KabarNet.in

Aktual Tajam

Freeport Aman, Aparat Kenyang

Posted by KabarNet pada 30/10/2011

Pengakuan Kapolri Jenderal Timur Pradopo telah menerima ‘angpao’ dari PT Freeport Indonesia sejatinya bukanlah hal baru. Itu sebabnya, gelontoran dana dari Freeport sebesar 14 juta dolar AS untuk aparat keamanan yang menjadi topik hangat dalam pekan ini, merupakan ‘kebetulan’ belaka. Hal ini sangat wajar mengingat sorotan media massa memang sedang tertuju ke bumi Papua, menyusul digelarnya Kongres Rakyat Papua, beberapa waktu lalu. Termasuk aksi mogok karyawan Freeport yang meminta peningkatan kesejahteraan.

ISU ini semakin berkembang menyusul pernyataan anggota Komisi I DPR Lily Wahid, yang mengatakan Freeport memang benar menggelontorkan dana 14 juta dolar AS kepada polisi dan TNI. Rasa penasaran pun terus berkembang, apakah hal itu benar-benar terjadi? “Jadi begini, semua operasi termasuk pengamanan proyek itu (Freeport), negara yang membiayai. Kemudian, jika pihak yang diamankan itu memberi uang makan langsung kepada anggota apalagi situasi yang sulit dalam tugas, saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Timur kepada wartawan, Jumat (28/10/2011).

Kesaksian Timur yang tergolong jujur itu, sontak direspon negatif banyak kalangan. Semua pihak berpendapat, uang saku itu jelas haram hukumnya. Aparat polisi sebagai abdi negara dilarang menerima sumbangan dari mana pun. Jelas, reaksi publik seperti ini juga harus dimaklumi mengingat citra Freeport yang belakangan semakin melorot.

Freeport sendiri juga bersikap sama seperti Jenderal Timur. Perusahaan asal AS mengakui adanya pemberian dana pengamanan kepada TNI dan Polri. Bahkan, juru bicara Freeport Indonesia, Ramdani Sirait mengatakan, isu itu bukan hal baru. Sebab, lanjut Ramdani, informasi tentang gelontoran dana itu juga dimuat di situs resmi Freeport.

Pengakuan Ramdani ini memang bukan isapan jempol. Di situs resminya yang beralamat di http://www.ptfi.com pada laman ‘Penanganan Keamanan’ jelas tertulis bagaimana peran serta pihak keamanan Indonesia, termasuk dukungan logistik dan tunjangannya. “Dalam rangka itu Pemerintah Indonesia bertanggung jawab menugaskan anggota Polri dan TNI berikut pembiayaan dan pengaturannya. Dari awal kegiatan PTFI, dikarenakan keterbatasan sumberdaya Pemerintah Indonesia dan lokasi Papua yang terpencil serta pembangunannya yang tertinggal, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan logistik dan infrastruktur dari perusahaan selain biaya tunjangan untuk penyediaan jasa tersebut,” demikian penggalan keterangan Freeport pada laman http://www.ptfi.com/about/keamanan.asp

Pertanyaannya, kenapa sekarang kembali ramai dipersoalkan? Pasalnya, pada 2010 lalu, situs pembocor Wikileaks sudah mengungkapkan betapa Freeport harus mengeluarkan dana untuk jasa keamanan perusahaan. Seperti dilansir Sunday Herald News, pada bocoran kawat April 2007 yang dikeluarkan WikiLeaks menyebutkan,”Freeport masih terus membayar uang yang disebut sebagai sumbangan kepada pihak kepolisian.”

Sebenarnya, kucuran dana tambahan untuk aparat keamanan yang rutin diberikan Freeport sudah lama diketahui publik. Namun, karena tidak ada bukti, kebenaran adanya guyuran duit tersebut selalu menguap entah ke mana. Bahkan, situs pembocor WikiLeaks pada 2006 silam, sudah mengungkap adanya aliran dana dari Freeport ke pihak keamanan Indonesia.

Disebutkan, PT Freeport membayar sejumlah uang sebagai uang keamanan untuk beroperasi di Papua. Hal ini terungkap dalam bocoran kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) oleh WikiLeaks.

Dalam sebuah bocoran kawat yang dikeluarkan pada Maret 2006, seorang pejabat senior Freeport menyatakan, “Sebagian besar warga Papua menerima keuntungan kecil dari royalti dan pajak yang dibayarkan oleh Freeport serta perusahaan tambang lain yang beroperasi di Papua, mengingat semuanya harus disetor ke pemerintah provinsi berdasarkan aturan otonomi khusus.” “Korupsi ini melukai citra Freeport di mata warga Papua,” ungkap pejabat senior yang tidak disebutkan namanya dalam dokumen WikiLeaks, seperti dilansir Sunday Morning Herald. Pada bocoran kawat April 2007 yang dikeluarkan WikiLeaks menyebutkan,”Freeport masih terus membayar uang yang disebut sebagai sumbangan kepada pihak kepolisian.”

Adanya alokasi dana senilai 14 juta dolar AS dari PT Freeport kepada Polri membuka tabir permainan pihak keamanan dalam dunia pertambangan. Ini sekali lagi membuktikan betapa sudah menjadi rahasia umum para investor rela menggelontorkan uang banyak demi mendapatkan jaminan keamanan.

Jika Freeport rela menguyur miliaran rupiah untuk jasa keamanan, sangatlah wajar apabila muncul dugaan, perusahaan raksasa lainnya juga melakukan hal serupa. Di Aceh berdiri Exxon Mobil yang bergerak di sektor gas. Di NTT, PT Newmont juga beroperasi. Berapa banyak upeti yang disediakan masing-masing perusahaan untuk jasa pengamanan? Penegak hukum termasuk KPK sudah saatnya bergerak.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri segera memanggil Kapolri terkait dana tersebut. Menurutnya, dari segi institusi Kapolri harus bertanggungjawab atas tindakan anak buahnya. “Komisi III DPR perlu meminta penjelasan dari Kapolri sebagai atasan Kapolda. Kapolri harus menjelaskan peruntukkan uang tersebut,” kata Neta di Jakarta, Sabtu (29/10/2011).

Menurut Neta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta turun tangan mengusut aliran dana itu. Pasalnya, APBN telah menyalurkan dana untuk pengamanan perusahaan tambang emas itu. “KPK juga harus turun tangan. KPK harus ungkap dana pengamanan itu,” pinta Neta.

Berbeda dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah ada anggotanya yang menerima dana dari PT Freeport Indonesia terkait pengamanan di Papua. Agus bahkan mengaku kaget, saat ditanya terkait pernyataan Timur Pradopo yang memaklumi anggota Polri terima uang keamanan dari PT Freeport Indonesia. “Nah (itu kan) Pak Kapolri, kalau TNI enggak. Saya tidak pernah terima,” tegas Panglima di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2011).

Diketahui, Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan ‘uang keamanan’ untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, ‘uang keamanan’ Freeport mencapai  14 juta dolar AS atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Di sisi lain, uang keamanan yang disetorkan Freeport ke Polri masuk dalam kategori non-budgeter, sehingga pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas. Karenanya, uang setoran itu harus distop. “Itu (uang setoran) harus distop. Jangan dibiarkan terus mengalir, karena kalau dibiarkan, akan menjadi liar dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Sebab, masuknya ke dalam dana non-budgeter,” ungkap Bondan Gunawan, mantan Mensesneg di era Gus Dur, usai menjadi pembicara dalam diskusi POLEMIK Sindo Radio di Cafe Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/10/2011).

Bondan menilai, melalui aliran dana setoran itu membuat aparat keamanan menjadi centeng Freeport, sehingga melahirkan keberpihakan dari aparat kepada Freeport. Ini akan menimbulkan konflik. “Sedangkan keberpihakan kepada masyarakat sangat kurang, padahal aparat keamanan dalam hal ini polisi adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan perusahaan asing,” ujarnya.

Hal senada juga dilontarkan Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah. Apapun alasannya, aparat negara tidak boleh dibiarkan mendapat dana dari perusahaan, karena ujung-ujungnya swasta, apalagi asing, akan mengendalikan aparat negara. “Bahaya jika aparatur negara ‘dikuasai’ oleh perusahaan tertentu,” katanya, Sabtu (29/10/2011).

Menurut Febri seharusnya penerimaaan dana dari Freeport itu diaudit. Sebab, pada prinsipnya, lembaga negara tidak boleh memungut uang dari masyarakat atau perusahaan, tanpa diatur UU. “Dana seperti itu tidak bisa dianggap wajar. Harus di audit,” tandasnya.

Febri mengatakan jika Freeport terbukti memberi uang, bisa terkena hukuman UU Amerika. “Jika melanggar hukum, Freeport Indonesia bisa diproses hukum Amerika juga,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi III DPR akan segera memanggil Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Pemanggilan ini terkait pengakuan Timur tentang pemberian ‘uang makan’ dari PT Freeport kepada aparat Kepolisian di Papua. Namun, pemanggilan Kapolri baru akan dilakukan usai reses pada bulan Desember mendatang. “Kami akan panggil Kapolri untuk minta penjelasan. Kita mesti tahu dulu, uang itu dalam konteks apa, berkaitan dengan apa,” ujar Ketua Komisi Hukum Benny K. Harman kepada wartawan di Gedung DPR.

Benny mengatakan Polri harus mempertanggungjawabkan dana dari PT Freeport Indonesia yang diberikan  kepada kepolisian di Papua. Pemberian uang tersebut harus dipastikan apakah masuk ke institusi Polri atau ke personal kepolisian. “Kita harus tahu klasifikasinya dulu, apakah institusional atau personal. Kalau institusional berarti kan ada dalam pembukuan. Kalau personal tentu gratifikasi. Kepolisian harus mempertanggungjawabkan itu,” kata Benny.

Selain kepolisian yang harus menjelaskan pemberian uang tersebut, PT Freeport juga harus memberikan menjelaskan soal ini. Apakah PT Freeport memberikan uang untuk pengamanan atau memang untuk kebutuhan makan personel kepolisian di sana.

Pasalnya, menurut Benny, manajemen PT Freeport pernah memberikan penjelasan, mereka tidak akan lagi menggunakan pasukan pengamanan dari Kepolisian. “Hanya pengamanan biasa saja, kecuali kalau ada masalah. Itu yang ingin kita cek dulu, uang itu uang apa,” tambahnya.

Namun, jika memang benar uang tersebut untuk tambahan biaya makan anggota kepolisian di sana, Benny mengaku pemberian tersebut adalah hal yang wajar. “Masuk akal, mungkin dana operasionalnya enggak cukup. Itu kan pengamanan obyek vital,” imbuhnya.

Politisi Demokrat ini mengatakan, pada tahun 2009 pihaknya pernah mengunjungi Freeport. Ketika itu, DPR juga mempertanyakan adanya dana-dana yang disebut ‘invisible cost’. “Jadi, biaya keamanan yang membuat ekonomi tidak efisien. Buruh upahnya rendah karena uangnya dilimpahkan untuk keamanan,” ujar dia.

Polemik ‘upeti’ ke pihak keamanan oleh Freeport, seperti sudah jamak diperbincangkan, bukanlah hal yang baru. Setoran uang kepada pihak tertentu hanyalah secuil persoalan yang kini mengepung bumi Papua.

Sebab, sudah 44 tahun PT Freeport Indonesia mengeruk kekayaan alam tanah Papua. Berdiri sejak April 1967, perusahaan asal Paman Sam itu menguasai cadangan emas dan tembaga kedua terbesar di dunia. Freeport melakukan eksplorasi di lahan yang diperkirakan mengandung cadangan biji emas terbesar, yakni, 2,5 miliar ton.

Hanya butuh tempo dua tahun sejak aktif berproduksi sejak 1973, Freeport yang dulunya perusahaan tambang kecil berhasil mengantongi perolehan bersih 60 juta AS dari tembaga, di luar hasil ikutan seperti emas dan perak. Laba yang besar itu juga belum termasuk penemuan lokasi tambang baru pada 1988 di Pegunungan Grasberg yang mempunyai timbunan emas, perak, dan tembaga senilai 60 juta miliar dolar AS.

Bahkan, dalam kurun 1992 hingga 2002, Freeport berhasil melambungkan produksinya hingga 5,5 juta ton tembaga, 828 ton perak dan 533 ton emas. Pada 1998, perusahaan ini bahkan berhasil menghasilkan agregat penjualan sebesar 1,71 miliar pon tembaga dan 2,77 juta ons emas. Bisa dibayangkan, dengan penghasilan itu, Freeport berhasil meraup keuntungan triliunan rupiah sepanjang tahun.

Ironisnya, dengan kekayaan sebesar itu, kesejahteraan masyarakat Papua hingga kini masih begitu-begitu saja. Anehnya, pemerintah, termasuk DPR baru terlihat kasak-kusuk di saat ada informasi yang berbau ‘bagi-bagi duit’. Kalau tidak ada, tetap saja adem-ayem. Ke mana saja selama ini?  MONITOR

2 Tanggapan to “Freeport Aman, Aparat Kenyang”

  1. temonsoejadi berkata

    http://temonsoejadi.wordpress.com/2011/10/30/kelola-hatimu/

  2. taUbat berkata

    Tidak hanya Freeport di Papua

    Tidak terbayangkan bila aliran dana siluman jutaan dolar Amerika itu sama sekali tidak menyentuh warga
    Papua. Meskipun, otonomi khusus yang diberlakukan sejak 2001 lalu, memberikan kewajiban hasil 70 persen
    yang menjadi hak pemerintah daerah Papua.

    Padahal, tidak hanya Freeport yang mengekplorasi kekayaan alam di Papua. Sebut saja British Petroleum
    (Inggris) yang berkuasa atas proyek Gas Alam Cair di Kawasan Tangguh, JAPEK (Jepang) yang melakukan ekspor gas alam dan mengirimkan ke pasar domestik Indonesia, PT Gag Nikel (Australia), Conoco Philip yang berhak atas eksplorasi migas di kawasan Bintuni, Mamberamo (Australia) yang beroperasi di sektor kehutanan, KNOC (Korea) sebagai produsen minyak dan gas, serta Global Santa Fe yang mengoperasikan tambang minyak Klamono di Papua. Belum lagi 48 perusahaan pemegang HPH yang
    berhak atas pengelolaan hutan di bumi Papua.

    Hingga akhir tahun 1999, sedikitnya terdapat 24 wilayah kontrak karya dan tiga wilayah perjanjian
    karya pengusahaan pertambangan batubara dan empat wilayah kuasa pertambangan. Pada tahun 2001, kembali terjadi penambahan sebanyak 17 wilayah kontrak karya dan kuasa penambangan.

    Pertanyaannya, akankah rakyat Papua tetap miskin di tengah kekayaan yang melimpah? Akankah pula pemerintah kita tetap berdiam diri di tengah gejolak Papua yang kian ditunggangi kepentingan internasional? Padahal pemerintah sudah mendapat informasi itu.

    Tengok saja cerita Amien Rais yang enam bulan lalu bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, Amien menyampaikan informasi yang diterimanya dari mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating, kepada SBY.

    “Waktu saya ke Sidney, saya bertemu Paul Keating. Dia simpatisan Indonesia. Saya ingat betul kata-kata dia. ‘Mr Rais, saya agak konsen dan prihatin dengan Indonesia. Karena saya tahu ada sirkel-sirkel politik
    tertentu di dekat Anda, negara tetangga Anda, termasuk Australia, dan juga negara-negara tetangga jauh, yang dulu instrumental dan fungsional saat membetot Timor Timur dari Indonesia. Dan, sekarang mereka bekerja untuk hal yang sama di Papua,’” ujar Amien menirukan Paul Keating.

    Apa reaksi pemerintah atas informasi tersebut? Entahlah. Yang pasti, kalau memang pemerintah bergeming, ya apa boleh buat, Ndoro Mister.

    Serem juga.. lebih serem dari jaman penjajahan belanda dulu sebenernya… saham milik PT.Freeport di indonesia adalah sebesar 81.27 dan muilik Indonesia tercinta hanya 9.36 yaitu yg dipegang PT.Indocopper Investma dan 50,48nya adalah PT.Nusamba Mineral Industri dan 49 masih!!! tetep milih freeport lagi!! ooo..my god! intinya dan milik Indo cuman 9,36 dan ternyata 50% masih tetep milih freeport…yg lebih lucunya lagi milik publik hanya 0.52 dari 9.36 milik PT.Indocopper Investama Corporation ( Perusahaan swasta Indonesia)

    aduh bener2 ya..kita ga ada peranan apa2, kita hanya disuru tidur aja..pokoke lo terima beres dah duit gw kasih..jatah penyewaan mendirikan perusahaan gw kasih ke elo (red Indonesia) persenan juga dapet dah lo (indonesia) ga usah capek2 kerja duit dateng.. Indonesia? emang rakyak papuan menikmati hasilnya? kasian deh gw.. kasian deh indonesia..

    kadang aku jadi suka berifikir dan menghayal apa ia gw jadi wonder women aja yah? atau robbin hood.. berantas kerjasama kejahatan antara amrik dan si penerima hasil lah…aku jeblosin ke penjara..peralatan cangginya aku rusakin…dan dengan gaya ku sebagai super hero santai tapi pasti sambil naik2in alisss…halllahh….hehehheee…

    dan ini semua tdk menutup kemungkinan lama2 semua daerah di indonesia akan dikuasain oleh pihak luar dan lama kita hanya numpang tinggal di sini..

    (Sumber : Investigasi Tabloid)

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.084 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: