KabarNet.in

Aktual Tajam

Kisruh Penyidikan Ganda KPK dan Polri

Posted by KabarNet pada 05/08/2012

Jakarta – Sikap petinggi Polri yang bersikukuh untuk juga menyidik perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM patut disayangkan. Terlebih lagi Polri ternyata menetapkan tersangka yang sama dengan tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK dalam perkara yang sama.

Kasus penyidikan ganda dalam perkara dugaan korupsi simulator SIM ini adalah preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Satu-satunya pihak yang paling diuntungkan dari pertikaian antara KPK dan Polri ini adalah para koruptor yang tidak ingin perbuatannya merampok keuangan negara terbongkar.

Dalam konteks logika hukum, tentu pengusutan kasus ini akan lebih baik jika hanya dilakukan oleh KPK. Walau bagaimana pun, akan sulit bagi penyidik Polri untuk dapat bersikap independen dan terhindar dari intervensi dalam menyidik perkara yang terjadi di lingkungan mereka sendiri.

Akan tetapi dalam konteks legalitas, kengototan Polri untuk juga menyidik perkara ini sebenarnya tidak terlalu salah. Rumusan pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK tidak terlalu jelas menghapuskan kewenangan penyidikan Polri dalam perkara yang sudah disidik oleh KPK.

Pasal 50 ayat (3) berbunyi : “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan“.

Bagian paling penting dalam pasal tersebut adalah frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan“. Sayangnya dalam Frasa tersebut tidak ada keterangan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam UU apa yang menjadi hilang ketika KPK sudah menyidik suatu perkara tersebut. Sehingga dalam kasus Simulator SIM, Polri tetap ngotot menyidik dengan memakai KUHAP sebagai dasar hukum.

seharusnya frasa tersebut berbunyi “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan” sehingga menjadi jelas bahwa dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan maka satu-satunya wewenang penyidikan hanya ada pada KPK .
Untuk itu besok Senin, (6/8/2012) kami akan mendafratrkan permohonan Uji Materiil UU Nomor 30 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan utama kami dalam uji materiil ini adalah meminta MK menyatakan :

Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK sepanjang frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” bertentangan dengan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, sepanjang tidak dimaknai “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan”

Pengajuan Uji MAteriil ini adalah bentuk dukungan konkrit dari kami agar kasus simulator SIM hanya diusut oleh KPK. Jika permohonan kami dikabulkan maka di masa yang akan datang tidak akan mungkin lagi terjadi penyidikan ganda dalam kasus tindak pidana korupsi.

Jakarta 5 Agustus 2012
Hormat Kami,

Habiburokhman, SH

Satu Tanggapan to “Kisruh Penyidikan Ganda KPK dan Polri”

  1. achmad hidir berkata

    setuju pak…..sebaiknya diuji materikan UU KPK tsb supaya tdk bermakna ganda….semoga juga KPK lah yang menangani kasus ini krn POLRI sdh pasti tdk independen…sip lah

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.075 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: