KabarNet.in

Aktual Tajam

SBY Bingung

Posted by KabarNet pada 30/10/2010

Jakarta – Presiden SBY diprediksi tidak akan berani melakukan reshuffle pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II karena diduga ‘ketakutan’ akan berakibat partai politik yang tergabung dalam Setgab koalisi tidak akan memback-up-nya di saat SBY sekarang ini sedang digoyang demo mahasiswa yang menuntutnya mundur, serta penanganan bencana alam yang sedang dilakukan oleh menteri-menteri dari partai.

“SBY takut mengganti menteri dari partai politik koalisi, karena posisi SBY sekarang sedang banyak goyangan dari luar terhadap kursi jabatan presiden. Daripada tak ada yang memback-up untuk melawan goyangan, SBY nampaknya memilih pengamanan dirinya dulu agar tetap didukung para pimpinan partai koalisi.” Demikian penilaian pengamat Universitas Nasional (Unas) Tubagus Januar Soemawinata di kampus Unas, Jakarta, Jumat (29/10/2010).

Namun menurut Januar, sikap SBY ini bisa dilematis atau tidak menguntungkan dalam sisi lainnya. Yakni, dengan tidak mengganti menteri (reshuffle) berarti para menteri kinerjanya sudah bagus, sehingga faktor yang membuat negeri ini terpuruk adalah karena kesalahan Persiden sendiri yang tidak tegas, bukan akibat kinerja menteri. “Kalau yang salah menterinya, kalau mestinya SBY melakukan reshuffle. Jika tidak, kesalahannya justeru berada di Presidennya,” tutur mantan aktivis ini.

Selain itu, lanjutnya, SBY binggung mau mengganti menteri sekarang ini. Misalnya Menko Kesra, Menteri Sosial dan Menteri terkait lainnya sedang menangani bencana alam yang sedang marak di negeri ini. Sehingga, terkesan tidak enak kalau langsung diganti oleh SBY. “Kini SBY semakin binggung wacana penggulingan dirinya dan demo terus menerus yang menyatakan pemerintahan SBY gagal total. Penilalan bahwa SBY gagal total bisa benar, buktinya para Menteri tidak ada yang diganti berarti kinerjanya bagus, alias ini semua gagal karena kesalahan ada pada Presiden,” tandas Januar.

Ia menyarankan, sebaiknya SBY bekerja lebih keras lagi dan tidak perlu lagi melakukan pencitraan diri yang ‘memuakan’ bagi kalangan menengah dan para cendekiawan. Misalnya, SBY harus serius mengatasi bencana alam yang kini berturut-tururt terjadi di Indonesia. Jangan malah menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari citra dan pencitraan diri sang Presiden.

“SBY jangan hanya sedih dengan adanya bencana yang terjadi, melainkan harus prihatin juga kepada kasus Century yang ditutupi para ‘maling’ di negara ini. Karena keprihatinan tidak dapat diukur hanya dengan kata-kata tetapi langkah nyata sebagai pemegang dan pemimpin negara,” paparnya.

Terkit untuk pengamanan kekuasaan dirinya, Januar masih meyanikini bahwa SBY akan memajukan isterinya, Ani Yudhoyono sebagai calon presiden 2014. Pasalnya, ia melihat Anas Urbaningrum (aktivis HMI) sebagai politisi yang rawan ‘berkhianat’ seperti saat pemilihan ketua umum Partai Demokrat yang baru lalu. “Pihak Cikeas berharap Andi Malarangeng yang maju, tetapi Anas Urbaningrum dengan segala pengalaman trik dan strategi yang didapat semasa aktif jadi aktivis HMI, menusuk dari belakang atau menggunting dalam tikungan sehingga memenangkan Kongres di Bandung bulan lalu,” ungkapnya.

Sebagai alternatif lain dari pilihan SBY apabila Ani Yudhoyono mendapat resistensi yang tinggi alias banyak penolakan dari publik sebagai capres 2014, Januar menduga SBY akan memilih Letjen TNI Purn Prabowo Subianto (pentolan Partai Gerindra) untuk didukung menjadi Capres. Ia pun menengarai sekarang ini sudah ada deal antara SBY dan Prabowo. “Bisa saja Prabowo dijanjikan untuk jadi Presiden 2014 tetapi dengan syarat bahwa nanti harus mengamankan kepentingan SBY dan memetieskan kasus-kasus yang melibatkan pihak Istana sekarang,” duga Januar.

Mungkin juga, lanjut dia, sekarang ini juga sudah ada ‘pemberian’ untuk Prabowo. Kabarnya, ada orang dekat Prabowo yang masuk jajaran kabinet, kasus Munir yang terus menggoyang dugaan keterlibatan mantan pejabat BIN Muchdi PR (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra) juga tidak diungkit-ungkit lagi. “Demikian juga Fraksi Partai Gerindra di DPR sekarang ini seperti terkesan tidak vokal lagi dan nampaknya cenderung mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah SBY,” imbuhnya. [JakartaPress]

5 Tanggapan to “SBY Bingung”

  1. taUbat said

    Setelah menjadi Presiden mestinya bekerja jangan terus menebar pesona citra tapi bekerja.

    Sekarang sudah menjadi presiden yang dipikirkan adalah masyarakatnya bukan partainya lagi, kecenderungan pencitraan hanya untuk mendongkrak popularitas Partainya saja.

    Seandainya keberhasilan mentrinya dalam melaksanakan programnya tidak usah diumumkan sendiri walau ide/masukan itu datang dari dirinya. (kalau gagal ancaman resufle)

    Kecuali kalau memang kriteria2 itu sudah memenuhi (bangkang, lelet, bodong, tak berinovasi, tak bertarget) yach resufle bila tegas sebagai pemimpin dan mementingkan masyarakat tidak usah takut sama partai pendukungnya.

    Hati2 pembisik yang dipercaya penuh belum tentu dapat memberikan solusi justru menjerumuskan.

    Jadilah presiden yang sesunggungnya karena beberapa kriteria sudah terpenuhi tinggal ketegasan……

  2. taUbat said

    MUSNI : DEMOKRAT SELAMAT JIKA PRESIDEN PERHATIKAN RAKYAT

    Selasa, 12 Februari 2013 | 16:42 WIB

    JAKARTA, KOMPAS.com – Sosiolog Musni Umar berpendapat langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan delapan langkah penyelamatan Partai Demokrat tidak akan berdampak pada kenaikan elektabilitas partai tersebut. Menurut dia kenaikan elektabilitas Partai Demokrat ditentukan oleh kepuasan rakyat atas kinerja Presiden SBY.

    “Demokrat akan selamat jika Presiden SBY memperhatikan rakyat. Jadi Presiden tidak perlu ikut campur menyelamatkan Demokrat,” kata Musni di depan rumah Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, di Jalan Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2012). Musni mengatakan Presiden seharusnya fokus menangani masalah rakyat daripada partai.

    Daripada mengambil alih kendali Partai Demokrat, menurut Musni Presiden sebaiknya fokus pada perbaikan taraf hidup rakyat. Dia mencontohkan masalah pemenuhan sembilan kebutuhan pokok, bukanlah sinyal yang baik bila menyerahkan harga harga kebutuhan tersebut pada mekanisme pasar. Menurut dia Pemerintah akan menyelamatkan rakyat bila bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang otomatis akan menyelamatkan Partai Demokrat sebagai penyokong utama SBY.

    Musni berpendapat naik turunnya elektabilitas suatu partai poltik akan ditentukan oleh seberapa besar kepeduliannya pada rakyat. Hal ini juga berlaku pada Partai Demokrat. Bila ada kebijakan pemerintahan SBY yang dinilai merugikan rakyat, maka korelasinya akan berdampak pada elektabilitas Partai Demokrat. “Itu yang seharusnya diselesaikan,” ujar dia.

    Penurunan elektabilitas Partai Demokrat, tambah Musni, juga tak bisa dibebankan semata pada kasus-kasus korupsi yang diarahkan ke kader partai ini, apalagi baru diduga melibatkan kader. Kinerja pemerintah, tegas dia, juga akan berdampak pada partai pengusungnya.

    Aditya Revianur | Palupi Annisa Auliani

  3. taUbat said

    RANGKAP JABATAN POLITIK

    Jakarta, 15 Oktorber 2009

    Gagasanhukum.wordpress.com – Presiden terpilih 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kesempatan pidato penerimaan (acceptance speech) pada tanggal 20/8/2009 menyampaikan : “dalam dua bulan ke depan akan disiapkan rencana aksi untuk pemerintahan 2009-2014, program kerja 100 hari pertama dan agenda lima tahun ke depan, termasuk penyusunan kabinet baru”.

    Kabinet baru yang hendak dibentuk bersama pasangannya, Boediono nanti akan terdiri dari menteri-menteri dari kalangan partai maupun non-partai yang bersih, jujur dan kompeten, yang diharapkan dapat langsung mulai bekerja sejak hari pertama mereka dilantik.

    Dari konstatasi di atas, tentu kabinet baru yang hendak dibentuk pemerintahan SBY, di samping berasal kalangan profesional (non-partai) , juga berasal dari kalangan partai.Terutama partai-partai koalisi pengusung SBY- Boediono saat pemilu pilpres 2009 yang lalu.

    Sepintas, komposisi kabinet baru yang hendak dibentuk.Yakni berasal dari partai dan non partai, kedengarannya wajar, rasional, dan lumrah saja.Terlebih jika dipandang dalam perspektif politik dagang sapi.

    Struktur kabinet baru, terutama yang berasal dari partai politik, dalam sistem presidensil perlu dikritisi, karena rangkap jabatan menteri dengan jabatan parpol akan menimbulkan implikasi dan komplikasi tersendiri.

    Dampak Negatif Rangkap Politik

    Jabatan menteri adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (pasal 1 UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara) dan pengurus partai politik (parpol) adalah Ketua Umum DPP Partai Politik atau dengan penyebutan istilah lain. Kenapa dibatasi ketua umum parpol? Karena ketua umum mempunyai wewenang strategis sebagai decision maker yang menentukan keberlangsungan suatu parpol. Apabila di saat yang sama, seseorang menduduki dua posisi, yaitu sebagai ketua umum parpol dan menteri sekaligus, maka akan memunculkan dampak atau efek negatif.

    Setidak-tidaknya terdapat tiga titik rawan sebagai dampak negatif – yang secara faktual satu sama lain saling berkaitan – dari perangkapan jabatan menteri dengan ketua umum parpol.

    Pertama, rawan konflik kepentingan (conflict of interest). Rangkap jabatan menteri dan ketua umum parpol sudah tentu akan menimbulkan konflik kepentingan. Yakni antara kepentingan membantu presiden memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu guna mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat, bangsa dan negara ; di sisi lain adanya kepentingan memajukan ideologi dan program-program partai yang diamanatkan kepadanya guna memenangkan pemilu berikutnya.

    Dalam sejarah kepemimpinan khulafaurrasyidin, terdapat kisah menarik dan bijak seputar konflik kepentingan . ”Di suatu malam sahabat Nabi, Umar bin Khatab didatangi putranya ke kantor untuk suatu keperluan. Umar menanyakan, ananda datang kantor untuk keperluan pribadi atau dinas? Ketika dijawab ia datang untuk keperluan pribadi/keluarga, maka lampu ruang kantor dimatikan, mengingat minyak lampu dibeli dari uang negara”. Dari kisah singkat ini, sudah cukupkah modal spiritual kita sebagai calon pejabat negara untuk mampu secara jernih dan tegas memisahkan antara kepentingan pribadi/golongan/partai dengan kepentingan bangsa atau negara?

    Dampak yang kedua dari rangkap jabatan adalah rawan terjadinya penyalahgunaan jabatan (abus of power). Sebagai dampak kelanjutan dari adanya konflik kepentingan, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jabatan menteri untuk tujuan atau maksud yang lain. Contoh kecil, sang menteri melakukan kunjungan kenegaraan dengan biaya negara tetapi juga sekalian dimanfaatkan untuk koordinasi/konsolidasi partai, temu kader, penggalangan masa partai politik, dan sebagainya.Hal seperti ini secara kasat mata dapat disaksikan tidak saja pada menteri pada kebinet orde baru. Tetapi juga pada saat kabinet era reformasi yang notabene bertentangan dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas.

    Dalam eskalasi yang lebih besar, tidak tertutup kemungkinan terbitnya kebijakan publik yang mengarus-utamakan kepentingan politik/golongannya ketimbang kepentingan bangsa dan negara. Terlebih jika sang pejabat, tidak memiliki kesadaran dan daya pembeda (discriminating power) yang tinggi, untuk dapat memisahkan mana kepantingan negara dan kepentingan partai politik. Padahal sang pejabat, meminjam istilah Taliziduhu Ndraha, ibarat nakhoda kapal , mesti paham bahasa samudera, mampu membaca langit, dan kenal isyarat bintang (M. Mas’ud Said , 2007).

    Dampak yang ketiga adalah rawan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Bila terjadi konflik kepentingan, yang berbuah penyalahgunaan jabatan, maka hal ini akan menjadi pemupuk tumbuh-suburnya ladang praktek KKN. Yakni tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi oleh sang pejabat, melakukan permufakatan jahat, dan tidak mustahil akan melakukan berbagai perbuatan yang menguntungkan kroni, keluarga, maupun partai politiknya.

    Ketiga titik rawan, sebagai dampak negatif dari rangkap jabatan tersebut.Yakni konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan tumbuh-suburnya praktek KKN akan menjadi fenomena yang terus berlangsung, jika sejak awal tidak dilakukan “early warning” (peringatan dini) sebagai upaya pencegahan atau eliminimasi . Tentu, tiga titik rawan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, akan sangat menggangu. Bahkan menjadi kendala bagi terbentuknya pemerintahan presidensial SBY 2009-2014 yang stabil , cakap, bersih , efektif dan efisien, sebagaimana dijanjikan pada saat pidato penerimaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan ‘diagnose’ dan analisis rangkap jabatan menteri dan pengurus parpol dalam perspektif yuridis, teoritis dan filsafati.

    Rangkap Jabatan Dalam Berbagai Perspektif

    Dalam perspektif yuridis, tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang rangkap jabatan menteri dan partai politik. Tak terkecuali Undang Undang N0. 39/2008 Tentang Kementerian Negara. UU ini hanya melarang rangkap jabatan menteri dengan pejabat negara lain, komisaris atau direksi perusahaan negara/swasta, serta sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. Dengan konsekuensi akan diberhentikan dari jabatan bila melanggarnya (pasal 23 jo. pasal 24 ayat 2).

    Namun, aneh bin ajaib bila dibaca Penjelasan Umum Paragraf 8 UU No. 39/2008 : “Undang-undang ini disusun dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik. Kesemuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggungjawab”.

    Kenapa aneh? Karena di dalam batang tubuh/pasal-pasal UU tersebut tidak terdapat norma yang mengatur larangan rangkap jabatan menteri dan jabatan parpol, tiba-tiba dalam penjelasan umum muncul penjelasan yang bersifat himbauan yakni “diharapkan” seorang menteri dapat melepaskan jabatan dalam partai politik.

    Penjelasan umum tersebut bukan merupakan norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, sehingga tidak mempunyai daya paksa kepada seorang menteri untuk melepas jabatan dalam partai politik. Di samping itu, rumusan kalimat dalam penjelasan tersebut hanya sekedar himbauan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipatuhi.

    Dari kata “diharapkan” dalam kalimat tersebut berarti hanya sekedar sebagai himbauan , yakni seyogyanya seorang menteri yang sudah memegang jabatan negara bersedia melepaskan jabatan-jabatan lain yang diemban, termasuk jabatan dalam parpol. Dus, dilepas-tidaknya jabatan dalam parpol terpulang kepada kesadaran pribadi sang menteri yang bersangkutan.

    Dari aspek politik perundang-undangan, sudah bisa ditebak kenapa rumusannya demikin?Ya, karena pembentuk UU by design menyusun materi UU keras buat orang lain (hard-law), tetapi lembut buat diri sendiri (soft-law). Singkat kata, rumusan-rumusannya lebih menguntungkan dan melindungi si pembuat ketimbang masyarakat sebagai sasaran atau basis sosial pemberlakukan UU.

    Secara teoritis, dalam sistem pemerintahan presidensial, kabinet yang dibentuk bersifat profesional atau kabinet ahli (zaken kabinet). Jabatan menteri tidak didasarkan atas latar-belakang politik atau kepartaian sebagaimana dalam sistem parlementer. Akan tetapi lebih didasarkan pada pengetahuan, kecakapan, dan keahlian seseorang dalam mengelola dan memimpin departemennya (Hendarmin Ranadireksa, 2007). Rangkap jabatan menteri dan parpol tidak lazim terdapat dan diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial. Rangkap jabatan seperti ini merupakan salah satu watak dari sistem pemerintahan parlementer.

    Nah, jika hendak mengukuhkan dianutnya sistem pemerintahan presidensial murni seperti dikehendaki amandemen UUD 1945 , maka tradisi rangkap jabatan menteri dan jabatan parpol sebaiknya segera diakhiri. Sehingga tidak confuse antara sistem pemerintahan presidensil yang dianut UUD 1945 pasca amandemen, dengan semangat, tradisi dan praktek yang dianut dalam sistem parlementer.

    Dalam perspektif filsati atau etika pemerintahan sebagaimana diatur dalam TAP MPR RI N0. VI/MPR/2001 disebutkan para pejabat negara harus siap mundur. Kapan? Bilamana sang pejabat merasa dirinya melanggar kaedah dan sistem nilai, merasa tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara, dan jika secara moral kebijakannya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

    Pesan moral yang hendak disampaikan Tap MPR tersebut, yakni adanya budaya siap mundur atau siap melepaskan jabatan, bila merasa tidak mampu dan bekerja optimal , misalnya karena rangkap jabatan. Dalam Tap MPR tersebut juga diwasiatkan para pejabat dan elit politik dituntut bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, toleran, tidak arogan, jauh dari sikap munafik dan tidak melakukan kebohongan publik.

    Solusi Alternatif

    Beberapa tawaran sebagai solusi alternatif, guna pencegahan terjadinya tiga titik rawan sebagai dampak negatif dari rangkap jabatan menteri dan parpol sebagai berikut.

    Pertama, solusi yang ideal adalah melakukan ‘legislative review’ atau perubahan UU No. 39/2008, dengan memasukkan norma larangan rangkap jabatan menteri dengan parpol dalam batang tubuh berikut sanksi pemberhentiannya. Meski ideal , solusi ‘legislative review’ UU No. 39/2008 agak sulit, karena membutuhkan political will yang sama antara Presiden dan DPR RI sebagai pembentuk UU. Sementara kebutuhan menyusun kabinet baru tersedia rentang waktu dua bulan ke depan atau awal Oktober 2009.

    Kedua, di samping ‘legislative review’, sejatinya bisa dilakukan ‘judicial review’ atau uji materiil UU No. 39/2008 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan alasan UU ini bertentangan dengan pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 : “setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu”. Mengingat ketiadaan ketentuan yang melarang rangkap jabatan menteri dan parpol dalam UU No. 39/2008, maka hal ini menjadi sebab-musabab tidak obyektif /netralnya kebijakan publik yang dibuat sang menteri, bahkan bersifat diskrimintif.

    Ketiga, setiap calon menteri diwajibkan menandatangani pacta integritas. Yang di dalamnya memuat komitmen untuk bekerja optimal – penuh dedikasi, tidak menyalahgunaan jabatan, dan tidak melakukan KKN, dan sanggup menjalin kerjasama dengan Presiden dan sesama menteri, dengan konsekuensi akan mengundur diri dari jabatan menteri bila melanggar komitmen tersebut.

    Keempat, seorang ketua umum parpol yang diangkat menjadi menteri, diminta melepaskan jabatan parpol sebagaimana direkomendasikan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU No. 39/2008.

    Kesimpulan

    Secara normatif, memang tidak terdapat perundang-undangan yang secara tegas melarang rangkap jabatan menteri dan parpol. Akan tetapi mengingat dampak negatif (mudharat) – sebagaimana disebutkan di atas – lebih besar dibanding dampak positif (maslahah), maka secara moral atau etis merupakan perbuatan sangat terpuji jika sang menteri melepas jabatan parpol atas kesadaran diri pribadi.

    Hal ini pernah dicontohkan Dr. Hidayat Nurwahid saat dipercaya menjabat Ketua MPR, kemudian beliau mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hikmah yang dapat dipetik bagi para politisi lain, yakni ketika diberi amanah sebagai pejabat negara segera melepas semua jabatan dan atribut di partai politik agar dapat berkonsentrasi penuh dalam mengemban tugas sebagai pejabat negara.

    Namun, kesemuanya kini tergantung pada keberanian, ketegasan dan visi kenegarawan Presiden terpilih SBY sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan posisi dan porsi kabinet yang hendak dibentuk. Selebihnya, tergantung kesadaran moral atau etis sang menteri untuk melepas jabatan parpol dengan lebih memilih loyalitas kepada kepentingan negara .

    Sebagai pamungkas, ada baiknya direnungkan pesan Presiden RI yang pertama, Ir Soekarno sebagaimana mengutip pendapat mantan Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy : loyality to the party end when the loyality the state begin (loyalitas kepada partai berakhir, pada saat loyalitas kepada negara dimulai).

    Penulis : Hufron SH MH, dosen dan advokat di Surabaya

  4. taUbat said

    DEMI PEMILU, LEGISLATOR INI MUNDUR DARI DPR

    KAMIS, 4 APRIL 2013, 15:37

    VIVANEWS – ANGGOTA KOMISI VII DARI FRAKSI PKS, ACHMAD RILYADI MUNDUR DARI JABATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN. ACHMAD MUNDUR AGAR BISA BERKONSENTRASI DI PARTAI UNTUK PEMENANGAN PEMILU 2014 MENDATANG.

    “ACHMAD SUDAH MENGAJUKAN PENGUNDURAN DIRI KEPADA PIMPINAN DPR, PIMPINAN PARTAI, TEMBUSAN KEPADA KAMI, FRAKSI,” KATA KETUA FRAKSI PKS, HIDAYAT NUR WAHID DI GEDUNG DPR, KAMIS 4 APRIL 2013.

    MENURUT HIDAYAT, ACHMAD DIMINTA PARTAINYA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS KEPARTAIAN DALAM MEREALISASIKAN CAPAIAN DAN TARGET MEMPEROLEH PERINGKAT TIGA BESAR DI PEMILU 2014. “SERTA DIMINTA UNTUK MENDAMPINGI PRESIDEN PKS DALAM TUGAS-TUGAS DI DPP,” UJAR DIA.

    SEMENTARA, SAAT INI PARTAINYA MASIH MEMPERSIAPKAN PENGGANTI ACHMAD UNTUK MENDUDUKI POSISINYA DI DPR. ACHMAD SENDIRI, MENURUT HIDAYAT, MEMAHAMI TUGASNYA DAN IKHLAS KELUAR DARI DPR. “PAW MASIH DIPROSES KARENA SURAT BARU DITERIMA TANGGAL 2 APRIL 2013, TENTUNYA YANG AKAN MENGGATIKAN ADALAH SUARA TERBANYAK DI DAPILNYA JAKARTA III,” KATA DIA. (EH)

    ITA LISMAWATI F. MALAU, NILA CHRISNA YULIKA

  5. taUbat said

    PKS : PRESIDEN, SEKJEN DAN KETUA MPP DILARANG NYALEG

    Selasa, 09/04/2013 12:42 WIB

    Jakarta – PKS membuat gebrakan baru. Partai ini membuat aturan baru yang melarang presiden, sekjen dan ketua majelis pertimbangan partai (MPP), untuk maju menjadi caleg.

    “Mengenai calon anggota DPR ini diputuskan dalam rapat pimpinan. Presiden partai, sekjen dan ketua MPP tidak dicalegkan. Kita sudah mengambil keputusan,” ujar Sekjen PKS Taufik Ridho dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 1 Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9/4/2013).

    Dasar pertimbangan dalam keputusan itu, kata Ridho, adalah agar kader yang menjabat di partai tidak terbagi konsentrasinya dengan jabatan publik. Ridho mengatakan PKS akan menjunjung azas pemisahan.

    “Agar fokus menjalankan tugasnya dan memisahkan antara pekerjaan yang sifatnya mengayomi publik dan struktural,” ujar Taufik.

    Kebijakan PKS ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Anis Matta terpilih menjadi presiden partai yang baru menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mundur karena tersangkut kasus korupsi daging sapi di KPK. Begitu terpilih menjadi presiden partai, Anis meninggalkan posisinya sebagai wakil ketua DPR.

    Mulya Nurbilkis (fjp/nwk)

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.046 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: