KabarNet.in

Aktual Tajam

Membongkar Suap Hakim Konstitusi

Posted by KabarNet pada 08/11/2010

ISU suap mengguncang Mahkamah Konstitusi. Peniupnya bukan politikus yang gemar omong kosong, melainkan sosok yang karib dengan lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dialah Refly Harun. Refly yang mendalami hukum tata negara pernah menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi. Melalui kolom yang ditulisnya di sebuah harian Ibu Kota, Refly mengatakan mengetahui dengan mata kepala sendiri uang dolar AS senilai Rp1 miliar yang kata pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim Mahkamah Konstitusi.

Tulisan itu tentu membuat publik bertanya-tanya, siapakah dari sembilan hakim konstitusi itu yang telah menjual hati nuraninya, yang telah menerima suap? Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD segera bereaksi. Dia bergegas meminta Refly membuktikan pernyataannya. Refly pun ditunjuk memimpin sebuah tim investigasi untuk membongkar dugaan suap hakim konstitusi itu.

Isu suap itu jelas menggegerkan. Sejak resmi terbentuk pada 13 Agustus 2003, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwibawa dan disegani. Jauh dari ingar-bingar isu suap dan makelar perkara. Bahkan, publik mencatat Mahkamah Konstitusi telah membuat sejarah dengan membuka rekaman percakapan berkaitan dengan adanya dugaan mafia perkara yang melibatkan Anggodo.

Bila Mahkamah Konstitusi ternyata juga dikotori suap dan mafia perkara, lembaga mana lagi yang dapat dipercaya rakyat? Bukan rahasia, kepercayaan publik terhadap kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan sudah berada di titik paling rendah. Kita berharap tim investigasi pimpinan Refly dengan anggota Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, Bambang Harymurti, dan Saldi Isra tidak menemukan jejak bukti suap kepada hakim konstitusi. Namun, sejujurnya kita juga gelisah karena hakim konstitusi tidak menetap di langit ketujuh yang tak terjangkau oleh uang. Mereka berpijak di bumi Indonesia, bumi yang paling subur korupsinya di kolong langit. Kita tak perlu memungkiri bahwa budaya suap memang mekar di Tanah Air.

Kita tak perlu pula mengingkari bahwa para pejabat hukum gemar memelihara bandar perkara untuk mengisi pundi-pundi mereka. Hakim konstitusi jelas potensial menghadapi godaan suap, terutama dari sengketa pemilu kepala daerah. Di antaranya, menghadapi kawan sendiri yang beperkara. Adalah fakta bahwa peserta pemilu kepala daerah sebagian terbesar calon yang diusung partai politik. Di lain pihak, sebagian hakim konstitusi juga berasal dari parpol, yang mengadili sengketa yang diajukan partainya. Bahkan, ada hakim konstitusi dari parpol yang mengadili sengketa pemilu kepala daerah yang diajukan bekas rekan sesama anggota DPR.

Terjadinya konflik kepentingan bukan hal yang mustahil. Akan tetapi, untuk sementara ini, sampai terbukti kemudian, marilah kita mencoba percaya bahwa sekalipun hakim konstitusi bukan malaikat, mereka tidak akan menjual nurani untuk kepentingan politik ataupun fulus. Sebaliknya, bila suap itu terbukti, hakim konstitusi yang menerima suap itu segera saja dibawa ke muka hukum dan divonis seberat-beratnya karena telah menggadaikan diri atas nama penjaga konstitusi. Bahkan, sebaiknya semua hakim konstitusi yang ada sekarang mengundurkan diri. Demi tegaknya kebenaran, bila tuduhan suap itu cuma omong kosong, Refly pun seharusnya juga diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan kesembronoannya. [EDITORIAL MI]

13 Tanggapan to “Membongkar Suap Hakim Konstitusi”

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Bany Holil, Proletar. Proletar said: Membongkar Suap Hakim Konstitusi: ISU suap mengguncang Mahkamah Konstitusi. Peniupnya bukan politikus yang gemar… http://bit.ly/bIPcPF [...]

  2. jimmy said

    sweet

  3. taUbat said

    KPK TANGKAP KETUA MK AKIL MOCHTAR?

    RABU, 02 OKTOBER 2013 | 23:10 WIB

    TEMPO.CO, JAKARTA -KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIKABARKAN MENANGKAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, M. AKIL MOCHTAR DI RUMAH DINASNYA KOMPLEKS WIDYA CHADRA, RABU 2 OKTOBER 2013. SUMBER TEMPO YANG BERADA DI TEMPAT KEJADIAN MEMBENARKAN SOAL PENANGKAPAN ITU.

    BELUM ADA INFORMASI SOAL KASUS YANG MEMBUAT AKIL DITANGKAP. SELAIN AKIL, KPK MENANGKAP EMPAT ORANG LAINNYA.

    AKIL DIANGKAT MENJADI KETUA MK MENGGANTIKAN MAHFUD MD PADA APRIL 2013. AKIL MENJADI HAKIM KONSTITUSI PADA 2008. PRIA KELAHIRAN PUTUSSIBAU KALIMANTAN BARAT 18 OKTOBER 1960 INI SEBELUMNYA MENJADI ANGGOTA DPR DARI FRAKSI GOLKAR SELAMA DUA PERIODE.

    DALAM LAMAN PRIBADINYA, AKIL PERNAH MENGATAKAN BANYAK TUDINGAN NEGATIF DENGAN POSISINYA DI MAHKAMAH KONSTITUSI. “MUNGKIN KARENA ORANG MELIHAT SAYA MANTAN POLITISI, MANTAN ANGGOTA DPR YANG FLAMBOYAN. TAPI JIKA SAYA ORANGNYA TIDAK BAIK, PASTINYA SAYA TIDAK AKAN BERADA DI JL MEDAN MERDEKA BARAT (GEDUNG MK, RED) INI. SAYA AKAN BERADA DI KUNINGAN, DI TAHANAN KPK,” UJARNYA.

    SETRI

  4. taUbat said

    CHAIRUNNISA DITANGKAP KPK BERSAMA AKIL MOCHTAR, GOLKAR KAGET

    53 menit yang lalu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PARTAI GOLKAR MENGAKU KAGET ATAS PENANGKAPAN CHAIRUNNISA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). CAHIRUNNISA MERUPAKAN ANGGOTA FRAKSI GOLKAR.

    “KITA KAGET SEKALIGUS PRIHATIN,” KATA WASEKJEN GOLKAR TANTOWI YAHYA KETIKA DIKONFIRMASI, KAMIS (3/10/2013).

    TANTOWI MENGATAKAN PIHAKNYA BELUM AKAN MENENTUKAN SIKAP KARENA AKAN MENGIKUTI DULU ALUR CERITA SELANJUTNYA. PARTAI BERLAMBANG POHON BERINGIN ITU AKAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM UNTUK CHAIRUNNISA.

    “SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG ADA. SEBAGAI KADER, CN TENTU SAJA AKAN MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DARI DPP,” TUTURNYA.

    DIBERITAKAN, PENYIDIK KPK MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) TERHADAP LIMA ORANG PADA RABU (2/10/2013) PUKUL 22.00 WIB. TIGA ORANG, YAKNI AM YANG DIDUGA KETUA MK AKIL MOCHTAR, CHN YANG DIDUGA ANGGOTA DPR DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR CHAIRUNNISA, DAN CN YANG DIDUGA PENGUSAHA, DITANGKAP DI RUMAH DINAS AKIL MOCHTAR, WIDYA CHANDRA III NOMOR 7.

    CHN DAN CN DITANGKAP OLEH PENYIDIK KPK USAI SERAH TERIMA UANG DOLAR SINGAPURA SENILAI SEKITAR RP 3 MILIAR DENGAN AM DI RUMAH DINASNYA.

    UANG MILIARAN RUPIAH ITU DIDUGA BERKAITAN DENGAN PERKARA SENGKETA PILKADA KABUPATEN GUNUNG MAS, KALIMANTAN TENGAH, YANG BERPROSES DI MK.

    PENANGKAPAN BERLANJUT DI SEBUAH HOTEL RED TOP, JAKARTA PUSAT. DARI HOTEL ITU, PENYIDIK KPK MENANGKAP DUA ORANG, YAKNI HAMBIT BINTI ALIAS HB YANG MERUPAKAN CALON BUPATI GUNUNG MAS DAN DH DARI PIHAK SWASTA.

    KINI, KELIMANYA MASIH MENJALANI PEMERIKSAAN DI KANTOR KPK DENGAN STATUS TERPERIKSA.

    FERDINAND WASKITA

  5. taUbat said

    Mengecewakan :… Sangat

    Mengejutkan ….. Tidak

    Ada Yang Lain ….. Berharap Tidak Tapi …

    ” S e l a m a t k a n _ M K “

  6. taUbat said

    PRESIDEN SBY “SENTIL” PARA HAKIM MK UNTUK MUNDUR

    Sabtu, 5 Oktober 2013 | 16:01 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “menyindir” para hakim Mahkamah Komstitusi yang saat ini masih agar memahami permintaan masyarakat untuk mundur.

    Dalam pidato mengenai penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu (5/10/2013), Presiden SBY menyatakan bahwa saat ini banyak sekali permintaan dari masyarakat yang mendesak agar para hakim MK mundur, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Ada permintaan dari masyarakat agar para hakim MK saat ini mengundurkan diri. Mengenai masalah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada MK,” kata Presiden.

    Presiden mengatakan, pengawasan para hakim MK oleh Komisi Yudisial (KY) saat ini tidak ada. Ke depan setelah dilakukan langkah penyelamatan, diharapkan pengawasan bisa dilakukan kembali oleh KY.

    “Diharapkan juga agar langkah ini tidak ditolak oleh MK. Ini perlu dilakukan agar lepercayaan masyarakat bisa kembali,” jelas presiden.

    Presiden juga mengakui, bahwa pengambilan semua keputusan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tidaka da lagi pengaruh politik dalam seluruh keputusan MK.

    Sabrina Asril | Bambang Priyo Jatmiko

  7. taUbat said

    DEWAN ETIK TERBENTUK, MK HARUS PULIHKAN NAMA BAIK

    SENIN, 16/12/2013 15:04 WIB

    JAKARTA – DETIKNEWS – MAHKAMAH KONSTITUSI KINI TELAH MEMILIKI DEWAN ETI. ADA TIGA ANGGOTA YANG SUDAH DIPILIH DAN MULAI BEKERJA JANUARI 2014 NANTI. PEMBENTUKAN DEWAN ETIK INI MENUAI KRITIKAN, NAMUN DI SISI LAIN JUGA DIHARAPKAN DAPAT MEMULIHKAN NAMA BAIK.

    KETIGA ANGGOTA DEWAN ETIK YANG TERPILIH DIUMUMKAN PADA KAMIS 12 DESEMBER LALU OLEH KETUA MK HAMDAN ZOELVA. MEREKA ADALAH ABDUL MUKHTIE FAJAR DARI UNSUR MANTAN HAKIM KONSTITUSI, ZAIDUN, AKADEMISI DARI UNIVERSITAS AIRLANGGA, DAN MALIK MADANI DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT.

    DIREKTUR EKSEKUTIF CONSTITUTIONAL & ELECTORAL REFORM CENTRE (CORRECT) REFLY HARUN MEMINTA AGAR DEWAN ETIK BISA MENGEMBALIKAN MARWAH MK, SETELAH MUNCUL KASUS AKIL MOCHTAR. PARA HAKIM MK JUGA DIDESAK UNTUK LEBIH MENJAGA ETIKA.

    “JADI, PENEGAKAN ETIKA HARUS TEGAS DAN RASIONAL. KHUSUSNYA APABILA TERDAPAT INDIKASI DAN BUKTI YANG KUAT HAKIM MK YANG LAIN TERLIBAT DALAM KASUS AKIL MOCHTAR,” KATA REFLY DALAM SIARAN PERS, SENIN (16/12/2013).

    TAK HANYA ITU, DEWAN ETIK JUGA DIMINTA TAK MUDAH TERBUAI DENGAN SEGALA FASILITAS YANG AKAN MEREKA TERIMA SELAMA MASA JABATAN. MESKI DIBERIKAN FASILITAS, DEWAN ETIK MK HARUS MELAKUKAN TUGAS PENGAWASANNYA TERHADAP HAKIM KONSTITUSI SECARA PROPORSIONAL.

    “SELAMA INI SEKJEN MK SANGAT PIAWAI DALAM MEMFASILITASI PARA HAKIM KONSTITUSI SEHINGGA TIDAK PERNAH DIGANTI MESKIPUN SUDAH LEBIH DARI 9 TAHUN MENJADI SEKJEN,” TAMBAHNYA.

    DALAM KESEMPATAN ITU, REFLY JUGA MENGKRITIK KEPUTUSAN MK YANG TERGESA-GESA MEMBENTUK DEWAN ETIK. PADAHAL SAAT INI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2013 YANG DIKELUARKAN PRESIDEN SBY, OKTOBER LALU, SEDANG DIPROSES DI DPR.

    “SEHARUSNYA MK MENUNGGU KEPASTIAN STATUS PERPPU MK SEBELUM MAJU DENGAN IDE PEMBENTUKAN DEWAN ETIK,” UJARNYA.

    MULYA NURBILKIS

  8. taUbat said

    PKS TAK HADIRI RAPAT SETGAB, ALASANNYA?

    18/12/2013 15:43

    LIPUTAN6.COM – JAKARTA – PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TIDAK MENGHADIRI RAPAT SEKRETARIAT GABUNGAN (SETGAB) UNTUK MEMBAHAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). NAMUN PKS TIDAK MENGIRIMKAN WAKILNYA UNTUK RAPAT YANG DIGELAR SELASA MALAM KEMARIN ITU.

    MENURUT KETUA FRAKSI PKS HIDAYAT NUR WAHID, UNDANGAN YANG DITERIMA PARTAINYA DITUJUKAN UNTUK SEKRETARIS FRAKSI ABDUL HAKIM. SEDANGKAN ABDUL HAKIM SEDANG TIDAK BERADA DI JAKARTA, SEHINGGA PKS TIDAK MENGIRIMKAN WAKILNYA.

    “NGGAK ADA (PERWAKILAN). KARENA YANG DIUNDANG PAK ABDUL HAKIM, YA BELIAU BERHALANGAN. DIA BILANG ADA TELEPON DARI SETGAB, MENYAMPAIKAN UNDANGAN ITU, KEBETULAN BELIAU NGGAK BISA HADIR,” KATA HIDAYAT DI GEDUNG DPR, JAKARTA, RABU (18/12/2013).

    HIDAYAT MENAMBAHKAN, ABDUL HAKIM TENGAH MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH. KUNJUNGAN ITU MERUPAKAN PROGRAM DARI KOMISI V DPR. “LAH PAK SEKRETARIS ADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI V, JADI BELIAU NGGAK BISA HADIR. KUNKER MENINJAU BEBERPA PELABUHAN UNTUK MENGHADAPI PERSIAPAN AKHIR TAHUN,” TUTUR DIA.

    SELAIN ITU, TAMBAH HIDAYAT, PKS TIDAK HADIR KARENA MENILAI SETGAB SUDAH TIDAK PRODUKTIF LAGI. SEHARUSNYA PERTEMUAN DILAKUKAN SECARA RUTIN, TIDAK HANYA SAAT PEMERINTAH BUTUH DUKUNGAN TERHADAP SEBUAH KEBIJAKAN SAJA.

    “KALAU DIRUJUK PADA CODE OF CONDUCT, ITU KITA BERTEMU BUKAN HANYA DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG PEMERINTAH, TAPI RUTIN, DAN ADA KETUA SETGAB PAK SBY JUGA. PERTANYAANNYA, PERNAHKAH ADA PERTEMUAN SEMACAM ITU,” TUKAS HIDAYAT. (EKS/SSS)

    WIDJI ANANTA

  9. taUbat said

    JALAN PANJANG DAN TARIK ULUR PERPPU MK

    KAMIS, 19 DESEMBER 2013 | 10:07 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.COM – PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI KINI MENGUNDANG KONTROVERSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. SEJAK DPR MENERIMA PERPPU TERSEBUT DARI PEMERINTAH PADA AKHIR NOVEMBER 2013, HINGGA KINI SEMBILAN FRAKSI DI DPR BELUM MENEMUKAN KATA SEPAKAT. SEBAGIAN BESAR FRAKSI YANG MENOLAK PERPPU INI MENYATAKAN PERPPU MK SANGAT DISKRIMINATIF TERHADAP PARTAI POLITIK.

    PEMBAHASAN PERPPU YANG DITANDATANGANI PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEJAK 21 OKTOBER INI MEMANG TERBILANG ALOT JIKA DILIHAT DARI SYARAT PENERBITAN PERPPU YANG MENDESAK DAN DALAM KONDISI KEGENTINGAN YANG MEMAKSA. PROSES PENERBITAN, HINGGA PENGIRIMAN SALINAN PERPPU KE DPR PUN TERBILANG CUKUP LAMA.

    BERIKUT, PERJALANAN TARIK ULUR PERPPU MK DARI PEMERINTAH HINGGA DI PARLEMEN:

    2 OKTOBER 2013

    PENERBITAN PERPPU MK TAK LEPAS DARI PERISTIWA TANGKAP TANGAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI AKIL MOCHTAR ATAS DUGAAN MENERIMA SUAP DARI SEORANG PENGACARA BERNAMA SUSI TUR ANDAYANI DI RUMAH DINASNYA OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). AKIL PUN LANGSUNG DIBAWA KE KANTOR KPK DAN DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA BERSAMA SUSI DAN DEVIARDI, PELATIH GOLF AKIL.

    PERKEMBANGAN SELANJUTNYA, ADIK GUBERNUR BANTEN RATUT ATUT CHOSIYAH, TUBAGUS CHAERI WARDANA (WAWAN) JUGA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA. AKIL DISANGKAKAN MENERIMA SUAP DALAM PENANGANAN SENGKETA PILKADA LEBAK DAN PILKADA GUNUNG MAS.

    PERISTIWA PENANGKAPAN INI PUN MENGGERKAN BANYAK PIHAK. CITRA LEMBAGA MK TERCORENG. SELAIN ITU, MULAI MUNCUL KERAGUAN ATAS PUTUSAN-PUTUSAN SENGKETA PILKADA LAIN YANG DITANGANI AKIL.

    KOMPAS.COM/SANDRO GATRA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.

    5 OKTOBER 2013

    SETELAH AKIL TERTANGKAP, ISTANA BEREAKSI. PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LANGSUNG MEMANGGIL ENAM PETINGGI LEMBAGA NEGARA PADA 5 OKTOBER 2013 KE ISTANA NEGARA SECARA MENDADAK, SEUSAI MENGHADIRI PERINGATAN HUT TENTARA NASIONAL INDONESIA DI BANDARA HALIM PERDANAKUSUMA. ENAM PETINGGI LEMBAGA NEGARA YANG HADIR YAKNI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MARZUKI ALIE, KETUA MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT SIDARTO DANUSUBROTO, KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH IRMAN GUSMAN, KETUA KOMISI YUDISIAL SUPARMAN MARZUKI, KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN HADI POERNOMO, DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG HATTA ALI.

    USAI MENGGELAR PERTEMUAN, PRESIDEN SBY MENYEBUT PERISTIWA PENANGKAPAN AKIL SEBAGAI SEBUAH TRAGEDI POLITIK DAN PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. PRESIDEN PUN MERUMUSKAN SEJUMLAH LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENYELAMATKAN MK. SALAH SATUNYA ADALAH MENERBITKAN PERPPU.

    17 OKTOBER 2013

    TIGA BELAS HARI PASCA AKIL DITANGKAP KPK, PRESIDEN SBY MENGELUARKAN PERPPU PADA KAMIS (17/10/2013). PERPPU DENGAN NOMOR 1 TAHUJN 2013 ITU MEMUAT TIGA SUBSTANSI. PERTAMA YAKNI PENAMBAHAN PERSYARATAN MENJADI HAKIM KONSTITUSI DENGAN LATAR BELAKANG PARTAI POLITIK HARUS NON AKTIF TERLEBIH DULU SELAMA MINIMAL 7 TAHUN DARI PARTAINYA. KEDUA, SOAL MEKANISME PROSES SELEKSI DAN PENGAJUAN HAKIM KONSTITUSI DARI PRESIDEN, DPR, DAN MA YANG HARUS TERLEBIH DULU DI SELEKSI OLEH PANEL AHLI YANG DIBENTUK KOMISI YUDISIAL. DAN KETIGA, SOAL PERBAIKAN SISTEM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI MELALUI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI YANG DIPERMANENKAN.

    18 OKTOBER 2013

    SETELAH PERPPU DITERBITKAN, MK LANGSUNG BEREAKSI. WAKIL KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI HAMDAN ZOELVA MENGATAKAN, TIDAK ADA SUATU HAL MENDESAK YANG HARUS DITINDAKLANJUTI PIHAKNYA TERKAIT PERPPU MK ITU. MENURUTNYA, TIDAK ADA ATURAN DALAM PERPPU YANG SANGAT MENDESAK UNTUK LANGSUNG DILAKUKAN MK. HAMDAN ENGGAN BERKOMENTAR LEBIH LANJUT SOAL ISI PERPPU INI LANTARAN PERPPU MK MASIH BERPELUANG DIGUGAT KE MK.

    SEMENTARA ITU, KETUA MAJELIS KEHORMATAN MK HARJONO MENGKLAIM, PIHAKNYA MEMILIKI KONSEP YANG LEBIH BAIK DARI PERPPU YANG TELAH DISAHKAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY).

    KONSEP TERSEBUT TERKAIT DENGAN LEMBAGA YANG DITUGASKAN UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP MK. MENURUT HARJONO, YANG JUGA HAKIM KONSTITUSI INI, PENGAWASAN MKH YANG PERMANEN YANG ADA DALAM PERPPU MK BERSIFAT REPRESIF. SEMENTARA ITU, HARJONO MENGATAKAN PENGAWASAN YANG DIPERLUKAN MK ADALAH YANG BERSIFAT PREVENTIF. BELAKANGAN, MK MEMBENTUK DEWAN ETIK SENDIRI.

    DI PARLEMEN SENDIRI, PENERBITAN PERPPU MK JUGA MENGUNDANG POLEMIK. SEJUMLAH FRAKSI SEPERTI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, FRAKSI PARTAI HANURA, DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN SUDAH SEJAK AWAL MENOLAK ISI PERPPU ITU. PERPPU ITU DIANGGAP DISKRIMINATIF TERHADAP KEBERADAAN PARTAI POLITIK. DENGAN PERPPU ITU, PRESIDEN SBY SEOLAH MENCURIGAI HAKIM YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK TERKESAN KORUP.

    30 OKTOBER 2013

    MK MEMUTUSKAN MEMBUAT DEWAN ETIK. KOMISI YUDISIAL MERESPON KEPUTUSAN MK MEMBUAT DEWAN ETIK BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA MK INI DINILAI MENDAHULUI PERPPU MK YANG KINI TENGAH DIAJUKAN KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK DISETUJUI.

    21 NOVEMBER

    LEBIH DARI SEBULAN PERPPU MK TANPA KEJELASAN. DPR MENGAKU BELUM MENERIMA SALINAN PUTUSAN PERPPU MK DARI PEMERINTAH. PADA 21 NOVEMBER, PEMERINTAH AKHIRNYA MEMBERIKAN SECARA RESMI PUTUSAN PERPPU MK INI KE KOMISI III DPR. PADA SAAT ITU PULA, DILAKUKAN PANDANGAN MINI FRAKSI SEMENTARA. HASILNYA, FRAKSI PDI PERJUANGAN, FRAKSI PARTAI HANURA, DAN FRAKSI PARTAI GERINDRA MENOLAK KEBERADAAN PERPPU ITU.

    DUA FRAKSI MENDUKUNG YAKNI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL. DAN TIGA FRAKSI BELUM MEMBERIKAN KEPUTUSAN YAKNI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DAN FRAKSI PARTAI GOLKAR.

    12 DESEMBER 2013

    PEMBAHASAN PERPPU MK KINI TINGGAL MENUNGGU DPR, DITOLAK ATAU DITERIMA. NAMUN, SEMENTARA DPR MASIH BELUM MEMBERIKAN KEPASTIAN, MK SUDAH RESMI MEMBENTUK DEWAN ETIK YANG DINILAI AKAN BERSINGGUNGAN DENGAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM PERMANEN YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERPPU

    17 DESEMBER 2013

    SEKRETRIAT GABUNGAN (SETGAB) AKHIRNYA MENGGELAR RAPAT DI KEDIAMAN KETUA HARIAN PARTAI DEMOKRAT, SYARIEF HASAN PADA MALAM HARI. SELURUH PARTAI KOALISI HADIR DALAM PERTEMUAN ITU, KECUALI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA YANG MENGAKU TIDAK BISA HADIR AKIBAT KESIBUKAN PENGURUS FRAKSINYA. DI DALAM RAPAT SETGAB INI, DIBAHAS SOAL PERPPU MK. RAPAT INI DIGELAR SETELAH SUARA KOALISI DI DPR PECAH. SEBELUMNYA, PKB, GOLKAR, PPP BERSUARA AKAN MENOLAK PERPPU INI.

    18 DESEMBER 2013

    KOMISI III DPR MENGGELAR RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG PERPPU MK DAN DIHADIRI MENTERI HUKUM DAN HAM AMIR SYAMSUDDIN SERTA MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI AZWAR ABUBAKAR. PEMBAHASAN PERPPU MK KALI INI CUKUP ALOT.

    JIKA SEBELUMNYA KUBU PENOLAK PERPPU MK LEBIH BANYAK, KINI KEKUATAN ITU BERIMBANG DENGAN KUBU YANG MENERIMA PERPPU MK. GOLKAR DAN PKB MENYATAKAN DUKUNGANNYA TERHADAP PERPPU INI BERSAMA DENGAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL. SEMENTARA FRAKSI PPP MERUBAH SIKAPNYA MENJADI ABSTAIN. TIGA FRAKSI TETAP MENOLAK PERPPU YAITU FRAKSI PDI PERJUANGAN, FRAKSI PARTAI GERINDRA, DAN FRAKSI PARTAI HANURA DITAMBAH DENGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

    KETUA FRAKSI PKS HIDAYAT NUR WAHID MENYATAKAN ALASAN PENOLAKAN FRAKSINYA TERHADAP PERPPU KARENA MK SUDAH KEHILANGAN MOMENTUM. PERPPU INI DIANGGAP TELALU BERLARUT DITERBITKAN SEHINGGA MK SUDAH BISA BERJALAN SENDIRI DENGAN MEKANISME YANG DITEMPUHNYA. DENGAN BEGITU, SYARAT GENTING YANG MEMAKSA PUN TIDAK LAGI BERLAKU.

    KOMISI III DPR PUN MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN VOTING DI TINGKAT PARIPURNA PADA KAMIS (19/12/2013) INI, KARENA TAK MENEMUKAN KATA SEPAKAT.

    19 DESEMBER 2013

    RAPAT PARIPURNA KEDUA TERAKHIR SEBELUM DPR MELAKUKAN RESES HINGGA TAHUN 2014 INI AKAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TERAKHIR SOAL PERPPU MK. JIKA PERPPU TERSEBUT DISETUJUI, MAKA AKAN DIBUAT MENJADI UNDANG-UNDANG. JIKA PERPPU ITU DITOLAK, MAKA SELURUH PROSES YANG BERLANGSUNG SELAMA PERPPU ITU DITERBITKAN AKAN OTOMATIS GUGUR.

    SABRINA ASRIL | INGGRIED DWI WEDHASWARY

  10. taUbat said

    PERPPU MK NO 1 TAHUN 2013 DISETUJUI MENJADI UU

    KAMIS, 19 DESEMBER 2013

    JAKARTA (ANTARA NEWS) – PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UU (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 24/2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI AKHIRNYA DISETUJUI MENJADI UNDANG-UNDANG.

    DARI HASIL VOTING PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI, FRAKSI YANG SETUJU AGAR PERPPU MK DIJADIKAN UNDANG-UNDANG ADALAH

    PD (129 SUARA),

    FPG (26 SUARA),

    PAN (28 SUARA),

    PPP (20 SUARA),

    PKB (18 SUARA).

    TOTAL YANG MENYETUJUI SEBANYAK 221 SUARA.

    SEMENTARA FRAKSI YANG MENOLAK ADALAH

    PDIP (79 SUARA),

    PKS (41 SUARA),

    PPP (3 SUARA),

    GERINDRA (16 SUARA).

    HANURA (9 SUARA).

    TOTAL YANG MENOLAK PERPPU SEBANYAK 148 SUARA

    “DARI HASIL VOTING MAKA PERPPU MAHKAMAH KONSTITUSI DAPAT MENJADI UU,” KATA PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPR RI PRAMONO ANUNG DI GEDUNG DPR RI DI JAKARTA, KAMIS.

    ZUL SIKUMBANG |SURYANTO

  11. taUbat said

    PERPPU MK JADI UU, PRESIDEN SBY: TERIMAKASIH ATAS KEPERCAYAAN DPR

    KAMIS, 19 DESEMBER 2013

    METROTVNEWS.COM – RAPAT PARIPURNA DPR AKHIRNYA MENGESAHKAN PERPPU MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) MENJADI UU MK. PRESIDEN SBY MENYAMPAIKAN TERIMAKASIHNYA KEPADA DPR ATAS DITERIMANYA USULAN DARI PEMERINTAH UNTUK MEMULIHKAN WIBAWA MK PASCA PENANGKAPAN AKIL MOCHTAR.

    “BAPAK PRESIDEN BERTERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DAN KEPERCAYAAN DPR RI TERHADAP USULAN PERPPU DARI PEMERINTAH,” UJAR JUBIR KEPRESIDENAN, JULIAN ALDRIN PASHA, KEPADA METROTVNEWS.COM, KAMIS (19/12/2013).

    DI DALAM PERNYATAAN SEHARI SEBELUMNYA, PRESIDEN SBY MENYATAKAN MEMASRAHKAN NASIB PERPPU MK KEPADA DPR. APA PUN HASIL PEMBAHASANNYA, BAIK DITOLAK ATAU DITERIMA, PRESIDEN SBY MENYATAKAN AKAN MENERIMA DAN MENGHORMATINYA.

    PEMBAHASAN TENTANG PERPPU 1/2013 TENTANG MK DIBAHAS SEBELUMNYA OLEH KOMISI III DPR. NAMUN RAPAT PADA RABU (18/12) PETANG ITU TIDAK MENGHASILKAN KEPUTUSAN SELAIN SEPAKAT MELIMPAHKAN KEPADA FORUM PARIPURNA DPR.

    DESI ANGRIANI | LUHUR HERTANTO

  12. taUbat said

    PERPU PENYELAMATAN MK JADI UU, DEWAN ETIK GUGUR!

    JUMAT, 20/12/2013 08:26 WIB

    JAKARTA – DETIKNEWS – KEPUTUSAN DPR MENGESAHKAN PERPU PENYELAMATAN MK MENJADI UU MEMPUNYAI DAMPAK SISTEMIK. SALAH SATUNYA TIGA ANGGOTA DEWAN ETIK TERPILIH GUGUR. DEWAN ETIK AKAN DIGANTIKAN DENGAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI (MKH) SESUAI AMANAT UU BARU.

    KETIGANYA ANGGOTA TERPILIH ITU ADALAH ABDUL MUKHTIE FAJAR DARI UNSUR MANTAN HAKIM KONSTITUSI, ZAIDUN, AKADEMISI DARI UNIVERSITAS AIRLANGGA, DAN MALIK MADANI DARI UNSUR TOKOH MASYARAKAT.

    “DEWAN ETIK TUMPANG TINDIH DENGAN TUGAS YANG ADA DALAM PERPU, LEBIH BAIK DITIADAKAN SAJA,” KATA PENGAMAT HUKUM TATA NEGARA REFLY HARUN SAAT BERBINCANG DENGAN DETIKCOM, JUMAT (20/12/2013).

    FUNGSI DEWAN ETIK INI OTOMATIS DIAMBIL ALIH OLEH MKHK YANG DIKOMANDOI OLEH KOMISI YUDISIAL (KY). JIKA DEWAN ETIK MASIH TETAP DIPERTAHANKAN OLEH MK MAKA TIDAK EFEKTIF. MENURUT REFLY, MKHK LEBIH EFEKTIF KARENA BISA MEMBERIKAN SANKSI HINGGA PEMBERHENTIAN.

    “DEWAN ETIK JANGAN JADI RIVAL, PENGADUAN CUKUP SATU PINTU SAJA,” UCAP PRIA YANG MEMBONGKAR KONGKALIKONG PILKADA DI MK ITU.

    DILEMA DI ATAS SUDAH DIPREDIKSI JAUH-JAUH HARI OLEH REFLY. SAAT PANSEL DEWAN ETIK TERBENTUK, REFLY SUDAH MENYATAKAN SEBAIKNYA DITUNDA DULU PEMILIHAN HINGGA JELAS NASIB PERPU. JIKA PERPU DITOLAK DPR MAKA PANSEL DEWAN ETIK JALAN TERUS. NAMUN JIKA DITERIMA, MAKA SEBALIKNYA.

    “KALAU SEPERTI INI, APALAGI TUGASNYA DEWAN ETIK?” UJAR REFLY RETORIK.

    ANDI SAPUTRA

  13. taUbat said

    KETIMBANG AJUKAN BANDING, SBY DISARANKAN GUNAKAN PERPPU MK

    RABU, 25 DESEMBER 2013 20:00 WIB

    JAKARTA- OKEZONE – POLITISI PKS, ABOEBAKAR AL HABSY MENYARANKAN AGAR PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) AGAR TIDAK MENGAJUKAN BANDING ATAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MEMBATALKAN KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NO 87/P TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN PATRIALIS AKBAR DAN MARIA FARIDA SEBAGAI HAKIM KONSTITUSI.

    PASALNYA, BILA MENGAJUKAN BANDING AKAN SEMAKIN MENJATUHKAN WIBAWA PRESIDEN SBY YANG MENDENGUNGKAN UNTUK MENYELAMATKAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) SETELAH KASUS TERTANGKAPTANGANYA AKIL MOCHTAR TERKAIT SUAP SENGKETA PILKADA.

    “HEMAT SAYA, PERSOALAN INI TIDAK PERLU DIPERPAJANG DENGAN MENGAJUKAN BANDING ATAS PUTUSAN PTUN. KARENA AKAN MENDELEGITIMASI SIKAP KENEGARAWANAN PRESIDEN,” JELAS ABOEBAKAR KEPADA OKEZONE, RABU (25/12/2013).

    “KARENA PUBLIK PASTI AKAN MELIHAT, PADA SALAH SATU SISI PRESIDEN MENGUNGKAPKAN HARUS MENYELAMATKAN MK DENGAN MENERBITKAN PERPPU YANG ISINYA MEMPERBAIKI MEKANISME REKRUITMENT HAKIM MK,” IMBUHNYA.

    NAMUN PADA SISI LAIN, KATA DIA, PTUN MELALUI NOMOR PERKARA 139/G/2013/PTUN-JKT TELAH MEMBATALKAN KEPPRES NOMOR 87/P/2013 TERTANGGAL 22 JULI 2013, DIMANA PENGANGKATAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PATRIALIS AKBAR DAN MARIA FARIDA DILAKUKAN TANPA MELALUI FIT AND PROPER TEST.

    “BILA MASIH NGOTOT AKAN BANDING ATAS PUTUSAN TERSEBUT, PASTILAH PUBLIK AKAN MELIHAT INKONSISTENSI DARI DUA PERSOALAN TERSEBUT,” TEGAS ANGGOTA KOMISI III DPR ITU.

    SOLUSINYA, LANJUT DIA, TAK PERLU MELAKUKAN UPAYA HUKUM BANDING ATAS PUTUSAN PTUN JAKARTA TERSEBUT. DIA MENYARANKAN AGAR SBY MEMPERGUNAKAN PERPPU YANG SUDAH DISETUJUI DPR.

    “PEMBAHASAN PERPPU YANG SEDEMIKIAN ALOT DAN MELELAHKAN TERSEBUT MASAK ENGGAK DIPAKAI, SEKARANG SAATNYA DIIMPLEMENTASIKAN UNTUK PARA CALON HAKIM MK YANG BARU. AGAR NANTINYA PENGANGKATAN MEREKA TIDAK DIBATALKAN LAGI OLEH PENGADILAN,” PUNGKASNYA.

    MISBAHOL MUNIR | HOL

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.029 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: