memang sudah diskenariokan.

Masalah kembali muncul ketika hasil eksekusi agunan yang didapatkan dari Bank Century, jumlahnya tidak sebesar FPJP yang diberikan oleh BI. Atas masalah tersebut, Budi Mulya dalam RDG tanggal 20 Nopember 2008, kembali meminta supaya kekurangan aset kredit Bank Century tidak dipersoalkan dan meminta dukungan DG BI, Direktorat Pengawasan Intern (DPI, dan Direktorat Hukum (DHk) BI… Berikut hal yang disampaikan Budi Mulya dalam RDG:

“Yang tadi sudah dikonfirm belum lengkap dokumen. Akan ada implikasi waktu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua menjawab concern kita semua karena melibatkan satker. Bahkan saya minta sekarang di sini ada lengkap Pak Wahyu dari DPI, Pak Ivo dari DHk, itu sudah harus satu perahu dengan kita. Kita sudah mencairkan FPJP I, sudah kita cairkan FPJP 2. To be honest, tadi informasi dari ibu Ratna. Seluruh angka yang kita cairkan, dokumennya tidak comply…kan begitu. Tinggal itu harus kita sadari. Kita ini semua sudah satu set, satu tim. Belum lagi nanti kita akan melakukan hal yang sama. Entah sore ini, entah malam nanti, kita akan melakukan FPJP yang ke-3. Jadi jumlah ketidaksesuaian dokumen akan bertambah. Jadi sekarang, temanya adalah kita mencari kesesuaian dokumen pastinya tidak akan selesai di minggu ini. Itu juga harus disadari. Syukur kalau bisa selesai. Tapi kalau tidak selesaipun juga harus sepengetahuan kita semua. Pak Gub dan ibu Miranda kita harus memberikan comfort kepada satuan kerja. Karena mereka sudah melakukan pencairan, ternyata kan dokumennya belum comply. Ini harus kita jaga.”

“Saya anu, Pak Gubernur, mohon maaf. Ini adalah hari dimana kita, yang terkahir akan melakukan FPJP. Ternyata FPJP 1 2 masih ada aspek hukum yang belum meyakinkan kita Dewan Gubernur dan belum meyakinkan para pimpinan satker terkait. Jadi pak Gubernur, saya berharap betul pada pertemuan kita sekarang, semuanya memastikan tidak ada masalah. Saya minta dukungan juga anggota Dewan. Kepada DHk dan DPI, tolong memastikan, sekarang adalah kita bersama mencari suatu situasi tidak ada permasalahan di kemudian hari kepada kawan teman satker, Pak. Mereka tidaj tau apa-apa. Mereka melaksanakan apa yang kita Dewan putuskan..”

Skenario Dapatkan PMS

Tidak hanya dalam pemberian FPJP, skenario juga terjadi ketika menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga mendapatkan PMS. Skenario dimulai ketika rapat tanggal 16 Nopember 2008 yang dihadiri oleh Sri Mulyani (Menkeu/Ketua KSSK), Boediono, Miranda, Muliaman Hadad, Siti Fadjrijah, Fuad Rahmany, Noor Rachmat, Poltak L Tobing (LPS), Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Suharno Eliandy (LPS).

Dalam rapat tersebut, Firdaus Djaelani mengatakan bahwa biaya menutup Bank Century lebih rendah dibandingkan harus menyelamatkannya. Namun, Boediono mengatakan perhitungan Firdaus hanya berdasarkan sisi mikronya saja. Sehingga, data tersebut diindahkan.

Sebaliknya, DG Bi memerintahkan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) untuk menyiapkan konsep Analisis Dampak Sistemik (ADS) Bank Century untuk dipresentasikan dalam rapat KSSK tanggal 19 Nopember 2008.

Tetapi, pada saat rapat dengan KSSK yang dipaparkan hanya gambaran umum kinerja perbankan di Indonesia. Sehingga, KSSK belum memutuskan bank Century berdampak sistemik sebagaimana diinginkan oleh BI. Bahkan, nampaknya BI memang memaksakan agar Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terbukti, dari RDG tanggal 20 Nopember 2008, DG BI mengarahkan DPNP mempersiapkam kajian untuk mendukung alasan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Untuk mewujudkan keinginan DG BI tersebut ditempuh berbagai macam cara. Termasuk, menggunakan pendekatan psikologi pasar atau masyarakat dalam analisa dalam sistemik Bank Century. Dengan tujuan, agar secara kuantitatif tidak terukur dampak sistemik tersebut oleh KSSK. Bahkan, memalsukan data untuk ditunjukan kepada KSSK guna mendukung argumen Bank Century layak dikatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, yaitu menggunakan data tanggal 19 Nopember 2008 dan dijadikan tanggal 20 Nopember 2008.

Selain itu, menghilangkan kajian yang dilakukan yang dilakukan Halim Alamsyah dalam lampiran yang akan diserahkan ke KSSK dan LPS. Padahal, dari kajian tersebut dinyatakan Bank Century tidak berdampak sistemik. Penghilangan tersebut atas arahan terdakwa Budi Mulya dan Miranda. Serta, atas persetujuan seluruh anggota DG BI, termasuk Boediono.

Hingga akhirnya, pada rapat KSSK dengan Komite Koordinasi (KK) pada tanggal 21 Nopember 2008, sekitar pukul 04.30 WIB, yang dihadiri oleh Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK dan Arief Surjowidjojo selaku konsultan hukum, secara tiba-tiba diputuskan bahwa Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya, meminta LPS melakukan penanganan terhadap bank tersebut.

Kemudian, pemberian PMS terealisasi mulai 24 Nopember 2008 sampai 24 Juli 2009 dan jumlahnya mencapai Rp 6.762.361.000.000. Padahal, upaya penyelamatan tersebut terbukti tidak mampu membantu Bank Century, terlihat dari CAR per 31 Desember 2008 yang menurut hasil audit kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf & Mawan, masih dalam posisi negatif 22,29 %. [KbrNet/Slm]

Source: suarapembaruan.com

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: