KabarNet.in

Aktual Tajam

Novel Baswesdan Pimpin Penangkapan Ketua MK

Posted by KabarNet pada 03/10/2013

Jakarta – KabarNet: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam operasi tangkap tangan (OTT). Akil ditangkap penyidik KPK yang dipimpin Novel Baswesdan sekitar pukul 22.00 WIB, Rabu 2 Oktober 2013, di rumah jabatannya di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan. Akil ditangkap saat sedang bersama anggota Komisi VIII DPR bernama Chairun Nisa dari Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Kalimantan Tengah.

Akil Mochtar yang juga mantan anggota DPR Fraksi Golkar ini ditangkap karena diduga menerima suap. Dalam PTT yang dilakukan sekitar pukul 21.00 WIB itu, tim KPK menangkap Akil beserta empat orang lainnya. Penangkapan ini terkait sengketa pilkada di sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas.

KPK menjelaskan status Akil saat ini adalah terperiksa. KPK akan menentukan status mereka dalam 1×24 jam, apakah mereka akan ditetapkan menjadi tersangka atau tidak. Belum diketahui apakah penangkapan ini terkait dengan perkara yang diadili Akil di Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Dalam penagkapan ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan uang dalam bentuk dolar Singapura sekitar Rp3 miliar dari hasil operasi tangkap tangan, terhadap tiga orang di sebuah rumah Kompleks Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan.

Tiga orang yang ditangkap yakni Ketua MK, Akil Mochtar, Chairun Nisa (Anggota DPR), dan panitera pengganti MK berinisial CN adalah Chalidin Nasir. Penyidik juga menangkap dua orang lainya di Hotel Red Top kawasan Jakarta Pusat, yakni Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan DH adalah Dhani dari swasta.

Kini Rumah Ketua Mahkamah Kontitusi, Akil Mochtar, di Kompleks Widya Chadra III No 7, Jakarta Selatan, telah disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyegelan itu langsung dipimpin penyidik KPK, Novel Baswedan didampingi empat orang lainnya.

Kepada wartawan, Novel enggan membeberkan aksi segel dirumah Akil. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan juru bicara KPK untuk menjelaskan. Saya tidak pada posisi memberi keterangan, nanti Pak Johan Budi saja,” kata Novel yang diteumi di Komplek Widya Chandra, Jakarta.

Saat aksi segel di rumah Akil yang berlangsung hanya 20 menit, tak ada perlawanan sedikitpun dari petugas jaga di kediaman Akil Mochtar. Mobil dinas Ketua Mahkamah Konstitusi bernomor RI 9 tipe Toyota Royal Saloon warna hitam dipasangi garis sita warna merah hitam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas peristiwa ini, Mahkamah Kontitusi (MK) merespon cepat operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Hakim MK Patrialis Akbar, pihaknya besok segera membentuk majelis kehormatan untuk menyikapi hal tersebut. Kata Patrialis, MK tak akan menunggu waktu terkait status hukum Akil.

“Kalau Majelis Kehormatan besok langsung dibentuk, karena tidak boleh menunggu situasi apapun. Terbukti atau tidak, ditahan atau tidak, majelis kehormatan kita bentuk,” kata Patrialis kepada wartawan di Kantor MK, Kamis 3 Oktober 2013.

Selain itu, kata Patrialis, MK masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik KPK terkait pimpinannya itu. Jika ditetapkan menjadi tersangka, Akil terancam diberhentikan sementara. Namun begitu, jika akhirnya Akil tak terbukti, maka pihaknya meminta negara memulihkan nama baiknya.

Sebagaimana dikutip dari laman MK, sidang sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang digelar di MK pada Rabu 2 Oktober 2013, memang dipimpin Ketua MK Akil Mochtar. Perkara No.121 dan 122/PHPU.D-XI/2013 itu tengah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, pasangan Jaya Samaya Monong-Daldin.

Jaya Samaya Monong dan Daldin menganggap ada kecurangan dalam pengesahan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Gunung Mas 2013. Kecurangan itu diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunung Mas, sehingga menimbulkan keberpihakan kepada pasangan calon Hambit Bintih – Arton S Dohong.

Pemohon menghadirkan sejumlah saksi yang menguatkan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada Gunung Mas. Saksi Iswan menyatakan, ada surat suara sobek yang tetap dinyatakan sah. Hasil sobekan ditukar dengan uang sebesar Rp300 ribu kepada salah satu pasangan calon.

Saksi lainnya, Andreas menyatakan telah terjadi penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 Hambit-Arton. Tujuan penambahan DPT fiktif itu untuk memenangkan pasangan calon Hambit-Arton. Selain Iswan dan Andreas, pemohon juga menghadirkan saksi Yulianus.

Yulianus mengungkapkan adanya petugas penyelenggara Pemilu yang membagikan kartu pemilih kepada pendatang baru dari Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Anehnya, pendatang baru tersebut tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP), tetapi mempunyai kartu pemilih.

Sementara, sejumlah saksi lain, Yanson dan Surya menerangkan adanya politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Saksi Dio yang juga dihadirkan pemohon mengaku menerima pemberian uang sebesar Rp200 ribu dari tim sukses nomor urut 2 agar memilih pasangan calon Hambit-Arton.

Akil Mochtar bukan kali ini saja tersangkut dugaan suap. Pada 2006 silam, saat masih berstatus anggota DPR di Komisi III, Akil pernah diduga menerima suap sekira Rp680 juta. Hasil penelusuran, suap itu diduga menjadi bagian dari penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004 Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebesar Rp4,8 miliar.

Penyimpangan dana tersebut disebutkan digunakan untuk pemekaran daerah Kabupaten Malawi dari kabupaten induk, Sintang. KPK pernah menindaklanjuti dugaan suap tersebut.

Kasus bermula dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil investigasi tiga lembaga swadaya Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan dana bantuan penunjang otonomi daerah Rp4,85 miliar yang diterima anggota DPRD, termasuk untuk Akil. Namun saat itu Akil membantahnya.

Selain itu Akil Mochtar, juga pernah dituduh menerima suap dalam kasus sengketa pemilihan kepala daerah tiga tahun silam. Waktu itu, pengacara bupati Simalungun, Refly Harun dan Maheswara Prabandono, mengatakan, hakim MK yang menangani kasus gugatan kliennya minta Rp 1 miliar.

Akil, yang waktu itu menjadi hakim kasus gugatan terhadap bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih, melaporkannya ke KPK. Pengusutan terhadap kasus dugaan suap itu dihentikan karena tidak ada bukti. [KbrNet/Slm]

3 Tanggapan to “Novel Baswesdan Pimpin Penangkapan Ketua MK”

  1. Orang yang mengerti hukum kok tega melanggar hukum, dimana keteladanan pemimpin negeri ini

  2. Munafikun said

    http://news.detik.com/read/2013/10/03/031047/2376178/10/ditangkap-kpk-chairun-nisa-caleg-no-1-golkar-di-dapil-kalteng?nd771104bcj.

    Namanya sih Islami……Pakaiannya menutup aurat dan islami……tapi akhlak dan hatinya ?

  3. Victor said

    Semua dipinjamkan di dunia,kekayaan,kekuasaan,kepandaian,kesehatan diuji bagaimana kita menggunakannya kepandaian untuk menipu,kesehatan menjadi rampok dan harus dipertanggung jawabkan kelak.

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.902 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: