KabarNet

Aktual Tajam

Ada Indikasi Kuat Pemburu Rente Dalam Pembangunan Gedung DPR

Posted by KabarNet pada 12/04/2011

Forum Nasional untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada sejumlah kejanggalan dalam rencana proyek pembangunan gedung baru DPR. Kejanggalan itu, di antaranya soal biaya awal yang diusulkan dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,1 triliun. Padahal di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2010 dan 2011 memang telah disebutkan Rp 1,1 triliun.

“Ini ada indikasi kuat oknum-oknum pemburu rente dalam pembangunan gedung baru itu,” tegas Sekretaris FITRA Yuna Farhan yang juga menjadi Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil untul APBN Kesejahteraan ini.

Berikut petikan wawancara M Rizal dengan Yuna Farhan:

Bagaimana tanggapan FITRA atas pembangunan gedung DPR?

Kami tidak setuju dan harus dibatalkan. Kami paham DPR memerlukan supporting system memadai. Namun pembangunan gedung baru bukanlah prioritas dan jawaban terhadap rendahnya kinerja DPR. Tidak ada jaminan ruang DPR yang besar di Gedung Baru serta merta meningkat kinerjanya.

Dengan anggaran berbasis kinerja, setiap sen yang dikeluarkan oleh negara harus bisa diukur kinerjanya. Seharusnya DPR lebih membenahi sistem kerja di internalnya dan mengembalikan kepercayaan publik.

Ini merupakan sebuah ironi, pajak rakyat yang seharusnya digunakan untuk instrumen pemerataan pendapatan digunakan untuk membangun gedung yang hanya dinikmati segelintir elit Senayan. Sementara pogram kemiskinan, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) justru malah didanai dari utang. Sebagai pembayar pajak, kami tidak rela uang kami digunakan untuk membangun Gedung Baru DPR itu.

Adakah kejanggalan yang ditemukan dalam rencana pembangunan gedung baru itu?

Iya memang ada kejanggalan. Kejanggalan itu bisa dilihat dari usulan harga. Awalnya kan nilai pembangunan yang diusulkan itu Rp 1,8 triliun, lalu ini dikritik oleh masyarakat. Lalu turun menjadi Rp 1,6 triliun, lalu turun lagi menjadi Rp 1,3 triliun dan terakhir turun menjadi Rp 1,1 triliun.

Nah, dari penurunan nilai biaya untuk membangun gedung baru dari usulan pertama sampai terakhir ini menunjukkan bahwa sejak awal harga yang diusulkan di atas dari kebutuhan sebenarnya. Ini ada indikasi kuat oknum-oknum pemburu rente dalam pembangunan gedung. Pemburu rente yang saya maksudkan itu adalah ya anggota dan pimpinan DPR, di Sekretariat Jenderal DPR dan vendornya juga.

Memang dari data Rencana Anggaran Belanja 2010 dan 2011 itu disebutkan angka untuk anggaran membangun gedung baru sebesar Rp 1,1 triliun. Ini kan baru gedung aja belum untuk sistem IT dan perangkat di dalamnya, termasuk listriknya.

Ketidakwajaran juga terlihat dalam biaya konsultasi gedung yang selalu berubah-ubah. Awalnya dibilang Rp 50 miliar, berubah jadi Rp 20 miliar, sekarang Rp 18 miliar sekian, kemarin Sekretariat Jenderal DPR merevisi angka jadi Rp 14,5 miliar. Ini kan aneh, makanya Senin (11/5/2011) ini kami akan mengajukan gugatan tentang rencana pembangunan gedung baru DPR ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apakah itu artinya ditemukan indikasi para pimpinan DPR menerima untung sehingga ngotot untuk tetap melanjutkan pembangunan?

Yang perlu dicurigai selain pimpinan DPR sebenarnya adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal DPR itu sendiri. Hal ini terlihat dari penunjukan langsung Konsultan Perencana, padahal di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah di memungkinkan adanya sayembara.

Soal pembangunan gedung-gedung lembaga eksekutif yang menghabiskan dana tidak sedikit, yakni di atas Rp 100 miliar, bagaimana?

Sejak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 disusun, kami sudah menemukan pembangunan gedung, perawatan maupun pengadaan tanah yangg totalnya Rp 6 triliun untuk gedung pemerintah, DPR dan DPR memang sarat pemborosan. Pada pidato Nota Keuangan, Presiden SBY mengatakan, prioritas APBN 2011 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja modal. Jadi, tidak akan ada artinya bagi pertumbuhan ekonomi, jika belanja modal dialokasikan untuk pembangunan gedung-gedung bagi DPR dan pemerintah.

Imbauan Presiden SBY yang mengimbau penghentian membangun gedung baru DPR hanya kosmetik politik kalo tidak disertai tindakan konkret. Sesuai UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, Presiden adalah pemegang kekuasaan keuangan negara. Kalau presiden serius dengan ucapannya itu, dengan mudah dapat menghentikan pembangunan gedung dengan memerintahkan Menteri Keuangan untuk menunda pencairan anggaran gedung. Apalagi Presiden merupakan lokomotif Sekretariat Gabungan (Setgab) dan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, di mana banyak kader partainya yang mayoritas ada di DPR. Kenyataannya apa?

Menurut anda, idealnya ruang bagi anggota DPR seperti apa?

Saat ini menurut pengajuan anggota yang menolak sudah cukup ideal. Tapi yang terpenting saat ini bagi DPR bukan soal besar, mewah dan mahalnya ruangan. Tapi bagaimana kesungguhan mereka merepresentasikan kepentingan rakyat. Ini sudah dilakukan apa belum oleh para anggota legislatif itu sekarang ini. Kan belum. Jadi saya kira yang ada saat ini, ya sebenarnya sudah cukup lah.

Apakah ruangan untuk anggota DPR sebaiknya disamakan dengan ruangan Dirjen Kementerian? Atau bagaimana?

Begini, menurut saya, ruang kerja bagi pejabat eselon I dan II di Direktorat Jenderal di sejumlah Kementerian pemerintah memang itu kan orang atau pejabat yang memimpin ratusan birokrasi, sehingga wajarlah ruang agak besar. Tapi bagi anggota DPR, ruangan tidak perlu sebesar ruang Direktur Jenderal (Dirjen). DPR justru harus menjadi lokomotif dalam penghematan anggaran, bagaimana DPR bisa mengkritisi anggaran yang diajukan pemerintah, kalau DPR-nya sendiri melakukan pemborosan seperti itu. detik.COM

______________________________________________________________________________________________________

Yth. Para Pengunjung KabarNet:

Apabila komentar yang Anda kirimkan tidak langsung muncul secara instan, kemungkinan komentar anda:

1] masuk ke dalam antrian traffic internet yang sedang sangat padat di server WP;

atau,

2] terjaring oleh Spam Software yang terpasang di situs KabarNet.

Kalau hal itu terjadi, mohon ditunggu paling lama 24 jam, karena Petugas Admin KabarNet secara berkala pasti memeriksa komentar pengunjung yang terjaring oleh Spam untuk diloloskan secara manual. Terima kasih.

5 Tanggapan to “Ada Indikasi Kuat Pemburu Rente Dalam Pembangunan Gedung DPR”

  1. STOP PEMBANGUNAN GEDUNG DPR SEBAGAI MEDIA KORUPSI KETIMBANG MANFAATNYA.

    Marzuki Ali CS sebenarnya sudah menyadari kalau rakyat diseluruh tanah air tidak ada satupun yang mendukung pembangunan gedung DPR baru, Kecuali keluarga besar dari kubu Demokrat,

    Seharusnya publik dan seluruh komponen bangsa maupun gerakan mahasiswa yang menjadi mesin perubahan seharusnya lebih koprihensif dalam mensikapi kejahatan Korporatokrasi di Parlemen.

    Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat di Republik ini, tidak hanya bisa untuk dikritik dihujat lewat berbagai media, saatnya dari seluruh lapisan masyarkat untuk melakukan gerakan persuasif, dan boleh saja kita memiliki anggapan bahwa gerakan revolusi memang tidak dikehendaki oleh semua pihak termasuk saya, tetapi bisa jadi segala sesuatu yang tidak kita kehendaki salah satunya revolusi, justru akan memberikan iklim perubahan ditengah-tengah amburadulnya semua Lembaga institusi negara kearah yang lebih baik,

    Kita berbicara tentang Korupsi,Teroris, disisi lain Mafia berdiri dengan kokohnya mengahadang pada setiap pencari keadilan dinegeri yang seperti tidak bertuan !!

  2. adam99 said

    inilah negara yang berazaskan demokrasi ga jelas…

  3. Penonton said

    Masa wakil rakyat sirik soal nilai gedung sama kementrian ?
    Kalau rakyat yang diwakilinya saja gak sirik, apa pantas wakilnya sirik soal gedung, melampaui wewenang rakyat dong …. ada-ada saja.

    Dengarlah aspirasi rakyat !

  4. taUbat said

    HNW MINTA MARZUKI SEBUT FRAKSI YANG BERMAIN PROYEK

    SELASA, 12 NOVEMBER 2013 | 13:57 WIB

    METROTVNEWS.COM, JAKARTA: KETUA DPR MARZUKI ALIE SEMPAT MARAH KEPADA KORAN DAN MAJALAH TEMPO KARENA PEMBERITAAN YANG MENYUDUTKAN. MARZUKI MARAH KARENA DITUDING MENERIMA RP250 JUTA DARI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DPR.

    IA BERANG KETIKA PERAYAAN ACARA ULANG TAHUNNYA DI RUANG PIMPINAN DPR, SENIN (11/11). MARZUKI MENGAKU MENGETAHUI ADA PERMAINAN UANG SEJAK LAMA. IA BAHKAN MENYEBUT ADA FRAKSI YANG MEMANG MENERIMA UANG DARI PROYEK ITU.

    KETUA FRAKSI PKS HIDAYAT NUR WAHID BEREAKSI ATAS PERKATAAN MARZUKI. MENURUT HIDAYAT, SEBAIKNYA MARZUKI MEMBUKA SAJA FRAKSI MANA YANG DIMAKSUD.

    “AGAR TAK JADI BOLA LIAR YANG MENYUDUTKAN FRAKSI YANG TAK TAHU MENAHU TENTANG HAL INI,” UJAR HIDAYAT KETIKA DIHUBUNGI DI JAKARTA, SELASA (12/11).

    HIDAYAT MENEGASKAN, DI BAWAH KEPEMIMPINANNYA, PKS TAK PERNAH MENERIMA ATAU MEMINTA UANG DARI PROYEK ITU.

    “KEBERANIAN PAK MARZUKI UNTUK BUKA-BUKAAN JUGA AGAR MASALAH PELANGGARAN HUKUM INI BISA DITINDAK LANJUTI, AGAR YANG BERSALAH DIBERI SANKSI, TAPI YANG TAK IKUT-IKUTAN AGAR TAK TERSANDERA DENGAN RUMOR FITNAH SEPERTI INI,” TEGAS DIA.

    GITA FARAHDINA | WILLY HARYONO

  5. taUbat said

    TAK BERANI TERBUKA, MARZUKI ALIE BUAT PARTAI SALING CURIGA

    Rabu, 13 November 2013 | 15:48 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie diminta untuk berani mengungkap identitas fraksi yang mengajukan protes lantaran menerima uang pelicin yang kurang dalam proyek Gedung DPR. Keengganan Marzuki justru menimbulkan rasa saling curiga di Parlemen.

    “Pernyataan Marzuki Alie bahwa ada fraksi di DPR yang menerima duit dari rencana pembangunan Gedung DPR sungguh meresahkan dan menimbulkan sikap saling curiga di Parlemen. Pernyataan tersebut menambah noda hitam Parlemen di mata masyarakat sebagai sarang mafia anggaran,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno saat dihubungi, Rabu (13/11/2013).

    Teguh menuturkan, Marzuki harus berani buka-bukaan untuk mengungkap fraksi yang telah menerima dana terkait proyek gedung DPR. “Sikap buka-bukaan ini sekaligus untuk membersihkan nama baik Marzuki Alie bahwa pimpinan DPR yang memang tidak menerima uang dari rencana pembangunan gedung baru DPR,” ujarnya.

    Bila Marzuki Alie berani buka-bukaan, lanjut Teguh, ia akan mendapat apresiasi masyarakat. Elektabilitas Marzuki yang sedang berjuang menjadi capres melalui Konvensi Partai Demokrat bisa meningkat.

    Dalam laporan majalah Tempo edisi minggu ini, Marzuki disebut menerima uang pelicin sebesar Rp 250 juta dalam proyek Gedung DPR senilai Rp 1,16 triliun. Selain Marzuki, ada sejumlah anggota DPR lain yang disebutkan menerima dana dari PT Adhi Karya, yakni Anas Urbaningrum (Demokrat) dan Pius Lustrilanang (Gerindra). Proyek itu akhirnya kandas pada 23 Mei 2011 setelah didesak berbagai pihak.

    Terkait pemberitaan itu, Marzuki telah membantahnya. Menurutnya, dia sempat marah begitu tahu ada permainan uang dalam proyek itu. “Suatu ketika ada fraksi yang datang ke saya dan bilang uang yang diterimanya kekecilan. Saya marah, uang dari mana itu? Ratusan orang catut nama saya, saya sudah dengar sejak lama,” ujar Marzuki.

    Sabrina Asril | Hindra Liauw

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: