KabarNet.in

Aktual Tajam

Rakyat ‘ditabrak’ Mobil Baru Pejabat

Posted by KabarNet pada 30/12/2009

APA yang ditunjukkan oleh perilaku elit politik kita hari ini dengan pembelian mobil baru Toyota Crown Royal Saloon seharga miliaran rupiah adalah cermin tidak sensitifnya pejabat publik terhadap nasib rakyat sebab perekonomian Indonesia saat ini masih belum stabil dan banyak rakyat yang masih miskin. Pembelian mobil baru tersebut menabrak nasib rakyat miskin.

Anggaran untuk pengadaan mobil tersebut seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembelian mobil mewah tersebut dinilai sangat ironis karena setiap tahun utang negara dan defisit dalam APBN terus naik. Tahun 2010 saja kebutuhan utang pemerintah mencapai Rp 234 triliun. Data Direktorat Pengelolaan Utang Depkeu menyebutkan, total penerbitan surat utang bruto tahun depan mencapai Rp 175, 061 triliun. Pemerintah terus memperbaiki fasilitas dirinya. Tak hanya mobil baru, tetapi pemerintah juga mengajukan kenaikan gaji (remunerasi) pada awal masa kerjanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengemukakan penggantian dilakukan karena kendaraan yang sudah digunakan selama lima tahun tidak lagi efisien. Sebab itu, Para menteri yang sebelumnya menggunakan mobil dinas Toyota Camry, Senin pagi kemarin, untuk pertama kalinya tampak menggunakan mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Saloon. Sudi Silalahi juga mengungkapkan bahwa penggantian mobil dinas itu dilakukan sesuai dengan program pemerintahan sebelumnya yang juga sudah disetujui DPR periode lalu. Pengadaan mobil ini dianggarkan dalam APBN 2009.

Apa yang diungkapkan oleh Sudi Silalahi menunjukkan bahwa pembelian mobil baru tersebut telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat. Artinya secara legal formal pembelian mobil baru tersebut merupakan langkah yang tidak menyalahi perundang-undangan (bukan korupsi). Tetapi apakah pembelian mobil tersebut memenuhi nilai moral dan etika publik? Etika pejabat publik semestinya dibangun berdasarkan moralitas, tidak hanya sebatas legal formal.

Fadjroel Rachman menilai bahwa kebijakan pembelian mobil baru untuk para pejabat tersebut adalah sikap yang tidak pro rakyat. Ia melihat lebih baik pemerintah menganggarkan perbaikan sekolahdll dari pada membeli mobil baru tersebut. “Kenapa pemerintah tak menganggarkan dana untuk, misalnya, memperbaiki sekolah yang rusak dari pada membeli mobil baru. Begitu mudahnya pemerintah memberikan fasilitas para pejabat negara yang sudah kaya” ujarnya.

Dalam pembelian mobil baru ini pemerintah sama sekali tidak menunjukkan empatinya kepada rakyat yang masih hidup dalam kesusahan. Mobil baru untuk para pejabat itu memakai uang rakyat. Belum lama bekerja, tapi sudah mendapatkan fasilitas yang tidak sesuai dengan kerjanya bagi rakyat. Pembelian mobil baru tersebut menabrak nasib rakyat miskin.
________________________

Mobil Dinas Mewah Pejabat Jadi Sorotan

Pengamat politik dari Indonesian Institute, Cecep Effendy mengatakan dalam kondisi citra pemerintahan yang turun seperti saat ini, sebaiknya presiden membatalkan pemberian mobil dinas baru kepada para menter dan pejabat parlemen saat ini. Hal ini menurutnya akan baik bagi citra presiden yang akan menunjukkan presiden komit kepada publik serta komit untuk menggunakan belanja negara yang efisien.

“Kalau presiden komited yang bagus untuk beliau pribadi sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa komitmennya tigngi adalah dengan menunjukkan bahwa dirinya menggunakan belanja negara secara efisien. Mobil dinas para pejabat mustinya tidak perlu diganti, karena toh yang lama pun masih layak pakai. Nantilah kalau pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali diatas 7 persen baru diberikan mobil baru. Lagipula ini kan baru awal kerja mereka dan mereka belum membuktikan apapun, masa sudah diberikan mobil baru,” seru Cecep kepada wartawan Selasa (28/12).

Menurutnya, Presiden harus menunjukkan bahwa dirinya dan jajaran kabitnetnya diawal kerjanya saat ini memulai segalanya dengan kerelaan dan bukan karena menginginkan fasilitas-fasilitas negara semata. Presiden menurutnya harus mampu berikan pesan yang sangat kuat dan berpihak pada publik. “Memang mungkin nilainya pembelian mobil itu tidak terlalu besar, namun untuk ukuran kondisi saat ini harga mobil itu kurang memperhatikan kondisi rakyat yang masih banyak sekali membutuhkan perhatian dan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Bangsa ini masih memiliki jutaan orang yang mengganggur, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak tersediannya anggaran untuk membayar gaji guru, membangun sekolah dan rakyat ini masih banyak yang sakit karena tidak bisa berobat. “Coba uang Rp 1,3 miliar itu dibangun untuk sekolah yang rata-rata membutuhkan dana Rp 400 jutaan, maka sudah ratusan sekolah yang terbangun. Jika diberikan pil malaria, obat demam berdarah dan muntaber, akan banyak orang bisa disembuhkan. Atau untuk menbangun puskesmas yang masih sangat kurang dibandingkan kebutuhan dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya,” paparnya.

Para menteri itu menurutnya tidak butuh mobil baru, karena tanpa mobil barupun masyarakat tahu mereka menteri karena mereka jalan sekarang diiringi oleh forider. Selain itu banyak diantara para menteri itu yang tidak membutuhkan mobil itu karena sudah memiliki mobil pribadi yang jauh lebih mewah daripada mobil yang mereka dapatkan. “MS Hidayat punya mobil lebih dari satu yang lebih mewah dari mobil itu. Dia pun mengatakan bahwa mobil itu hanya digunakan untuk kepentingan dinas saja, karena dia memiliki mobil yang lebih mewah dan lebih nyaman digunakan,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Paramadina Anies Baswedan mengatakan harusnya ada arahan strategis dari presiden dalam hal kesederhanaan. Dikatakannya, bahwa bangsa ini perlu membangun nuansa kesederhanaan, jangan malah tercitra kemewahan dengan munculnya mobil dinas mewah.

Menurut Anies, meski nilai mobil lama dalam perspektif ekonomi terjadi deprisiasi, nilainya turun, tetapi ini persoalan politik, bagaimana membaca suasana batin bangsa. “Dalam kondisi sekarang untuk apa, meskipun nilainya nol, tapi masih bisa terus dinaiki, tidak masalah,” tandasnya sembari menambahkan, dalam pengurusan negara jangan gunakan perspektif accouting semacam itu. “Harusnya lebih kepada pesan apa yang ingin disampaikan,” imbuhnya.

Menkeu Tak Transparan

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis (F-PG) mengungkapkan item pembelian mobil dinas pejabat tidak pernah dibahas dalam rapat Badan Anggaran. Ia mengatakan saat itu pemerintah hanya memunculkan besaran pajaknya saja sebesar Rp 62,5 miliar.

Menurutnya, pada saat rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 3 November 2009, Sri Mulyani hanya memunculkan pajak saja sebesar Rp 62,5 milyar. “Itu diajukan Menteri Keuangan dalam rapat November 2009. Itu hanya pajak untuk pembelian mobil pejabat negara. Belum harga mobilnya,” ungkap Harry.

Mengenai harga mobilnya, ia mengaku tidak tahu, karena Menkeu tidak pernah memunculkan harga tersebut dalam rapat Badan Anggaran saat itu. “Dalam pos-pos anggaran yang diajukan, tidak ada item yang berbunyi pembelian mobil dinas baru untuk pejabat. Mungkin dimasukkan dalam pembelian barang lain-lain, tidak pernah spesifik tercantum item pembelian mobil dinas,” beber Ketua Badan Anggaran DPR.

Ia juga mensinyalir bahwa Menkeu berpikir dengan disetujuinya pajak, kemudian anggaran induknya juga disetujui. “Seharusnya tidak seperti itu, belum tentu pajaknya disetujui, kemudian anggaran intinya juga disetujui. Bahkan, biasanya dalam anggaran pembelian barang sudah termasuk pajaknya. Bukan pajaknya yang didahulukan, ” tandasnya.

Ditanya kenapa saat itu DPR tidak mempertanyakan kepada Menkeu. “Mungkin saat itu masih banyak anggota baru yang belum benar-benar memahami mekanisme pembahasan anggaran. Ini bisa saja disinyalir menkeu tidak transparan dalam anggaran,” tegasnya.

Selain mengajukan anggaran pajak pengadaan mobil dinas pejabat negara setingkat menteri, pemerintah dalam rapat itu juga mengajukan anggaran pengadaan pesawat VVIP Presiden Rp 200 miliar dan anggaran untuk renovasi pagar istana negara Rp 22,581 miliar. Harry mengakui bahwa anggaran ini disetujui oleh DPR dalam rapat Badan Anggaran. “Anggaran pesawat Presiden dan pagar istana memang dibicarakan dalam Rapat dengan kami,” pungkasnya.

Mulai Senin (28/12), beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan Parlemen telah menggunakan mobil dinas baru, Toyota Crown Royal Saloon, untuk menggantikan mobil dinas sebelumnya, Toyota Camry. Harga per unitnya mobil ini dilego sekitar Rp 1,3 miliar. (Jakartapress)

7 Tanggapan to “Rakyat ‘ditabrak’ Mobil Baru Pejabat”

  1. setiyo said

    apapun yg di lakukan pemerintah akan selalu mendapat sorotan dan kritikan… berbuat benar aza di kritik habis-habisan apalagi berbuat salah….

  2. kira2 said

    jgn dipikirin apa2 dulu yg penting mobil saya baru,walau duit rakyat ilang triliunan emang gue pikirin

  3. agus said

    selalu ada pro dan kontra….tp harusnya kepentingan rakyat di utamakan…

    mampir http://sobatagus.com

  4. Setuju sekali, Ini adalah salah satu ironi menjelang tutup tahun 2009.
    Pergantian mobil pejabat yang ‘sudah mewah’ ke mobil yang ‘lebih mewah lagi’, sangat tidak cocok di tengah2 situasi ekonomi negara yang masih kacau seperti sekarang ini, di tengah-tengah masyarakat kecil yg tengah hidup di bawah garis kemiskinan; hal ini sekaligus semakin memperjelas kurangnya kepedulian Pemerintah pada masyarakat kecil.

    Mudah2an penyediaan fasilitas yang wah untuk para pejabat dipikir ulang dengan sumber kesadaran diri, dan andaikata akhirnya kesadaran diri itu tidak muncul juga, hanya bisa berharap semoga dibarengi dengan peningkatan kinerja para pejabat yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya rakyat kecil. Mungkinkah? :D Mudah2an..
    Buat Blog

  5. Mestinya Pemerintah dalam hal ini SBY harus melakukan tindakan sesuai dengan omongan, adalah hak Pemerintah buat nyenengin Menterinya dengan memberikan fasilitas mobil mewah.Tapi kok tidak pernah memikirkan apakah ini tidak melukai hati rakyat yang notabene masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan? SBY mestinya tanggap dalam hal penyediaan fasilitas Menteri ini, kalau Menteri-2 dibelikan mobil sesuai dengan model yang lama tapi model baru maksud saya Camry 3500 CC.Memang lebih murah tapi cukup mewah tapi tidak membuat gejolak rakyat, apakah pemerintahan SBY bisa berkah kalau rakyat melihat sinis pemerintahan SBY II ini.

  6. [...] Direktorat Pengelolaan Utang Depkeu menyebutkan, total penerbitan surat utang bruto tahun depan mencapai Rp 175, 061 triliun.  Dari tinjauan data depkeu tsb, apakah pantas pengadaan mobil mewah buat pejabat kita? Memang [...]

  7. tuxlin said

    Bandinginya sekalian yang bagus, Jepang mentrinya brangkat rapat pake KRL (Kereta Api Listrik) yang mana merupakan fasilitas umum, lihat saja kinerjanya… Mentri disini dikasi fasilitas macem2 kinerjanya cuman gitu2 aja… price/performance mentri indonesia sangat payah…

Komentar "PILIHAN" akan diambil menjadi artikel KabarNet.

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 5.073 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: