KabarNet

Aktual Tajam

Kasus Gayus dan Politik Dagang Sapi

Posted by KabarNet pada 17/12/2010

Jakarta – Kasus Gayus sudah sangat jelas: penyuapan dan korupsi. Jika polisi, jaksa dan KPK hanya memilih gratifikasi, itu lebih karena banyaknya kepentingan yang terlibat dalam kasus ini. Misi penegakan hukum, sama sekali diabaikan.

Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr Rudy Satriyo, banyak sekali pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Sejumlah pejabat harus menyelamatkan kepentingan pribadi, sejumlah pengusaha harus menyelamatkan kepentingan bisnis, dan sejumlah politisi harus menyelamatkan kepentingan politiknya.>

Oleh karena polisi dan jaksa juga terlibat dalam kepentingan-kepentingan tersebut, maka penanganan kasus ini jadi tidak berjalan lurus. Misi penegakan hukum diabaikan. Polisi, jaksa dan KPK, jelas terikat oleh kepentingan-kepentingan tadi.

Kalau sudah seperti ini, masa depan penanganan kasus Gayus pasti tidak jelas jika ditinjau dari sisi penegakan hukum. Kasus ini lebih merupakan permainan politik di antara para aktor-aktor besar. Berikut adalah petikan wawancara detikcom dengan Dr Rudy Satriyo:

Bagaimana Anda melihat penanganan kasus Gayus yang menjadi perhatian masyarakat ini?

Sejak awal kasus Gayus memang banyak muatan kepentingan. Baik kepentingan pribadi, kepentingan kelompok di masyarakat. Yang paling jelas terlihat adalah kepentingan para pengusaha. Baik pengusaha nasional maupun pengusaha multinasional. Untuk kepentingan pribadi dalam kasus ini bagaimana menguasai dana yang ada, sedangkan kepentingan kelompok dan pengusaha yaitu masalah perpajakan.

Kalau persoalan kepentingan pribadi, seperti yang kita lihat sendiri, satu persatu orang ada yang sudah diputus bersalah, walau kemudian memang belum tuntas benar. Ini terutama kemudian yang menyangkut sejumlah orang di posisi-posisi jabatan yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya kalau kita mengikuti sejumlah pemberitaan di media massa itu jelas sangat terlihat sekali ditutupi dalam pengungkapannya.

Sedangkan untuk kepentingan kelompok atau pengusaha. Itu terlihat bagaimana mempertaruhkan nama baik perusahaan itu sendiri. Apakah itu yang pengusaha nasional maupun yang multinasional. Kemudian kelompok ini secara mati-matian agar bagaimana tidak menyangkut perusahaannya masing-masing. Ini yang kemudian muncul dari pernyataan Adnan Buyung Nasution. Ketika publik tahu sejak awal, ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan kasus ini memang bisa meluas sekali. Tidak hanya persoalan kasus Gayus semata, tapi sebenarnya ada kasus Gayus-Gayus lainnya di Indonesia ini.

Dari kasus ini membuktikan begitu banyak persoalan perpajakan di Indonesia yang benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjaga eksistensinya. Sebab, kalau berbicara soal buruh dan upah minimum regional (UMR), itu sudah pasti. Kalau bicara soal sumber daya alam (SDA), itu sudah pasti nilainya. Tapi bicara soal pajak, itu yang bisa digoyang (dimainkan dan dimanipulasi).

Ini terbukti digunakannya pasal gratifikasi terhadap Gayus Tambunan, tapi tidak bisa menyangkut atau menyentuh orang atau pihak yang telah memberikan suap itu sendiri. Ini saya rasa, aparat penegak hukum tahu, dan pasti sangat tahu arti gratifikasi dan hukumnya itu apa.

Lalu pertanyaannya, kenapa digunakan pasal gratifikasi? Karena itu kemudian memberikan peluang aman bagi pihak yang telah menyuap Gayus. Penggunaan pasal Gratifikasi ini sama saja memposisikan bahwa publik atau masyarakat kita itu bodoh, atau membodohi masyarakat. Ini sesuatu yang sangat aneh. Kalau saya tidak bisa berbuat seperti itu.

Jadi ada politisisasi kasus Gayus?

Betul. Dan persoalan politik dalam kasus ini, kita bisa sama-sama melihat dan tonton bersama-sama selama ini. Apa yang dinamakan penegakan hukum kasus Gayus, yang telah merugikan perekonomian dan keuangan negara serta rakyat ini, seharusnya benar-benar ditegakan demi kepentingan rakyat yang lebih besar.

Tapi yang kita lihat wakil-wakil rakyat kita justru membela mati-matian untuk sebagian yang lainnya, untuk menjatuhkan yang lainnya. Ini tentu sesuatu yang aneh.

Sekarang Komisi III DPR, yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat di parlemen bisa membela kepentingan rakyat. Tapi justru lebih membela kepentinga partai politiknya dan pengusaha, ini aneh. DPR seharusnya lebih bisa menggiring atau mendorong perlindungan atas penegakan hukum yang baik dan benar. Tapi yang muncul kemudian adalah adanya politik dagang aapi.

Bukannya bicara soal penegakan hukum, tapi bagaimana menjaga kepentingan, yang kemudian menggiring ke sesuatu hal yang dari kacamata hukum itu tidak benar. Nah, sekarang Anda bisa lihat sekarang posisi Gayus tetap aman dalam penegakan hukum untuk mengungkapkan fakta dan bukti yang lebih luas dan besar lagi.

Anda melihat polisi dan jaksa tak sungguh-sungguh menangani kasus ini?

Iya, itu kan karena ketika aparat penegak hukum baik polisi dan jaksa akan bergerak melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan penuntutan, kaki-kakinya sudah diikat. Diikat dengan masalah-masalah kepentingan kelembagaan nasional. Makanya, terjadi apa yang namanya gelar perkara, maju mundur-maju mundur, jadi nggak jadi nggak melibatkan pihak lain. Ini membuktikan adanya persoalan ego sentris di antara lembaga penegak hukum kita sendiri, misi dan visi yang tidak menyatu soal penanganan kasus tindak pidana korupsi dan suap seperti ini.

Semua lembaga penegak hukum bergerak sesuai misi dan visinya masing-masing lembaga saja. Seharusnya polisi dan jaksa harus bersama-sama, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan visi dan misi seperti apa. Ini harus dilakukan bagi penegakan hukum bagi kepentingan nasional yang lebih besar.

Kalau ini bisa dilakukan, saya kira persoalan-persoalan kepentingan di atas agak bisa diminimalisir. Masyarakat yang ingin keadilan atas penggunaan dana pajak, yang diambil dari uang rakyat, itu juga bisa merasalan keadilan. Tentunya pihak antara yang menyuap dan disuap, yang menyogok dan disogok akan terungkap semua.

Ya karena kasus ini melibatkanya banyak pejabat. Apakah KPK bisa menangani kasus ini?

Iya sebetulnya ini di publik sudah bisa terlihat semua, dengan kenapa hanya mengorbankan Gayus dalam kasus ini serta munculnya polemik politisnya. Apalagi ini soal pajak. KPK sudah sangat selayaknya terlibat untuk menangani kasus ini. KPK secara aturan UU sudah bisa masuk ke situ menangani kasus ini. Syarat untuk masuk ke situ sudah ada semua, kasus korupsi dan suap, menyangkut dana pajak yang begitu besar sampai puluhan miliar.

Jadi sebenarnya ini seharusnya dijadikan memontum bagi Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua KPK baru untuk menjadikan batu pijakan yang bagus dan tepat atas penuntasan kasus ini. Tapi sayangnya, ini menjadi orientasinya saat ini masing-masing hanya mementingkan kepentingan perorangan dan lembaga semata, bukan kepentingan nasional dalam penegakan hukum.

Pengakuan Gayus bahwa sejumlah perusahan Aburizal Bakrie telah menyogok dirinya apa bisa diproses hukum?

Ya itu jelas bisa dong, sebenarnya bisa. Sekali lagi, ini bukan hanya itu saya kira. Masyarakat kan selama ini dibodohi. Kita tahulah dari sejumlah pemberitaan di media massa tentang pernyataan anggota DPR yang menyebutkan adanya keterlibatan sejumlah perusahaan nasional dan multinasional lainnya terkait kasus suap pajak ini.

Tapi apa kelanjutannya? Bagaimana penanganannya? Kenapa menggunakan pasal gratifikasi. Kalau gratifikasi ini tentunya hukumannya kan ringan dan menutup kaitannya dengan perusahaan lainnya, termasuk yang skala multinasional.

Benarkan kasus ini dijadikan komoditas politik SBY untuk menekan Ical?

Itu kelihatan sekali. Buktinya kan ada kasus pajak, ada deal-deal lain yang muncul, ada proses politik di DPR dan lainnya. Itu sudah bisa dilihat oleh masyarakat juga.

Menurut Anda bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya?

Ya itu tadi. Polri, Kejaksaan Agung serta KPK harus bergerak bersama dalam menangani kasus ini, tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Saya kira, persoalan politik dan adanya kepentingan lain yang mengikat ketika penegak hukum akan bergerak bisa diatasi kalau dilakukan secara bersama-sama. Kalau semua sepakat, kepentingan politik bisa dikesampingkan, bisa saling mengingatkan agar lebih bisa mementingkan kepentingan rakyat secara luas, lebih mementingkan kepentingan nasional, bukan kelompok atau pengusaha.

Kalau tidak, ya akhirnya seperti apa yang sekarang anda lihat, muter-muter di situ saja dan tidak ada kemajuan dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat pemerintah dan negara, serta para pengusaha besar. [detikNews]

3 Tanggapan to “Kasus Gayus dan Politik Dagang Sapi”

  1. taUbat said

    Kasus Gayus adalah membuka fenomena/aura tentang kebusukan/kebobrokan di Kejaksaan, Kepolisian dan Perpajakan bertahun-tahun masyarakat diperdaya dengan ketiga insitusi dengan semena-mena.

    Syukur Alhamdulillah dengan adanya kasus Gayus banyak hikmahnya juga terjadi mengarah perubahan di Republik ini tanpa harus Revolusi (biaya mahal), walau sudah ada semangat/gaungan reformasi yang masih berjalan ditempat.

    Alangkah baiknya bermula dari mafia pajak dan mafia hukumnya didahulukan prosesnya/disingkirkan, Indonesia akan mulai bangkit dari segala bidang baik dari Olah Raga maupun Ekonominya.

    Generasi anak cucu kita akan mencatat dalam sejarah ……

  2. Soon after understand a lot of the blogposts within your web page considering that the other day, and I genuinely prefer your technique for weblog. Simply put i saved this to make sure you my top picks web page include and will also be viewing once more fast. Please head to my website very not to mention tell me ones own thought.

  3. conduct you’ve got any kind of feed?

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: