KabarNet.in

Aktual Tajam

Marzuki Alie Pelopori Pembubaran KPK

Posted by KabarNet pada 30/07/2011

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan jika tudingan Muhammad Nazaruddin mengandung kebenaran. “Sebaiknya (KPK) bedol desa, atau lembaganya dibubarkan saja,” kata dia di gedung DPR kemarin. Ia juga mengimbau agar para koruptor diampuni. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengusulkan untuk memutihkan semua kasus korupsi yang pernah terjadi di masa lalu. “Kita maafkan semuanya. Capek kita ngurusin masa lalu terus,” kata Marzuki. Setelah pemutihan dilakukan, dana yang ada di luar negeri diminta masuk namun dikenai pajak.

Sebelumnya, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, yang kini jadi buron di luar negeri, menuding KPK terlibat pengaturan penyidikan kasus wisma atlet yang menjerat dirinya. Ia menuding petinggi KPK, Chandra M. Hamzah, dan Deputi Bidang Penindakan Ade Rahardja membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk melokalisasi kasus. Tudingan ini telah dibantah oleh Chandra, Ade, maupun Anas Urbaningrum.

Pernyataan Marzuki juga menyambar Panitia Seleksi Pemimpin KPK, yang tengah bekerja. Menurut dia, jika memang tak ada lagi sosok yang kredibel memimpin KPK, sebaiknya lembaganya dibubarkan saja. “Panitia Seleksi harus jujur.”

Pernyataan Marzuki menuai kecaman keras. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Said Zainal Abidin, menilai Marzuki memposisikan diri sebagai penolak kehadiran komisi antikorupsi. Padahal kasus yang mengobok-obok pejabat KPK bermula dari ulah kader Partai Demokrat. “Wabahnya kan Partai Demokrat. Kalau mau dibubarkan, ya, wabahnya dulu yang dibubarkan.”

Said menegaskan, KPK sejauh ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik. “Terbukti, banyak anggota Dewan yang terjerat kasus korupsi (ditangkap).”

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi, Zaenal Arifin, menilai keinginan Marzuki mengampuni para koruptor menandakan pikiran Marzuki bertentangan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. “Boleh jadi ini juga ‘diderita’ anggota Partai Demokrat lainnya.” TEMPOInteraktif

14 Tanggapan to “Marzuki Alie Pelopori Pembubaran KPK”

  1. Rakyat tidak akan pernah milih Partai dan calon yang tidak anti korupsi di 2014. Titiik !

  2. Stmarajo said

    Kita, rakyat kecil, juga bisa berkata, kalau banyak anggota DPR yang kerjanya hanya korupsi, main hape atau BB,tidur waktu sidang, absen tidak hadir sidang dllnya yang jelek2 itu, ya bubarkan saja DPR nya, ndak usah ada DPR

  3. SHARING said

    Gara-gara nila setitik, susu sebelangga bisa rusak karenanya. Begitulah peribahasa mengingatkan kita.

    Mengingatkan apa ?

    Mengingatkan kalo bicara harus hati-hati, jangan asal jeplok, karena lidah ini tanpa akal dan iman tidak bertulang.

    Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1432 Hijriyah.

  4. taUbat said

    MARZUKI ALIE ……………..

    http://www.youtube.com/watch?v=RmyZ0LP1tto&NR=1

  5. JUNCTA MILITER said

    Rakyat Cerdas berkata
    02/08/2011 pada 10:03

    Rakyat tidak akan pernah milih Partai dan calon yang tidak anti korupsi di 2014. Titiik !

    1 anti korupsi / tidak, bs tau dari mana? emangnya rakyat kenal?

    2 emangnya masih perlu ada pemilu2 lagi?

    Udah 66 thn uji coba sistim pemilu, hasilnya NOL besar n rakyat sll dibohongin. Nih negara baiknya dipimpin ama Juncta Militer macam di Myanmar, tapi tunjuk pemimpin militer yg adil. Pangdam merangkap gubernur. Danres merangkap walikota/bupati. Ga usah pemilu2an sandiwara for nothing yg udah ngabisin ratusan triliyun duit rakyat.
    Percayalah, biaya politiknya jauh lebih murah. Kalopun militer bakalan korupsi, paling cuman kepala2nya ajah yg korupsi sedikit2. Nggak seperti sekarang 560 anggota DPR-RI dan 10ribuan anggota DPRD semuanya korupsi berjamaah. Belum lagi gubernur/walikota/bupati yg harus orang partai yg WAJIB KORUPSI buat ngisi kas partainya plus buat kantong pribadi.

    Justru sistim demokrasi/pemilu ini yg harus dihapuskan!

    Think, think… think.

  6. Rakyat Cerdas said

    Sejarah Pemilu di dunia sebenarnya berasal dari budaya Romawi kuno dulu, dimana keputusan-2 yang diambil oleh Kaisar harus melalui vooting persetujuan anggota senat yang merupakan wakil-2 distrik rakyatnya. Sistem ini merupakan akar dari demokrasi, yakni penyaluran aspirasi melalui wakil yang dipilih rakyat. Sistem ini juga berarti rakyat tidak bisa lagi serta merta langsung menyampaikan aspirasinya kepada sang Kaisar, melainkan cukup melalui para wakilnya di senat. Nanti senatlah yang menyampaikannya kepada sang Kaisar. jadi intinya sistem demokrasi itu menambah jenjang penyampaian aspirasi yang ada dari penyampaian aspirasi atau pendapat secara langsung menjadi tidak langsung dan mengambil keputusan dengan voting melalui suara terbanyak.

    Kebaikan :
    1. Penyampaian aspirasi lebih tertata.
    2. Keputusan mewakili suara terbanyak.

    Kelemahan :
    1. Amanah dan aspirasi rentan diabaikan atau diselewengkan.
    2. Penyampaian aspirasi menjadi lebih lama.

    Jadi keberhasilan Sistem Demokrasi sangat tergantung dari kemampuan penyelenggara negara memelihara kebaikan-2nya di atas dan tergantung pula pada kemampuan rakyat dalam mengontrol kelemahannya. Inti dari semuanya maju mundurnya Sistem Demokrasi di suatu negara sangat tergantung dari tekad, kecerdasan dan kepekaan kedua pihak, baik Pemerintah dan Rakyatnya. Jika salah satu timpang, maka Sistem Demokrasinya pun akan menjadi mandul, bahkan menjadi wasalam alias tinggal angan-angan belaka.

    Jika ingin memajukan Demokrasi, berdemokrasilah yang benar, bukan asal-asalan.
    Asal menang dan asal senang, betul ?

  7. Anggot dewan semunya pada rakus duit bentar-bentar duit dan yang sengsaranya masyarakatnya,,,,,

  8. Ga Mau Ditipu said

    Elo pade masih mw digiring ke tps 2014 nanti?
    Silahkan.

    Kalo gue sekeluarga mah kagak.
    (sorry, gw skrng udah pinter).

  9. BOSAN said

    Ada yg punya ide nggak, gimana caranya membubarkan lembaga DPR korup trus sekalian menggulingkan rejim korup SBY, tapi dgn kudeta tak berdarah dan dilakukan secara konstitusional ???

  10. taUbat said

    @ BOSAN

    Waktu Pemilu nanti masih panjang di tahun 2014, sementara untuk para Budayawan, Praktisi, Pengamat, Ormas dan banyak elemen lainnya juga menghendaki hal yang sama agar pribadinya (berpekara) dapat mengambil sikap.

    Jika tidak …

    Kita lihat saja dalam kurun waktu 3 tahun ini bukan waktu yang pendek, tunggu saja entah apa yang kan mewarnai …..

    Begitu teman, waktulah yang menjawab ….

  11. taUbat said

    MARZUKI ALIE : ITU HAL BIASA

    Kamis, 27 September 2012 14:57

    RENCANA REVISI UU KPK

    Jakarta-HARIAN BANGSA-Ketua DPR RI Marzuki Alie menyakini revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No30 Tahun 2002 pasti bertujuan untuk membawa perbaikan.

    Menurutnya, secara pribadi revisi suatu Undang-undang merupakan hal yang biasa terjadi di DPR.

    “Begitu ada masalah, kita revisi. Itu biasa. Jadi ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi maknanya itu untuk perbaikan,” kata Marzuki saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

    Meski mengaku tidak tau mengenai substansi apa yang akan direvisi dalam UU tersebut, politikus Partai Demokrat itu tetap menyakini tujuannya pasti untuk perbaikan.

    Kemudian saat ditanya mengenai adanya rencana pemangkasan kewenangan KPK, Marzuki mempersilakan untuk dilakukan pembahasan antara pemerintah dan komisi III DPR.

    “Silakan lah antara pemerintah dan Komisi III bertemu, yang penting baik untuk bangsa dan negara,” tandasnya.

    Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan munculnya gagasan pembatasan wewenang penyadapan, karena hal itu dianggap melanggar hak privasi seseorang. Sehingga pihaknya sepakat bahwa penyadapan harus diatur dalam Undang-undang.

    Eva yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP tersebut menambahkan, aturan sejenis akan berlaku kepada lembaga lain. Sehingga, aturan ini tidak berlaku khusus untuk KPK, tetapi berlaku juga untuk semua instansi yang mau melakukan penyadapan, yakni izin kepala pengadilan setempat. “Bukan ekslusif untuk KPK, tapi semuanya berlaku,” singkatnya.

    Seperti diketahui, dalam putusan atas pengujian UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, penyadapan harus diatur Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disebutkan UU Telekomunikasi.

    Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin menyatakan penolakannya atas rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002 yang disebut-sebut akan membatasi kewenangan lembaga tersebut.

    Amir menyebut jika hal itu terjadi maka KPK yang semula adalah lembaga yang extraordinary akan menjadi lembaga yang ordinary.

    “Saya kira sebaiknya tidak terjadi hal seperti itu. Apalah artinya KPK sebagai pemilik kewenangan yang extraordinary, kalau ternyata kewenangannya menjadi ordinary saja,” kata Amir saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/9).

    Menurutnya sebagai pribadi, jika penyempurnaan UU tersebut dilakukan untuk memperkuat KPK yang merupakan lembaga extraordinary maka ia akan mendukung.

    Namun, imbuh Amir, jika kewenangan KPK tidak mungkin ditambah, seharusnya kewenangan KPK sebagai lembaga extraordinary dipertahankan.

    Ia pun lantas mencontohkan kewenangan penuntutan yang disebut akan dihapuskan dalam rencana revisi tersebut. Kata dia, meskipun menurut UU kewenangan penuntutan ada di Kejaksaan Agung tetapi harusnya hal tersebut berbeda untuk KPK.

    “KPK haruslah berbeda karena kalau ciri kewenangan luar biasa tidak dimiliki KPK, saya kira tidak perlu ada KPK lagi,” tegasnya.

    Jika memang demikian, lanjutnya, sebaiknya sekarang hanya mengandalkan penegak hukum yang sudah ada saja. Amir mengatakan pada dasarnya kehadiran KPK itu kan untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

  12. taUbat said

    BUYUNG : KALAU ‘MENCLA-MENCLE’, BUBARKAN SAJA KPK!

    Kamis, 14 Februari 2013, 16:35 WIB

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tindakan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja mencabut tanda tangan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum menuai kecaman dari Adnan Buyung Nasution. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengatakan bahwa tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai sikap tidak konsisten.

    “KPK ini seperti mencla-mencle, mau membongkar mundur lagi, bagaimana ini?” kecam Buyung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (14/2).

    Adnan mengaku sangat memalukan jika sikap KPK seperti itu. Pasalnya, sebagai lembaga penegak hukum super bodi, tidak selayaknya pimpinan KPK bisa mencabut sprindik seenaknya.

    Jika tidak mau memperbaiki diri, Buyung menyarankan, lebih baik KPK dibubarkan saja. Dia mengaku kecewa kepada KPK lantaran merupakan salah satu inisiator yang mengkonsep pembentukan KPK. Advokat senior itu menyatakan, polemik yang terjadi di tubuh KPK merupakan bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

    Buyung melanjutkan, ada dua kemungkinan pelemahan terhadap KPK, yaitu tidak konsekuen. Pasalnya, sudah ditanda tangani malah dianulir bahwa belum dteken lengkap unsur pimpinan. Atau bisa jadi, sambungnya, adanya tekanan luar biasa dari pihak yang belum diketahui sumbernya kepada KPK.

    Erik Purnama Putra | Citra Listya Rini

  13. taUbat said

    KPK BANTAH PENCEGAHAN RIDWAN BOCOR

    TEMPO.CO – 12 jam yang lalu

    TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada kebocoran informasi tentang pencegahan saksi kasus dugaan suap impor daging sapi, Ridwan Hakim. Ridwan sudah tidak berada di Indonesia sehari sebelum ia dicekal. Ia dikabarkan berada di Turki. “Waktu itu kami evaluasi, tidak ada kebocoran. Sudah dipastikan,” kata juru bicara KPK, Johan Budi S. P. dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 15 Februari 2013.

    Menurut Johan, proses administratif pencegahan di lembaganya ketat. “Biasanya kalau kami cekal, kami telepon dulu. Lalu tidak sampai sehari, biasanya pagi atau malamnya, surat sudah ada,” kata Johan.

    KPK kembali mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait kasus pengurusan kuota impor daging Kementerian Pertanian. Mereka adalah Ahmad Zaki, Rudi Susanto, Ridwan Hakim, dan Jerry Roger.

    Langkah pemanggilan paksa, kata Johan, baru akan ditempuh KPK jika Ridwan mangkir pada pemanggilan ketiga. “Kita tunggu saja. Siapa tahu Senin itu dia pulang” kata Johan.

    KPK hari ini memanggil Ridwan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Dia perannya dalam konteks kasus penyidikan dugaan suap terhadap kuota daging impor sapi, kapasitasnya adalah sebagai saksi,” kata Johan.

    FEBRIANA FIRDAUS

  14. yuwonoyekti said

    Menurut saya, KPK kurang ganas
    http://goo.gl/T4snU

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.905 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: